kudasakti168

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

Bulog Salurkan Bansos Beras Hingga H******

PerumBulogbakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras hingga H-1 Lebaran. Bansos tersebut diberikan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut diungkap Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi. Menurutnya, sampai mendekati Lebaran Bulog tidak libur agar target distribusi bansos tahap pertama diterima seluruh KPM sebelum Lebaran.

"Kita pastikan penyaluran bantuan pangan oleh Bulog masih terus berjalan sampai dengan H-1 Idulfitri. Langkah ini untuk mendorong pemenuhan target pendistribusian untuk tahap pertama ini, sehingga diharapkan seluruh KPM bisa mendapatkan bantuan pangan beras sebelum Idulfitri," ujar Arief dalam keterangan resmi, Selasa (18/4).

Hingga Senin (17/4) kemarin, Bulog telah merealisasikan bantuan pangan beras tahap pertama sebanyak 131.271.300 kg atau sekitar 61 persen dari total penyaluran sebanyak 213,5 juta kg. Berdasarkan jumlah tersebut, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan beras ini kepada sekitar 13,1 juta KPM yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Arief mengatakan 4 provinsi telah menyelesaikan penyaluran bantuan, yaitu Jambi, Sumatrra Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu.

"Beberapa provinsi yang sudah di atas 90 persen, seperti DKI Jakarta yang penyalurannya sudah 98 persen dan Aceh yang sudah 95 persen. NFA (Bapanas) mendorong agar dilakukan percepatan pendistribusian termasuk di daerah terdepan dan terluar," ungkap Arief.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan beras ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat serta menekan lonjakan inflasi khususnya jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Bansos pangan ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Pejuang mutlak

Pelindo Makassar Catat Lonjakan Penumpang 169 Persen di H******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atauPelindo Regional IV Makassar, Sulawesi Selatan, mencatat jumlah pemudik melonjak sebesar 169 persen pada H-4Lebaran 2023 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

General Manager Pelindo Regional IV Makassar Suhadi Hamid menyebut pada H-4 Lebaran tahun lalu, jumlah penumpang debarkasi dan embarkasi yang melalui Pelabuhan Makassar tercatat sebanyak 21.241 orang.

"Total arus penumpang kapal debarkasi dan embarkasi di musim mudik Lebaran 2023 mencapai 35.896 orang, sementara posisi sama tahun 2022 lalu hanya tercatat 21.241 orang. Meningkat 169 persen," ujarnya, Selasa (18/4).

Menurut Suhadi, posko angkutan Lebaran ini akan beroperasi selama 24 jam selama periode libur Lebaran. Para pemudik yang membutuhkan bantuan atau informasi dapat menghubungi petugas di posko angkutan lebaran tersebut.

"Diharapkan posko angkutan Lebaran terpadu di Pelabuhan Makassar ini bisa membantu pemudik yang menggunakan moda transportasi laut untuk mendapatkan berbagai informasi terutama terkait kedatangan dan keberangkatan kapal," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

Daftar Tol Diskon 20 Persen Selama Arus Balik Lebaran 2023******

PT Jasa Marga(Persero) bakal memberikan diskon tarif tolsebesar 20 persen pada arus balik lebaran 2023. Diskon berlaku untuk Tol Jakarta-Cikampek dan Trans Jawa.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan diskon untuk periode arus balik akan mulai diberlakukan pada Kamis, 27 April 2023 pukul 06.00 WIB hingga Sabtu, 29 April 2023 pukul 06.00 WIB.

"Potongan diskon akan dilakukan di GT Cikampek Utama saja dan hanya untuk tarif perjalanan menerus dari Semarang menuju arah Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/4).

Dimulai dari Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jalan Tol Kanci-Pejagan, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Cikopo-Palimanan dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Khusus untuk di Jalan Tol Cikopo-Palimanan, diskon 20 persen hanya berlaku untuk kendaraan Golongan 1, sementara di ruas jalan tol lainnya berlaku untuk semua golongan kendaraan.

"Diskon ini berlaku untuk pengguna jalan yang menggunakan uang elektronik. Untuk itu, kami imbau pengguna jalan dapat memastikan kesiapannya sebelum melakukan perjalanan, di antaranya dengan memastikan kecukupan saldo e-toll dan BBM, serta memastikan kondisi kendaraan maupun pengendaranya dalam kondisi prima," terang Lisye.

Dengan demikian, maka besaran diskon tarif tol 20 persen untuk untuk tarif perjalanan menerus dari Semarang menuju arah Jakarta adalah menjadi sebagai berikut:

- Kendaraan Golongan I: Semula Rp372.000 menjadi Rp297.600, diskon sebesar Rp74.400
- Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp575.000 menjadi Rp499.200, diskon sebesar Rp75.800
- Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp758.000 menjadi Rp655.600, diskon sebesar Rp102.400.

[Gambas:Video CNN]

Ada cara yang tepat untuk mengejar suami Anda

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Jejak Kemiskinan Jateng di Tangan Capres PDIP Ganjar Pranowo******

Calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sejak Agustus 2013. Ia menduduki jabatan selama dua periode.

Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan gemar blusukan ke lapangan. Selain itu, ia juga berhasil mempertahankan perekonomian yang solid selama hampir 10 tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat sebesar 5,27 persen dan tetap stabil di atas 5 persen sampai 2019. Namun, saat pandemi covid-19 lalu, perekonomian Jateng anjlok jadi minus 2,65 persen pada 2020.

Lalu bagaimana dengan tingkat kemiskinan di Jateng selama di bawah kepemimpinan Ganjar?

Ekonomi yang solid membuat angka kemiskinan di Jateng cenderung turun selama satu dekade terakhir.

BPS mencatat pada 2013 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Ini adalah periode awal Ganjar menjabat atau mulai kuartal IV-2013.

Setelah setahun menjabat, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58 persen di 2014. Lalu, pada 2015 naik tipis menjadi 4,57 juta atau 13,58 persen.

Namun, pada 2020 dan 2021 kemiskinan di Jateng kembali naik karena adanya covid-19. Kemudian, pada 2022 sudah berangsur pulih dampak pandemi dan penduduk miskin juga turun jadi 3,83 juta orang atau hanya 10,93 persen.

Berikut rincian angka kemiskinan di Jateng sejak 2013-2022:

2013: 4,86 juta orang atau 14,44 persen
2014: 4,56 juta orang atau 13,58 persen
2015: 4,57 juta orang atau 13,58 persen
2016: 4,50 juta orang atau 13,27 persen
2017: 4,45 juta orang atau 13,01 persen
2018: 3,89 juta orang atau 11,32 persen
2019: 3,74 juta orang atau 10,80 persen
2020: 3,98 juta orang atau 11,41 persen
2021: 4,10 juta orang atau 11,79 persen
2022: 3,83 juta orang atau 10,93 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Kemnaker Terima 1.394 Aduan THR, Perusahaan DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.394 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) per 17 April 2023 pukul 12.00 WIB. Berdasarkan aduan tersebut, perusahaan di DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi yang paling banyak dilaporkan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut aduan tersebut melibatkan 992 perusahaan di seluruh Indonesia. Berdasarkan 1.394 aduan pekerja, ditemukan masih ada perusahaan yang nunggak THR.

"Saat ini terdapat 36 aduan yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota," kata Anwar dalam keterangan resmi, Senin (17/4).

Berdasarkan provinsi sebaran, aduan terbanyak diterima dari DKI Jakarta mencapai 455 aduan. Sedangkan Jawa Barat membuntuti dengan 322 aduan THR.

Sementara itu, belum ada laporan soal THR yang diterima Kemnaker dari dua provinsi, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Selain aduan, posko THR Kemnaker juga menerima 1.182 layanan konsultasi. Dengan begitu, sudah ada 2.576 layanan di posko tersebut per kemarin.

Berikut rincian 1.394 aduan THR yang diterima Kemnaker berdasarkan provinsi:

- Aceh: 3
- Sumatra Utara: 24
- Sumatra Barat: 18
- Riau: 17
- Jambi: 11
- Sumatra Selatan: 24
- Bengkulu: 1
- Lampung: 5
- Kepulauan Bangka Belitung: 5
- Kepulauan Riau: 17
- DKI Jakarta: 455
- Jawa Barat: 322
- Jawa Tengah: 147
- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): 43
- Jawa Timur: 84
- Banten: 120
- Bali: 9
- Nusa Tenggara Barat (NTB): 2
- Nusa Tenggara Timur (NTT): 2
- Kalimantan Barat: 7
- Kalimantan Tengah: 11
- Kalimantan Selatan: 17
- Kalimantan Timur: 16
- Kalimantan Utara: 2
- Sulawesi Utara: 2
- Sulawesi Tengah: 6
- Sulawesi Selatan: 11
- Sulawesi Tenggara: 6
- Gorontalo: 2
- Sulawesi Barat: 0
- Maluku: 1
- Maluku Utara: 1
- Papua: 3
- Papua Barat: 0

[Gambas:Video CNN]