link gacor hari ini slot

Obat besar

Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.

"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).

"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.

Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.

Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.

Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.

"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

luar biasa mulia

KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Ditambah Jadi 80 Tahun******

Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal menjelaskan KCIC meminta masa konsesi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Perpanjangan konsesi itu pun telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," katanya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

Kedua, guna menjaga kesinambungan proyek KCJB, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan KCJB di berbagai aspek yang dapat menguntungkan stakeholder dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat memperat hubungan bilateral antar kedua negara," terang Risal.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem Soehartono meminta masa konsesi kereta cepat tidak diperpanjang. Ia menilai 50 tahun saja sudah cukup lama dan 80 tahun sama dengan dua generasi.

Soehartono menjelaskan bahwa nasib KCJB bakal sama seperti Freeport yang sebelum masa akhir sudah diambilalih oleh negara.

"Jangan sampai ditambah, kalau ditambah itu sudah menjadi malapetaka. Tapi saya yakin tidak sampai 50 tahun nanti sudah diambil. Nasibnya sama seperti Freeport, diambilalih oleh negeri sendiri," tegasnya.

Sumail Abdullah dari Fraksi Gerindra juga memprotes soal kenaikan masa konsesi kereta cepat. Ia menegaskan jangan sampai Indonesia 'dibohongi' terus-menerus.

Sumail juga menyinggung soal dana APBN yang digelontorkan ke dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, jangan sampai kucuran Rp7,3 triliun itu sia-sia.

"Tadi konsesinya membengkak dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Kapan duit negara yang Rp7,3 triliun kembalinya, bisa kembali nggak ini? Setelah itu, apakah konsesi ini bisa diperpanjang atau langsung diambilalih Pemerintah Indonesia dengan memperhatikan kondisi riil di tahun itu?" kata Sumail.

[Gambas:Video CNN]

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

Startup Glints PHK 18 Persen Karyawan******

Glints, startup pencarian kerja yang berbasis di Singapura, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 18 persen karyawannya pada Rabu (7/12).

"Dengan kesedihan yang mendalam saya harus memastikan untuk menyesuaikan bisnis, kami akan mengurangi ukuran tim kami dan mengucapkan selamat tinggal kepada banyak Glintstar kami yang berbakat," kata Co-Founder & CEO Glints Oswald Yeo di situs resmi perusahaan, Rabu (7/12).

Mengutip Tech in Asia, hampir 18 persen dari 1.100 karyawan terkena PHK. Ini berarti pengurangan karyawan berdampak kepada sekitar 198 karyawan.

Dengan ketidakpastian pasar, konsumen diklaim menghabiskan lebih sedikit uang dan Glints sebagai bisnis yang melayani konsumen ikut terdampak.

"Menanggapi realitas pasar, kami telah menerapkan langkah-langkah penghematan biaya di seluruh sektor. Kami membekukan perekrutan, mengurangi tunjangan dan pengeluaran, serta melakukan pemotongan gaji sukarela untuk tim manajemen, termasuk para pendiri," paparnya.

Namun, Oswald mengaku hal itu tidak cukup. Ia mengatakan PHK selalu menjadi opsi terakhir. Tetapi untuk beradaptasi dengan pasar dan memperkuat ketahanan bisnis, ia mengaku harus merestrukturisasi perusahaan dan beroperasi seefisien dan seramping mungkin.

Untuk memastikan hak semua karyawan yang terdampak, Oswald menekankan Glints telah menyusun paket dukungan komprehensif sesuai aturan hukum. Beberapa detail dari paket dukungan ini meliputi:

1. Pesangon
2. Pencairan Cuti Berbayar
3. Ekuitas
4. Manfaat Kesehatan

Selain itu, ada juga beberapa dukungan karier untuk karyawan Glints yang terkena PHK. Langkah ini diharapkan bisa membantu para karyawan terdampak mendapatkan pekerjaan baru.

[Gambas:Video CNN]

mekanik naga

Pengamat Imbau GoTo Tunggu Ekonomi Pulih Sebelum Masuk Indeks Global******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berencana untuk masuk ke Indeks Global pada 2023. Namun, rencana GoTo dianggap gegabah mengingat ancaman resesi global masih menghantui dunia.

Analis Pasar Modal Oktavianus Audi mengatakan sebaiknya GoTo menunggu kondisi ekonomi kembali pulih sebelum masuk ke Indeks Global. Ia memahami rencana GoTo yang ingin menjaring investor dalam skala luas saat melakukan dual listing dalam prospektus pada saat Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurutnya, rencana tersebut adalah peluang yang baik untuk perusahaan berbasis digital itu. Hanya saja, waktu pelaksanaan yang ditargetkan pada 2023 diprediksi bakal menghadapi kondisi sulit.

Ia menambahkan kondisi laporan keuangan GoTo diperkirakan masih belum membaik sampai dengan akhir 2022, terlihat dari cash flow operating yang masih cenderung negatif.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengatakan jangan terlalu serius menanggapi rencana GoTo untuk masuk ke indeks global karena investor pun bakal berpikir dua kali melihat pergerakan harga saham GoTo yang masih menurun.

"Namun, jika memang ada peluang untuk masuk ke indeks global, maka akan terlihat setidaknya ada aksi beli besar yang mengurangi offer tebal pada GoTo. Di situ baru kita bisa melihat adanya respon pasar dan bisa dijadikan sebagai momentum untuk rebound pada saham GoTo," jelasnya.

Tak jauh beda, Senior Investment Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta melihat kondisi pasar global masih menghadapi peluang resesi yang cukup dalam. Jadi, GoTo harus melihat kondisi pasar dunia ke depan jika ingin merambah indeks global.

Investor akan mengamati bagaimana kebijakan strategis GoTo untuk menciptakan stabilitas dari sisi kinerja bottom line. Menurut Nafan, selama ini kinerja bottom line GoTo masih perlu ditingkatkan untuk membuktikan bahwa mereka bisa menghasilkan profitabilitas.

"Kalau misal (ekonomi) global kondusif, peluang untuk masuk dan mulai menjajaki ke indeks global bisa saja terbuka pada 2023. Namun, harus menunggu pemulihan ekonomi global. Di sisi lain, jika melihat dari domestik, saham GoTo dalam tren penurunan, sering terjadi Auto Reject Bawah (ARB) selama seminggu terakhir ini," kata Nafan.

Nafan berharap GoTo bisa mewujudkan peningkatan inovasi agar menciptakan segmentasi konsumen loyal baru mengingat persaingan saat ini semakin ketat.

Ia menegaskan bahwa keputusan GoTo yang ingin memasuki indeks global pada paruh pertama 2023 harus bersifat kondisional dengan memperhatikan beberapa aspek di pasar dan momentum yang ada.

"Kita berharap semestinya ini mengikuti momentum pemulihan ekonomi global terlebih dahulu baru nanti GoTo bisa memanfaatkan momentum untuk masuk ke indeks global agar menarik calon investor untuk meningkatkan minat investasinya di GoTo," pungkasnya.

Di lain sisi, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menekankan bahwa GoTo harus terlebih dahulu meyakinkan para investor domestik sebelum melangkah lebih jauh ke indeks global.

"Tentunya GoTo sendiri perlu meyakinkan investor domestik dengan berbagai upayanya untuk membalikkan posisi keuangan perusahaan, terlebih untuk menahan laju tekanan harga saham yang terjadi di pasar. Jika itu berhasil dilakukan, maka tidak mustahil untuk kemudian menarik investor baru," papar Ivan.

Sebelumnya, Presiden Grup GoTo Patrick Cao mengatakan perusahaan tengah mencari investor baru yang potensial untuk bisa masuk ke indeks global di paruh pertama 2023. Strategi tersebut dibuat untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan, termasuk calon investor.

Ia menyebut perseroan juga akan terus fokus untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan melalui produk dan layanan berkualitas.

"Kami juga terus melakukan penjajakan dengan potensial investor yang baru, terutama menuju peluang masuknya GoTo ke dalam indeks global di paruh pertama 2023. Semua langkah-langkah ini kami lakukan untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Patrick dalam Public Expose GoTo, Kamis (8/12).

Presiden Grup GoTo tersebut juga berdalih soal anjloknya harga saham perusahaan yang disebabkan oleh kondisi makroekonomi pasar modal, kompetisi, dan kinerja perusahaan. Menurutnya, ada beberapa hal yang di luar kontrol perusahaan.

Patrick menyinggung soal investor awal yang masuk di harga saham lebih rendah yang merealisasikan keuntungan, berakhirnya masa investasi atau fund life untuk investor finansial, dan kebutuhan likuiditas di akhir tahun atau kebutuhan likuiditas lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Buwas soal Impor Beras: Belum Tentu Penuhi Target Cadangan 1 Juta Ton******

Direktur Utama BulogBudi Waseso ragu imporberas yang dilakukan pemerintah bisa memenuhi target Cadangan BerasPemerintah (CBP) sebanyak 1 juta ton hingga akhir tahun.

Sementara, stok akhir beras Bulog diperkirakan hanya 200 ribu ton di pengujung tahun ini. "Kalau kita memenuhi dari impor pun belum tentu ada kepastian sesuai dengan tugas Bulog 1 juta," kata Buwas, sapaan akrabnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (7/12).

"Katakanlah bisa (impor) 100 ribu ton, 200 ribu ton, seandainya, ini juga tidak mencapai target tugas bulog," lanjutnya.

Bulog menyebut impor beras bisa melukai perasaan petani dalam negeri. Namun, impor disebut tetap harus dilakukan demi memenuhi stok beras.

Adapun per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial, dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis.

[Gambas:Video CNN]

Pecinta kuliner tidak terbatas

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]