bet77 slot login 9Jutaan kata 866462Orang-orang telah membaca serialisasi
《abjad 2d》
OJK Resmi Cabut Sanksi Pembatasan Paylater Akulaku******
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut sanksi pembatasan penyaluran pinjaman dari PTAkulaku Finance Indonesia dengan skema buy now pay later (BNPL).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman mengatakan Akulaku sudah memenuhi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan OJK beberapa waktu lalu.
"Oleh karena itu, OJK telah mencabut sanksi terkait pembatasan pembiayaan kegiatan usaha dari BNPL Akulaku pada 29 Februari (2024) kemarin," ucap Agusman dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Februari 2024 secara virtual, Senin (4/3).
Agusman lantas mewanti-wanti Akulaku agar lebih meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di masa depan. Selain itu, OJK berharap perusahaan bisa melaksanakan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL sesuai peraturan berlaku.
Sebelumnya, OJK membatasi penyaluran pembiayaan Akulaku yang tertuang dalam SR-1/PL.1/2023 tanggal 05 Oktober 2023. Akulaku dianggap lalai karena tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh wasit industri jasa keuangan tersebut.
Agusman juga memberikan perkembangan teranyar soal pengawasan terhadap kasus kredit macet dan sengkarut masalah PT Investree Radhika Jaya (Investree).
Ia mengatakan OJK memeriksa dan memonitor perkembangan serta langkah-langkah penyelesaian yang diambil Investree, mulai dari penanganan kredit macet maupun dugaan fraud. Agusman menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan progres pemenuhan ekuitas Investree, termasuk melalui pertemuan yang dilakukan dengan perwakilan pemegang saham.
"Dapat kami informasikan, dari hasil pertemuan dengan pihak Investree, diketahui pemegang saham sejauh ini masih berkomitmen menjaga going concern perusahaan, di antaranya dengan mencari tambahan modal, meningkatkan efisiensi bisnis, dan membantu penyelesaian kredit macet melalui upaya penagihan," jelas Agusman.
"OJK akan terus melakukan tindakan pengawasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sekirannya di kemudian hari ditemukan indikasi pelanggaran pidana," tutupnya.
Investree tersandung kasus tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) yang mencapai 16,44 persen. Pada 13 Januari 2024 lalu, OJK juga sudah menjatuhkan sanksi administratif kepada Investree yang melanggar ketentuan berlaku.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******
Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.
Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).
Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.
"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.
"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.
Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.
Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.
"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.
Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.
Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.
Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.
Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.
Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.
"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.
(rea/rir)Label:voucher sogo、koko138、situs slot yang lagi gacor sekarang
Terkait:adirabet、rtp honda4d、beo4d、mp0 gacor、uku pinjol、pinjol pencairan besar、link slot yang sering menang、slot yang hoki hari ini、angka jitu bayi、mamen123
bab terbaru:happybet188 slot(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Rata-rata harga sejumlah bahan pokok turun satu pekan menjelang Ramadan1445 H. Bulan suci sendiri diperkirakan jatuh pada 11 Maret mendatang.
Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Selasa (5/3) pagi, rata-rata harga bawang merah ukuran sedang turun 15,66 persen atau Rp5.800 menjadi Rp31.500 per kg dibanding hari sebelumnya.
Kemudian, harga rata-rata bawang putih ukuran sedang turun 5,27 persen atau Rp2.150 menjadi Rp38.650 per kg. Harga beras juga terpantau turun.
Beras kualitas medium I turun Rp450 menjadi Rp15.400 per kg. Sedangkan, beras kualitas medium II turun Rp300 menjadi Rp15.350 per kg.
Sementara itu, harga beras kualitas super I turun Rp750 menjadi Rp16.400 per kg. Beras kualitas super II turun Rp850 menjadi Rp15.750 per kg.
Harga rata-rata aneka ragam cabai juga turun. Lihat saja, harga cabai merah besar turun Rp9.400 menjadi Rp67.600 per kg. Harga rata-rata cabai merah keriting turun Rp7.300 menjadi Rp64.400 per kg.
Selanjutnya, harga cabai rawit hijau turun Rp9.400 menjadi Rp43.100 per kg. Adapun harga rata-rata cabai rawit merah turun Rp6.050 menjadi Rp63 ribu per kg.
Tak ketinggalan, harga daging sapi kualitas I juga turun Rp4.850 menjadi Rp133.350 per kg. Daging sapi kualitas II turun Rp3.850 menjadi Rp125.450 per kg.
Harga gula pasir premium turun Rp400 menjadi Rp17.900 per kg. Harga minyak goreng kemasan bermerek I turun Rp250 menjadi Rp20.500 per kg.
Di sisi lain, rata-rata harga daging ayam ras segar naik Rp250 menjadi Rp37.950 per kg. Selanjutnya, harga telur ayam ras segar juga naik Rp950 menjadi Rp31.850 per kg.
Lalu, harga minyak goreng curah naik Rp300 me menjadi Rp16.500 per kg. Sementara, harga minyak goreng kemasan bermerek II naik Rp200 menjadi Rp19.500 per kg. Sedangkan harga gula pasir lokal stagnan di level Rp17.650 per kg.
[Gambas:Video CNN]
Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyebut hotel milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak diperlukan.
Ia kemudian meminta pandangan Menteri BUMN Erick Thohir terkait hal itu.
"Kita tidak perlu hotel BUMN. Menurut Anda bagaimana Pak Erick? Tapi saya minta nasihat Anda. Saya ingin mengambil pendekatan yang masuk akal. Saya ingin mendapatkan nasihat sebanyak-banyaknya dari manapun dan saya ingin input-input yang terbaik," ucap Prabowo di Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
Selain masalah perusahaan pelat merah, Prabowo juga menyinggung BUMN perlu dirasionalisasi.
"BUMN, Pak Erick, kita harus lakukan rasionalisasi. Kalau tidak ada alasan strategis apapun mungkin kita harus memiliki program untuk melakukan rasionalisasi privatisasi dari BUMN," sambung dia.
Kata Prabowo, negara bisa membuat regulasi dan pemantauan. Negara juga harus mengambil keputusan yang strategis di sektor strategis.
"Sebagai contoh, kenapa kita harus hadir di setiap sektor perekonomian? Maksud saya, saya rasa pariwisata di tahun 1950-an pemerintah harus menjadi peran pelopor, tapi sekarang kita boleh membiarkan sektor swasta untuk menjadi lebih memiliki dominasi dan dominan," jelas dia.
[Gambas:Video CNN]
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengeluh soal penyaluran kredituntukkendaraan listrik.
Maklum, hingga kini tingkat penyaluran masih sangat minim. Ia mengatakan sekitar 80 persen transaksi pembelian mobil listrik dilakukan secara kontan alias tidak mengutang.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2023, pembiayaan dari perusahaan leasing untuk kendaraan listrik masih di kisaran 0,01 persen dari total pembiayaan.
Suwandi mengungkap minimnya penyaluran pembiayaan itu terjadi karena mayoritas pembeli kendaraan listrik adalah masyarakat berada. Mereka sejatinya memiliki dana dan hanya membeli kendaraan listrik untuk sekadar mencari pengalaman baru atau mencoba saja.
"Pembeli EV hari ini tuh kebanyakan memang orang-orang, yang paling tidak dia cukup dananya. Dan kedua, dia mau first experience," ujarnya.
Faktor lain, harga kendaraan listrik masih relatif mahal. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan segmentasi pasar perusahaan pembiayaan merupakan masyarakat menengah ke bawah.
"Dan kendaraan yang kita biayai itu rata-rata sekitar Rp200 juta-an atau yang kita kenal dengan LCC (Low-Cost Green Car)," jelas Suwandi.
Lihat Juga :Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer |
Lalu adakah pertanda penting dari fenomena ini?
Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan besarnya persentase pembeli kendaraan listrik dengan skema kontan menunjukkan bahwa mobil listrik bukan kebutuhan utama untuk sebuah kendaraan.
"Jadi mobil listrik belum menjadi kebutuhan utama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, pembelian secara kontan biasanya dilakukan oleh orang kaya. Hal ini terbukti dari pemilik mobil listrik memang orang yang sudah memiliki kendaraan berbahan bakar BBM.
"Kalau cash dominanartinya pembeli mobil listrik adalah golongan orang kaya. Di garasi sudah punya mobil BBM tapi mobil listrik dijadikan kendaraan kedua," jelasnya.
Selain itu, pemilik kendaraan listrik biasanya memang menjadikan mobil tersebut menjadi tunggangan saat bepergian saja. Ini semakin menekankan bukan keperluan kendaraan yang prioritas.
"Pembeli mobil listrik biasanya menjadikan kendaraan BBM buat harian, sementara mobil listrik buat dipakai pada saat jalan-jalan akhir pekan," kata Bhima.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesalesmobil listrik di Indonesia sepanjang 2023 tercatat 15.716 unit. Jauh di bawah target pemerintah terjual 200 ribu unit per tahun.
Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan peminat mobil listrik masih golongan tertentu karena harganya yang mahal. Artinya, program kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah untuk memperbaiki mutu lingkungan belum bersahabat dengan semua golongan masyarakat Indonesia.
"Bahkan setelah banyak insentif pun harga masih terbilang mahal. Jadi memang saat ini, kendaraan listrik baru di konsumsi kalangan tertentu, terutama kalangan berada, sebagai kendaraan kedua dan oleh perusahaan-perusahaan untuk bisnis," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Ronny menilai tidak mudah menggenjot penjualan mobil listrik terutama untuk masyarakat kelas menengah. Sebab, selain harga mahal, ekosistemnya pun belum terbentuk, terutama dari sisi infrastrukturnya.
Menurutnya, untuk menggenjot penggunaan mobil listrik, insentif dari pemerintah saja tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan infrastruktur yang baik.
Misalnya, terlebih dahulu membangun stasiun pengisi daya (charging station) di banyak tempat. Langkah ini dilakukan oleh China dan terbukti sangat ampuh.
"Nah, karena di China saat ini telah berhasil membangun charging stationlebih dari dua juta, yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan produsen mobil, maka penjualan kendaraan listrik langsung meledak," jelasnya.
Lihat Juga :Prabowo Subianto: Kita Tidak Perlu Hotel BUMN |
Ronny mengatakan awalnya penjualan mobil listrik di China juga seret. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan dengan cara mewajibkan beberapa provinsi untuk menggunakan bus listrik untuk transportasi publiknya.
Namun, kebijakan itu juga tidak berhasil meningkatkan penjualan mobil listrik secara signifikan. Lalu, China melakukan riset dan menemukan adanya persoalan range anxiety atau kecemasan pengemudi mobil listrik kalau kendaraannya mati sebelum sampai tujuan.
"Hasil riset di China menunjukkan bahwa salah satu motivasi orang membeli kendaraan listrik adalah adanya jaminan keberadaan charging stationdi banyak lokasi. Jadi range anxietyadalah ketakutan kalau baterai habis di tengah jalan. Makanya dibangun banyak charging station," jelasnya.
Oleh sebab itu, Ronny menekankan selain insentif pemerintah untuk pembelian kendaraan listriknya, sangat perlu juga untuk membangun banyak infrastruktur utamanya.
Lihat Juga :THR PNS Tahun Ini Dibayar Penuh 100 Persen Usai 4 Tahun Tidak Full |
"Insentif dari pemerintah hanya sebagian kecil dari faktor yang akan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik," kata Ronny.
Selain itu, ia juga menyarankan agar produsen pembuat mobil listrik di Indonesia memberikan harga yang lebih terjangkau. Serta, perbankan menawarkan skema pembiayaan mobil listrik lebih masih dan menarik.
"Selain insentif untuk membuat harganya bisa menjadi lebih affordable, juga diperlukan penyiapan infrastruktur untuk kendaraan listrik, terutama ketersediaan charging station secara luas dan skema pembiayaan pembelian kendaraan listrik yang menarik dan terjangkau dari perbankan," pungkasnya.
(agt)secara garis besar tentang ekonomiJakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan sebelas nama panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan seputar isu dari tema debat kedua. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menerangkan latar belakang kesebelas panelis tersebut berkaitan erat dengan isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. “Ada pun nama-nama panelis yang sudah disiapkan oleh KPU, ada 11 orang dengan latar belakang berhubungan dengan tema debat tentunya yang secara garis besar tentang ekonomi,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin. Hasyim menambahkan kesebelas panelis tersebut juga akan dikarantina selama tiga hari untuk merumuskan daftar pertanyaan pada debat kedua. "Untuk tim panelis, sebagaimana yang lalu, yang besok ini juga begitu. Karena debatnya tanggal 22, maka karantina mulai tanggal 20 Desember 2023 dan sehari setelahnya," jelasnya. Adapun kesebelas panelis pada debat cawapres mendatang adalah sebagai berikut: Anggota Ombudsman RI Periode periode 2018-2020 Alamsyah Saragih, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember Adhitya Wardhono, ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya periode 2015-2023 Agustinus Prasetyantoko, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fauzan Al Rasyid, ekonom dan pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini, Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi IPDN Hyronimus Rowa. Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Poppy Ismalina, Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2025 Retno Agustina Ekaputri, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Suharnomo. Direktur Eksekutif INDEF dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies/CSIS Yosa Rizal Damuri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo mengingatkan bahwa Indonesia bisa masuk ke fasekrisis berasyang kedua kalinya.
Menurutnya, hal itu bisa terjadi jika masa tanam pada Maret-April menghasilkan beras di bawah 2,5 juta ton.
"Fase krisis kedua ini tergantung tanam Maret dan April. Masih tanam di atas 1 juta hektar, maka bulan 7 kita tetap masih punya beras di atas 2,5 juta ton," kata Arief seperti dikutip dari Detik Finance, Senin (4/3).
Oleh karena itu, Arief mengatakan pemerintah harus bersiaga dengan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) aman. Ia menilai hal itu bisa dilakukan dengan menyerap hasil panen Maret-April apabila telah melampaui kebutuhan dalam negeri.
"Maka pemerintah sudah bersiap dengan CBP-nya karena Juli hingga akhir tahun, awal tahun menjadi masa pemerintah melakukan intervensi. Caranya dengan panen, serap, panen, serap," jelasnya.
Harga beras sendiri belakangan meroket. Tak hanya itu, stoknya pun mulai langka di ritel modern.
Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) memproyeksi kelangkaan dan mahalnya harga beras berlangsung setidaknya sampai akhir Maret 2024.
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan hal itu terjadi karena panen di Maret pun tidak terlalu besar dan cenderung di bawah normal.
"Kondisi seperti ini masih akan berlangsung sampai dengan akhir Maret," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).
Ia mengatakan panen pada Maret diperkirakan hanya mampu menghasilkan beras 3,5 juta ton. Padahal, normalnya panen bisa menghasilkan lebih dari 5 juta ton.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
《abjad 2d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cicilan di blibliHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《abjad 2d》bab terbaru。