hoki4d

Catatan Pedang Jianghu

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri

Dominasi generasi muda

Hindari Tanggal Ini Jika Tak Ingin Bermacet Ria saat Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan daftar tanggal yang berpotensi macet saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Tanggal itu terbagi ke dalam puncak arus mudik dan balik di masa libur Nataru.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023 yang dilakukan secara virtual.

"Untuk perkiraan pergerakan puncak arus mudik pada Natal dan Tahun Baru diperkirakan terjadi pada 23 dan 24 Desember, untuk puncak arus baliknya diperkirakan pada 25 dan 26 Desember," kata Hendro, Rabu (14/12).

Berdasarkan prediksi Kemenhub, perjalanan kendaraan yang keluar Jabodetabek melalui jalan tol meningkat sebesar 6 persen dibandingkan 2021. Jumlahnya naik dari 2,83 juta kendaraan menjadi 3,01 juta kendaraan.

Beberapa langkah yang bakal dilakukan Kemenhub untuk mengantisipasi kemacetan saat Nataru, antara lain rekayasa lalu lintas di jalan tol dan non-tol, manajemen rest area, pembatasan operasional angkutan barang, inspeksi angkutan umum, hingga mewajibkan bus pariwisata masuk ke terminal.

Selain itu, ada juga antisipasi yang disiapkan oleh Kemenhub dengan melakukan pengendalian pasar tumpah, terutama di jalur arteri dan wisata. Pengendalian ini bakal dilakukan bersama pemerintah daerah setempat.

"Terakhir, untuk rest areadi jalan arteri, nanti semua Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) itu difungsikan menjadi rest area bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Jadi semua difungsikan, sehingga masyarakat bisa beristirahat di rest areayang ada sepanjang jalur arteri," ujarnya.

Dalam paparan Hendro, dijelaskan juga 111 terminal dan 57.963 unit bus disiapkan untuk melayani masyarakat saat libur Nataru.

Selain itu, ada juga 11 lintas sungai danau dan penyeberangan (SDP) dengan 205 unit kapal yang siap berlayar.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

Perusahaan Korsel Bakal Relokasi Pabrik di Vietnam ke Jateng******

Perusahaan asal Korea Selatanbakal merelokasi pabriknya yang ada di Vietnam ke Jawa Tengah. Ini adalah bagian dari 97 perusahaan yang bakal pindah ke Jateng.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan ini menandakan bahwa daerahnya menjadi salah satu primadona investor untuk berinvestasi. Ini akan berdampak baik bagi perekonomian Jateng karena terbukanya lebih banyak lapangan kerja.

"Ada 97 perusahaan yang relokasi ke Jawa Tengah. Dari relokasi tersebut bakal membuka ratusan ribu peluang kerja," ujar Ganjar melalui Instagram resmi, Minggu (11/12).

Ganjar mengatakan kemudahan izin berusaha hingga berbagai insentif lain yang diberikan menjadi daya tarik tersendiri untuk investor datang ke Jawa Tengah.

"Beberapa kawasan industri tentu jadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Selain kemudahan perizinan, beberapa fasilitas juga kita siapkan," jelasnya.

Sementara itu, dalam video yang dibagikan Ganjar tersebut, Perwakilan PT Hwaseung Indonesia Lee Se Jong mengungkapkan memilih berinvestasi di Jateng karena melihat kawasan industrinya yang memang bernilai.

"Kami memang melihat dan juga menilai suasananya atau investasi di Jateng ini memang sangat bernilai dan sangat bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun masyarakat, makanya ya kami tidak akan lari kemana-mana. Justru orderan yang mulai produksi di Vietnam itu akan pelan-pelan kami relokasi juga ke Jateng ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: Manager GA PT Hwa Seung Uyeng Subakdi memberikan klarifikasi terpisah bahwa perusahaan tetap beroperasi di Vietnam sesuai dengan kondisi pasar dunia. 

PT Hwaseung Group melakukan investasi di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar dunia.

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Meikarta, 'Hunian Masa Depan' Tak Kunjung Ditempati yang Tuai Gugatan******

Apartemen Meikarta, Bekasi, ramai disorot di media sosial usai para pembelinya mengeluhkan unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019. Proyek seperti apa sebenarnya ini?

Dalam pekan terakhir, sejumlah konsumen Meikarta berkeluh-kesah di media sosial hingga menggelar demo terkait unit yang tak juga didapat setelah bertahun-tahun akad jual beli.  

Sesuai dengan Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

"Dari anggota Komisi V, meneruskan ke Komisi 11 akan diadakan mediasi Meikarta untuk rapat dengar pendapat kurang lebih 14 (Desember). Nanti kita tunggu saja," katanya, Rabu (7/12).

Aep sebelumnya menjelaskan saat konsumen menghubungi perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Lippo tersebut, PT MSU meminta konsumen menunggu grace periodselama enam bulan, yang sebelumnya tidak ada dalam perjanjian awal.

Grace periodtersebut kemudian berkembang menjadi 18 bulan. Setelahgrace periodberakhir, konsumen Meikarta kembali menghubungi PT MSU dan melakukan pengecekan di lokasi pembangunan.

"Kami melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan kenyataannya, sebagian besar masih berupa tanah kosong atau berupa bangunan yang belum selesai sebagaimana peruntukannya," ujar Aep Mulyana dalam pernyataan resmi, Agustus lalu.

Aep menambahkan sebagian konsumen ditawarkan untuk relokasi apartemen dengan menambah harga yang nyaris sama dengan satu unit baru. Namun, sebagian besar konsumen tidak mau karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dilansir dari CNBC Indonesia, kawasan proyek Meikarta saat ini banyak ditumbuhi rumput-rumput liar. Gedung-gedung setengah jadi terbengkalai begitu saja. Tak banyak aktivitas di proyek properti itu.

Kenapa proyek ini bermasalah?

Mengutip berbagai sumber, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 2017.

Kala itu disebut, nilai investasi proyek mencapai Rp278 triliun. Salah satu yang diingat publik adalah serbuan iklan di televisi pada 2017 sambil mengusung konsep kota masa depan serta jargon "aku ingin pindah ke Meikarta".

Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini.

Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini, mulai Ketua MPR Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Grup menghentikan sementara proyek.

Alasannya, belum ada rekomendasi dari Pemprov yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

Sementara itu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

SaatCNNIndonesia.commengunjungi kawasan Meikarta, Rabu (17/10/2018), bagian pemasaran tetap mengklaim pihaknya bakal menyediakan fasilitas publik yang akan menjadi suguhan menarik untuk hunian masa depan.

Meski demikian, selepas kasus-kasus itu, proyek tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak proyek Hambalang yang ditumbuhi semak belukar seperti Kota mati.

[Gambas:Twitter]

Merespons perkembangan terbaru, PT MSU mengatakan penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Sedangkan saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021.

Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti demonstrasi konsumen tersebut ke PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang proyek Meikarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Lippo Cikarang dari MSU, demonstrasi konsumen dilakukan untuk memenuhi permintaan pembeli yang berbeda dari kesepakatan perdamaian atau homologasi yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Ia mengatakan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap pada 26 Juli 2021.

"PT MSU juga sudah menginformasikan hasil Putusan Homologasi ini kepada seluruh Pembeli yang belum menerima unit, di mana pelaksanaan hasil Putusan sudah dijalankan dalam bentuk serah terima unit secara bertahap sejak Maret 2021 lalu," ujar Veronica dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip pada Sabtu (10/12).

Ia menambahkan beberapa pembeli yang tak puas dengan keputusan itu telah berupaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Namun, pengadilan tetap memutuskan bahwa putusan homologasi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Makan seluruh dunia

Kemenhub Prediksi 44,17 Juta Orang Berpergian Saat Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan 44,17 juta orang atau 16,35 persen dari total penduduk Indonesia melakukan perjalanan selama libur Natal2022 dan Tahun Baru2023.

"Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), potensi pergerakan nasional pada Nataru 2022/2023 adalah 44,17 juta orang," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (13/12).

Budi Karya mengatakan potensi pergerakan masyarakat tahun ini meningkat dibandingkan 2021 lalu sebanyak 13 persen penduduk.

Sedangkan penggunaan moda terbanyak masih menggunakan angkutan jalan dengan jumlah total sekitar 67,97 persen.

Ia menyebut, provinsi asal pelaku perjalanan terbanyak diperkirakan dari wilayah Jabodetabek sebanyak 16,5 persen atau 7,1 juta orang. Kemudian disusul Jawa Timur sebanyak 14,5 persen atau 6,2 juta orang, Jawa Tengah sebanyak 13,6 persen atau 5,8 juta orang, dan selanjutnya Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Untuk provinsi tujuan pelaku perjalanan terbanyak diprediksi menuju wilayah Jawa Tengah sebanyak 19,7 persen atau 8,7 juta orang, Jawa Timur 17,5 persen atau 7,7 juta orang, Jawa Barat 14,6 persen atau 6,5 juta orang, dan sisanya menuju Jabodetabek dan Yogyakarta.

"Sementara untuk kota/kabupaten daerah wisata menjadi tujuan terbanyak pergerakan Nataru yaitu Yogyakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Malang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Budi juga menyampaikan prediksi jumlah penumpang angkutan umum Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 pada moda transportasi darat (angkutan jalan) sebanyak 3,23 juta orang, atau naik 12 persen dibandingkan tahun 2021/2022 yaitu sebanyak 2,87 juta orang.

Jumlah penumpang angkutan penyeberangan diprediksi sebanyak 2 juta orang, atau naik 7 persen dibandingkan tahun 2021/2022 yaitu sebanyak 1,87 juta orang.

Angkutan kereta api sebanyak 5,1 juta orang, atau naik 127,6 persen dibandingkan tahun 2021/2022 yaitu sebanyak 2,24 juta orang.

Angkutan udara diprediksi sebanyak 3,16 juta orang, atau naik 53,4 persen dibandingkan tahun 2021/2022 yaitu sebanyak 2,06 juta orang.

Sementara untuk angkutan laut sebanyak 1,23 juta orang, atau naik 156 persen dibandingkan tahun 2021/2022 yaitu sebanyak 0,48 juta orang.

Adapun posko angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 akan dimulai dari 19 Desember 2022 - 3 Januari 2023, khusus angkutan laut hingga 8 Januari 2023.

"Prediksi total penumpang angkutan umum Nataru ini 14,72 juta orang, naik 54,62 persen dibanding tahun lalu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Turis Asing Batalkan Kunjungan ke Labuan Bajo Usai Pengesahan UU KUHP******

Sejumlahwisatawanasing membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat usai disahkannya Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat Ignasius Suradin mengatakan wisatawan asing khawatir karena KUHP itu mengatur hukuman pidana bagi mereka yang dilaporkan berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

"Ada pembatalan wisman (wisatawan mancanegara) ke Labuan Bajo," ungkap Suradin, dikutip dari detikcom, Jumat (9/12).

"Ini memang bencana. Saya sudah dikontak oleh beberapa calon wisatawan yang berencana liburan ke Indonesia. Mereka khawatir dengan KUHP baru itu. Tentu ada pembatalan dan sekaligus banyak pertanyaan dari mereka terkait KUHP ini," katanya.

Ia melanjutkan ketentuan dalam KUHP ini bertentangan dengan upaya pengembangan industri pariwisata dengan membuka ruang bagi peningkatan kunjungan wisatawan. Negara dinilai terlalu jauh mencampuri urusan privat seseorang yang justru berdampak buruk pada sektor pariwisata.

"Mengapa negara harus terlibat dalam urusan privat orang per orang," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.