pinjam uang aman

Sial dan beruntung

Kebakaran Gudang PT Gudang Garam Tak Ganggu Produksi Rokok******

PT Gudang Garamdi Kediri, Jawa Timur, memastikan kebakaran di salah satu gudang perusahaan tidak mempengaruhi operasional pabrik rokoktersebut.

Humas Pabrik Gudang Garam Iwhan Tri Cahyono mengatakan lokasi kebakaran tersebut merupakan tempat penyimpanan barang penunjang (barang non produksi) yang tidak mempengaruhi kegiatan produksi rokok.

Sehingga insiden kebakaran dipastikan tidak berdampak pada kegiatan operasional pabrik.

"Dipastikan tidak ada korban jiwa dan luka dari peristiwa tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu unit pabrik rokok Gudang Garam itu terbakar sejak, Senin (7/11) pukul 23.30 WIB, dan berlangsung sampai Selasa (8/11) pagi. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan.

Hal itu dibenarkan Kapolresta Kediri AKBP Wahyudi. Meski begitu dia tak menjelaskan perihal detail dan kronologi kebakaran.

"Iya benar (kebakaran), masuk wilayah Kediri Kota," kata Wahyudi saat dikonfirmasi, Selasa (8/11).

Kepala UPT Petugas Memadamkan Kebakaran (PMK) Kota Kediri Fanni Eryanto menolak memberikan informasi perihal kebakaran tersebut karena pimpinannya tidak mengizinkan.

"Mohon maaf, UPT Damkar atas perintah pimpinan tidak diperkenankan memberikan informasi. Silahkan langsung saja ke pihak Gudang Garam atau ke Polres Kota Kediri," ujar Fanni kepada CNNIndonesia.com. 

[Gambas:Video CNN]

Tiongkok Kuno

Pemerintah Kucurkan Rp526,54 M untuk Infrastruktur KTT G20 di Bali******

Pemerintah mengucurkan Rp526,54 miliar untuk mempercantik kawasan Nusa Dua dan fasilitas lainnya dalam rangka perhelatan KTT G20 pada 15-16 November 2022.

"Pemerintah sepanjang tahun ini, sudah mengucurkan lebih dari Rp526,54 miliar untuk mempercantik kawasan Nusa Dua. Itu baik penataan jalan, pembangunan VVIP bandara (I Gusti Ngurah Rai), memperbaiki beberapa venue dan sebagainya," kata Kepala Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Andreas Dipi Patria saat konferensi pers di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (9/11) sore.

Ia menerangkan Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang dilanda pandemi covid-19. Selama pandemi, semua aktivitas ekonomi mati sehingga menyebabkan produk domestik bruto (PDB) terendah di seluruh Indonesia.

Namun, setelah Bali ditunjuk sebagai tuan rumah KTT G20, banyak perubahan yang signifikan terjadi di Pulau Dewata. Imbasnya, kunjungan wisatawan mancanegara, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat okupansi hotel mulai meningkat.

"Kalau kita lihat laporan dari BPS, Bali sekarang termasuk provinsi pertumbuhan ekonominya cukup baik, tidak lagi terjelek dibandingkan dulu. Kalau kita lihat laporan dari PHRI, pada saat pandemi Bali tingkat keterisian hotel hanya 20 persen dan hari ini sudah mencapai sekitaran 70 persen," katanya.

Keterisian okupansi hotel 70 persen mampu menyerap tenaga kerja di sektor pariwisata khususnya di hotel mencapai 80 persen. Pekerja yang saat pandemi dirumahkan sudah mulai aktif kembali dan sangat signifikan mendorong perekonomian Bali.

Selain itu, KTT G20 juga meningkatkan transaksi penukaran valuta asing atau valas naik cukup tinggi di Bali hingga mencapai 40 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Daftar 18 Perusahaan RI dan Dunia yang PHK Karyawan******

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menjadi momok di tengah gejolak perekonomian global belakangan ini. Perusahaan skala global, seperti Twitter, Shopee, hingga Netflix masuk dalam daftar ini.

Begitu pun di dalam negeri, ada LinkAja, SiCepat, hingga Zenius. Twitter menjadi yang terbaru melakukan PHK massal kepada 3.700 karyawan alias setengahnya usai perusahaan itu diakuisisi oleh Bos SpaceX dan Tesla Elon Musk.

Nama besar lain, Meta selaku perusahaan induk Facebook juga sudah dikabarkan bersiap merumahkan ribuan karyawannya pada pekan ini. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu disinyalir bakal mulai mengumumkan PHK massal pada Rabu (9/11).

A. PHK di Indonesia

1. Shopee Indonesia

PT Shopee Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawan perusahaan pada Senin (19/9).

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Ia mengatakan langkah efisiensi sejalan dengan fokus perusahaan secara global untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Meski begitu, Shopee Indonesia tidak merinci berapa jumlah karyawan yang di-PHK. Ia hanya memastikan karyawan yang diPHK akan mendapat pesangon.

Selain pesangon, karyawan yang terdampak diklaim Shopee masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir tahun.

2. Indosat Ooredoo Hutchison

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 karyawannya. Director & Chief of Human Resources Officer IOH Irsyad Sahroni mengatakan langkah rightsizingini telah berjalan lancar dan 95 persen karyawan yang terkena dampak setuju.

Adapun paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, bahkan yang tertinggi mencapai 75 kali upah. Menurut Irsyad, jumlah ini secara signifikan lebih tinggi di atas persyaratan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Link Aja

Layanan keuangan digital LinkAja melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan untuk reorganisasi sumber daya manusia (SDM).

Penyesuaian jumlah karyawan dilakukan untuk memastikan perusahaan bertumbuh secara optimal dengan SDM yang efisien dan fokus pada bisnis perusahaan saat ini.

"Penyesuaian organisasi SDM ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan ini," ujar Head of Corporate Secretary Group LinkAja Reka Sadewo dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/5).

4. LINE

LINE sempat menjadi sorotan di media sosial karena dikabarkan telah melakukan PHK terhadap sekitar 80 karyawan di Indonesia. Kabar tersebut beredar di media sosial sejak 31 Mei kemarin.

Meski demikian, pihak LINE sudah memberikan klarifikasi bahwa PHK memang terjadi. Namun jumlah karyawan yang terdampak tidak sampai ke angka yang disebutkan.

5. Tokocrypto

Perusahaan penjual aset digital Tokocrypto memberhentikan 45 karyawannya atau sekitar 20 persen dari 227 orang jumlah pekerja. VP Corporate Communications Tokocrypto Rieka Handayani mengatakan pemberhentian puluhan karyawan ini lantaran perusahaan bakal melakukan perubahan strategi bisnis sejalan dengan pasar kripto dan ekonomi di dunia.

Meski demikian, perusahaan dikatakan akan membantu pegawai yang terkena PHK mencari tempat kerja baru. Salah satunya dengan memberikan rekomendasi kepada beberapa perusahaan mitra kerja selama ini.

6. TaniHub

PHK terhadap karyawan startuppertanian TaniHub merupakan dampak dari ditutupnya operasional gudang di Bandung dan Bali. Namun, perusahaan tidak menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak.

7. Pahamify

Startupdi bidang pendidikan, Pahamify, mengambil keputusan untuk melakukan PHK massal untuk beradaptasi di kondisi ekonomi makro terkini.

Namun, PHK massal yang ditempuh itu tampaknya tidak menjamin keberlangsungan bisnis Pahamify untuk jangka panjang. Pada akhir Juni 2022, Pahamify akhirnya membubarkan diri.

8. SiCepat

Start up yang bergerak di bidang layanan pengiriman barang ini dikabarkan telah melakukan PHK terhadap sekitar 360 karyawannya.

Namun, berbeda dengan startup lain yang kebanyakannya melakukan PHK untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, pihak SiCepat mengungkapkan bahwa langkah ini ditempuh sebagai evaluasi kompetensi karyawan.

9. Mamikos

Start up yang menyediakan layanan pencarian kos ini melakukan PHK untuk menjaga kesehatan kondisi keuangan perusahaan di tengah kondisi pasar dan ekonomi makro yang sedang dipenuhi ketidakpastian.

Sejauh ini, pihak Mamikos belum bisa memberikan kepastian terkait jumlah karyawan yang terkena PHK.

10. JD.ID

Layanan belanja daring atau e-commerceJD.ID mengambil langkah PHK sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.

"Perusahaan juga melakukan pengambilan keputusan seperti tindakan restrukturisasi, yang mana di dalamnya terdapat juga pengurangan jumlah karyawan," ujar Director of General Management JD.ID Jenie Simon dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com,Jumat (27/5).

11. Zenius

Startup edukasi Zenius melakukan PHK terhadap lebih dari 200 karyawan karena perusahaan terdampak oleh kondisi makroekonomi.

Untuk beradaptasi dengan dinamisnya kondisi yang mempengaruhi industri, Zenius menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan konsolidasi dan sinergi proses bisnis.

12. GrabKitchen

Grab akan menutup layanan GrabKitchen di Indonesia pada 19 Desember 2022. Konsekuensinya, perusahaan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap belasan karyawan.

"Situasi ini memaksa kami untuk mengambil keputusan sulit, untuk tidak melanjutkan operasi GrabKitchen di Indonesia, efektif mulai 19 Desember 2022," jelas Chief Communications Officer Grab Indonesia Mayang Schreiber kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/10).

13. Fabelio

Startuppenjualan jasa desain interior dan furniture PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio resmi dinyatakan pailit. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Fabelio, perusahaan resmi pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022.

"Menyatakan Debitur (PT. Kayu Raya Indonesia) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya," isi pengumuman poin satu yang dikutip dari surat kabar Bisnis Indonesia pada Jumat (14/10).

14. Xendit

Startupfintech Xendit memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen karyawannya di Indonesia dan Filipina.

Chief Operating Office Xendit Tessa Wijaya mengatakan perusahaan melakukan pertimbangan matang sebelum mengumumkan PHK.

Para karyawan Xendit yang terkena PHK akan diberi kompensasi yang layak dan perpanjangan asuransi kesehatan serta dukungan alumni. Perusahaan ini memiliki lebih dari 900 karyawan per Agustus 2022.

15. Lummo

Startup penyedia solusi layanan perangkat lunak business-to-consumer (B2C)Lummo yang sebelumnya dikenal sebagai BukuKas melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan di Jakarta dan Bengaluru, India.

Lummo dikabarkan telah melakukan PHK terhadap sekitar 100-120 karyawan yang sebagian besar berada di tim teknis, desain, dan produk.

16. Mobile Premiere League

Platform gim dan turnamen Mobile Premier League (MPL) menutup operasional di Indonesia. Penutupan itu berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. MPL adalah startupasal India yang saat ini sudah memiliki kehadiran di sejumlah negara Asia Pasifik, Amerika Serikat, dan Eropa.

"MPL Indonesia sudah tidak beroperasi dan menerima pengguna baru saat ini. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya," tulis MPL dikutip dari Instagramnya, Selasa (31/5).

Mengutip moneycontrol.com, perusahaan ini merumahkan setidaknya 100 orang pegawai atau 10 persen dari total pekerjanya di dunia.

17. Beres.id

Selain badai PHK, gulung tikar juga menjadi isu turunan dalam perjalanan sederet perusahaan rintisan. StartupBeres.id mengumumkan berhenti beroperasi mulai 1 Juli 2022.

Penyebabnya, yakni pandemi Covid-19 yang berdampak pada gangguan operasional, kekurangan tenaga kerja, dan biaya operasional yang tinggi perusahaan.

"Dengan berat hati kami mengumumkan mulai 1 Juli 2022, Beres dan semua platform afiliasinya tidak akan beroperasi lagi," ujar Co-founderand CEO Beres.id Choong Fui Yu dalam pernyataan di situs resmi, dikutip Jumat (10/6).

18. The Goods Dept

Perusahaan fesyen The Goods Dept viral karena dugaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Kasus ini melibatkan puluhan orang yang mengaku menjadi korban.

Dalam sebuah unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologi brand lokal ternama itu diduga memaksa lebih dari 30 orang karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp30 juta rupiah per orang.

PHK Perusahaan Besar Dunia

Phoenix sebagai mak comblang

Mengenal Tunjangan Profesi Guru yang Dibahas Anies dan Stafsus Menkeu******

Staf Ahli Menteri KeuanganYustinus Prastowo buka suara soal kelebihan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) senilai Rp23,3 triliun pada 2016 lalu atau saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud).

Dalam perbincangan di media sosial, salah satunya disebarkan oleh akun Twitter @sutanmangara baru-baru ini, dikatakan kelebihan anggaran itu disebabkan oleh kesalahan Kemenkeu yang mentransfer kebanyakan untuk membayar tunjangan guru.

Namun, Prastowo mengatakan informasi yang beredar tersebut salah dan tidak sesuai fakta. Hal ini ia sampaikan melalui akun Twitternya @prastow.

"Nah di tahun 2016, hasil rekonsiliasi menemukan bahwa target jumlah guru bersertifikasi tidak tercapai sebagaimana data yang disampaikan Kemendikbud sebelumnya, sehingga anggaran TPG ternyata berlebih alias over-budget sebesar Rp23,3 triliun," ujar Yustinus seperti dikutip Selasa (8/11).

Mengacu pada perdebatan tersebut, sebetulnya apa sih TPG itu ?

TPG adalah tunjangan khusus yang diberikan pemerintah kepada guru sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitasnya.

Tunjangan itu diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Dalam hal ini, TPG diberikan sebesar satu kali gaji pokok tiap bulan untuk guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Menaker Pastikan UMP 2023 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

Menaker mengaku juga sudah mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bakal diolah sebelum diserahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Harta Keluarga Istri Jelek

Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.

Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.

Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.

Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.

Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.

Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.

Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.

"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.

"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.

Siapkan Alih Profesi ke Bidang Pertanian