situs slot gacor maxwin x500

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Budget Sepeda Listrik Cuma Rp3 Juta? Bisa Dong Kalau Beli di Transmart******

Mau beli sepeda listrik tapi budget cuma Rp3 jutaan? Cukup banget nih kalau belinya di Transmart Full Day Sale.

Soalnya, ada berbagai diskon gede-gedean untuk pembelian sepeda listrik di Transmart Full Day Sale yang berlangsung satu hari aja pada Minggu (1/10).

Lihat Juga : Siap-siap Punya Sepeda Listrik Baru karena Diskon Besar Transmart

Selain itu, ada juga sepeda listrik Exotic E-Bike Revolve yang dibanderol mulai Rp3,56 juta per unit.

Nah, kamu tinggal pilih aja deh mau sepeda listrik Exotic tipe apa yang sesuai budget.

Yang pasti, diskon sepeda listrik ini udah gede banget! Jadi enggak akan bikin dompet kamu boncos di awal bulan.

Berikut daftar sepeda listrik yang diskon di Transmart Full Day Sale.

1. Exotic E-Bike Cooltech 5.0 diskon dari harga normal Rp5,25 juta jadi Rp3,8 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di Pulau Jawa.

2. Exotic E-Bike Cooltech 5.0 diskon dari harga normal Rp5,55 juta jadi Rp4,04 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di luar Pulau Jawa.

3. Exotic E-Bike Groza MX diskon dari harga normal Rp4,65 juta jadi Rp3,32 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di Pulau Jawa.

4. Exotic E-Bike Groza MX diskon dari harga normal Rp4,95 juta jadi Rp3,56 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di luar Pulau Jawa.

5. Exotic E-Bike Revolve diskon dari harga normal Rp4,95 juta jadi Rp3,56 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di Pulau Jawa.

6. Exotic E-Bike Revolve diskon dari harga normal Rp5,25 juta jadi Rp3,8 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di luar Pulau Jawa.

Tunggu apalagi? Segera ke gerai Transmart terdekat ya untuk dapatkan diskon sepeda listriknya.

evolusi pasang surut

Bahlil Minta DPR Bentuk Tim Analisis Penghambat Investasi di Batam******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Komisi VI DPR RI membentuk tim untuk menganalisis apa yang menjadi penghambat masuknya investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Ia menduga ada pihak-pihak yang terlibat untuk menggagalkan investasi di kawasan Batam. Bukan tanpa alasan, berdasarkan temuannya, penolakan itu tak hanya datang dari masyarakat setempat.

"Temuan saya, yang bermain ini bukan hanya persoalan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita ini insya Allah bisa kita komunikasikan yang baik-baik. Saran saya, lewat Komisi VI membuat tim untuk menganalisa kenapa Batam ini, BP (Badan Pengusahaan) Batam ini, sejak 2004 membangun investasi yang gede, selalu aja ada dinamika," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/10).

"2010 begitu juga. Akhirnya batal, batal, batal terus. Sekarang 2023 juga mau dibuat batal. Ada apa gerangan yang terjadi? Ini menjadi perenungan," tegasnya.

Padahal, masuknya investasi di Pulau Rempang dinilai dapat memajukan kawasan tersebut. Ia khawatir Pulau Rempang sulit berkembang jika terus bertahan di posisinya sekarang.

"Kehadiran investasi ini kebaikan untuk negara, kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk daerah. Karena APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi Kepri ternyata saya baru tahu Rp4,1 triliun sekian. Jadi kalau cuma berharap begini terus, saya enggak tau apa yang akan terjadi ke depan," tutur Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Kartu Mantra

Zulhas Ungkap Social Commerce Diatur di Semua Negara, Termasuk China******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap semua negara seperti Amerika Serikat hingga Eropa mengatur masalah social commerce. Bahkan, China yang notebene negara asal TikTok Shop pun memiliki aturan tegas soal social commerce. 

Menurut Zulhas, jika social commerce tak diatur, hal itu akan membunuh pengusaha-pengusaha UMKM. 

"Kita itu saya juga heran media sosial di manapun diatur coba klik Uni Eropa. Enggak boleh. Di China sendiri diatur bahkan sekarang seperti TikTok di China itu anak-anak muda hanya boleh 40 menit satu hari," katanya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

"Loh kita diatur aja kok ada yang marah? Saya juga heran. Bayangkan kalau TV enggak diatur itu bagaimana, kalau bank enggak diatur bagaimana, atau pasar kalau enggak diatur bagaimana? Nah ini diatur, ditata. Jangan sampai mematikan," tuturnya.

Zulhas menjelaskan di setiap negara memang memiliki regulasi tertentu untuk praktik perdagangan di jagat maya. Seperti halnya di Amerika Serikat, India, Australia hingga negara-negara di Uni Eropa.

Lihat Juga : Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah Atur Social Commerce

"Saya ini Menteri Perdagangan mau mengirim mangga ke China, ke Jepang sampai hari ini belum bisa, susahnya minta ampun," tuturnya.

Lewat peraturan itu, Zulhas berharap bisa menyelamatkan pedagang UMKM karena menyangkut hajat ekonomi dalam negeri.

Sebelumnya, Zulhas resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Namun, ia memberi kelonggaran bagi social commerce untuk mematuhi aturan itu mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan tersebut.

"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

[Gambas:Video CNN]

Kronik Perang Penyihir

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Buku keinginan

Mundur Sehari, Luhut Sebut Peresmian Kereta Cepat WHOOSH 2 Oktober******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) WHOOSHakan dilakukan pada 2 Oktober, mundur sehari dari rencana sebelumnya.

"Tanggal 2 (Oktober 2023) ini nanti mungkin Presiden (Joko Widodo)soft launchingdengan membawa para pimpinan lembaga tinggi negara bersama-sama untuk mencoba," ujar Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Nanti launching-nya akan dilakukan bersama-sama Presiden Xi Jinping (Presiden China) pada waktunya," sambungnya.

Di lain sisi, ia menyinggung soal titah Presiden Joko Widodo untuk mengintegrasikan sistem transportasi Indonesia.

Luhut menyebut nantinya akan ada satu karcis untuk naik ke semua jurusan.

Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut peresmian KCJB juga akan dilakukan pada Senin (2/10). Budi menyebut nanti tarif kereta cepat bakal langsung diumumkan Jokowi.

"Lain-lain (tarif tiap kelas KCJB berbeda). Karena sebenarnya, kalau kereta cepat itu kan komersial. Kewenangan dari korporasi untuk menetapkan harga," jawab Budi.

Sebelumnya, peresmian WHOOSH akan dilakukan pada 1 Oktober 2023, namun kini mundur sehari.

Selama masa uji coba ini, pemerintah menggratiskan tiket kereta cepat untuk sementara waktu.

Lihat Juga : Mau Jajal Naik Kereta Cepat Whoosh Gratis? Simak Cara Daftarnya

Hutan belantara fantasi

Kemenperin******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melarangimporbarang dari 100 harmonized system(HS) codeyang selama ini diduga 'diakali'.

Pejabat Fungsional Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Andi Susanto mengatakan pelarangan akan difinalkan dalam bentuk revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe serta Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Terkait pembatasan atau pengendalian impor, beberapa kali rapat dengan Kemendag sudah sepakat bahwa revisi Permendag Nomor 20 dan 25 Tahun 2022 ada sekitar 100 HS (code) lagi yang selama ini kami sinyalir jadi pelarian HS untuk impor," katanya dalam Konferensi Pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2023 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

'Permainan' HS code juga sempat dibongkar Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Darmadi Durianto. Ia mengungkap banyak praktik barang impor ilegal yang masuk ke tanah air, termasuk tekstil dengan mengakali kode HS.

Menurut Darmadi, data barang impor yang masuk ke Indonesia tidak tercatat sesuai faktanya. Ia mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Saya kemarin sudah cerita ke menteri perdagangan, dari China datanya misal 10, tapi data impor di Indonesia hanya 6. Ada 4 ini ilegal, bukan thrifting. Dengan melakukan pengubahan HS code," bebernya dalam rapat kerja dengan KPPU di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Terlepas dari itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mendukung langkah Kemendag melarang TikTok Shop Cs berjualan dan bertransaksi. Menurutnya, media sosial memang seharusnya cukup hanya untuk berjualan.

Apalagi, Febri mengklaim TikTok Shop Cs 'mencekoki' netizen Indonesia dengan promo produk-produk impor. Ini menjadi salah satu penyebab lesunya industri tekstil tanah air.

"Banyak di media sosial kita bisa lihat algoritmanya itu banyak menayangkan produk-produk impor kepada netizen-netizen Indonesia. Kan kendalinya gak di kita, itu juga bukan sepenuhnya kendali pasar, tapi kendali operator aplikasi, di algoritmanya. Itu yang kami cermati. Bisa dibayangkan kalau semua netizen sering terpapar produk-produk impor, misal skincare, tekstil dan produk tekstil (TPT), dll," jelas Febri.

[Gambas:Video CNN]