bonus new member 20+20 heylink

hukum ilahi

Staf Erick Tegaskan Direksi BUMN Bisa Rangkap Komisaris Anak Usaha******

Staf Menteri BUMN Arya Sinulinggamenegaskan direksi perusahaan pelat merah bisa merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, asalkan untuk anak usaha.

Menurutnya, aturan terkait hal ini memang sudah ada sejak lama.

"Iya (boleh jadi dewan komisaris) anak usaha dia, bukan di perusahaan lain. Kalau dia direktur jadi komisaris perusahaan lain, itu gak boleh. Tapi kalau anak usahanya sendiri, masih boleh dong," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/4).

Dalam Pasal 46 ayat (2) dijelaskan calon anggota dewan komisaris anak perusahaan dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali untuk jabatan sebagai komisaris utama anak perusahaan.

Sementara itu, pada Pasal 6 diatur untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi BUMN atau anggota direksi anak perusahaan seseorang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah.

- Tidak menjabat sebagai anggota direksi pada BUMN atau anak perusahaan yang bersangkutan selama dua periode.

- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota direksi pada anak perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.

- Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi.

- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

- Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Airlangga Imbau Pengusaha Bayarkan THR Karyawan H******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengimbau pihak perusahaan segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawan. Ia berharap THR tersebut cair sebelum Lebaran 2023.

"THR swasta diharapkan bisa diberikan sebelum Lebaran. Minimal seminggu sebelum Lebaran," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4).

Menurutnya, pencairan THR H-7 Lebaran memang sudah lazim dilakukan pengusaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Lihat Juga : Warga Bisa Ajukan Banyak Motor untuk Dikonversi ke Kendaraan Listrik

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

[Gambas:Video CNN]

tanda ukiran

DPR Sebut Audit BPKP Sarankan Pemerintah Tolak Impor KRL Bekas Jepang******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua,dianggap olehreview BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

Ia mengungkapkan bahwa DPR sudah menyarankan PT KCI melakukan pembelian gerbong kereta baru ke PT Industri Kereta Api alias INKA. Namun, KCI tidak mengindahkan saran tersebut.

"Kalau memang tahu 2023 Anda (KCI) butuh, kenapa tidak beli dari jauh-jauh hari? Padahal kami di DPR sudah mengingatkan dari Januari 2021, sudah kami suruh pesan, ternyata dia tidak pesan," kata Andre.

"Kalau Januari 2021 dia (KCI) pesan ke INKA, otomatis pertengahan 2022 rangkaian kereta baru itu sudah siap. Yang ada mereka malah September 2022 mengajukan permohonan impor KRL bekas," tandasnya.

usia fantasi

Hasil Audit Dana Pensiun BUMN Bermasalah Diumumkan Setelah Lebaran******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengumumkan hasil audit tata keloladana pensiun(dapen) BUMN yang bermasalah setelah Lebaran 2023.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menuturkan pihaknya masih akan mengukur berapa kekurangan dari dana pensiun itu, serta menganalisa penyebab aset yang menurun.

"Mau kami umumkan setelah Lebaran, agak tertunda sedikit. Tadinya mau (diumumkan) akhir April," ujar  di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/4).

Ia tengah menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah.

"Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprisejuga akibatnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada awal Februari lalu.

Kementerian BUMN akan memperketat pengelolaan dana pensiun BUMN. Selama ini, direksi BUMN tak ikut serta dalam mengambil keputusan investasi. Ke depan, direksi BUMN akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi dana pensiun.

"Ini kita melibatkan direktur keuangan dan direktur HC, yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah ok, nggak ok terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," imbuh Arya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan, yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix sebagai mak comblang

Pegadaian dan PNM Gelar Bazar Dukung UMKM Indonesia Naik Kelas******

PT Pegadaian berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar Bazar UMKM Untuk Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Bazar UMKM Untuk Indonesia 2023 digelar selama 4 hari, mulai 6 April hingga Minggu April, di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat.

Acara yang menjadi bagian dari rangkaian HUT Kementerian BUMN ke-25 ini bertujuan untuk memfasilitasi para pelaku UMKM Binaan Pegadaian dan PNM dari berbagai daerah agar bisa memperkenalkan produk buatan mereka.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, pihaknya akan senantiasa mendukung para pelaku usaha UMKM untuk dapat naik kelas. Salah satunya dengan mengadakan pameran atau bazar seperti Bazar UMKM untuk Indonesia.

Saat ini diketahui Kementerian BUMN tengah gencar mendorong para pelaku usaha untuk berani go digital. Tujuannya agar dapat memperluas akses pasar dan mempermudah transaksi melalui digital. Salah satunya melalui PaDi UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Perencanaan Strategis & Keuangan PNM, Ninis Kesuma Adriani optimis target transaksi melalui aplikasi PaDi UMKM pada penyelenggaraan Bazar UMKM Untuk Indonesia mampu mencapai Rp50 juta per hari.

"Tahun lalu transaksi melalui PaDi sampai di angka Rp7,2 M yang dihasilkan dari 2.194 nasabah kami," ucapnya.

Karena itu, Ninis melanjutkan, PNM akan terus memberikan modal, finansial maupun skillset, serta pendampingan pengembangan kapasitas usaha bagi nasabah dan monitoring yang dilakukan secara berkala.

"Sehingga produk yang dihasilkan nasabah binaan PNM pasti tidak diragukan lagi kualitasnya," tambah Ninis.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting berharap bazar ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha untuk bisa kembali bergeliat.

Melalui kegiatan ini pula, Kementerian BUMN bersama perusahaan BUMN ingin menunjukkan baktinya untuk negeri melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

"Sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional, kami hadir di acara Bazar UMKM Untuk Indonesia hari ini untuk memfasilitasi dan memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM dalam memasarkan produknya baik offline maupun online," terag Loto.

"Dengan begitu, para pelaku usaha dapat kembali bergerak bersama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional," jelas Loto.

Penyelenggaraan Bazar UMKM Untuk Indonesia disambut antusias oleh para pelaku UMKM Binaan PT PNM.

Desi salah satunya. Datang jauh dari Lampung, ia memamerkan produk unggulannya berupa vest buatan tangan berbalut benang emas khas kota berjulukan 'Tapis Berseri'. Bagi Desi, kegiatan ini menjadi momentum berharga untuk membuat produknya naik kelas.

"Saya sangat senang dapat menjadi bagian dalam penyelenggaraan Bazar UMKM ini. Melalui ajang ini, saya bisa memperkenalkan produk buatan tangan, sekaligus memperluas pasar usaha saya untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas," jelas Desi.

Sebagai informasi, dalam rangka merayakan Ulang Tahun PT Pegadaian yang ke 122, sebanyak 122 UMKM binaan Pegadaian dan PNM siap memanjakan mata masyarakat untuk berburu ragam produk yang menarik.

Pegadaian dan PNM mengajak masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai ragam produk UMKM seperti fashion, kuliner, kecantikan maupun kriya dapat langsung datang ke lokasi bazar di lantai rubanah dan lantai pusaka Mal Sarinah, Jakarta.

Tak hanya itu, pengunjung yang hadir juga berkesempatan mendapatkan kupon belanja mulai dari Rp25 ribu-Rp122 ribu, syarat dan ketentuan berlaku.

Selain itu, bagi pegiat seni fotografi, juga bisa mengikuti kompetisi foto. Caranya dengan mengunggah foto yang diambil di area bazar dan diunggah di media sosial pribadi dengan melakukan tag akun Instagram Kementerian BUMN, Pegadaian dan PNM disertai tagar #bazarumkmuntukindonesiaapril.

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Harga 10 Kripto Jagoan Ambles, Bitcoin Masih di Level US Ribu******

Harga mayoritas asetkripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kompak turun pada perdaganganKamis (6/4) pagi. Bitcoin sebagai pemimpin pasar melemah dan diikuti 9 koin papan atas lainnya.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin terkoreksi 1,5 persen ke harga US.080 per keping. Pelemahan ini diikuti beberapa koin lainnya.

Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum, melemah 0,7 persen ke US.898 per koin.

XRP juga tergelincir 0,3 persen ke US<句子>,503 per koin. Tren sepekan, koin buatan Ripple Labs ini turun 5,8 persen.

Cardano merosot 1,4 persen ke US<句子>,389 per koin dalam 24 jam, tetapi masih naik 2,3 persen jika dilihat tren sepekan.

Dogecoin pun anjlok 5,8 persen ke US<句子>,0924 per keping. Tren sepekan, koin meme ini masih naik 23 persen.

Polygon ambruk 3 persen ke US,13 per keping. Begitu pun Solana turun 1,6 persen ke US,58 per koin.

Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]