838win

Wukong membaca obrolan pribadi

Sandiaga Klaim Devisa Pariwisata Tembus Rp92 T di Kuartal III 2023******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan nilai devisapariwisata pada kuartal III 2023 mencapai US miliar atau Rp92 triliun (asumsi kurs Rp15.485 per dolar AS).

Sandi menyebut capaian ini melampaui target yang ditentukan, yakni sebesar US,07 miliar pada batas bawah dan US,95 miliar pada batas atas.

Ia menambahkan sektor pariwisata mempunyai kontribusi sebesar 3,76 persen terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia.

Sandi menjelaskan nilai ekspor produk ekonomi kreatif (ekraf) mencapai US,82 miliar, sedangkan nilai tambah ekraf sebesar Rp691,75 triliun.

Kemenparekraf mencatat sektor pariwisata dan ekraf menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja. Rinciannya, 21,93 juta tenaga kerja di sektor pariwisata dan 24,34 tenaga kerja di sektor ekraf.

"Untuk wisatawan mancanegara, yang ditargetkan 8,5, juta kunjungan, di September 2023 sudah tercapai 8,51 juta kunjungan," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Tentara Pembebasan Alien

Heru Budi Bakal Tambah Stok Pangan 2 Kali Lipat Usai Dicurhati Jokowi******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan meningkatkan stok pangan sebanyak dua kali lipat guna mengantisipasi gejolak inflasi.

Hal itu dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para pj gubernur hingga bupati/wali kota waspada inflasi di sektor pangan.

"Kemarin saya minta kepada Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya untuk meningkatkan stok. Kalau stok yang selama ini misal tiga hari saya meningkatkan jadi enam hari," kata Heru di RPTRA Rawa Jaya, Jakarta Timur, Rabu (1/11).

Menurutnya, pengendalian inflasi bisa dilakukan melalui ketahanan pangan hingga ketersediaan bahan pokok.

"Salah satunya kan ketahanan pangan lantas supplystok beras, ketersediaan beras, ketersediaan bahan pokok," ucapnya.

Jokowi sebelumnya bercerita kepada ratusan kepala daerah betapa sulitnya mengimpor beras di tengah ganasnya El Nino.

Jokowi meminta pj kepala daerah itu sadar bahwa kondisi sekarang tidak mudah. Selain itu, Jokowi juga meminta mereka mewaspadai gejolak inflasi, utamanya di sektor pangan.

"Lihat pasar itu penting, lihat stoknya di kabupaten/kota dan provinsi, cek dan lihat. Jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi, yang penting-penting itu kita harus cek terlebih dahulu. Urusan harga tolong betul-betul dikendalikan. Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan," kata Jokowi pada Senin (30/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Tidak ada jejak di langit

Transmart Tebar Diskon hingga 50%, Belanja Hemat Sepanjang Hari******

Bebas belanja tanpa harus nunggu tanggal gajian tapi tetap hemat bisa banget asal belanjanya di Transmart.

Soalnya Transmart lagi tebar diskon hingga 50 persen sepanjang hari khusus Minggu (15/10), mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Cuma Transmart yang Hobi Manjain Pelanggan dengan Diskon Gede Seharian

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa ajak semua teman dan keluargamu belanja ke Transmart besok karena ada diskon besar menantimu!

Satu pukulan kawan

Basuki Tak Masalah Rangka Baja Tol MBZ: Tak Ada Risiko, Sudah Diuji******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin perubahan rangka Tol MBZ dari beton menjadi baja demi korupsi proyek tersebut tak akan menimbulkan risiko pada konstruksi jalan bebas hambatan tersebut.

Jaminan diberikan Basuki karena dari sisi kekuatan rangka baja tak jauh berbeda dengan beton. Rangka baja yang digunakan sekarang juga sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penyelamatan diri ilahi

Unilever Pastikan Operasional Tak Terganggu Meski Tiga Petinggi Mundur******

PTUnilever Indonesia(Tbk) memastikan pengunduran diri tiga petingginya baru-baru ini tak berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Kondisi keuangan pun diyakini tetap terjaga.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan," ujar Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada OJK tertanggal 24 November, dikutip Senin (27/11).

Tiga direktur perseroan mengundurkan diri dalam waktu berdekatan, termasuk,direktur utama. Pengunduran diri tersebut dilakukan lantaran alasan pribadi.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11).

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," ujar Nurdiana.

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Unilever menjadi salah satu perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia. Kondisi itu memperparah kinerja keuangan perusahaan yang sudah tertekan.

Imbasnya harga saham emiten berkode UNVR itu terus merosot. Per Jumat lalu, saham perusahaan ditutup di level Rp3.530. Padahal, pada awal tahun, saham masih bertengger di Rp4.620.

[Gambas:Video CNN]