situs terbaru gacor

Bagaimana menghadapi transformasi

KADIN Imbau Larangan Ekspor Bauksit Diimbangi Peta Jalan Hilirisasi******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksitharus diimbangi dengan peta jalan hilirisasi yang jelas. Artinya, bukan sekadar membangun smelter sebanyak-banyaknya tanpa punya arah dan tujuan.

Ia menuturkan saat ini smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit terdapat di Sulawesi Tengah-Tenggara, Halmahera Timur-Selatan, Galang Batang Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat.

Arsjad membeberkan potensi sumber daya alam (SDA) dalam program hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah. Ia melihat upaya pemerintah dalam hilirisasi industri ini juga mendorong peningkatan dalam pengolahan SDA lain dalam negeri.

Oleh karena itu, Arsjad berharap hilirisasi bauksit akan berjalan seperti nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir hingga benar-benar menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan bukan sekadar barang setengah jadi.

Menurutnya, hilirisasi ini akan dapat mengakselerasi pengolahan bauksit itu sampai menjadi produk aluminium ingot pada 2025. Sehingga memberikan dampak bagi ekonomi nasional melalui hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan.

"Aluminium ingot sangat diperlukan industri dalam negeri, seperti pelat, billet, scrap, dan bentuk profil yang diperlukan dalam proses di industri seperti pesawat terbang, kapal, otomotif, dan konstruksi," ujarnya.

Dalam beberapa tahun ke depan, imbuhnya, diharapkan seluruhnya bisa diisi dari industri aluminium dalam negeri. Dengan cadangan bauksit yang ada, Indonesia punya potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan smelter terpasang untuk bijih bauksit di RI saat ini sudah sebanyak empat unit dengan kapasitas olahan alumina mencapai 4,3 juta ton setiap tahunnya.

"Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

Kapal Pelni Bisa Terjang Ombak 6 Meter Demi Jemput Turis Karimunjawa******

PT Pelni(Persero) menugaskan kapal penumpang KM Kelimutu untuk mengangkut wisatawanyang terjebak cuaca buruk tiba di Pelabuhan Legon Bajak, Karimunjawa, Jawa Tengah. Kapal ini dikerahkan karena mampu melewati ombak hingga enam meter.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI Opik Taupik mengatakan sebanyak 500 wisatawan domestik dan asing telah dijemput pada Selasa (27/12) malam, dan diharapkan tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, sekitar pukul 04.30 WIB.

"Dengan ukurannya, KM Kelimutu dapat melewati ombak empat sampai enam meter dengan aman. Meski mengalami keterlambatan, alhamdulillahkapal dapat sandar pukul 21.56 WIB dan proses embarkasi dilakukan dengan tertib dan aman," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/12).

KM Kelimutu sendiri memiliki panjang 99 meter, tinggi haluan 9 meter dan bobot 1.400 ton. Kapal tipe 1000 pax ini regular melayari Surabaya-Sampit-Semarang-Kumai-Semarang-Karimunjawa, pulang-pergi (PP).

Khusus untuk evakuasi wisatawan, kapal dipercepat tiba di Karimunjawa. Dari seharusnya tiba pada 30 Desember 2022 menjadi maju lebih cepat, yakni 27 Desember 2022. Kapten Anwar Noor bertindak sebagai nakhoda KM Kelimutu dengan membawahi 60 kru kapal.

Penugasan penjemputan wisatawan ini diawali oleh surat permohonan Bupati Jepara kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selanjutnya Kemenhub menugaskan Pelni, yang dengan segera melakukan penyesuaian rute dan jadwal kapal terdekat dari Karimunjawa.

"Segera setelah kami mendapatkan permintaan dari Kementerian Perhubungan untuk membantu proses evakuasi, kami secepat mungkin mempersiapkan kapalnya. Untuk membantu kelancaran evakuasi, kami juga menambahkan tenaga pengamanan dengan bantuan Ditpolair Kalimantan Tengah," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Daratan Doufu

Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota******

Mulai Januari 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota memancingikan di laut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan program kuota penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi ikan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Penangkapannya harus diatur. Di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya.

Ia mengatakan ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda).

KKP hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau. Nantinya, KKP membagi kuota berdasarkan tiga kategori.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Pertama, adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Ke depan, KKP akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal dan menggantinya dengan sistem kuota. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat. Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Ketiga, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

[Gambas:Video CNN]

999 kali sistem pelatihan

Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirberencana memangkas peraturan menteri (permen) BUMN dari semula 45 menjadi 3 aturan saja.

Ia ingin menyederhanakan birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN lewat OmnibusPermen BUMN.

"Deregulasi ini akan mewujudkanless bureaucracymelalui penyederhanaan dan konsolidasi Peraturan Menteri BUMN," ujar Erick dalam keterangan persnya, Rabu (28/12).

"Dalam beberapa kesempatan, saya sering bertanya ke direksi mana yang baca 45 Permen, saya yakin tidak ada. Dengan hanya tiga Permen, para direksi akan lebih mudah memahami dan juga mengimplementasikannya," ucapnya.

Kementerian BUMN sedang mengadakan uji publik terkait rancangan deregulasi permennya. Masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui jdih.bumn.go.id hingga akhir 2022.

"Uji publik yang dilakukan secara hybridtersebut merupakan bagian proses deregulasi Permen BUMN yang ditargetkan dapat dituntaskan di akhir tahun ini," kata Erick.

Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setyawan mengatakan OmnibusPermen BUMN akan terkait dengan tata kelola dan transaksi signifikan BUMN, organ dan sumber daya manusia BUMN, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN.

Menurutnya, banyak isu yang diperbarui dalam deregulasi Permen BUMN, mulai dari penilaian terhadap dewan komisaris, syarat pemilihan auditor eksternal, pengelolaan arsip, dan keterbukaan informasi publik.

Regulasi baru juga akan mengatur kewajiban BUMN terhadap perlindungan data pribadi, laporan keuangan gabungan BUMN, kewenangan Menteri BUMN dalam pembinaan BUMN, dan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system).

Dengan adanya penyusunan Permen BUMN, Wahyu mengatakan semua peraturan menteri yang eksisting akan dicabut.

"Namun nantinya akan kita atur ada aturan peralihan terkait masa berlaku efektifnya Peraturan Menteri BUMN, yang disesuaikan dengan proses yang ada," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Menteri KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan Mulai Januari 2023******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.

Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.

Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.

Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.

Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Menhub Curhat Keliling Dunia demi Cari Bantuan Biaya Proyek RI******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi menceritakan perjalanannya ke beberapa negara, mulai dari Indiahingga Jepang, demi mencari bantuan pembiayaan proyek di Indonesia.

Menurutnya, anggaran yang diterima Kemenhub sebesar Rp33,37 triliun pada tahun ini dan meningkat ke Rp33,44 untuk 2023 terbilang banyak. Ditambah realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per Desember 2022 sebesar Rp8,79 triliun.

Namun, nominal tersebut kurang untuk merealisasikan pembangunan di Tanah Air mengingat betapa luasnya Indonesia yang harus dihubungkan melalui jalur laut dan udara.

Budi merinci dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub bahwa beberapa negara ia kunjungi untuk menjajaki pembiayaan dalam skema proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau kadang-kadang saya ke luar negeri, kayak kemarin ke India dan Timur Tengah, beberapa waktu lalu ke Jepang dan Korea Selatan, itu adalah dalam rangka melobi negara-negara tersebut agar memberikan bantuan luar negeri atau turut serta dalam proyek KPBU atau B2B," jelas Budi, Selasa (27/12).

Menurutnya respons baik ditunjukkan beberapa negara tersebut, seperti Jepang yang sudah sepakat berinvestasi dalam proyek proving ground hingga MRT.

Kerja sama dengan Korea Selatan juga akan dilakukan, sedangkan komunikasi dengan India dan negara-negara Timur Tengah diklaim berlangsung baik.

"MRT East-West itu ada Jepang sama Inggris. Fase 4 antara Fatmawati-TMII itu Korea Selatan yang sedang membuat proposal, MoU sudah ditandatangani. Januari 2023 Menteri Transportasi mereka akan datang dan itu akan kami lakukan," jelas Budi.

Budi juga mengatakan pihaknya sedang melakukan finalisasi kerja sama dengan Bank Dunia untuk pembangunan proyek LRT di Bandung dan Medan. Proyek ini ditargetkan dimulai pada akhir 2023.

Kerja sama lain antara pemerintah dengan Bank Dunia juga dilakukan untuk pengadaan tambahan satu pelabuhan ferry dan kapal ro-ro, khusus di NTT dan Maluku.

Di lain sisi, Budi mengatakan sudah menawarkan pengelolaan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat kepada operator-operator internasional, mulai dari Swiss, Denmark, hingga India.

Budi menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan Kemenhub untuk menggarap proyek di sektor-sektor konektivitas dan infrastruktur.

"Satu konsep Bapak Presiden Jokowi adalah, kami selalu diingatkan, 'Please, Indonesia sentris', tidak Jawa sentris, tidak Sumatra sentris dan ini memang kami upayakan agar pembangunan itu merata dari Sabang-Merauke," pungkas Budi.

Bahkan secara ekstrem, Budi menuturkan 30 sampai 35 persen anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dialokasikan khusus untuk Papua. Hal ini karena jangkauan dari dan ke titik-titik wilayah Papua dibutuhkan melalui jalur udara.

[Gambas:Video CNN]