kaskus togel

Rasul Carmen

Kemendag Minta Orang Kaya Tak Beli Minyakita Agar Stok Tak Langka******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta masyarakat mampu tak membeli Minyakita. Pasalnya minyak goreng kemasan besutan pemerintah itu lebih diperuntukkan untuk masyarakat menengah.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra mengatakan Minyakita diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, minyak goreng tersebut diutamakan tersedia di pasar tradisional.

"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli (minyak goreng) premium, ya sudah jangan pindah dulu (ke Minyakita). Sebaiknya mereka nggak usah pindah kan mampu beli (minyak premium)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).

"Kalau (masyarakat) menengah ke atasnya banyak, walaupun (beli) 1-2 liter kan jadi banyak juga," ujarnya.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satu, program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Kemudian, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Mantu Jokowi, Bobby Nasution Dilantik Jadi Wakil Ketua Hipmi 2022******

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution terpilih menjadi wakil ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atauHipmi periode 2022-2025.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI 2022-2025.

"Wakil ketua umum Bobby Afif Nasution," kata Anggawira di Kempinski Hotel, Senin (20/2).

Dalam pelantikan itu, Bobby tampak hadir mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih dilengkapi dasi merah. Ia tampak bercengkerama dengan anggota HIPMI lainnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi hadir dan membuka pelantikan BPP Hipmi 2022-2025. Jokowi hadir bersama sejumlah menteri di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto.

[Gambas:Video CNN]

Dalam pidato pembukaan pelantikan itu, Jokowi menyampaikan apresiasinya. Pasalnya, meski saat pemilihan ketua umum Hipmi diselenggarakan di Solo beberapa waktu lalu, insiden baku hantam antar pengusaha muda sempat terjadi, akhirnya pemilihan berjalan lancar.

"Saya apresiasi Hipmi saat pemilihan ketua di Solo ramai di situ, ya anak muda biasalah. Tapi setelah itu terpilih semuanya bersatu kembali. Saya juga apresiasi 239 pengurus. Itu bukan angka yang besar negara kita ini 280 juta penduduknya," katanya.

Kecantikan hamil

Kementerian PUPR Cium 'Ketamakan' Pengembang di Kasus Meikarta******

Kementerian PUPR mengendus 'ketamakan' pengembang dalam kasus mangkraknya pembangunan Meikarta. Hal ini lantaran pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai kasus mangkrak tersebut disebabkan oleh pengembang yang menawarkan hunian tanpa perhitungan matang terkait pembiayaan.

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Di sisi lain, Iwan juga menyayangkan tindakan konsumen yang tidak teliti sebelum membeli hunian. Dalam hal ini, konsumen tergiur dengan harga yang penawaran yang lebih murah sehingga ada beberapa hal yang luput, misalnya legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama,pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua,mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni polda atau kejaksaan negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat,Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima,PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam,Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Halo, Mayor Jenderal

Luhut di Depan Pejabat Australia: We're Not a Banana Republic******

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia bukanlah negara 'republik pisang'. Pasalnya, Indonesia dinilai sudah jauh lebih berkembang daripada sebelumnya.

Banana republicmerupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan negara yang kondisi politiknya tidak stabil serta kondisi ekonominya hanya mengandalkan pada ekspor mentah dan sumber daya alam (SDA) tertentu.

Adapun pernyataan itu disampaikan Luhut saat bertemu dengan sejumlah peneliti terkemuka di Australia National University baru-baru ini.

[Gambas:Instagram]

Luhut menyinggung bagaimana pandemi virus corona (Covid-19) dan gejolak perekonomian global yang tak kunjung usai itu tak begitu berdampak signifikan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia tetap tumbuh dan resilien meski banyak negara lain tertekan karena kedua krisis tersebut.

Luhut selanjutnya mengundang para peneliti Australia itu untuk ikut berkunjung bersama Menteri Perindustrian Australia ke Indonesia, untuk melihat bagaimana saat ini Indonesia mampu membangun industri hilirisasi dari hulu ke hilir.

Luhut berharap agar mereka bisa melihat langsung perkembangan Indonesia berdasarkan pengamatan sendiri, tak hanya berdasarkan ceritanya ataupun informasi-informasi yang beredar di media.

Lihat Juga : Luhut Banggakan SDM RI di Industri, Singgung Biaya Tinggi TKA China

Luhut ingin Australia melihat sendiri bagaimana transfer teknologi yang dilakukan lewat dibangunnya beberapa politeknik industri terkait sangat bermanfaat untuk pengembangan SDM.

Ia menyebut tujuan dari hilirisasi industri di Indonesia itu adalah untuk membuat warga lokal mendapatkan 'berkah' dari aktivitas yang dilakukan di lingkungan mereka. Selain itu, Luhut berharap tenaga kerja lokal mampu mengelola sendiri SDA Indonesia sehingga pemerintah tak perlu lagi mendatangkan TKA.

"Because the industry needs qualified people to run the machines. Because if they bring employees from China, the cost is higher. They understand for a while that Indonesian fingers are very good," ujar Luhut.

Keturunan Master Bumi

Kementerian PUPR Cium 'Ketamakan' Pengembang di Kasus Meikarta******

Kementerian PUPR mengendus 'ketamakan' pengembang dalam kasus mangkraknya pembangunan Meikarta. Hal ini lantaran pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai kasus mangkrak tersebut disebabkan oleh pengembang yang menawarkan hunian tanpa perhitungan matang terkait pembiayaan.

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Di sisi lain, Iwan juga menyayangkan tindakan konsumen yang tidak teliti sebelum membeli hunian. Dalam hal ini, konsumen tergiur dengan harga yang penawaran yang lebih murah sehingga ada beberapa hal yang luput, misalnya legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama,pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua,mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni polda atau kejaksaan negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat,Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima,PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam,Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Ular yang melahap dunia

Khofifah Heran Beras Jatim Surplus 3,1 Juta Ton, Tapi Susah Ditemukan******

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mempertanyakan pasokan beras yang seharusnya melimpah di pasaran. 

Hal itu ia sampaikan saat menggelar rapat koordinasi high level meeting (HLM)dalam upaya mengendalikan inflasi di beberapa daerah di tengah meroketnya harga kebutuhan pokok, terutama beras.

Harga beras, salah satu faktor pengerek inflasi disinggung beberapa kali oleh Khofifah dalam agenda itu. Sebab, Provinsi Jatim sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia justru mengalami kekurangan.

"Barang katon (terlihat) ini, barangkaton. Datanya menunjukkan kita surplus 3,1 juta ton. Tapi barangnya susah ditemukan," ujar Khofifah, Selasa (21/2).

Untuk itu, Khofifah meminta penanganan stok beras wajib dilakukan secara komprehensif dan solutif atas persoalan produksi beras. Sebab kondisi ini berdampak terhadap ketahanan pangan nasional.

Untuk menjaga harga beras agar tetap stabil, mantan menteri sosial RI itu mendorong sejumlah kepala daerah untuk membuat stockist guna menampung beras.

Khofifah menilai keberadaan stockist bisa menjaga harga beras tetap stabil dan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kalau ada kebutuhan maka tidak perlu lagi menggerakkan dari Kantor Bulog," ucap Khofifah.

Dirinya juga mendorong kepala daerah hingga Satgas Pangan supaya berkoordinasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai langkah strategis memantau penyetoran hasil panen mereka.

Ia juga menyinggung masih ada tiga kabupaten dan kota di Jatim yang masih menjual beras di atas HET Rp12 ribu. Antara lain Kabupaten Sumenep, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.

"Selain itu harganya di bawah HET. Rata-rata seperti Surabaya sudah Rp8.800 per kilogram, HET nya Rp9.450 per kilogram," imbuh Gubernur Jatim.

Kendati demikian, Khofifah yakin stok beras bakal stabil saat Ramadan nanti. Sebab di akhir bulan ini dan Maret nanti akan memasuki masa panen raya di Jatim.

"Minggu ketiga Februari ini kita akan panen 60 ribu ton. Minggu keempat Februari 70 ribu ton dan Maret produksi beras kita mencapai 1,05 juta ton. Jadi sangat cukup," kata dia.

Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama itu juga menyoroti rantai distribusi saat panen raya nanti. Sehingga, beras-beras hasil panen bisa sampai di pasar maupun warung-warung untuk bisa menjangkau masyarakat luas.

"Pastikan tidak ada kekosongan stok di masing-masing pasar. 23 Maret kita masuk Ramadan, semua stok logistik kami pastikan aman," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]