slot lama gacor

Dari ksatria menjadi raja

LKPP Minta 'Jemaah Korupsi' Tak Kebagian Jatah Lapor******

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta kepada 'jemaah korupsi' yang tidak mendapatkan jatah dari kejahatan yang mereka lakukan lapor ke penegak hukum. 

Permintaan disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Pelaporan ia minta karena sampai saat ini masih ada saja pejabat yang tega mengkorupsi uang negara. Pernyataan Yulianto itu ada dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI - ICEF) pada Agustus nanti.

Ia mengatakan dunia sekarang ini sudah transparan. Semua kejahatan bisa dilacak dengan mudah.

Makanya, LKPP kata Yuliantor heran sampai saat ini masih ada saja pejabat negara yang nekat korupsi. Pasalnya, celah untuk korupsi sekarang ini sudah diawasi dengan ketat.

Selain itu, celah sedikit demi sedikit juga sudah ditutup. Salah satunya oleh LKPP dengan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog. 

Tak hanya itu katanya, proses belanja barang dan jasa kementerian/lembaga juga diawasi oleh inspektorat hingga auditor. 

"Saya sampaikan pesan, jangan coba main-main! Mudah sekali teman-teman aparat tahu siapa, ke mana, dan seterusnya. Di katalog kita sudah siapkan fitur lapor. Kami mengundang teman-teman pengguna katalog untuk rajin melaporkan, dari sana kita dapat macam-macam. Jadi, ini berita satu dua hari kemarin (OTT) ini cukup apa ya?" katanya.

Yulianto tak menyebut OTT mana yang ia sebut. Tapi kalau berkaca dari waktu satu dua hari ini, OTT itu merujuk pada kasus korupsi peralatan pendeteksi korban reruntuhan yang menjerat sejumlah pentolan Basarnas belakangan ini.

Berkaitan dengan kasus ini, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap Rp88,3 miliar dari berbagai proyek sepanjang 2021-2023.

[Gambas:Video CNN]

Suap itu diduga diterima Henri melalui Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang terjaring OTT KPK bersama 7 orang lainnya pada Selasa (25/7). Afri juga sudah menjadi tersangka, di mana proses hukum keduanya kini diserahkan ke Puspom TNI.

Yulianto mengatakan seharusnya korupsi tak selayaknya dilakukan.

"Karena uang negara, uang kita semua yang harusnya bisa sebanyak-banyaknya kita belanjakan untuk perekonomian lokal jadi tumbuh. Kedua, kalau belanja bisa lebih efisien, plus tidak bocor sana-sini," katanya.

Dewa segala alam

Bos Perusahaan Mendominasi Daftar 50 Over 50 Forbes 2023******

Forbesmerilis daftar 50 Over 50 2023. Daftar ini berisi wanita berpengaruhberusia 50 tahun ke atas.

Daftar 50 Over 50 dibagi menjadi empat kategori besar, yakni inovasi, impact, investasi, dan gaya hidup. Artinya, terdapat 200 orang wanita yang masuk daftar.

Dilansir dari Forbes, Rabu (2/8), yang menonjol dari daftar 50 Over 50 edisi tahun ini adalah hampir separuh dari daftar merupakan seorang pendiri dan pemilik perusahaan.

Ia kemudian mendirikan pasar seni dan desain Minted pada 2007. Naficy mengembangkan perusahaan itu hingga memiliki nilai aset US0 juta.

Ia lantas mendirikan Heretic Ventures untuk berinvestasi di perusahaan yang digerakkan oleh artificial intelligence (AI)pada 2021.

Ada juga Kimiawan Carolyn Bertozzi (56). Ia telah mendirikan atau ikut mendirikan delapan bisnis selama kariernya.

Selain itu, Bertozzi juga memenangkan Hadiah Nobel untuk kimia pada 2022.

Forbes menyaring daftar 200 wanita berpengaruh itu dari total ribuan nominasi. Proses penilai memakan waktu selama lima bulan.

Dalam proses penyaringan tersebut, Forbes memiliki beberapa indikator seperti pencapaian, peran, hingga inovasi.

Daftar lengkap 50 Over 50 2023 dapat dilihat di sini:

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan Biasa Kematian

Luhut Akui Aturan Konversi Motor Listrik Perlu Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui aturan konversi motor listrikmasih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.

Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, sampai 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.

"Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023," ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7).

Karenanya, ia menyambut baik penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perhubungan dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai yang dilaksanakan hari ini.

"Saya harapkan surat keputusan bersama yang ditandatangani ini dapat mempercepat implementasi solusi yang dibutuhkan seperti percepatan mekanisme cek fisik dan administrasi terkait dokumen kendaraan dalam bentuk BPKB, STNK maupun plat nomor," jelasnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif pun membocorkan bahwa revisi syarat permudah konversi motor listrik akan dibahas pada pekan depan. Diharapkan, keputusan yang diambil bisa menggenjot minat masyarakat untuk ikut konversi ke motor listrik.

"(Revisi persyaratan insentif) akan kita bahas. Senin kita bahas bersama," ungkap Arifin.

Kementerian ESDM mengusulkan agar revisi dilakukan dari sisi penerima yang diperluas. Namun, tentu saja usulan ini tetap harus dikoordinasikan bersama.

"Kita akan perluas. Kita evaluasi dulu yang sekarang bagus enggak, kalau kurang, apa alternatifnya yang lebih bagus," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Aktor Terbaik

Pencari Kerja dan Karyawan di Singapura Masih Rentan Didiskriminasi******

Angkatan kerja, baik pencari maupun pekerja di Singapura masih rentan terkena diskriminasi. Meski demikian Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura menyatakan angka diskriminasi pada 2022 menurun dibandingkan 2021. 

MengutipCNA, Senin (31/7), diskriminasi terjadi baik selama pencarian kerja maupun saat di tempat kerja. Masalah kesehatan mental menjadi alasan paling banyak yang digunakan untuk mendiskriminasi pencari kerja dan karyawan.

Dalam Laporan Praktik Kerja Adil MOM untuk 2022, sebanyak 8,2 persen pekerja mengalami diskriminasi di tempat kerja, meski masih tinggi, angka itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar 8,5 persen.

"Penurunan berkelanjutan ini mengikuti upaya MOM, TAFEP, dan mitra tripartit untuk mempromosikan praktik kerja yang adil," kata MOM, merujuk kepada Aliansi Tripartit untuk Praktik Kerja Adil dan Progresif.

Dari sisi pencari kerja, MOM mencatat bentuk diskriminasi yang paling umum terjadi selama pencarian pekerjaan yaitu diskriminasi usia (16,6 persen), ras (7,1 persen), dan kesehatan mental (5 persen).

"Sementara diskriminasi usia tetap menjadi bentuk utama diskriminasi terhadap pencari kerja, proporsi pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia menurun, dari 18,9 persen pada 2021 menjadi 16,6 persen pada 2022," kata MOM.

Namun, ada peningkatan sedikit dalam diskriminasi berdasarkan ras dari 6,3 persen menjadi 7,1 persen dan kesehatan mental dari 2,9 persen menjadi 5 persen.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7Juta ke Semua Warga

MOM mengatakan peningkatan diskriminasi kesehatan mental mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi bagi para pengusaha untuk peduli terhadap kebutuhan mental staf mereka, serta peningkatan proporsi penduduk di angkatan kerja dengan kondisi kesehatan mental.

Kementerian tersebut mencatat bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi kesehatan mental buruk di antara penduduk berusia 18 hingga 74 tahun antara 2017 dan 2020.

Pencari kerja juga menghadapi diskriminasi berdasarkan status keluarga (4,3 persen), jenis kelamin (4,2 persen), kewarganegaraan (4 persen), dan agama (3,6 persen).

Diskriminasi berdasarkan status keluarga mencakup diskriminasi berdasarkan status pernikahan, status kehamilan, dan alasan maternal.

Diskriminasi berdasarkan alasan maternal meningkat signifikan dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022. Sementara diskriminasi berdasarkan status kehamilan juga meningkat dari 4,2 persen menjadi 6,9 persen.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Tetapi, diskriminasi berdasarkan status pernikahan turun tipis dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen.

MOM mengatakan umber diskriminasi yang paling umum dihadapi oleh pencari kerja adalah iklan lowongan kerja yang menyatakan preferensi terhadap karakteristik demografis tertentu tanpa alasan yang jelas.

"Namun, proporsi pencari kerja yang melaporkan bentuk diskriminasi ini telah menurun dari 43,3 persen pada2021 menjadi 33,9 persen pada 2022, karena lebih banyak pengusaha mematuhi (Panduan Tripartit tentang Praktik Kerja Adil) yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa iklan lowongan kerja menyebutkan kriteria terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para kandidat," kata kementerian tersebut.

Permintaan oleh pengusaha untuk informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan seperti usia, status pernikahan, dan kewarganegaraan merupakan bentuk diskriminasi lain yang umum dialami oleh pencari kerja.

Adapun bentuk diskriminasi yang paling umum dihadapi pekerja yaitu masalah kesehatan mental (4,7 persen) menempati proporsi tertinggi di atas usia (3,7 persen) dan ras (2,6 persen).

Sementara angka diskriminasi berdasarkan usia dan ras menurun dari 4,6 persen dan 2,8 persen yang dilaporkan pada 2021, diskriminasi berdasarkan kesehatan mental meningkat dari angka 3,2 persen pada tahun tersebut.

Bentuk diskriminasi lain yang paling umum dihadapi oleh karyawan adalah diskriminasi berdasarkan disabilitas (2,5 persen), kewarganegaraan (2,5 persen), status keluarga (2 persen), jenis kelamin (1,9 persen), dan agama (1,5 persen).

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Cabai Rawit Melejit

"Pegawai yang mengalami diskriminasi lebih sering melaporkan perlakuan yang tidak adil terkait remunerasi, distribusi beban kerja, dan kemajuan karier," kata MOM.

"Perempuan lebih mungkin daripada laki-laki mengalami diskriminasi di tempat kerja, yang umumnya terjadi melalui distribusi beban kerja yang tidak seimbang," tambah kementerian tersebut.

"Perempuan yang pendidikannya tidak mencapai perguruan tinggi juga lebih mungkin mengalami diskriminasi terkait gaji dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memerlukan lebih banyak dukungan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih adil," imbuhnya.

Sementara itu, MOM menyatakan sudah banyak karyawan yang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan prosedur formal untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja pada 2022 (59,8 persen). Capaian itu meningkat dari 54 persen pada 2021 dan 49,6 persen 2018.

"Tren yang menggembirakan ini dapat mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam keadilan di tempat kerja di masa depan," kata MOM.

Proporsi karyawan yang mencari bantuan setelah menghadapi diskriminasi di tempat kerja meningkat secara signifikan dari 20 persen pada 2021 menjadi 35,3 persen pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Guru Besar IPB Ramal Elnino Pangkas Produksi 1,5 Juta Ton Padi RI 2023******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa memprediksi fenomena kemarau berkepanjangan atau el nino memangkas 1,5 juta ton produksi padidalam negeri.

"Perkiraan saya el nino 2023 ini akan menyebabkan penurunan produksi padi sekitar 5 persen. Kalau 5 persen berarti setara dengan 1,5 juta ton," ucap Dwi dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

El Nino sendiri merupakan fenomena pemanasan muka air laut di Samudera Pasifik yang berdampak pada penurunan curah hujan global, termasuk di Indonesia. Fenomena alam ini diperkirakan puncaknya terjadi pada Agustus-September mendatang.

Menurut data yang ia kantongi, stok beras Bulog per 25 Juli mencapai 802 ribu ton. Dari jumlah tersebut, CBP mencapai 744 ribu ton.

Jumlah CBP itu terdiri dari 222 ribu ton serapan dalam negeri. Sementara, 522 ribu ton sisanya impor.

Menurut Andreas, sudah barang tentu stok beras Bulog tersebut masih jauh dari harapan. Pasalnya, untuk serapan dalam negeri Bulog diminta menyerap 2,4 juta ton beras pada tahun ini. Sedangkan, per Juli saja baru bisa menyerap sekitar 222 ribu ton.

Oleh karena itu, Andreas menilai saat ini Bulog bergantung pada pada stok dari luar negeri alias impor.

"Sehingga Bulog sekarang amat sangat tergantung dari stok dari luar negeri ini yang menjadi masalah bagi kita bersama," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan pihaknya terus memaksimalkan seluruh instrumen yang ada sebagai langkah antisipasi bersama menghadapi el nino serta untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan dengan melibatkan kelompok tani, penggilingan tradisional, serta para stakeholder lainnya.

Bulog juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga pemerataan ketersediaan stok.

Bukan cuma memastikan seluruh gudang dipenuhi oleh stok beras, Bulog juga menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online dan melalui outlet-outlet binaan Bulog seperti Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern.

"Berbagai upaya yang saat ini dilakukan oleh Bulog saat ini disamping untuk memupuk stok cadangan beras pemerintah juga dapat menggerakkan roda perekonomian terutama menjaga stabilisasi dan inflasi beras yang mungkin terjadi," kata Febby dalam keterangan resmi, Kamis (20/7).

[Gambas:Video CNN]

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

Jawa Timur Ingin Bangun MRT dengan Dukungan APBN******

Pemerintah Provinsi Jawa Timurberkeinginan untuk membangunMRT di Surabaya.

Namun, demi mewujudkan keinginan itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut pemerintahannya butuh dukungan dari pemerintah pusat atau APBN supaya proyek itu bisa terbangun.

Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan MRT cukup besar.

Emil mengatakan campur tangan pembangunan MRT dalam bentuk dukungan APBN sebelumnya pernah dilakukan di Jakarta. 

"Itu kalau melihat ke Jakarta (MRT Jakarta), tidak mungkin itu penuh swasta, harus ada peran serta darigovernment," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

"Corenya ini memang tidak bisa tanpa pusat. Jadi memang ranahnya ini harus ke pusat," imbuhnya.

Meski belum ada kejelasan sumber pendanaan. Namun, Jatim terus melakukan persiapan seperti administrasi untuk pembangunan MRT ini.

"Persiapan terus kita lakukan. Kalau nggak disiapkan dari sekarang , ditunda-tunda ya tidak akan pernah jadi," paparnya.

Sementara, untuk besaran anggaran yang dibutuhkan dari pemerintah untuk membangun MRT Surabaya, Emil mengungkapkan masih dalam pembahasan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"(Perkiraan pembiayaan) Tunggu pertemuan saya berikutnya dengan Bappenas," kata Emil.

Sama seperti pembangunan MRT Jakarta, MRT Surabaya juga akan melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA). Saat ini, perusahaan Negeri Sakura tersebut tengah melakukan studi atau kajian untuk proyek ini.

[Gambas:Video CNN]

"Kebetulan yang mengembangkan di Jakarta itu JICA, mereka juga melakukan kajian yang sama di Surabaya. Kata kuncinya ada potensi kelayakannya," jelasnya.

Namun, ia mengakui proses pembangunan moda transportasi canggih seperti MRT memang membutuhkan waktu. Karena itu, persiapan sebelum pembangunan juga harus dikoordinasikan dengan baik agar tak menjadi proyek mangkrak.

"Kita memang sudah mulai merintis nih proyek, tapi kan tidak bisa selesai jangka pendek. Nah, ini terus berprogres dan untuk detail nya nanti kita sampaikan," pungkasnya.