voucher gocar mei 2022

Sistem memasak Shaolin

Luhut Respons Kritik IKN Diawasi Mandor Asing: Kita Ini Kadang Munafik******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespons kritikan yang datang terkait pernyataannya bahwa pembangunan IKN akan diawasi oleh mandor asing. Menurutnya, kritikan tersebut merupakan pemikiran yang egois.

Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut dikutip daridetikfinance, Selasa (13/6).

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan telah meminta persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan istana negara di IKN diawasi oleh mandor asing.

Menurutnya, hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan kualitas Istana Negara di IKN betul-betul terbaik. Sebab, ia menilai kualitas tempat tinggal presiden menentukan citra Indonesia.

"Oleh karena itu, saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormatpakebule untuk kualitas. Jangan sampai istana presiden itu jadi, tapi tidak bagus," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6).

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Oke aku penjahatnya

Kadin Tunjuk Pejabat Sementara usai Yusrizki Jadi Tersangka Kasus BTS******

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) resmi menunjuk pejabat baru di posisi Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan usai pejabat sebelumnya, Muhammad Yusrizki ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS di program BAKTI Kominfo.

"Kadin Indonesia telah menunjuk Dharsono Hartono sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Lihat Juga : Kejagung Ungkap Peran Ketua Komite Kadin Yusrizki di Kasus Menara BTS

Dalam kesempatan itu Yukki memastikan program kerja Komite Tetap Energi Terbarukan akan tetap berjalan dengan baik dan akan terus memperjuangkan kemajuan sektor energi terbarukan di Indonesia.

"Ini persoalan kasus individu, bukan organisasi, aktivitas Kadin Indonesia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya," tegas Yuke.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan peran Ketua Komite Energi Terbarukan Kadin Muhammad Yusrizki di kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut Yusrizki yang juga Direktur Utama PT Basis Utama Prima telah ditunjuk sebagai penyedia panel surya dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Kejagung Sesalkan Kasasi Paniai Berlarut-larut: Ada yang Sangat Fatal

Akan tetapi, Kuntadi menjelaskan dalam proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Yusrizki itu, penyidik menemukan indikasi tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

gelandang jenius

Sri Mulyani Respons soal Usul PMN Rp1,19 T Buat Bayar Utang Mandalika******

Menteri Keuangan (Menkeu)Sri Mulyani buka suara soal usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp1,19 triliun untuk holding BUMN pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney.

Ia mengatakan penetapan mengenai PMN seluruhnya dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024. Adapun RUU APBN baru akan diresmikan pada Agustus mendatang.

Oleh karena itu, pihaknya akan membahas lebih lanjut permintaan PMN itu dengan Kementerian BUMN.

InJourney meminta PMN sebesar Rp1,19 triliun. Suntikan modal negara itu diklaim untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan KEK Sanur di Denpasar, Bali.

Rinciannya, sebanyak Rp1,05 triliun dari suntikan dana itu akan digunakan untuk membayar utang pengembangan KEK Mandalika.

Proyek pengembangan KEK Mandalika tercatat masih memiliki utang sebesar Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Belakangan, Komisi VI DPR telah menyetujui pengajuan PMN InJourney itu pada rapat yang digelar Kamis (15/6) bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick sendiri mengakui arus keuangan perusahaan InJourney negatif. ia menyebut buruknya kondisi keuangan BUMN holding pariwisata dan aviasi itu terjadi saat pandemi covid-19 tengah menghajar dunia beberapa tahun belakangan.

Saat itu, pendapatan dari airport dalam posisi negatif.

Erick menjelaskan hanya dua bandara yang sudah mulai bangkit dari pandemi, yaitu di Bali dan Jakarta. Sementara, bisnis dari 70 persen bandara sisanya belum kembali normal.

Di saat bersamaan, Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mendapat penugasan untuk mengembangkan KEK Mandalika.

"Dan itulah kenapa pendanaan ini (PMN) dibutuhkan," imbuh Erick.

[Gambas:Video CNN]

Tiran paling hebat dalam sejarah

Neraca Dagang Surplus US0 Juta pada Mei 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US0 juta pada Mei 2023.

Meski masih surplus, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan April 2023 yang surplusnya mencapai US,94 miliar.

"Neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2023 surplus 37 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang April 2023:

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada Mei ini tercatat US,72 miliar atau naik 12,61 persen dibandingkan April 2023. Sedangkan, dibandingkan Mei 2022 yang sebesar US,51 miliar, kinerja ekspor turun tipis 0,96 persen.

Adapun pertumbuhan ekspor secara month to month(mtm) ini mengalami kenaikan sejalan dengan pola tiga tahun terakhir di mana ekspor selalu meningkat satu bulan pasca libur lebaran.

Sementara itu, nilai ekspor secara tahunan di Mei 2023 mengalami kontraksi dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas. Namun, ekspor ini meningkat dibandingkan penurunan dua bulan berturut-turut.

Secara bulanan, hanya satu komponen ekspor yang terkontraksi, yakni tambang dan lainnya turun 7,17 persen. Sedangkan, migas tumbuh 4,48 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 33,76 persen; dan industri pengolahan tumbuh 20,17 persen.

Secara tahunan (year on year/yoy), ekspor migas turun 12,10 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 32,38 persen; tambang dan lainnya turun 20,97 persen; dan industri pengolahan tumbuh 10,34 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Mei 2023 tercatat sebesar US,28 miliar atau naik 38,65 persen dibandingkan April 2023. Senada, dibandingkan Mei 2022 yang sebesar US,61 miliar, impor ini juga naik 14,35 persen.

Secara bulanan, impor dalam tiga tahun terakhir memiliki pola yang sama, yaitu meningkat satu bulan pasca libur lebaran. Sedangkan, secara tahunan impor meningkat setelah turun selama tiga bulan berturut-turut.

Menurut penggunaan barangnya, impor secara bulanan semua tumbuh. Impor barang konsumsi tumbuh 47,96 persen, bahan baku/penolong tumbuh 31,98 persen, dan barang modal tumbuh tinggi, yakni 66,03 persen.

Mengikuti, secara tahunan impor barang juga tumbuh. Impor konsumsi tumbuh 36,51 persen, bahan baku/penolong tumbuh 4,42 persen, dan barang modal tumbuh 60,30 persen.

[Gambas:Video CNN]

Menantu paling kaya, Lu Feng

Utang BUMN Karya Jumbo, Bos BRI Tak Khawatir******

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso angkat bicara mengenaiutang BUMN karya yang masih menggunung hingga kuartal pertama 2023.

Menurutnya, BRI tak khawatir dengan kondisi utang BUMN yang besar. Sebab, kondisi keuangannya masih cukup baik untuk memberikan pinjaman dan tentunya sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya BUMN karya tersebut.

"Semua yang terkait sama BUMN Karya, kredit ya sudah kita bentuk cadangannya sesuai dengan kolektibilitasnya," ujarnya dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (13/6).

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan hingga kuartal I-2023, setidaknya ada tiga BUMN karya yang memiliki utang jumbo. Berikut daftarnya:

1. Waskita Karya

Dalam laporan keuangannya, per 31 Maret 2023, Waskita Karya masih memiliki liabilitas termasuk utang sebesar Rp84,37 triliun. Meski masih besar, namun jumlah ini turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp83,98 triliun.

Liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari, jangka pendek sebesar Rp21,23 triliun dan jangka panjang sebesar Rp63,13 triliun.

2. Wijaya Karya

Wijaya Karya sampai akhir Maret 2023 ini memiliki total liabilitas termasuk utang sebesar Rp55,76 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan akhir Desember 2022 yang sebesar Rp57,57 triliun.

Secara rinci, utang dan liabilitas ini terdiri dari, kewajiban jangka pendek sebesar Rp34,07 triliun dan jangka panjang sebesar Rp21,69 triliun.

3. Adhi Karya

Adhi Karya tercatat memiliki jumlah liabilitas, termasuk utang, sebesar Rp30,29 triliun per akhir Maret 2023. Jumlah tersebut juga turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp31,16 triliun.

Dari laporan keuangan yang dirilis, liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp23,37 triliun dan jangka panjang Rp6,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]