bunga kredit pintar 600 ribu

Huashan Shenmen

Karyawan Twitter Cerita Kena PHK Elon Musk: Mendadak, Gak Jelas******

Elon Musk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada karyawan Twittersejak Jumat (4/11). Tetapi, PHK dikeluhkan karyawan terdampak karena caranya yang mendadak dan tidak jelas.

Mengutip CNN Business, banyak karyawan Twitter mulai membuat cuitan sejak Kamis malam bahwa mereka telah dikunci dan tidak mendapatkan akses email perusahaan bahkan sebelum pemberitahuan PHK.

"Baru saja keluar dari laptop kerja saya dan dihapus dari Slack. Sangat menyedihkan harus berakhir seperti ini," kata seorang karyawan Twitter usai terkena PHK massal.

Lebih lanjut, Balmain mengatakan bahwa email PHK tersebut tidak memberikan kejelasan rincian apa pun tentang mengapa dia terdampak pemecatan.

"Gelombang gangguan dan frustrasi, dan semua hal itu benar-benar diredakan oleh solidaritas ekstrem yang kami lihat dari orang-orang yang ada di perusahaan, orang-orang yang berada di posisi yang sama, orang-orang yang meninggalkan perusahaan tahun-tahun sebelumnya," tutur Balmain usai menjadi korban PHK massal Twitter.

Ketika PHK massal berlangsung, Musk disebut muncul untuk wawancara di konferensi investor dan berbicara tentang membuat kendaraan listrik yang lebih murah dan ambisinya untuk pergi ke Mars.

Pewawancara mengatakan bahwa Musk telah memberhentikan setengah dari karyawan Twitter dan Musk mengangguk, meski dia tidak mengomentari pernyataan itu.

Kepala Keamanan dan Integritas Twitter Yoel Roth mengonfirmasi jumlah karyawan secara keseluruhan dipotong sekitar 50 persen.

PHK menghilangkan 15 persen dari tim keamanan perusahaan, yang mengarah ke pengurangan layanan pelanggan. Tetapi, Roth berdalih kebijakan itu sedikit berdampak pada moderasi konten.

Di lain sisi, karyawan Twitter telah melayangkan gugatan terhadap perusahaan di pengadilan federal San Fransisco.

Salah satu satu pegawai Twitter mengatakan akan diberhentikan pada 1 November tanpa pemberitahuan atau pesangon.

Penggugat yang diwakili pengacara Shannon Liss-Riordan meminta pengadilan memerintahkan Twitter mematuhi US Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) Act.

Mereka berargumen keputusan PHK Twitter melanggar WARN Act. Aturan ini menyebut perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih wajib memberi tahu karyawan mereka tentang pemutusan hubungan kerja 60 hari sebelumnya. Perusahaan juga harus memberikan upah pesangon selama 60 hari kepada pekerja.

Pengacara penggugat juga tengah menyelidiki kemungkinan ada diskriminasi dalam pemilihan karyawan yang bakal di PHK tersebut.

Ia menilai Musk tampak membingkai PHK besar-besaran ini diperlukan untuk perusahaan, seperti perusahaan media sosial lainnya yang mengalami tantangan pendapatan sebelum akuisisi ketika pengiklan berpikir kembali tentang pengeluaran di tengah kekhawatiran resesi.

Twitter memiliki sekitar 7.500 pekerja sebelum pengambilalihan Musk, dengan sekitar 3.700 karyawan diberhentikan. PHK massal ini terjadi ketika Musk berupaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk tingkat dewa

Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja******

Gubernur Jawa Barat (Jabar)Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di tengah krisis global.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.

"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).

Dengan masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.

Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Kemnaker, sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK.

Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Biaya Membengkak, Kereta Cepat Jakarta******

Pembangunan proyek Kereta Cepat-Jakarta Bandungkekurangan dana. Hal itu disiratkan oleh Direktur Utama PT Kereta ApiIndonesia (Persero) Didiek Hartantyo dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (9/11) kemarin.

Ia menambahkan masalah itu terjadi karena pembengkakan biaya pembangunan proyek. Sebelumnya, pembengkakan biaya berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrunlagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.

Ia mengatakan selain dari tambahan PMN, pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

[Gambas:Video CNN]

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun.

Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

"Dari Rp21,7 triliun ini, maka harapannya 25 persen dipenuhi oleh ekuitas, 60 persen dipenuhi dari porsi Indonesia dan China 40 persen," jelasnya.

Daftar keahlian saya

IHSG Ambruk ke 7.050, 276 Saham Terkoreksi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.050 pada Selasa (8/11). Indeks saham melemah 52,27 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.

Pada penutupan kali ini, 235 saham menguat, 276 terkoreksi, dan 197 lainnya stagnan. Terpantau, enam dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 1,29 persen.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau menguat 0,21 persen ke level Rp15.662 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 1,25 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,32 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 1,15 persen.

Bursa saham Eropa terpantau berimbang. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,48 persen, indeks CAC 40 di Prancis stagnan, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,55 persen.

Bursa Amerika kompak menghijau. Indeks S&P 500 naik 0,96 persen, indeks NYSE menguat 0,72 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,85 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

Biaya Proyek Kereta Cepat Makin Bengkak, Tembus Rp112,5 T******

Biaya proyekKereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) ditaksir kian membengkak dari US,071 miliar menjadi US,5 miliar atau sekitar Rp112,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Menurutnya, pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

"Dari Rp21,7 triliun ini, maka harapannya 25 persen dipenuhi oleh ekuitas, 60 persen dipenuhi dari porsi Indonesia dan China 40 persen," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka KCJB kembali membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 3,2 triliun untuk bisa memenuhi pembengkakan biaya tersebut. Tambahan ini diharapkan bisa cair paling lambat akhir tahun ini agar penyelesaian proyek bisa sesuai dengan target.

"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Dalih Cegah PHK, Pengusaha Desak Menaker Buat Aturan No Work, No Pay******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Dalam kesempatan yang sama, Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.

"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata dia.

Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.

[Gambas:Video CNN]

Kabar ancaman badai PHK di industri padat karya, salah satunya tekstil memang tengah berhembus kencang. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.