situs gacor sekarang 85Jutaan kata 232796Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp hondatoto》
Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif******
Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.
"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.
Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id
Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon
Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.
Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).
Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.
Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.
"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.
Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan
Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan
Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Kompolnas sebut Polri bekerja maksimal amankan tahapan Pemilu******
“Termasuk saat proses pencoblosan tanggal 14 Februari lalu,” kata Poengky dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Kompolnas, kata Poengky, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka menjaga dan mengawal pesta demokrasi berjalan aman, damai dan lancar.
Pengawasan dilakukan oleh Kompolnas dengan mendatangi sejumlah Polda untuk memantau langsung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024.
Selain itu, kata dia, pada hari pencoblosan, para komisioner Kompolnas melakukan pengawasan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi tempatnya menyalurkan hak pilih.
“Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tugas pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan coblosan Pemilu,” kata Poengky.
Setelah menyalurkan hak pilih, masing-masing komisioner berkeliling mengawasi di wilayah tempatnya mencoblos.
Terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu, Poengky menyebut hal tersebut menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.
Polri, lanjut dia sudah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan dan mengawal pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.
“Dimohon kepada masyarakat yang menduga ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, dipersilahkan untuk melapor ke Bawaslu agar segera dapat ditindaklanjuti,” ujar Poengky.
Baca juga: Kompolnas sebut masyarakat masih taruh perhatian kepada Polri
Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu
Baca juga: Polri pastikan usai pemungutan suara masih kondusif
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Bapanas: Bantuan pangan beras kembali disalurkan******
Ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita dan sedikit banyak mampu menarik demand (permintaan) terhadap beras di pasarJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa bantuan pangan beras kembali disalurkan setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024, untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Label:nama judi slot、link slot gacor mudah menang、pasarpoker
Terkait:prediksi togel yang keluar、rajajudiqq、togel artinya apa、rtp area188、harga voucher telkomsel 3gb 7 hari、cara di acc pinjol、trik main slot jin ji bao xi hari ini、maxim4d、rtp slot togel、erek erek ular kobra
bab terbaru:cicilan paylater(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Melalui booth ini, Pertamina menampilkan kendaraan, contohnya mobil taksi yang menggunakan bahan bakar gas sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi.....Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menampilkan inovasi energi hijau dalam pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 sebagai upaya mendukung program transisi energi.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu, masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrolJakarta (ANTARA) - Sebanyak 57 petugas pemilu dari sejumlah kelompok antara lain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlindungan masyarakat, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), meninggal per data 17 Februari 2024.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
《rtp hondatoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol yang bi checkingHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp hondatoto》bab terbaru。