slot asia terpercaya 195Jutaan kata 671566Orang-orang telah membaca serialisasi
《jam gacor mahjong 2》
BNPB: Rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Cianjur capai 80 persen******
“Pada 2023 yang dilakukan oleh BNPB juga adalah proses rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa Cianjur. Sekarang yang sudah terbangun itu mungkin 80 persen baik yang bersifat infrastruktur maupun rumah masyarakat,” katanya dalam Kaleidoskop Bencana 2023 dan Outlook Bencana 2024 di Jakarta, Jumat.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri melalui empat tahap yang meliputi tahap pertama dengan dana Rp251,35 miliar, tahap kedua Rp436,14 miliar, tahap ketiga Rp1,22 triliun, dan tahap keempat yang kini sedang berjalan Rp846,42 miliar.
Dana tahap pertama sampai ketiga yang secara total sebesar Rp1,91 triliun digunakan untuk membangun dan memperbaiki 15.070 unit rumah yang rusak berat, 14.754 rumah rusak sedang, dan 33.103 rumah rusak ringan.
Baca juga: Pemerintah Pusat sudah salurkan dana Rp1,8 triliun untuk gempa Cianjur
Baca juga: Pemerintah tambah nominal bantuan rumah rusak akibat gempa Cianjur
Dana tersebut juga digunakan untuk merelokasi 541 unit rumah yang meliputi 200 unit rumah sudah terisi di Desa Sirnagalih Cilaku, 151 unit rumah yang terisi bertahap di Desa Jammal Mande, dan 190 kartu keluarga (KK) dalam proses penyiapan di Desa Babakan Karet.
Menurut Suharyanto, proses penanganan gempa Cianjur ini termasuk yang tercepat dibanding dengan penanganan tempat-tempat sebelumnya seperti di Palu dan Nusa Tenggara Barat.
“Artinya bukan berarti yang lama itu kurang baik, tidak. Artinya kita memang harus semakin ke sini semakin baik karena bencana ini kan akan ada terus,” ujarnya.
Baca juga: BNPB pantau percepatan penanganan pascabencana gempa Cianjur
Baca juga: Banyak rumah rusak akibat gempa, BNPB soroti teknik pembangunan rumah
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Pemerintah beri santunan kepada para korban gagal ginjal akut******
Bantuan dan santunan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Plt Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Rabu. "Sesuai dengan arahan Presiden, agar korban terdampak mendapatkan perawatan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang dirawat, dan diberikan perhatian empati kepada keluarga yang meninggal," ujar Muhadjir. Ia merinci bantuan yang diserahkan kepada keluarga korban meninggal sebesar Rp50 juta, sementara yang masih menjalani perawatan sebesar Rp60 juta per orang. Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 26 September 2023 tercatat jumlah korban GGAPA sebanyak 326 anak, baik yang meninggal maupun yang dirawat. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, terdapat 312 korban yang valid dan diberikan bantuan serta santunan. Adapun rinciannya, 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/dirawat jalan. Perubahan jumlah ini karena ditemukan data ganda dan atau bukan merupakan korban GGAPA. Bantuan diserahkan secara simbolik kepada korban yang ada di sekitar DKI Jakarta. Sementara korban di luar DKI Jakarta sudah dapat melakukan pencairan santunan dan bantuan di masing-masing bank penyalur yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. "Pemberian santunan ini murni bentuk empati dari pemerintah, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah hukum. Biar hukum diselesaikan sesuaikan koridornya," kata dia. Muhadjir juga meminta maaf kepada para korban atas keterlambatan pemberian bantuan. Ia menyebut prosesnya lama dan data yang diproses harus valid agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Baca juga: Mensos: Bantuan gagal ginjal akut ditambah untuk perawatan penderita
Baca juga: Kemensos bakal salurkan Rp19 miliar untuk korban gagal ginjal akut
Baca juga: KPAI apresiasi santunan korban gagal ginjal akut progresif atipikal "Ini kesalahan dari kami karena prosesnya panjang, karena menyangkut anggaran APBN harus pruden dan tidak boleh ada masalah. Perlu data siapa saja harus divalidasi, jangan sampai ada yang harusnya masuk tapi tidak masuk atau sebaliknya," kata dia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memberikan tiga hal kepada anak yang masih dirawat. Pertama bantuan jaminan sosial. Pemerintah membayarkan BPJS Kesehatannya untuk proses perawatan di rumah sakit. Kedua, bantuan transportasi ke fasilitas kesehatan selama menjalani proses pengobatan. "Keluarga terkena GGAPA, transportasinya dipastikan dibantu. Kalau tidak dikasih, beri tahu kita," kata Menkes. Ketiga, bantuan dan santunan yang diberikan lewat Kemenko PMK hari ini. Menurut dia, kejadian semacam ini tak boleh berulang dan menjadi perhatian besar pemerintah. "Karena satu anak yang meninggal saja, satu anak jadi korban saja, sudah begitu berharga. Kami akan terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ke depannya," kata dia. Sementara itu, salah satu keluarga korban meninggal, Nedy Amardiyanto, mengaku menunggu keseriusan pemerintah dalam mengawal proses perawatan korban. Menurut dia, di lapangan masih ada biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, untuk transportasi ke rumah sakit juga kerap menemui kendala. Di samping itu, perihal validitas data korban juga masih ada ketidaksesuaian. Ia menyayangkan perbedaan data yang dari awal 326 menjadi 312 korban. Menurut dia, masih ada korban yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak memperolehnya. "Kalau ditanya berapa, saya bisa pastikan untuk di 'class action' ini ada dua (yang tidak mendapat bantuan). Tapi di luar 'class action' tidak bisa kita kontrol (jumlahnya)," kata dia.
Baca juga: Presiden setujui pemberian bantuan untuk korban gagal ginjal akut
Baca juga: Kemenkes: Tidak semua rumah sakit bisa tangani kasus gagal ginjal akut
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
KPPPA: Pemasangan APK harus perhatikan keselamatan pengguna jalan******
"Hal ini terkait dengan faktor keselamatan berkendara dan kehati-hatian. Pemasangan APK harus benar-benar memperhatikan faktor cuaca dan keselamatan pengguna jalan, termasuk anak-anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Telan korban anak, KPAI minta pemasangan APK dievaluasi
Menurut dia, berdasarkan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 26 menyebutkan metode kampanye Pemilu 2024 antara lain dilakukan melalui pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum.
Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (4) huruf k disebutkan bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.
Baca juga: Pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh membahayakan masyarakat
Kemudian dalam Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan, antara lain dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
"Dengan demikian, substansinya harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, di antaranya tidak mengeksploitasi anak atau hal lain," kata Nahar.
Baca juga: Bawaslu DKI imbau pemasangan alat peraga kampanye sesuai ketentuan KPU
Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Menteri PPPA, Mendagri, KPAI, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak yang telah ditandatangani pada 20 November 2023.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot88 pulsa tanpa potongan、forum angka jitu hk selasa、bo slot gacor terpercaya
Terkait:v2 slot login、team maxwin、judi bola 88、rtp sensa838、rtp angkasa168、erek erek cicak 2d、togel yordania、somasi4d、trik jitu main olympus、shopee pinjam uang
bab terbaru:slot gacor 2022 terbaru hari ini(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Itu yang memang harus dilakukan sejak awalJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, bangsa Indonesia harus tetap menunjukkan sikap tegas untuk menolak penjajahan oleh Israel terhadap Palestina.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
《jam gacor mahjong 2》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjam online pakai danaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jam gacor mahjong 2》bab terbaru。