petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara dapat uang internet

egp88 630Jutaan kata 615222Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara dapat uang internet》

KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej******

KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej
Arsip - Ketua Umum IKA UIN Alauddin Makassar Idrus Marham (kanan) usai Mubes dan silaturahmi keluarga besar UINAM di Sultan Alauddin Hotel dan Convention Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA/Darwin Fatir)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus senior Partai Golkar Idrus Marham untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej.

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Idrus Marham," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Idrus akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta pada kasus tersebut. Namun demikian, Ali belum membeberkan pokok pemeriksaan yang akan didalami terhadap Idrus Marham.

Dalam perkara tersebut, penyidik komisi antirasuah telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) atas perannya sebagai tersangka pemberi suap.

Baca juga: Advokat dan aspri Wamenkumham bungkam usai diperiksa KPK

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka penerima suap, yakni Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH bernams Yogi Arie Rukmana (YAR). Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap ketiganya.

Konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM mulai tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi, yakni EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022, dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar. Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri.

Oleh karena itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sekitar Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH, selaku wamenkumham pada saat itu, untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

HH juga disebut memberikan kembali uang sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH, sebagai pihak pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kongo singkirkan Mesir, Guinea atasi Guinea Ekuatorial******

Kongo singkirkan Mesir, Guinea atasi Guinea Ekuatorial
Pesepak bola Republik Demokratik Kongo merayakan kemenangan atas Mesir dalam laga putaran 16 besar Piala Afrika 2023 di Laurent Pokou Stadium, San Pedro, Pantai Gading, Minggu (28/1/2024). ANTARA FOTO/REUTERS/Siphiwe Sibeko/foc.
Jakarta (ANTARA) - Kejutan dibuat oleh timnas Republik Demokratik (RD) Kongo dengan menyingkirkan timnas Mesir, sedangkan timnas Guinea mengatasi perlawanan Guinea Ekuatorial pada partai 16 besar Piala Afrika 2023, Senin dini hari WIB.
 RD Kongo secara mengejutkan dapat menyingkirkan Mesir melalui drama adu penalti setelah selama 120 menit bermain imbang 1-1, demikian catatan CAF. Bermain di Stadion Laurent Pokou, San Pedro, Pantai Gading, RD Kongo dapat mencuri keunggulan terlebih dahulu pada babak pertama melalui gol yang dicetak Mechak Elia pada menit ke-37. Pada waktu tambahan babak pertama, Mesir dapat menyamakan kedudukan melalui eksekusi tendangan penalti Mostafa Mohamed sehingga skor berubah kembali sama kuat 1-1.
Selanjutnya kedua tim berusaha mencari gol kemenangan, namun hingga pertandingan berjalan sampai 120 menit, skor 1-1 tetap bertahan hingga pemenang harus ditentukan lewat adu penalti. RD Kongo akhirnya memastikan diri lolos ke babak perempat final setelah penendang ke-8 Mesir Mohamed Gabaski gagal melaksanakan tugasnya sehingga skuad asuhan Sebastien Desabre menang adu penalti dengan skor 8-7. Sementara itu di Stadion Alassane Ouattara, Abidjan, Guinea menang dengan skor 1-0 atas Guinea Khatulistiwa berkat gol semata wayang Mohamed Bayo satu menit jelang waktu normal berakhir. Selanjutnya Guinea akan ditantang RD Kongo pada babak perempat final Piala Afrika 2023 di Stadion Alassane Ouattara, Abidjan, Sabtu (3/2) waktu setempat.

Baca juga: Angola dan Nigeria melaju ke perempat final Piala Afrika 2023
Baca juga: Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Afrika
Baca juga: Cisse sangat puas Senegal sapu bersih laga babak grup Piala Afrika

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:buku mimpi pencuri

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
888slot
oyo77
50 situs slot demo
slot gacor deposit 10rb
dewancash
web judi slot terbaik
realbet99
hoho168
angka main youtube
Daftar isi semua bab
Bab 1 ronaldo slot88 login
Bab 2 slot 139
Bab 3 situs gacor bulan ini
Bab 4 link situs slot resmi
Bab 5 kereta slot
Bab 6 link slot gacor akun baru
Bab 7 daftar situs slot online terpercaya
Bab 8 gagal pinjol
Bab 9 seribu mimpi 30
Bab 10 data 88 slot
Bab 11 cara pasang togel yang benar
Bab 12 prda188
Bab 13 slot gacor qr
Bab 14 download situs slot
Bab 15 cara dapat uang di starmaker
Bab 16 akun slot demo solo to
Bab 17 semarjp
Bab 18 cicilan tanpa kartu kredit blibli
Bab 19 juragan69
Bab 20 bocoran jarwo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7996bab
takutBacaan TerkaitMore+

Master Paviliun Jingtian

mayorqq
Politik Kemarin, PBNU netral hingga isi pertemuan Jokowi-Sri Sultan HB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait sejumlah isu terkini di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (29/1), mulai dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung pasangan calon Pilpres 2024 hingga Presiden Jokowi bicara politik saat bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Berikut rangkuman berita seputar politik kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung capres di Pemilu 2024

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"PBNU sudah sejak awal menyatakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung, sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung," kata Gus Yahya setelah bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

2. Presiden Jokowi akui bicara politik dengan Sri Sultan HB X

Presiden Joko Widodo mengakui dirinya membicarakan politik global hingga nasional dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pertemuan di Keraton Kilen Yogyakarta, Minggu (28/1).

“Ya banyak, berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional,“ kata Jokowi secara singkat di sela kunjungan kerja di Magelang, Jawa tengah, Senin (29/1), sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Selengkapnya di sini.

3. Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

4. KPU RI siapkan sanksi terhadap anggota KPU yang terjaring OTT

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum Komisioner KPU Padang Sidempuan (PH) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumut.

"Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum KPU Padang Sidempuam tersebut," ujar Parsadaan Harahap usai meninjau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

5. Prabowo tidak rela lihat koruptor terus mencuri uang rakyat

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku tidak rela melihat rakyat Indonesia masih dilanda kesusahan dan enggan melihat koruptor terus mencuri uang rakyat.

Untuk itu, Prabowo menyatakan bahwa dirinya bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan mandat serta dukungan dari rakyat agar bisa memenangi Pilpres 2024.

"Saya tidak rela melihat rakyat saya masih ada yang susah hidupnya. Saya tidak rela koruptor-koruptor itu terus-menerus mencuri uang rakyat. Saya butuh dukungan saudara, saya butuh mandat dari rakyat Indonesia. 14 Februari (2024) berikanlah mandat kepada Prabowo-Gibran," kata Prabowo sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

bintang ajaib

pinjam uang cepat cair 5 menit
KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari
Arsip foto - Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso (kedua kiri) berjalan menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan para tersangka usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa segala sesuatu

togel55
BPBD DKI pastikan Jakarta nihil genangan pada Senin pagi
Sejumlah warga mengenakan payung saat cuaca hujan di kawasan sekitar Stasiun Duren Kalibata, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/am.
 total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau tim reaksi cepat (TRC) yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir
Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memastikan Jakarta tidak ada atau nihil genangan pada Senin pagi pukul 09.15 WIB. "Izin bantu jawab hingga saat ini masih nihil dan masih dalam pemantauan petugas di lapangan," kata Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggang ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Dia menyebutkan total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau tim reaksi cepat (TRC) yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir. Tim itu bertugas menangani bencana termasuk banjir, melakukan edukasi dan mengevakuasi warga jika terjadi banjir di wilayah Jakarta serta melakukan penanganan dan pemantauan setelah bencana terjadi. BPBD DKI Jakarta juga telah menyiapkan peralatan pendukung seperti tenda, perahu karet di setiap kelurahan, pelampung cincin (ring buoys), jaket dan pelampung untuk mengevakuasi apabila terjadi banjir. Berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber, sejumlah wilayah DKI yakni kawasan Jakarta Selatan hingga Jakarta Pusat mengalami hujan hingga pukul 09.24 WIB. BPBD DKI Jakarta menerbitkan imbauan waspada bencana hingga puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada Februari 2024 untuk itu masyarakat diminta untuk siap siaga menghadapi potensi yang terjadi. Terkait hal itu, BPBD DKI telah memetakan 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:
  • Jakarta Barat berlokasi di Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara (lima kelurahan);
  • Jakarta Selatan berlokasi di Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang (sembilan kelurahan);
  • Jakarta Timur berlokasi di Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan (delapan kelurahan);
  • Jakarta Utara berlokasi di Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan (tiga kelurahan).
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah DKI Jakarta akan hujan pada Senin (29/1) pagi hingga siang.
 Berdasarkan data perkiraan cuaca yang diunggah BMKG melalui website resminya, Minggu, terlihat seluruh wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara akan hujan ringan, sedangkan kepulauan Seribu diperkirakan hujan sedang.Baca juga: BPBD DKI mencatat empat RT di Jakarta Barat tergenang 30-60 cm
Baca juga: Hujan sebabkan genangan di dua jalan Jakarta Barat
Baca juga: Antisipasi banjir, polisi dan camat bentuk kampung siaga di Jaksel

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

lagu sebenarnya

barbar77
Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Penyihir

batas pinjaman shopee pinjam
Hujan guyur di sebagian besar wilayah ibu kota provinsi pada Senin
Ilustrasi - Hujan dengan intensitas ringan, sedang hingga lebat mengguyur wilayah Kota Manado dan sekitarnya. ANTARA/Karel A Polakitan/am.
Tujuh puluh persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Senin. Mengutip situs resmi BMKG di Jakarta, Senin, wilayah yang diprakirakan hujan ringan pada siang hari ini, yakni Bengkulu, Jambi, Surabaya, Palangkaraya, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Mataram, Kupang, Jayapura, Manokwari, dan Kendari. Sedangkan untuk wilayah Banda Aceh, Serang, Bengkulu, Yogyakarta, Ternate dan Medan diprediksi akan turun hujan sedang. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar waspada potensi hujan disertai petir yang terjadi di Bandung, Pontianak, dan Banjarmasin, pada siang hari ini. Beberapa wilayah diprediksi berawan pada siang hari ini, diantaranya Denpasar, Pekanbaru, Makassar, dan Manado.

Baca juga: Jakarta diperkirakan hujan pada Senin pagi hingga siang
Baca juga: BMKG: Enam daerah Banten berpotensi hujan lebat disertai angin kencang Kemudian wilayah yang berpotensi cerah berawan pada siang hari ini, seperti Jakarta Pusat, Gorontalo, Samarinda, Tarakan, Padang, dan Palembang. Sebelumnya, BMKG juga memperingatkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan memiliki potensi curah hujan tinggi dengan klasifikasi awas. "Tujuh puluh persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Untuk periode akhir Januari 2024, wilayah yang memiliki potensi curah hujan tinggi dengan klasifikasi Awas terjadi di wilayah NTB dan Sulawesi Selatan," kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan. Selain itu, terdapat wilayah yang masuk dalam klasifikasi siaga, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Baca juga: BMKG peringatkan tinggi gelombang Selat Makassar capai 2,5 meter
Baca juga: BMKG: Waspadai curah hujan sangat tinggi di pegunungan tengah Jateng
Baca juga: BMKG prakirakan sejumlah daerah di Indonesia diguyur hujan

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

ogoh ogoh kakek zeus
Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM
Politikus Partai Golkar Idrus Marham (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengaku ditanya soal posisinya di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Idrus saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menjadi Komisaris PT CLM, namun jabatan itu hanya diembannya selama satu hari.

"Saya ditanya soal posisi saya pernah menjadi Komisaris CLM satu hari. Jadi, saya tanggal 4 Juli 2022 diangkat dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) luar biasa, tetapi tanggal 5 (Juli 2022) saya sudah mengundurkan diri. Jadi, itu dikonfirmasi dan yang lain-lainlah, saya kira itu saja," ucap Idrus.

Idrus Marham dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemanggilan Idrus Marham semula dijadwalkan KPK pada Selasa (30/1), tetapi dia baru memenuhi panggilan tersebut pada Rabu ini.

Baca juga: KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan bahwa dirinya diminta menjadi komisaris dalam RUPS luar biasa, kemudian dia mundur dari posisi komisaris PT CLM karena merasa jabatan itu bukan bidangnya.

“Kalau itu kan saya merasa bukan bidang saya, yang mengurusi masalah itu, sehingga akan lebih bagus (mengundurkan diri), kalau pun ada yang mau dibantu tanpa komisaris pun bisa,” ucap Idrus.

Kendati baru sehari menjadi komisaris, Idrus Marham mengaku pernah mendengar soal permasalahan internal di perusahaan tersebut.

"Ya pastilah saya tahu ada masalahnya, waktu itu saya sarankan supaya diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau di dalam proses hukum ada namanya restorative justice(keadilan restoratif, red), itu saran saya dulu," ujarnya.

Baca juga: Idrus Marham bebas usai jalani masa hukuman dua tahun penjara

Dalam perkara ini, penyidik KPK pada 7 Desember 2023 telah menahan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 mengenai status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk pengurusan administrasi hukum umum PT CLM.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

EOSH lantas menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah Rp4 miliar.

Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil RUPS PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Berikutnya, HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah
Baca juga: KPK periksa pengacara dan aspri eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024