miabet88

Bintang besar yang paling mempesona

Luhut: Maret 2024 Harga Daging di Bawah Rp100 Ribu per Kg******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Pandjaitan menargetkan harga dagingturun di bawah Rp100 ribu per kg pada Maret 2024.

Target tersebut ia kemukakan saat berkunjung ke Brasil sebagai tindak lanjut atas pertemuan bilateral antara Presiden @jokowi dan Presiden Brasil Luiz Ińacio Lula da Silva di Hiroshima, Jepang.

Dalam kunjungan tersebut, Luhut membahas kerjasama pengembangan peternakan dan pengadaan daging di Indonesia.

Sehingga, Indonesia akan memiliki tiga sumber utama pemasok daging sapi, selain Australia dan India yang juga memasok kerbang ke tanah air.

Adapun negara yang disebut Luhut adalah Brasil, Afrika Selatan dan Kenya. Menurutnya Indonesia berupaya mewujudkan cita-cita untuk swasembada daging.

"Saya berharap upaya ini sedikit membantu mewujudkan cita-cita kami untuk swasembada daging dalam beberapa tahun ke depan, dan pada bulan Maret 2024 nanti kita sudah bisa melihat harga daging berada di bawah Rp 100.000,- per kg," katanya dikutip dari laman resmi Instragramnya @luhut.pandjaitan, Rabu (16/8).

[Gambas:Instagram]

"Jika harga daging sapi semakin murah, kita akan melihat masyarakat akan lebih sering mengkonsumsi makanan bergizi dengan harga yang lebih terjangkau tentunya," imbuhnya.

Selain impor daging, pada kesempatan itu Luhut juga membahas kemitraan di bidang kehutanan. Apalagi, Brazil dan Indonesia sama-sama punya hutan tropis yang cukup besar.

Menurutnya, bila kemitraan itu diperluas dengan kerjasama trilateral bersama Republik Demokratik Kongo, maka solidaritas negara-negara pemilik hutan yang notabene juga negara berkembang akan semakin berdampak signifikan bagi penanganan perubahan iklim.

[Gambas:Video CNN]

Hubungi Rasul Terakhir

Ombudsman Proses 275 Laporan Semester I 2023, Mayoritas Sengketa Tanah******

Ombudsman RI memproses 275 laporan pada tahap resolusi dan monitoring sepanjang semester I 2023.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu mengatakan dari 275 laporan, mayoritas terkait masalah pertanahan sebanyak 23 persen. Kemudian terkait kepegawaian 22 persen dan desa 10 persen.

Untuk masalah pertanahan, Dominikus mengatakan laporan berasal dari seluruh daerah Indonesia. Salah satu laporan terkait sengketa antara masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatra Utara.

Terkait masalah kepegawaian, laporannya terkait hak-hak pegawai negari sipil (PNS) yang tidak terpenuhi. Sedangkan laporan terkait desa misalnya menyangkut perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai prosedur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring merupakan bagian ketiga atau terakhir dari tahapan penanganan laporan masyarakat.

Dalam laporan tersebut ditemukan maladministrasi dan diberikan tindakan korektif dalam laporan hasil pemeriksaan, yang disampaikan kepada instansi terlapor serta pihak terkait.

"Penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring yaitu mediasi atau konsiliasi serta fasilitasi pihak terkait, dan/atau menerbitkan rekomendasi, yang didahului dengan permintaan keterangan kepada para pihak dan stakeholder yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

spoiler alur cerita

Rusun Untuk PNS di IKN Bisa Diisi Sampai dengan 6 Orang******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan membangun 47 tower rumah susun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk para ASN dan PNS.

Jumlah itu terdiri dari 31 rusun untuk ASN, 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) itu memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi. Iwan mengatakan masing-masing towernya dibangun setinggi 12 lantai.

"Setiap unit bisa untuk diisi 1 keluarga yang isinya 4-6 orang," kata Iwan kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/8).

Namun katanya, masalah pengaturan hunian rumah susun dan pemanfaatannya di IKN sepenuhnya nanti diatur Otorita IKN.

Lebih lanjut, Iwan menyebut pembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.

Rusun ASN-Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

"Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menyampaikan Kementerian PUPR bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN. Sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut.

Iwan menambahkan Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

pulau beluga

PUPR Beber Progres Tol Tanpa Sentuh usai Bertemu Roatex******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan hasil pertemuan dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) terkait multi lane free flow(MLFF) alias tol tanpa sentuh.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan pertemuan digelar hari ini. Kendati, Hedy menyebut pembahasan antara pemerintah dengan Roatex belum rampung.

"Kita masih akan lanjut Senin (11/9) nanti. Masih ada yang harus kita pertemukan, nanti Senin kita lanjutkan. Isu-isunya belum beres semua. Kan ada ruang lingkup yang berubah, dulu enggak ada yang namanya transisi, sekarang ada. Jadi, ada perubahan dari ruang lingkup kerja. Ini banyak hal yang harus kita bicarakan. Dampak pembiayaannya bagaimana, banyak hal," jelasnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Ia menegaskan masalah uang tidak mudah dengan hanya sekali 'bersalaman', melainkan harus jelas bagaimana perhitungannya. Hedy menyebut PUPR dan Roatex masih belum sepakat soal transisi ini.

"Ya, belum sepakat. Nanti kita sepakati dulu. Tunggu saja nanti (rencana uji coba MLFF akhir 2023). Kita masih lakukan pembahasan dengan pihak terkait. Ya (uji coba masuk dalam kontrak), sistem transisinya saja belum disepakati," tutur Hedy.

"Ini kan ada perubahan ruang lingkup, harus ada kesepakatan lagi dong. Kalau uji coba itu kan sistemnya harus disepakati dulu. Ini kan ada transisi, yang mau dicoba apakah open atau transisi dulu? Harus jelas dulu," terangnya.

MLFF sebelumnya dijadwalkan diuji coba pada 1 Juni 2023 di Bali. Namun, rencana tersebut batal karena kisruh manajemen RITS.

Eks Direktur Utama RITS Musfihin Dahlan mengatakan pihak Hungaria berharap teknologi tol nirsentuh itu diterapkan di tanah air seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Memikirkan Tibet

Ridwan Kamil Sodorkan 3 Proyek Penangkal Macet Bandung Raya ke Jokowi******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menyodorkan sejumlah proyek anti macet Bandung Raya ke Jokowi pada akhir Agustus mendatang.

Ia tengah merampungkan desain proyek tersebut.  Emil, sapaan akrabnya, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghadap Presiden Jokowi membahas 3 usul transportasi publik yang bisa digarap di Bandung pada Kamis (3/8) ini.

Usulan tersebut mencakup Lintas Rel Terpadu (LRT) di atas jalur kereta api, Bus Raya Terpadu (BRT), dan kereta gantung alias cable car.

Ia mengatakan warga Cekungan Bandung alias Bandung Raya saat ini baru 13 persen yang menggunakan transportasi publik. Dengan persentase itu saja  pemerintah daerah sudah ngos-ngosan menyediakan sarana transportasi publik.

Ia berharap dengan gagasannya, tingkat penggunaan transportasi publik warga di kawasan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang itu bisa meroket hingga 50 persen.

Emil menyebut untuk mewujudkan moda transportasi itu kebutuhan investasi yang diperlukan Rp100 triliun lebih. Tapi betapapun mahalnya, proyek itu harus segera diwujudkan.

"Karena makin ditunda maka harganya akan makin mahal," katanya.

Emil menyebut dua proyek yang ia sodorkan, BRT, sejatinya sudah mulai dilaksanakan.  Bahkan, ia mengklaim BRT akan segera dirilis dalam dua hingga tiga bulan ke depan untuk jalur pertama dan kedua.

Sementara itu, ia menilai kereta gantung butuh modal tak terlalu mahal karena cukup menyiapkan infrastruktur berupa tiang-tiang penyangga.

"BRT saja tidak cukup. Kami akan memanfaatkan jalur kereta warisan kolonial, itu kan sekarang cuma satu fungsi antarprovinsi Jakarta-Bandung-Surabaya. Kita bisa bikin tiga lantai tanpa pembebasan lahan. Jadi dikangkangi, di atas ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat. Itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis saja," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan pembahasan pertama ini disetujui oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan Jokowi sepakat untuk menelaah lebih lanjut proyek antimacet di Bandung tersebut.

"Jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu (mempertimbangkan) kemampuan fiskal kita. Sehingga kita bisa merencanakan kereta api utara-selatan dan timur-barat itu kapan dan berapa, BRT itu 2027 sudah oke, dan kereta gantung kita akan mulai bertahap. Insyaallah selain kereta gantung dari negara maju, tahap kedua kita ingin itu sudah dibuat PT Industri Kereta Api (INKA)," tegas Budi.

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Alasan Erick Thohir Akan Merger Garuda, Citilink dan Pelita******

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan ada dua alasan dibalik rencana penyatuan atau merger tiga perusahaan penerbangan yakni Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air. 

Merger merupakan lanjutan program efisiensi BUMN yang sebelumnya sudah dilakukan Kementerian BUMN terhadap empat Pelindo pada 2021 lalu.

"Setelah melakukan rangkaian program efisiensi pada empat Pelindo, (itu) akan dilanjutkan ke BUMN pada klaster lain, yaitu maskapai penerbangan. Saat ini terdapat tiga BUMN yang bergerak di bidang penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air," kata Erick dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8) kemarin.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic cost mencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," ungkapnya.

Kedua,memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Salah satu penguatan perlu dilakukan terkait Armada. Ia mengatakan armada penerbangan yang dimiliki Indonesia saat ini masih kurang.

Ia menyebut Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 200 pesawat. Kekurangan pasokan pesawat itu dihitung dari perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Di Amerika Serikat, sebut Erick, terdapat 7.200 pesawat yang melayani rute domestik. Penduduk mereka mencapai 300 juta populasi dengan rata-rata GDP (pendapatan per kapita) mencapai US ribu.

Sementara di Indonesia terdapat 280 juta penduduk yang memiliki GDP US.700.

"Itu berarti Indonesia membutuhkan 729 pesawat. Sekarang, Indonesia baru memiliki 550 pesawat. Jadi perkara logistik kita belum sesuai," ujar Erick.

[Gambas:Video CNN]