link sbobet88

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

Longsheng yang santai

Basuki Targetkan Tol Cisumdawu Beroperasi Penuh Akhir Februari 2023******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu) bisa beroperasi secara penuh pada akhir Februari 2023.

Padahal berdasar rencana awal, penyelesaian tol baru di Maret tahun ini.

"Cisumdawu mudah-mudahan ini secara total dapat dioperasikan akhir Februari atau awal Maret," ujarnya dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).

"Saya akan upayakan akhir Februari bisa dioperasikan secara tuntas," jelasnya.

Basuki menjelaskan sepanjang 2022 pihaknya telah menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 183 km. Secara rinci tol tersebut adalah, Cisumdawu (seksi 1 Cileunyi-Pamulihan), Manado-Bitung (Seksi 2B Danowudu-Bitung), Binjai-Langsa (Seksi Binjai-Tsabat).

Kemudian ada juga jalan Tol Cibitung-Cilincing (Seksi 2-3 Telaga Asih -Tarumajaya), Serpong-Balaraja (Seksi 1A), dan Padang-Pekanbaru (Seksi Pekanbaru-Bangkinang).

Sedangkan untuk pembangunan jalan baru telah terlaksana sepanjang 846 km di 2022. Di antaranya, jalan menuju Makam Pahlawan Cut Mutia (Aceh), Pansela Jawa (Jateng, DIY, Jatim), Planjan-Baron-Tepus (DIY), Siding/Seluas-Sekayang/Entikong (Kalbar), Long Pahangai-Long Boh & Long Bagun-Tering (Kaltim).

Lalu, pembangunan jalan dukungan IKN (Kaltim), Rasau-Jasa-Bts Negara (Kalbar), Manado Outer Ring Road III (Sulut), Lingkar Kendari (Sultra), Mamberamo-Elelim dan jalan akses Jembatan Holtekamp (Papua), serta Towe Hitam-Oksibil (Papua).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

533 TKA China Bekerja di Pabrik Smelter PT GNI******

Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) mencapai 533 orang. Seluruh pekerja asing berasal dari China.

"Jumlah pekerja PT GNI, kalau pekerja asing yang terdaftar TKA Online Kemenaker Morut kurang lebih 533 orang. Sedangkan lokal dari hasil pemberitahuan dari GNI itu mencapai 11 ribu orang. Kalau TKA semuanya jelas dari China tidak ada negara lain," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara Yanis Lakawa, Minggu (15/1).

Ratusan tenaga kerja asing yang bekerja di PT GNI mempunyai dua bentuk kontra kerja dengan jangka waktu antara 6 bulan hingga lebih dari enam bulan.

Yanis menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring melalui aplikasi Disnaker Morowali Utara bagi pekerja asing yang bekerja di perusahaan tersebut.

"Kami bisa monitor di aplikasi kami. Mereka melakukan pengesahan RPTKA di Kemenager dan di upload di akun tenaga kerja online. Morowali Utara ada beberapa perusahaan lain, tapi jumlah TKA tidak seberapa. Ada cuma 5, ada 2. PT GNI yang terbanyak," terangnya.

PT GNI menjadi perhatian beberapa waktu terakhir usai bentrokan maut yang memakan dua korban jiwa, yakni 1 orang pekerja lokal dan 1 pekerja berstatus warga negara asing (WNA).

Bentrokan terjadi pada 14 Januari lalu di area smelter nikel GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada tulang terminal

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Toko dunia lain

Pemerintah Klaim Investasi KEK Capai Rp113 T di 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim realisasiinvestasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah tembus angka Rp113,2 triliun per 2022.

Ia juga mengatakan keberadaan KEK berhasil membuka lapangan kerja bagi 55.678 orang.

"Sampai dengan 2022, realisasi investasi adalah Rp113,2 triliun, jumlah lapangan kerja sebesar 55.678 orang. Komitmen investasinya Rp214 triliun, di mana untuk 2023 komitmen investasi sebesar RP61,9 triliun," ungkap Airlangga dikutip dari keterangan resmi, Jumat (13/1).

Selain itu, KEK berbasis pariwisata seperti KEK Mandalika, KEK Lido, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Singhasari turut memberikan kontribusi.

Airlangga, yang juga Ketua Dewan Nasional KEK, menyebut peningkatan investasi juga terjadi di KEK Nongsa yang mampu menarik investasi untuk data center, digital, serta industri film.

Lihat Juga : Jokowi Usai 2 Jam Ngemal di Kokas: Saya Senang Perekonomian Hidup

Kata Airlangga, dari 19 KEK yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah, masih terdapat beberapa KEK yang perlu didorong agar dapat berkembang secara signifikan, antara lain yakni KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Likupang.

Ia menjelaskan beberapa hambatan dalam pengembangan KEK antara lain masalah penguasaan dan pengelolaan lahan, kurangnya kemampuan badan usaha pengembang dalam penyediaan pendanaan, serta kurangnya kapasitas manajemen dan belum adanya rencana bisnis dalam menarik investasi.

Tantangan lainnya, masih minimnya dukungan infrastruktur dari pemerintah serta belum optimalnya pemberian fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK.

Dewan Nasional KEK sudah memberikan arahan untuk melakukan fasilitasi penyelesaian hambatan yang ada, serta memberikan asistensi dalam proses pemanfaatan fasilitas dan kemudahan. 

Tak hanya itu Dewan Nasional KEK juga meninjau penyesuaian regulasi, peningkatan sistem OSS, peningkatan SDM, dan memberikan dukungan infrastruktur kepada KEK yang prospektif.

Airlangga pun menambahkan dewan menyiapkan skema pembiayaan melalui Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan dukungan tersebut, ia berharap KEK dapat meningkatkan realisasi investasi sebesar Rp61,9 triliun, menyerap 78.774 pekerja pada 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Investasi Properti di China Anjlok untuk Pertama Kalinya Sejak 1999******

Investasi properti Chinaturun 10 persen secara tahunan pada 2022.

Berdasarkan data BPS China (NBS) yang dikutip dari Reuters, Selasa (17/1), penurunan itu merupakan yang pertama sejak pencatatan investasi properti di Negeri Tirai Bambu dimulai pada 1999 lalu.

Data itu merinci, penjualan properti berdasarkan luas lantai turun 24,3 persen pada tahun kemarin, terbesar sejak data tersedia pada 1992.

Tak hanya itu, NBS juga mencatat dana yang dihimpun oleh pengembang properti China merosot 25,9 persen dalam setahun, setelah anjlok 25,7 persen pada Januari-November.

Otoritas China telah meluncurkan serangkaian kebijakan untuk menggenjot investasi di sektor properti.

Kebijakan menargetkan pembeli rumah dan pengembang properti. Kebijakan diberikan dalam rangka meringankan tekanan likuiditas jangka panjang yang melanda pengembang dan menunda penyelesaian banyak proyek perumahan.

[Gambas:Video CNN]