slot 4d terbaru 573Jutaan kata 47620Orang-orang telah membaca serialisasi
《dj4d》
Penyelenggara ungkap alasan utama kembalinya Indonesia Open ke Istora******
Armand mengatakan sejak tahun lalu sudah berencana untuk menggelar turnamen bergengsi tersebut di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Namun, terdapat kendala teknis dalam pemasangan rigging gantung beserta perlengkapan pencahayaan (lighting) yang membuat perhelatan bulu tangkis ini harus kembali digelar di Istora.
“Rencananya kami ingin memindahkan turnamen Indonesia Open ke Indonesia Arena yang berkapasitas kurang lebih 16.000 penonton,” kata Armand, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
“Sesuai imbauan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo saat peresmian tahun lalu bahwa beliau ingin Indonesia Arena dapat menggelar turnamen bulu tangkis internasional,” ujarnya menambahkan.
Namun, setelah beberapa kali survei, Armand mengatakan terpaksa membatalkan rencana tersebut dan kembali ke Istora.
Baca juga: Indonesia Open jadi penentuan seeding Olimpiade Paris
“Pembatalan tersebut karena ada kendala teknis dari struktur atap Indonesia Arena yang tidak bisa mengakomodir pemasangan rigging gantung dan perlengkapan lighting yang sudah menjadi standar kami,” kata Armand.
Lebih lanjut, Armand mengatakan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) akan berupaya untuk memperbaiki hal tersebut dengan harapan Indonesia Arena bisa menggelar turnamen bulu tangkis internasional pada 2025.
“Untuk struktur seharusnya akan diperbaiki sesuai yang kami butuhkan. Kami sudah sampaikan kebutuhan rigging-nya seperti apa dan mereka (PPKGBK) sudah menangkap (maksud dan kebutuhannya). Mereka bilang akan memperbaiki dan menguatkan struktur,” ujar Armand.
Sementara itu, Indonesia Open 2024 akan menjadi ajang penentuan seeding (unggulan) Olimpiade 2024 Paris. Selain itu, turnamen ini juga menyediakan hadiah 1,3 juta dolar AS yang akan diperebutkan oleh para pemain elite dunia.
Baca juga: Gelar juara Spain Masters 2024 sangat berarti bagi Rinov/Pitha
Baca juga: BWF beri sanksi berat hingga seumur hidup untuk 8 pemain Indonesia
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Menaker Angkat Suara soal THR Ojol Cuma Berupa Insentif******
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah angkat bicara terkait tunjangan hari raya (THR) untuk ojol diberikan hanya berupa insentif oleh perusahaan aplikator.
Menurut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnnaker) sejak awal memang hanya memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR, tapi tidak wajib. Pasalnya, memang tidak ada dalam aturan resmi kewajiban memberikan tunjangan bagi driver ojol.
"Sebenarnya, itu adalah niat baik kami untuk dorong platform untuk memberikan THR, kalau dilihat ruang lingkupnya memang tidak masuk dalam surat edaran. Itu harus dipahami sebagai niat baik kami mendorong perusahaan aplikasi ini agar memberikan perhatian kepada drivernya," ujar Ida di Istana Negara, Senin (25/3).
"Karena ini kan hubungannya kemitraan, maka tidak masuk cakupan. Ini sebenarnya lebih ke niat baik kami," imbuhnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pengusaha tidak melanggar aturan apapun walau hanya memberikan insentif dan bukan THR seperti yang diimbau.
"Ini kan kita pahaminya memang bukan hubungan tenaga kerja, hanya kemitraan terus kita dorong sih, semoga saja nanti ada aturannya. Sekali lagi dipahami, ini adalah niat baik kami agar mereka dapat perhatian," ungkap Ida.
Lebih lanjut, Ida mengungkapkan akan membahas kebijakan mengenai pemberian THR untuk pegawai swasta, termasuk kepada driver ojol bersama Komisi IX DPR RI.
"Besok ya saya ada raker di komisi 9. Kami akan berikan penjelasan lebih rinci ke komisi 9," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Alasan Pemerintah Tetapkan PIK dan BSD Jadi PSN******
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan alasan Pantai Indah Kapuk2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengatakan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Misalnya rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan bisa memakan waktu hingga dua tahun.
Karena itu, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan itu.
Zaki mengatakan meski berstatus PSN, pengembangan PIK 2 dan BSD nantinya tidak akan menggunakan uang negara atau APBN. Status PSN, sambungnya, hanya akan membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait.
"Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan," kata Zaki.
Kawasan BSD, katanya, akan fokus pada pembangunan di bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha).
Dari luas itu, 49 ha disediakan untuk pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.
Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.
"Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical," imbuhnya.
Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.
"Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman," jelasnya.
Untuk nilai investasi PSN di PIK 2 diperkirakan mencapai Rp65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.
[Gambas:Video CNN]
Label:ligatoto、miliarslot77、ligaciputra
Terkait:gila4d、angka kode alam、situs slot gacor terbaru 2023、voucher google、erek erek kesurupan、situs yang sedang gacor、24 togel、qq1889、slot gacor sore hari、slot gacor 777 gratis
bab terbaru:situs judi slot terpercaya no 1(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono curhat anggaran 2024 diblokir Rp21,7 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/3). Bambang menyebut anggaran yang diblokir itu setara dengan 5 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp434 miliar.
"Jadi ini pagu DIPA Rp343 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain, yakni 5 persen. (Jadi) total pagu belanja (2024) Rp412 miliar," ucap Bambang.
Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic AdjustmentBelanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.
Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.
Di sisi lain, Bambang telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp122 miliar untuk belanja pegawai ke Kementerian Keuangan pada Maret ini.
Selain itu, pihaknya juga bakal mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp3,56 triliun. Tambahan anggaran ini terbagi untuk beberapa pos.
Lihat Juga :Mendagri Curiga Ada Permainan Pengusaha di Balik Mahal Minyak Goreng |
Rinciannya, untuk deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam Rp457 miliar. Lalu, deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Rp57,4 miliar.
Kemudian, untuk deputi bidang transformasi hijau dan digital Rp864,3 miliar dan deputi bidang perencanaan dan pertanahan Rp15,03 miliar. Adapun tambahan anggaran terbesar adalah untuk deputi bidang sarana dan prasarana, yakni Rp2,17 triliun.
"Mengajukan tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang akan diserahterimakan pada kami dari kementerian/lembaga lain," kata Bambang.
Lebih rinci, tambahan anggaran Rp2,17 triliun untuk deputi bidang sarana dan prasarana mencakup Rp587,4 miliar untuk program operasional dan perawatan.
Kemudian, untuk program pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi Rp347,1 miliar, program pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman Rp893,7 miliar, dan program perencanaan sektoral infrastruktur dasar Rp18,1 miliar.
Selanjutnya, untuk program perencanaan sektoral infrastruktur sosial Rp2 miliar, penyelenggaraan kurasi pembangunan persetujuan PBG dan AMDAL Rp7,3 miliar, dan program pengembangan serta pembangunan sarana prasarana gedung pemerintahan Rp28,4 miliar.
Lalu, untuk program penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana Rp11,9 miliar, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sarana prasarana Rp13,3 miliar, dan program penangan bencana kebakaran Rp265,5 miliar.
[Gambas:Video CNN]
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.
Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.
"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.
Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.
Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.
"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.
"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.
Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.
"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.
Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.
Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.
"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.
"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.
Astra Infra Group memproyeksi 6,8 juta mobil bakal melintasi jalan tol yang dikelola oleh perusahaan pada masa mudik Lebaran tahun ini.
Ketua Task Force Lebaran Astra Infra Group Rinaldi merinci jumlah tersebut mencakup Tol Tangerang-Merak, Cikopo-Palimanan, dan Jombang-Mojokerto.
"Ini adalah prediksi lalu lintas Lebaran yang akan lewat Tol Tangerang-Merak, Cikopo-Palimanan, dan Jombang-Mojokerto," ucapnya dalam acara media briefing Lebaran di Jakarta, Kamis (28/3).
Secara lebih rinci, jumlah itu mencakup 3,5 juta kendaraan melewati Tol Tangerang-Merak. Angka ini naik 3,6 persen dibanding mudik Lebaran 2023.
Lalu, 2,1 juta kendaraan melewati Tol Cikopo-Palimanan. Angka ink pun naik 2,2 persen dibanding tahun lalu.
Kemudian, 1,2 juta kendaraan melewati Tol Jombang-Mojokerto. Angka ini naik 5,2 persen dibanding mudik tahun lalu.
Rinaldi menuturkan Astra Infra pun telah menyiapkan sejumlah layanan bagi para pemudik.
Layanan itu seperti penyediaan lebih dari 500 unit CCTV, 7 unit traffic counter, call center 24 jam, 800 lebih personel, hingga 90 lebih unit mobil operasional.
Tak hanya itu, rest area juga sudah dipersiapkan menampung pemudik yang ingin beristirahat sejenak.
Tercatat di Tol Tangerang-Merak terdapat empat rest area. Di Tol Cikopo-Palimanan ada empat rest area dan di Tol Jombang-Mojokerto ada juga ada empat rest area.
Menurut Rinaldi, Astra Infra berkomitmen untuk mempersiapkan kondisi aset untuk pelayanan Lebaran 2024. Ini termasuk memastikan kondisi jalan dalam kondisi prima, antisipasi banjir, didukung oleh sarana dan prasarana serta personil yang stand by 24 jam.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Sejumlah perusahaan berskala internasional menggugat pengusahaIndonesia David Salim buntut utangUS0 juta atau sekitar Rp3,1 triliun (asumsi kurs Rp15.789 per dolar AS).
Melansir Bloomberg, Jumat (22/3), pengadilan Singapura sudah menerima berkas gugatan tersebut. Dalam berkas itu diketahui gugatan dilayangkan terhadap David Salim buntut sengketa hukum atas tunggakan utang Rp3,1 triliun yang sudah berlangsung sejak 2020 lalu.
Adapun penggugat pertama David merupakan perusahaan aset manajemen terkenal bernama Ares Management Corp.
Direktur Utama Setia Law Danny Ong yang juga sebagai penggugat, terlihat kesal kepada David, lantaran meminta tambahan waktu kepada pengadilan untuk mempersiapkan tanggapan pribadinya.
Ia curiga ini merupakan trik jitu dari David agar pengadilan mengundur kembali keputusan sidang gugatan.
Gugatan sejumlah perusahaan itu direspons David dengan mengajukan petisi secara terpisah untuk mencabut perintah anti-gugatan dari Tor Investment Management.
Langkah hukum sejumlah perusahaan menggugat David sebelumnya juga pernah dilakukan di Indonesia. Namun, upaya hukum mereka kandas karena pengadilan Indonesia justru menolaknya.
Tak berhasil di negeri asal David, mereka mencoba kembali di Singapura pada tahun lalu. Tapi gugatan sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil
[Gambas:Video CNN]
《dj4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,logo maxwinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dj4d》bab terbaru。