cara pinjam di akulaku tanpa bpjs

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Kemnaker Akan Usut Karyawan Lembur Tak Dibayar di Jawa Tengah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengusut masalah karyawanyang lembur tanpa upah PT Sai Apparel Industries, Desa Harjowinangun, Godong, Grobogan, Jawa Tengah.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3) Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Jawa Tengah terkait hal ini.

Haiyani meminta Disnaker Provinsi Jawa Tengah agar segera menurunkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan.

Haiyani menegaskan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah sedang mengumpulkan keterangan dan rencananya pagi hari ini akan terjun langsung mengecek ke perusahaan.

Jika benar ada karya lembur yang tidak dibayar upahnya, Kemnaker bakal mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terkait upah lembur.

"Termasuk tindakan hukum terhadap pengusaha sesuai ketentuan. Disnaker Jawa Tengah dan Disnaker Grobogan berkolaborasi untuk menangani kasus ini," tegasnya.

Kabar tentang karyawan lembur tak dibayar ini mencuat melalui di Instagram, di mana ada karyawan yang berasal PT Sai Apparel Industries menuntut haknya tersebut. Kemnaker juga mengaku prihatin atas kejadian ini.

[Gambas:Video CNN]

novel tulang debu

Saingan Tesla PHK 840 Karyawan Demi Irit Biaya Produksi Mobil Listrik******

Rivian Automotive selaku salah satu saingan Tesla milik Elon Musk mengumumkan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 6 persen karyawannya. Hal ini dilakukan demi memangkas biaya produksimobil listrikdi tengah perang harga.

Rivian adalah perusahaan mobil listrik yang berbasis di Irvine, California, AS. Mereka memiliki 14 ribu karyawan. Jika PHK berdampak pada 6 persen karyawannya, maka ada sekitar 840 pekerja Rivian yang harus menjadi pengangguran.

CEO Rivian RJ Scaringe mengumumkan kabar PHK itu dalam email untuk para karyawan, Rabu (1/2). Ia meminta maaf kepada para karyawan terdampak atas PHK tersebut. Perusahaan ingin fokus meningkatkan produksi mobil listrik demi mencapai target keuntungan.

Juru bicara perusahaan mengonfirmasi kebenaran email yang dikirim kepada para karyawan tersebut, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut. Di lain sisi, PHK ini terjadi seiring dengan turunnya harga mobil listrik yang dipicu perang diskon dari Tesla dan Ford Motor Co.

Diskon dan perang tarif dari pabrikan electric vehicle (EV) ternama itu diperkirakan bakal bikin perusahaan mobil listrik baru gigit jari. Selain Rivian, ada juga Lucid Group hingga perusahaan startup Inggris Arrival juga terdampak. Bahkan, pabrikan yang disebut terakhir baru saja mengumumkan memberhentikan setengah stafnya pada Senin (30/1).

"Mereka (Rivian) kehabisan uang, tapi ingin tumbuh dengan tingkat yang lebih cepat. Mereka terus berjuang dengan produksi EV dan tidak sanggup menurunkan biaya unit secara berarti. Kami pikir itulah yang ada di balik keputusan ini," kata Analis CFRA Research Garrett Nelson.

Pabrikan ini tercatat merugi dari setiap kendaraan yang dibuatnya. Bahkan, Rivian nyaris kehilangan target produksi setahun penuh di angka 25 ribu kendaraan pada 2022. Hal ini disebabkan gangguan rantai pasok imbas pandemi covid-19.

Perusahaan ini memiliki valuasi pasar sebesar US,8 miliar. Kas dan setara kas Rivian ada di kisaran US,27 miliar per 30 September 2022. Jumlah tersebut turun lebih dari US miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Pelukis Buku One Piece

Dewan Sawit Minta Pemerintah Tunjuk Bulog Jadi Distributor Minyakita******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendorong pemerintah agar menunjuk Perum Bulog sebagai distributor minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) merek Minyakita demi menghindari kelangkaan pasokan. 

Plt Ketua Umum DMSISahat Sinaga menyebutkan jika distribusi dilakukan oleh pemerintah, kelangkaan bisa dikendalikan lebih baik. Sedangkan jika dilakukan swasta maka rentan terjadi permainan dan sulit dikendalikan.

"Penyaluran distribusi minyak curah itu diminta dengan hormat dilakukan oleh pemerintah supaya terkontrol, dilakukan oleh Bulog. Nggak usah 100 persen, 60-70 persen mereka yang kontrol, itu pasti aman," kata Sahat dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Ia pun mengkritik masuknya Minyakita ke dalam gerai ritel modern. Menurut Sahat, pemerintah punya kecenderungan untuk tidak neko-neko dalam pendistribusian Minyakita, sebab diawasi oleh lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan distribusi diserahkan pada swasta, apalagi minyak subsidi milik negara. Biar pemerintah yang mengurus (distribusi) dari produsen," ucapnya.

Selain itu, kualitas Minyakita diklaim Sahat lebih rendah dari minyak goreng premium. Untuk minyak curah, rata-rata yang digunakan jenis CP10. Sementara untuk minyak premium menggunakan jenis CP6 dan CP8.

"Minyakita nggak cocok masuk gerai market, karena minyak premium itu CP6 CP8. Minyak curah itu CP10. Artinya minyak premium di bawah AC temperatur 7 derajat masih cair, tapi kalau minyak curah masuk situ, dia mulai cloudy atau memutih," tegasnya.

Dengan demikian, jika Minyakita tidak masuk ke ritel modern dan hanya fokus di pasar tradisional, maka pembelian Minyakita tidak lagi memerlukan KTP.

"Jangan jual Minyakita dan bentuknya melalui pasar modern. Jadi tidak perlu pake KTP seperti yang diusulkan Pak Zulhas, terlalu ribet, jual saja semua Minyakita ini lewat pasar tradisional," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tetangga saya adalah succubus

Garuda Buka Peluang Izinkan Pramugari Menggunakan Jilbab saat Tugas******

Maskapai penerbangan PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk membuka kesempatan bagi para pramugariuntuk menggunakan jilbab. Saat ini, Garuda dan stakeholder tengah berdiskusi secara intensif mengenai kesiapan ketentuan tersebut.

"Diskusi terus kami intensifkan, mengingat hal ini perlu disikapi secara cermat dan bijak, khususnya terkait kesiapan penggunaan jilbab pada seragam pramugari yang tidak hanya ditinjau dari kepentingan aspek servicedan safetynamun utamanya juga memastikan terjaganya kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab dalam kesiapannya sebagai garda terdepan pelayanan penerbangan Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan full service", ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan resmi, dikutip Senin (6/2).

Irfan menambahkan penyesuaian kebijakan atribut seragam awak pesawat perlu dilandasi kajian yang pruden dan komprehensif baik dari aspek operasional maupun aspek penunjang lainnya atas kepentingan profesi awak pesawat. Ia pun menegaskan Garuda Indonesia pada prinsipnya tidak melarang penggunaan jilbab bagi pramugari.

"Oleh karenanya saat ini Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif", tandas Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Kebijakan pengenaan jilbab oleh pramugari Garuda sebelumnya disorot oleh anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Ia menyoroti aturan terkait tata cara berpakaian busana muslim pramugari Garuda.

Andre melihat Garuda Indonesia belum mengakomodasi aturan bagi pramugari yang memakai jilbab permanen. Menurutnya, banyak pramugari muslim di Garuda yang sehari-hari mengenakan jilbab, namun harus melepas jilbab ketika bertugas sebagai pramugari.

Lagu Kebangkitan Jiwa

Saingan Tesla PHK 840 Karyawan Demi Irit Biaya Produksi Mobil Listrik******

Rivian Automotive selaku salah satu saingan Tesla milik Elon Musk mengumumkan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 6 persen karyawannya. Hal ini dilakukan demi memangkas biaya produksimobil listrikdi tengah perang harga.

Rivian adalah perusahaan mobil listrik yang berbasis di Irvine, California, AS. Mereka memiliki 14 ribu karyawan. Jika PHK berdampak pada 6 persen karyawannya, maka ada sekitar 840 pekerja Rivian yang harus menjadi pengangguran.

CEO Rivian RJ Scaringe mengumumkan kabar PHK itu dalam email untuk para karyawan, Rabu (1/2). Ia meminta maaf kepada para karyawan terdampak atas PHK tersebut. Perusahaan ingin fokus meningkatkan produksi mobil listrik demi mencapai target keuntungan.

Juru bicara perusahaan mengonfirmasi kebenaran email yang dikirim kepada para karyawan tersebut, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut. Di lain sisi, PHK ini terjadi seiring dengan turunnya harga mobil listrik yang dipicu perang diskon dari Tesla dan Ford Motor Co.

Diskon dan perang tarif dari pabrikan electric vehicle (EV) ternama itu diperkirakan bakal bikin perusahaan mobil listrik baru gigit jari. Selain Rivian, ada juga Lucid Group hingga perusahaan startup Inggris Arrival juga terdampak. Bahkan, pabrikan yang disebut terakhir baru saja mengumumkan memberhentikan setengah stafnya pada Senin (30/1).

"Mereka (Rivian) kehabisan uang, tapi ingin tumbuh dengan tingkat yang lebih cepat. Mereka terus berjuang dengan produksi EV dan tidak sanggup menurunkan biaya unit secara berarti. Kami pikir itulah yang ada di balik keputusan ini," kata Analis CFRA Research Garrett Nelson.

Pabrikan ini tercatat merugi dari setiap kendaraan yang dibuatnya. Bahkan, Rivian nyaris kehilangan target produksi setahun penuh di angka 25 ribu kendaraan pada 2022. Hal ini disebabkan gangguan rantai pasok imbas pandemi covid-19.

Perusahaan ini memiliki valuasi pasar sebesar US,8 miliar. Kas dan setara kas Rivian ada di kisaran US,27 miliar per 30 September 2022. Jumlah tersebut turun lebih dari US miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]