dapat uang dari shopee

Ayah anak itu menempel padaku

Kereta Cepat Jakarta******

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasiakan mendaftarkan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menjadi Objek Vital Nasional.

Rencana itu disampaikan oleh  Staff Ahli Kemenkomarves yang juga menjabat sebagai Ketua Project Management Operation KCJB Baja Sirait. 

"Proyek KCJB ini akan didaftarkan menjadi Objek Vital Nasional di Indonesia. Proses pengamanannya juga tidak bisa menerapkan perlakuan yang sama dengan kereta api lainnya karena konstruksinya yang cukup rumit, sehingga dalam pengoperasiannya tidak boleh ada kesalahan." ujar Baja dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (5/4).

General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry mengatakan koordinasi pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko dan meminimalisasi berbagai potensi gangguan yang ada dalam pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung.

Ia menambahkan KCIC dan Kepolisian RI telah menggelar sejumlah kegiatan guna memitigasi gangguan keamanan dan keselamatan KCJB seperti komunikasi secara intensif dalam berbagai kesempatan, pengamanan berbagai tahapan pekerjaan, audiensi, hingga Focus Group Discussion Pengamanan Proyek.

"Teknologi Kereta Api Cepat berbeda dengan kereta api biasa. KCJB mampu beroperasi hingga 350 km/jam, sehingga membutuhkan penanganan keamanan dan keselamatan yang ekstra. KCIC akan secara proaktif mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat perjalanan KCJB," ujar Rahadian.

Ia mengatakan saat ini KCIC sedang mengobservasi daerah-daerah di sekitar proyek KCJB guna mengetahui berbagai potensi gangguan yang ada. Dengan pemetaan yang akurat, pihaknya berharap pencegahan terhadap gangguan pada masa konstruksi hingga operasional dapat dilakukan sedini mungkin.

"Kolaborasi ini merupakan suatu antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan. KCIC memohon supportdan dukungan penuh dari Kepolisian RI, karena KCJB merupakan Proyek Strategis Nasional yang juga sedang diajukan menjadi suatu Obyek Vital Nasional."Tutup Rahadian.

[Gambas:Video CNN]

Raja Tianjiu

Bawang Putih******

Harga pangan kompak menurun kecuali bawang putihdan cabai rawit hijauyang justru naik pada awal pekan ini.

Mengutip hargapangan.id, Senin (27/2), bawang putih ukuran sedang dibanderol Rp31.800 per kg dari sebelumnya Rp30.900 pada awal pekan kemarin. Sedangkan cabai rawit hijau dijual Rp48.650 per kg dari sebelumnya Rp48.300 per kg.

Sementara untuk harga pangan lainnya seperti daging sapi, ayam, telur hingga cabai-cabaian kompak turun.

Daging ayam ras segar turun dari Rp34.200 per kg menjadi Rp33.400 per kg. Telur ayam ras segar turun dari Rp28.950 per kg menjadi Rp28.200 per kg.

Bawang merah ukuran besar turun dari Rp40 ribu menjadi Rp38.750 per kg. Cabai merah keriting turun dari Rp46.750 per kg menjadi Rp44.900 per kg. Cabai rawit merah turun menjadi Rp63.150 per kg.

Beras kualitas super 1 turun dari Rp14.600 per kg menjadi Rp14.150 per kg. Beras kualitas super 2 turun dari Rp14.100 per kg menjadi Rp13.600 per kg.

Beras kualitas medium 1 turun dari Rp13.250 per kg menjadi Rp13 ribu per kg. Beras kualitas medium 2 turun dari Rp13.050 per kg menjadi Rp12.900 per kg.

Beras kualitas bawah 1 turun dari dari Rp12 ribu per kg menjadi Rp11.850 per kg, dan beras kualitas bawah 2 sama dengan pekan lalu dijual Rp11.650 per kg.

Adapun harga minyak goreng kemasan bermerek 1 dijual dari Rp21.800 per kg menjadi Rp21.450 per kg. Harga minyak goreng kemasan bermerek 2 turun Rp20.150 per kg menjadi Rp20.100 per kg.

Minyak goreng curah dijual dari sebelumnya Rp15.600 per kg naik tipis menjadi Rp15.700 per kg. Gula pasir premium dijual dari Rp15.900 per kg menjadi Rp15.750 per kg, dan gula pasir lokal dijual dari sebelumnya Rp14.450 per kg menjadi Rp14.500 per kg pada awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan iblis

Rincian Besaran THR yang Diterima Pekerja******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut, THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk rinciannya, pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan.

Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta, baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak dapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

Sementara itu, besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya.

Sanksi itu bertingkat mulai dari sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Sihir

Paritrana Awards BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Akhir Penjurian******

Penghargaan bergengsi Paritrana Awards Tahun 2023 periode penilaian Tahun 2022 memasuki fase akhir yaitu Tahapan Wawancara Kandidat.

Sekretaris Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara selaku Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin selaku Wakil Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award mengawal langsung kegiatan wawancara kandidat sejak 31 Maret hingga 5 April 2023.

Zainudin menjelaskan Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

"Jadi setelah melalui proses di tingkat provinsi, saat ini total hanya 35 calon juara pada masing masing kategori yang berhak mengikuti tahap akhir wawancara kandidat," tambah Zainudin.

Terdapat beberapa inovasi dari ajang Paritrana Award tahun ini, antara lain diterapkannya sistem zonasi bagi Pemda. Terdapat 5 zona yaitu zona Sumatera, zona Jawa Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi. dan zona Nusra Maluku Papua.

Selain itu pada kategori perusahaan skala besar dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor keuangan perdagangan dan jasa, sektor manufaktur pertambangan migas dan konstruksi, serta sektor perkebunan pertanian peternakan dan perikanan.

"Panitia Tingkat Pusat juga menambah kategori baru yaitu kategori usaha sektor layanan publik," ujar Zainudin.

Menurut Zainudin, setelah proses penjurian maka tahapan selanjutnya akan diumumkan para pemenang dan diserahkan Piala Paritrana Tahun 2023 oleh Presiden Republik Indonesia.

"Semoga para kandidat tahun ini bisa meraih hasil yang diharapkan sebagai upaya dalam mendukung dan mengimplementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan perusahaan masing-masing," ucap Zainudin.

Adapun kandidat yang lolos hingga saat ini dari kategori Pemerintah Provinsi adalah Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.

Untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri dari Kepulauan Anambas, Kabupaten Bengkalis, Kota Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Manado, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Jayapura, Kabupaten Raja. Ampat dan Kota Ambon.

Adapun dari kategori Perusahaan Skala Besar adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, PT Fonusa Agung Mulia, PT Wijaya Karya (Persero), PT Pratama Nusantara Sakti dan PT Ciomas Adisatwa.

Kemudian dari Perusahaan Skala Menengah diwakili oleh PT BPR Syariah Bangka, PT Sera Food Indonesia, PT Tawon Jaya Makassar, BPR Tanaoba Lais Manekat dan PT Bintang Muara Kieraha (Muara Group). Terakhir dari Usaha Sektor Layanan Publik adalah Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Syafira.

Sebagai informasi Paritrana Award ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenko-PMK RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.

"Paritrana Award ini agar dijadikan pemicu semangat yang memotivasi semua pihak, termasuk kepada pekerja, karena mereka sudah terlindungi, para pekerja dapat bekerja keras tanpa perlu cemas, dikarenakan seluruh risiko telah dialihkan kepada negara melalui BPJS Ketenagakerjaan," pungkas Zainudin.

Takdir adalah Phoenix

DPR: Smelter Manyar PTFI Akan Tingkatkan Perekonomian Jawa Timur******

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji, optimis keberadaan smelter Manyar PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Provinsi Jawa Timur. Pendapat tersebut ia kemukakan saat melakukan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di area proyek pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jumat (24/2).

"Keberadaan smelter akan menarik investor baru, terutama di sektor hilir yang memanfaatkan katoda tembaga, yang mendukung kemajuan Gresik dan Jawa Timur semakin kuat," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (26/2).

Agenda kunjungan kerja dilakukan untuk meninjau kemajuan pembangunan smelter Manyar sebagai salah proyek strategis pengembangan industri hilir nasional. Saat ini, pembangunan smelter Manyar telah mencapai 54,5 persen atau lebih cepat dari target sebesar 52,9 persen yang telah pemerintah setujui.

Di sisi lain, Presiden Direktur PTFI, Tony Wena, menilai kemajuan pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Terutama DPR RI, sebagai mitra strategis yang selalu memberi masukan dan pengawasan terhadap kemajuan pembangunan smelter Manyar.

"Masyarakat dan para pelaku usaha lokal senantiasa menjadi pemangku kepentingan yang kami rangkul untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi Jawa Timur," papar dia.

Sebagai informasi, PTFI telah menanamkan investasi hingga 1,78 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 27 triliun rupiah dari total tiga miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 45 triliun rupiah.

Dalam pembangunan smelter Manyar, PTFI memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal Jawa Timur, khususnya masyarakat Gresik.

Di samping itu, PTFI juga memprioritaskan pemanfaatan potensi daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter, seperti konsumsi, transportasi, dan seragam karyawan, hingga office supply.

Sistem transformasi dimensi

Rincian Besaran THR yang Diterima Pekerja******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut, THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk rinciannya, pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan.

Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta, baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak dapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

Sementara itu, besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya.

Sanksi itu bertingkat mulai dari sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]