situs pagi slot

pinjol yang diawasi oleh ojk 44Jutaan kata 773938Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs pagi slot》

Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha produk halal di Selandia Baru, Jumat, dalam rangka memacu tindak lanjut kerja sama lebih konkret antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia.

"Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpandangan bahwa sertifikasi dan jaminan produk halal merupakan hal penting baik dalam aspek religi, maupun aspek ekonomi," kata dia saat membuka pidato dalam pertemuan yang berlangsung di Auckland.

Ia mengatakan Indonesia dengan penduduk Muslim berjumlah lebih dari 240 juta jiwa memiliki kapasitas di berbagai sektor industri halal, termasuk makanan, minuman, media dan rekreasi, farmasi, dan kosmetik.

Menurut dia, sektor tersebut merupakan peluang besar bagi pengembangan industri halal nasional melalui keterlibatan para pengusaha produk halal di Selandia Baru.

Ia mencatat bahwa sektor itu berpotensi memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebesar lebih dari 5 miliar dolar AS per tahun, dan menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi global.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru

Dalam kesempatan itu, Wapres mengamati adanya peningkatan minat dan permintaan internasional akan produk halal.

"Secara global diperkirakan pada tahun 2025 pengeluaran umat Islam di sektor halal akan mencapai 3 triliun dolar AS. Ekonomi halal global juga diestimasi mencapai hampir 5 triliun dolar AS pada 2030," ujarnya.

Ia optimistis ekonomi halal akan terus berkembang karena penerapan dan prinsip halal tidak hanya dibatasi oleh kaidah agama, tetapi juga mencakup standar kesehatan kebersihan dan keselamatan yang tinggi.

"Oleh karena itu, Indonesia telah mengadopsi sebuah visi untuk menjadi pusat industri halal terkemuka dunia," ujarnya.

Guna mewujudkan visi tersebut, kata Ma'ruf, perlu penguatan industri halal di Indonesia, antara lain melalui pendirian kawasan industri halal, penyempurnaan sistem informasi terkait data produksi, perdagangan dan sertifikasi produk halal, serta mendorong industri halal nasional melalui penguatan lembaga dan regulasi.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan, yang juga Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru Andrew Hoggard, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu, serta sekitar 30 pelaku bisnis industri halal di Selandia Baru.

Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Pesan Wapres ke diaspora: Bawa pulang ilmu untuk kemajuan RI
Baca juga: RI-Selandia Baru bidik peluang ekspor produk hewani dan rempah

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan potensi pelanggaran dalam proses pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, ada dugaan melibatkan sejumlah orang selain panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang bertugas di wilayah tersebut.

Namun, Rahmat Bagja belum menyebutkan secara perinci pihak tersebut. Dia akan melakukan penjelasan lebih lanjut setelah peninjauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur selesai.

"Potensi pelanggaran yang terjadi, dan ini diduga melibatkan PPLN, juga beberapa orang di luar PPLN," kata Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu.

Rahmat mengaku telah meminta petugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Kuala Lumpur untuk bekerja sebaik-baiknya dan merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).

Menurut dia, ada banyak persoalan yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur. Bahkan, dia memandang harus ada pembenahan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur.

Sebelumnya, Senin (28/2), dia menyebutkan salah satu dari tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melakukan pelanggaran pidana.

Selain itu, lanjut dia, proses pemilu di Kuala Lumpur termasuk melanggar administrasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, 24 Februari 2024.

KPU bakal melakukan PSU di Kuala Lumpur pada tanggal 9—10 Maret 2024. PSU di wilayah luar negeri tersebut bakal menggunakan dua metode, yakni metode pencoblosan di TPS dan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Baca juga: Survei: Mayoritas warga merasa puas terhadap Pemilu 2024
Baca juga: Penelitian temukan Pemilu 2024 tingkatkan risiko kecemasan dan depresi

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot cashback 100 member baru、pinjam uang butuh uang、bet77 slot

Terkait：surgawin、bola303、ligaubo、nusaplay、cara pasang togel di online、lunatogel、koko138、cara pinjam uang di permata bank、cara biar bisa dapat uang banyak、10001 tafsir mimpi 2d

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：judi slot gacor 2022（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

daftar situs judi slot

prediksi togel dragon

gacor bosku

qqkingbet

adapundi resmi atau tidak

pinjaman bank

6d sydney paito

situs slot terbaru dan gacor

cara kredit hp di tokopedia tanpa kartu kredit

sejarahBacaan TerkaitMore+

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

cicilan belanja online

Bapanas siapkan cadangan untuk 12 komoditas hadapi puasa******

Jadi masyarakat bisa mendapatkan atau membeli bahan pangan di mana wilayah dia melakukan GPM

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan cadangan 12 komoditas pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah guna menjamin kecukupan pangan dan kemudahan akses untuk masyarakat.

“Dari cadangan pangan pemerintah, ini yang 12 komoditas ini, memang akan dirilis (dengan) gencar menjelang Ramadhan, sampai Ramadhan, dan Lebaran,” ujar Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani dalam acara bertajuk, “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” di Jakarta, Senin.

Adapun 12 komoditas pangan pokok ini meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.

Merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin, Rachmi mengatakan bahwa pemerintah pusat juga telah mendorong seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

“Jadi masyarakat bisa mendapatkan atau membeli bahan pangan di mana wilayah dia melakukan GPM (Gerakan Pangan Murah),” kata dia.

Rachmi menegaskan bahwa harga komoditas yang dijual di GPM dikendalikan oleh pemerintah, karena sudah melibatkan cadangan pangan dan mitra-mitra pemerintah, baik dari asosiasi maupun BUMN.

“Harganya pasti lebih terjangkau. Itu untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan, khususnya 12 (komoditas) ini menjelang dan saat HBKM,” ujar Rachmi.

Dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni gerakan pangan murah (GPM) bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah.

Hal kedua yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dan ketiga pemantauan harga pasar baik di pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar ritel modern.

“Supaya kita bisa sama-sama memastikan harga harga ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi, karena biasanya baru ada kata jelang lebaran harga itu sudah naik,” ujar Arif.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan
Baca juga: Pemprov Jateng gelar 100 kali Gerakan Pangan Murah hingga Lebaran 2024

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

cara cek id transaksi kredivo

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi******

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Saya sangat ingin mati sebagai guru

istana138

Polisi tangkap pasutri di Aceh paksa anak mengemis untuk beli narkoba******

"Bahwa kedua orang tua ini mempekerjakan anaknya mencari uang untuk kehidupan mereka,"

Banda Aceh (ANTARA) - Polresta Banda Aceh menangkap pasangan suami istri (pasutri) asal Aceh Besar karena diduga telah mengeksploitasi secara ekonomi anak sendiri dengan cara mengemis yang uangnya digunakan untuk membeli narkoba.

"Bahwa kedua orang tua ini mempekerjakan anaknya mencari uang untuk kehidupan mereka," kata Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Satya Yudha Prakasa, di Banda Aceh, Kamis.

Adapun kedua tersangka tersebut yakni suami berinisial MN (38) dan istri A (42) tahun, berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

Satya menyampaikan, kedua tersangka tersebut mengeksploitasi anak mereka dengan cara memaksa mengemis di warung kopi (warkop) hingga persimpangan lampu merah di wilayah Kota Banda Aceh.

"Kedua anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut satu berusia empat tahun dan satu lagi dua tahun. Kedua korban selama ini dipaksa mengemis," ujarnya.

Mirisnya, kata Satya, hasil mengemis anaknya tersebut digunakan kedua orang tua yang menikah secara siri itu untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.

"Hasil mengemis itu dipakai untuk menggunakan narkoba, dan kami juga masih menelusuri dari mana mereka mendapatkan barang tersebut," katanya.

Dalam kasus ini, Polresta Banda Aceh mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp32 ribu, alat hisap sabu dan kotak yang bertuliskan mohon bantuan seikhlasnya untuk fakir miskin.

Dirinya menegaskan bahwa kegiatan tersangka tidak dibenarkan dan melanggar UU Perlindungan anak. Semestinya orang tua membiayai kehidupan anak.

"Kegiatan oleh orang tua ini tidak benar dari UU maupun agama. Mereka seharusnya memberikan kehidupan untuk anaknya, bukan sebaliknya," kata Satya Yudha Prakasa.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

kunci ajaib

rtp gengtoto

Desa Lumban Bulbul dukung penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024******

Balige, Toba (ANTARA) - Warga Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, mendukung secara aktif penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang diselenggarakan di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, 2-3 Maret. Kepala Desa Lumban Bulbul Melva Panjaitan mengatakan masyarakat berkomitmen untuk secara aktif mendukung kelancaran acara dengan tidak membakar jerami atau batang padi yang sudah dipanen sehingga asapnya yang berpotensi terbawa angin tidak mengganggu pandangan pembalap atau visibilitas saat menjajal sirkuit. "Karena desanya berdekatan dengan arena balapan, kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Toba dan InJourney agar petani tidak membakar jerami untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pembalap tidak terganggu," kata Melva kepada ANTARA, Jumat. Ia menjelaskan, warga desa juga membantu menyediakan lahan untuk pembuatan posko keamanan sementara sehingga mempermudah kerja kepolisian untuk mengamankan arus lalu lintas dan menjadi sumber informasi bagi wisatawan atau pengunjung. Lebih lanjut, dia menjelaskan, warga desa juga turut mendoakan agar cuaca bisa bersahabat sehingga gelombang air danau bisa stabil guna membantu kelancaran balapan. Melva juga mengaku, desanya yang memiliki destinasi wisata Pasir Putih Lumban Bulbul juga turut berbenah lebih baik lagi untuk menyambut wisatawan domestik dan mancanegara yang akan berkunjung.
Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung
"Pemilik anjing juga sudah diimbau untuk lebih menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di sekitar lokasi utama dan tempat wisata pantai guna membangun kenyamanan bagi yang datang," ujar dia. Semua itu dilakukan sebagai bentuk komitmen desa untuk membantu menyukseskan ajang internasional tersebut. F1 Powerboat Danau Toba 2024 diikuti 18 pembalap dari sembilan tim.
Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba.
Penyelenggaraan powerboat tahun ini juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Baca juga: Warga bangga dilibatkan dalam F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: IAS melibatkan tenaga lokal untuk melayani Tim F1 Powerboat Danau Toba

Yiwu Chunqiu

1001mimpi

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Keturunan Master Bumi

rajatotobet

Kemenperin: P3DN dongkrak pertumbuhan ekonomi nasional******

kami coba mempertemukan antara pengguna anggaran dengan penyedia produk dalam negeri yang tentunya memiliki sertifikat TKDN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengatakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan, hal tersebut dapat dilihat dari menguatnya infrastruktur industri manufaktur, seperti penambahan pabrik baru, dan terserapnya tenaga kerja domestik. Lebih lanjut dirinya menyampaikan, penggunaan produk dalam negeri ini dapat berimbas langsung pada ketahanan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil kajian peneliti ekonomi, setiap Rp1 yang digunakan untuk membeli produk dalam negeri, berpotensi mengembalikan nominal tersebut ke negara sebesar Rp2,2 atau lebih dari dua kali lipat. Oleh karena itu, setiap instansi atau lembaga pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri akan kembali membawa keuntungan terhadap perekonomian nasional, sehingga turut mendorong kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Eko mengatakan Kemenperin menggelar Business Matching2024 yang mempertemukan pelaku industri selaku produsen, dengan pengguna produk dalam negeri khususnya yang menggunakan anggaran pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Ia menilai, dari gelaran program P3DN, proyeksi anggaran yang dapat diputar kembali sebesar Rp1.200 triliun. “Kami sudah mengidentifikasi potensi belanja pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri sekitar Rp1.200 triliun. Dari potensi anggaran yang ada di pusat dan daerah ini, kami coba mempertemukan antara pengguna anggaran dengan penyedia produk dalam negeri yang tentunya memiliki sertifikat TKDN,” ujarnya. Menurutnya, selain membantu untuk mendongkrak perekonomian nasional, melalui pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. “Hal ini sejalan dengan kebijakan yang tengah digencarkan oleh Kemenperin, yakni substitusi impor. Jadi, kami optimistis produk industri kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri,” kata Sekjen Kemenperin Eko.

Baca juga: Menperin minta interkoneksi data perencanaan belanja produk domestik
Baca juga: Kemenperin tekankan kolaborasi pusat dan daerah akselerasi P3DN
Baca juga: Perluas layanan, Kemenperin tingkatkan daya saing industri keramik

《situs pagi slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot gacor 100 persenHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs pagi slot》bab terbaru。