53 togel 437Jutaan kata 741121Orang-orang telah membaca serialisasi
《admin kredivo》
Pengusaha Wanti******
Pengusaha industri susu mewanti-wanti jerat impor dalam program makan siang dan susu gratis yang akan dibagikan Prabowo Subianto danGibran Rakabuming Raka kepada 82,9 juta anak.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan program makan siang dan susu gratis ini mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.
Dibutuhkan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
"Untuk susu juga demikian. Penerima manfaat mungkin sebagian adalah bukan konsumen susu karena kondisi ekonomi. Jadi, realisasi program minum susu gratis akan meningkatkan konsumsi susu secara nasional. Saat ini 80 persen kebutuhan susu harus diimpor," sambungnya.
Ia menegaskan janji Prabowo ini akan meningkatkan konsumsi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Teguh menyebut perlu ada upaya radikal dari pemerintah jika mau kebutuhan tersebut terpenuhi dari dalam negeri.
TKN mengatakan ada sekitar 10 ribu desa yang akan dilibatkan untuk memproduksi padi demi memenuhi kebutuhan program ini. Lalu, 20 ribu desa diupayakan untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur hingga penggemukan sapi beserta usaha sapi perah.
Lihat Juga :Sri Mulyani Bersuara soal Resesi Jepang dan Inggris |
Sementara itu, 2 ribu desa nelayan diklaim bisa diandalkan untuk penyediaan ikan segar. Sedangkan ribuan desa lainnya akan dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan, hingga bumbu masak.
"Untuk menggenjot produksi daging dan telur ayam relatif lebih mudah, tapi menggenjot produksi susu dan daging sapi lebih berat. Dua puluh tahun program swasembada daging sapi gagal," wanti-wanti Teguh.
"Untuk peningkatan produksi susu, selain perbaikan sapi, populasi sapi perah kita (saat ini) sangat rendah. Perlu impor sapi perah dalam jumlah besar untuk meningkatkan produksi susu segar. Produksi susu segar yang ada saat ini masih rendah dan kurang untuk memenuhi industri pengolahan susu," tandasnya.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian sependapat dengan ucapan Teguh. Ia mengatakan 80 persen kebutuhan susu Indonesia masih harus didatangkan dari luar negeri.
Lihat Juga :Kenapa Sri Mulyani Diprediksi Tak Ada di Daftar Menteri Prabowo? |
Oleh karena itu, Eliza menilai program makan siang dan susu gratis tidak akan serentak dilakukan di Indonesia. Ia berpendapat Prabowo-Gibran akan melakukannya secara bertahap, termasuk menetapkan beberapa daerah pilot project.
"Dalam jangka pendek yang dapat dilakukan mau tidak mau impor susu dulu, karena sekarang saja sudah impor. Namun, ini mesti paralel dengan impor sapinya untuk dikembangbiakkan di Indonesia," saran Eliza.
"Yang menjadi pertanyaan, apakah ini akan digarap oleh perusahaan besar atau peternak susu yang bermitra dengan perusahaan, atau murni koperasi susu? Jika perusahaan besar memungkinkan untuk menjadi vendor pemerintah karena mereka memiliki capital yang memadai," imbuhnya.
Serupa, Eliza menyoroti persediaan daging ayam di Indonesia. Menurutnya, masalah yang dihadapi peternak ayam juga tak kalah rumit.
Ia menegaskan perlu ada persiapan dengan waktu cukup panjang agar peternak lokal bisa menyesuaikan lonjakan permintaan yang ada.
"Peternak ayam negeri pakannya mayoritas impor, 60 persen bahan pakan itu impor. Padahal, biaya pakan ini hampir 70 persen dari total biaya produksinya. Belum lagi bibit doc-nya juga kita impor," tutup Eliza.
Terlepas dari itu, real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) dengan sampling 73,37 persen menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo-Gibran. Mereka mengantongi 58.629.051 suara atau 58,77 persen.
Diikuti oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapatkan 24.189.032 suara alias 24,25 persen. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD harus puas menjadi yang paling buncit dengan 16.937.627 suara atau 16,98 persen.
[Gambas:Video CNN]
Kemendagri Sindir 97 Daerah 'Terlena' Pemilu sampai Lupa Urus Pangan******
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyindir 97 kabupaten/kota yang tampak 'terlena' euforia Pemilu 2024sehingga tak memperhatikan harga pangan.
Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan pada minggu ketiga Februari 2024 ini terjadi sejumlah kenaikan harga bahan pokok. Ada kenaikan harga cabai merah di 230 daerah, minyak goreng di 203 kabupaten/kota, serta telur ayam ras di 182 daerah.
Data yang diungkap Tomsi didapat dari informasi para pejabat masing-masing daerah yang dilaporkan secara harian setiap pekan. Lalu, didiskusikan setiap Senin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.
"Nanti akan kita evaluasi di minggu depan, apakah setelah diumumkan daftar kabupaten/kota ini, terjadi perubahan atau tetap (tidak menyampaikan laporan harian kepada Kemendagri). Kalau tetap, berarti kepala daerahnya tidak memiliki perhatian," tegasnya.
Tomsi paham mungkin perhatian para kepala daerah terpecah dengan proses Pemilu 2024, yang pencoblosannya berlangsung pada Rabu (14/2) lalu. Namun, ia menegaskan bahwa perkara harga bahan pokok dan inflasi tidak boleh ditinggalkan.
Ia mengimbau para pejabat 97 pemerintah daerah itu bisa segera berbenah dan kembali fokus mengurus masalah gejolak harga pangan di Indonesia.
"Oleh sebab itu, kepada seluruh teman-teman saya imbau untuk kembali lagi bekerja normal, mengecek lagi, memantau lagi harga dan stok, serta melaksanakan langkah-langkah sesuai yang sudah kita sepakati bersama. Diharapkan, pada minggu depan kegiatan pengendalian inflasi ini sudah bisa berjalan normal," tandas Tomsi.
Berikut daftar 97 daerah yang ditegur Kemendagri:
1. Kabupaten Lingga
2. Kabupaten Natuna
3. Kabupaten Jembrana
4. Kabupaten Bengkayang
5. Kabupaten Kayong Utara
6. Kabupaten Sekadau
7. Kota Bitung
8. Kabupaten Buru
9. Kabupaten Buru Selatan
10. Kabupaten Kepulauan Aru
11. Kabupaten Maluku Barat Daya
12. Kabupaten Maluku Tenggara
13. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
14. Kabupaten Seram Bagian Barat
15. Kabupaten Seram Bagian Timur
16. Kabupaten Biak Numfor
17. Kabupaten Boven Digoel
18. Kabupaten Deiyai
19. Kabupaten Dogiyai
20. Kabupaten Intan Jaya
21. Kabupaten Keerom
22. Kabupaten Lanny Jaya
23. Kabupaten Mamberamo Jaya
24. Kabupaten Mamberamo Tengah
25. Kabupaten Mappi
26. Kabupaten Merauke
27. Kabupaten Mimika
28. Kabupaten Nabire
29. Kabupaten Nduga
30. Kabupaten Paniai
31. Kabupaten Pegunungan Bintang
32. Kabupaten Puncak
33. Kabupaten Sarmi
34. Kabupaten Supiori
35. Kabupaten Waropen
36. Kabupaten Yahukimo
37. Kabupaten Yalimo
38. Kabupaten Kerinci
39. Kabupaten Brebes
40. Kabupaten Magelang
41. Kabupaten Pekalongan
42. Kabupaten Tegal
43. Kabupaten Alor
44. Kabupaten Belu
45. Kabupaten Flores Timur
46. Kabupaten Kupang
47. Kabupaten Malaka
48. Kabupaten Manggarai Timur
49. Kabupaten Ngada
50. Kabupaten Rote Ndao
51. Kabupaten Sabu Raijua
52. Kabupaten Sumba Barat
53. Kabupaten Sumba Tengah
54. Kabupaten Sumba Timur
55. Kabupaten Timor Tengah Selatan
56. Kabupaten Timor Tengah Utara
57. Kabupaten Berau
58. Kabupaten Paser
59. Kabupaten Banggai
60. Kabupaten Banggai Laut
61. Kabupaten Donggala
62. Kabupaten Morowali
63. Kabupaten Morowali Utara
64. Kabupaten Tojo Una-una
65. Kabupaten Toli-toli
66. Kabupaten Kepulauan Sula
67. Kabupaten Halmahera Timur
68. Kabupaten Pulau Taliabu
69. Kabupaten Fakfak
70. Kabupaten Kaimana
71. Kabupaten Manokwari
72. Kabupaten Manokwari Selatan
73. Kabupaten Maybrat
74. Kabupaten Pegunungan Arfak
75. Kabupaten Raja Ampat
76. Kabupaten Sorong Selatan
77. Kabupaten Tambrauw
78. Kabupaten Teluk Bintuni
79. Kota Sorong
80. Kabupaten Rokan Hilir
81. Kabupaten Bima
82. Kabupaten Lombok Barat
83. Kabupaten Lombok Utara
84. Kabupaten Bulungan
85. Kabupaten Malinau
86. Kabupaten Nunukan
87. Kabupaten Bulukumba
88. Kabupaten Enrekang
89. Kabupaten Kepulauan Selayar
90. Kabupaten Pinrang
91. Kabupaten Sidenreng Rappang
92. Kabupaten Tana Toraja
93. Kabupaten Kolaka Timur
94. Kabupaten Labuhanbatu Utara
95. Kabupaten Nias
96. Kabupaten Nias Barat
97. Kabupaten Padang Lawas Utara
[Gambas:Video CNN]
Tarif Tol Serpong******
Tarif Tol Serpong-Cinerenaik mulai pukul 00.00 WIB, Rabu (21/2).
General Manager Keuangan dan Administrasi PT Cinere Serpong Jaya Ronald Reagen Alexander Pardede menjelaskan kenaikan tarif itu sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor: 254/KPTS/M/2024 tanggal 02 Februari 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere).
"Sistem transaksi di Tol Serpong-Cinere menggunakan sistem transaksi tertutup, sehingga akan dikenakan tarif proporsional berdasarkan jarak tempuhnya sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR dimaksud," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/2).
Seksi 1 (Serpong - Pamulang)
Gol I : Rp 12.000, yang semula Rp 11.000,-
Gol II : Rp 18.000, yang semula Rp 16.500,-
Gol III : Rp 18.000, yang semula Rp 16.500,-
Gol IV : Rp 24.000, yang semula Rp 22.000,-
Gol V : Rp 24.000, yang semula Rp 22.000,-
Seksi 2 (Pamulang - Cinere)
Gol I : Rp 6.500
Gol II : Rp 10.000
Gol III : Rp 10.000
Gol IV : Rp 13.500
Gol V : Rp 13.500
Tarif terjauh (Serpong - Cinere)
Gol I : Rp 18.500
Gol II : Rp 28.000
Gol III : Rp 28.000
Gol IV : Rp 37.000
Gol V : Rp 37.000
Label:jewel4d、yuk slot、situs slot dana gratis
Terkait:sensasi 123 slot login、terbukti gacor、erek68、prediksi togel hk hari ini、heylink bonus new member 100 bebas ip、togel vegas hari ini、cara kredit、misteruntung88、situs slot sering kasih menang、daftar pinjol resmi ojk 2022 bunga rendah
bab terbaru:pola aztec gacor(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 'menyentil' Kementerian Pertanian(Kementan) soal janji memberikanbenih gratis2 juta hektare kepada para petani.
Sentilan mereka berikan setelah Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menjelaskan soal kondisi produksi beras hingga jagung serta kendala produksi imbas El Nino.
Namun, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir tak puas dengan penjelasan tersebut.
"Jadi, tidak hanya masalah kita menerima musibah alam, tapi ada juga upaya-upaya dari bapak (Kementan), dapat dijelaskan secara rinci berkaitan dengan bantuan benih yang 2 juta hektare. Ini kapan, kemudian daerahnya mana saja, berikut dengan rincian hektare-nya," tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).
Anak buah Mendagri Tito Karnavian itu tak ingin pemerintah hanya mengimbau petani mempercepat proses tanam. Tomsi mendesak perlu adanya solusi konkret bagi para petani yang mengalami kendala di lapangan.
Kemendagri mengatakan harus ada rincian detail jika memang pemerintah berniat membantu para petani. Tomsi menegaskan benih yang akan diberikan Kementan juga harus dijamin kualitasnya.
"Bantu benih, tapi kalau benihnya kurang bagus, ya sama saja menyengsarakan petani. Artinya, jaminan kualitas benih. Karena petani ini begitu sudah tanam, ketahuan benih bagus apa enggak setelah tumbuh atau panen. Tapi, begitu dia panennya tidak sesuai dengan iklan, amsyong dia (petani). Ini harus bisa ada jaminan kualitas benih tadi," wanti-wanti Tomsi.
Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab tidak menjelaskan rincian janji bantuan benih tersebut. Pasalnya, Tomsi meminta Kementan untuk menyiapkan data lebih detail untuk dipaparkan pada rakor Senin depan.
"Baik," balas Wahab mengamini permintaan Kemendagri.
[Gambas:Video CNN]
Kami targetkan jaringan Seluan ke Rantau Prapat Maret 2024 ini sudah aktifKapuas Hulu, Kalbar (ANTARA) - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan segera menyalakan listrik di jalur Lintas Utara dari Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara hingga Desa Rantau Prapat, Kecamatan Embaloh Hulu menuju perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Tim Kampanye Nasional (TKN) meyakini program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak akan mengakibatkan Indonesia dibanjiri komoditas pangan impor. Sebab, akan fokus menyerap produksi dalam negeri.
Anggota Dewan Pakar TaKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo mengatakan berbagai langkah akan dilakukan agar bisa melaksanakan program tersebut, terutama untuk memenuhi bahan baku pangan yang dibutuhkan. Di antaranya, melanjutkan food estate hingga swasembada pangan.
"Salah satu faktor yang dipertimbangkan tentu mengenai kecukupan supply domestik dan kesiapan rantai pasok," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/2).
"Sambil berjalan, produksi susu, daging, telur ditingkatkan sehingga kebutuhan akan impor bisa diminimalkan," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan kebutuhan makan siang dan susu gratis ini akan mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.
Oleh sebab itu dibutuhkan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
Kendati kebutuhan besar, Drajat menekankan pemerintah akan terlebih dahulu mengupayakan produk dalam negeri.
"Prioritasnya produksi domestik. Jika tidak cukup, baru impor," pungkas Drajat.
[Gambas:Video CNN]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).
Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).
Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.
Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.
Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.
Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.
Lihat Juga :Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024 |
Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.
Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.
Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.
Lihat Juga :Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan |
Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).
"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).
KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.
Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Lihat Juga :Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran |
Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.
Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.
Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.
Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.
Lihat Juga :Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk |
Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.
"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.
Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.
"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.
Lihat Juga :Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran |
Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.
Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.
"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.
Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.
"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
《admin kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot gacor deposit 5000Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《admin kredivo》bab terbaru。