cara mendapatkan uang dengan cepat dan mudah

hoki633 465Jutaan kata 532432Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara mendapatkan uang dengan cepat dan mudah》

Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas******

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Korban Mati Laka 14 Orang di Parung Panjang, Warga 'Teriak' ke DPR******

Sejumlah warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendatangi Komisi V DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait buruknya fasilitas jalanraya di wilayah tersebut, Senin (22/1).

Mereka juga menyampaikan belasan  korban tewas akibat kecelakaan di Parung Panjang.

Ishak, salah seorang warga sekaligus ketua Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) mengatakan kerusakan jalan di Parung Panjang tak lepas dari aktivitas tambang.

"Setiap hari kami kena macet hampir 1 jam mau berangkat kerja, belum pulang. Saya anggap sehari bisa 2 jam mengorbankan waktu," kata Ishak.

Menurutnya, jalan sepanjang 19 kilometer (km) itu sangat tidak layak dilalui. Ishak menjelaskan panjang tronton yang melintas rata-rata 10 meter hingga 12 meter. Sedangkan, lebarnya mencapai 2,5 meter.

Sementara, lebar jalan di Parung Panjang tak sampai 7 meter. Artinya, jalan sudah terlalu sempit sehingga sulit dilewati kendaraan warga.

Di sisi lain, Ishak pun tak bisa menyalahkan para sopir. Sebab, mereka pun hanya mencari nafkah dari situ.

"Kita lebih beruntung dari mereka (sopir), makanya kita enggak layak mencaci mereka. Karena itu, saya katakan lagi, pemerintah yang salah! Pemerintah tak mau memikirkan nasib masyarakat di Parung Panjang," tutur Ishak dengan suara meninggi.

Ia merasa was-was saban anak dan istrinya berkendara untuk bekerja dan sekolah. Pasalnya, jalanan yang berlubang dan dilalui kendaraan besar kerap memakan korban.

Berdasarkan catatan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, 14 orang meninggal dunia karena terlibat kecelakaan di wilayah parung Panjang sepanjang 2023. Kecelakaan itu kebanyakan karena truk atau angkutan khusus tambang. Bahkan, untuk 2024 yang belum genap berjalan satu bulan, kecelakaan di jalur maut itu sudah menelan 2 korban jiwa.

"Selama ini kami bayar pajak, Pak. Tapi bapak lihat di sana nyawa enggak ada harganya. Saya benci dengan pemerintah ini. Kami dari Parung Panjang ke Ibu Kota enggak jauh," ucapnya.

Karena jalan itu adalah jalan provinsi, Ishak mengatakan selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang sudah datang ke lokasi, tetapi hanya mencatat dan merancang solusi.

Terlepas dari angka kecelakaan, Ishak mengatakan warga Parung Panjang banyak yang terkena penyakit paru-paru atau ispa. Penyakit ini menjangkiti karena debu pertambangan yang kerap terhisap warga.

"Kami yang datang ke sini kalau mau bapak periksa, kami punya penyakit paru-paru karena setiap hari kami menghisap debu," katanya.

Berdasarkan data dari Puskesmas Parung Panjang, pengidap ispa terus meningkat. Pada 2021, penderitanya mencapai 136 orang dan per Desember 2023 ada 299 orang.

Warga lainnya bernama Saiful mengatakan di Kampung Salimah ada satu rumah anak yatim. Ia menyebut mayoritas dari orang tua mereka adalah kuli ganjur atau pengangkut batu. Rata-rata para kuli itu meninggal karena terkena penyakit paru-paru imbas menghirup debu.

"Banyak tempat di parung panjang yang profesinya kuli ganjur. Ini tidak menutup kemungkinan mereka terkena dampak sama, yaitu ispa," kata dia.

Saiful menuturkan masalah truk tambang yang bermuatan melebihi kapasitas juga menjadi momok bagi para warga karena truk kerap jatuh dan menimpa pengendara lain.

Tak hanya itu, truk dengan muatan lebih itu juga kerap kehilangan kendali. Pada Desember 2023, seorang ibu dan anak tewas tertimpa truk yang kehilangan kendali itu.

"Hal-hal seperti ini yang harus dapat perhatian serius dari pemerintah dan DPR sebagai wakil kami yang berkewajiban menyuarakan aspirasi kami," tutur Saiful.

Di satu sisi, Komisi V DPR RI yang menerima para warga Parung Panjang itu cuam satu orang, yakni Mulyadi, fraski Gerindra. Pihaknya langsung menerima para warga Parung Panjang dengan tujuan memotong tata cara penyerapan aspirasi.

Ia mengatakan permasalahan jalan di Parung Panjang sebenarnya ranah pemerintah provinsi karena itu jalan provinsi. Namun, ia merasa masalah itu sudah berjalan lama dan segera diatasi.

"Saya coba menyambungkan masalah jalan provinsi ke nasional. Maka kehadiran bapak-bapak di sini, kami terima biar disegerakan," kata Mulyadi.

[Gambas:Video CNN]

Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.

Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.

Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.

Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).

Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.

Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.

"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.

Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.

[Gambas:Video CNN]

Label：clan4d、winstar4d server thailand、jika limit kredivo tidak dipakai

Terkait：pg slot 88 demo、situs bo slot、indah4d、slot asia online、pinjaman online ringan、cara menutup pinjaman online、cambodia paito warna、akulaku syarat、erek10、pinjam aja

bab terbaru：vtogel slot（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09