erek40

pokerkiu 531Jutaan kata 846126Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek40》

P1Harmony rilis album pertama 'Killin' It'******

Jakarta (ANTARA) - Grup boyband K-pop P1Harmony merilis album penuh pertamanya "Killin' It" pada hari Senin (5/2) waktu setempat, tiga tahun setelah debutnya pada Oktober 2020.

"Saya sudah bertanya-tanya kapan album studio pertama kami akan keluar sejak kami debut. Saya sangat senang bahwa akhirnya kami berhasil mewujudkannya,” kata anggota Keeho saat showcase pers untuk album tersebut di Seoul dikutip dari Yonhap, Rabu.

Boyband K-pop tersebut dengan cermat mempersiapkan rilis album ini, dengan hati-hati menyusun trek yang menampilkan kekuatan mereka dan mencerminkan identitas unik grup.

Sejak awal, band ini telah memikat penonton dengan narasi yang memikat tentang disharmoni dan harmoni, merajut kisah yang mengaitkan metaverse dan dunia nyata.

Baca juga: Keeho P1Harmony saat tampil di Jakarta: Gemes ya!

"Killin' It" berjanji untuk memperkuat narasi ini dengan rasa percaya diri yang baru. P1Harmony, setelah dengan susah payah membangun dunia yang harmonis dalam alam semesta fiksi, muncul sebagai pahlawan tak dikenal dalam album baru ini.

Anggota lain, Jongseob, menulis lirik untuk semua 10 lagu di album ini.

"Album ini memiliki tema besar, 'Kami adalah pahlawan sejati.' Setiap lagu kemudian mencakup kata kunci yang berasal dari tema tersebut," jelasnya tentang lirik lagu.

Untuk lagu utama, "Killin' It" ia berfokus pada mengekspresikan rasa percaya diri dan menampilkan sisi band yang lebih nakal.

"Untuk lagu sampingan, saya memperhatikan variasi gaya penulisan lagu saya. Saya ingin menunjukkan bagaimana P1Harmony bisa menghadirkan berbagai gaya," tambahnya.

Dengan komposisi trek minimal dan suara synth yang catchy, lagu utama ini membangkitkan hip-hop tahun 90-an dengan bass 808 dan aliran rap yang halus.

Juni lalu menjadi momen penting bagi P1Harmony dengan rilis EP keenamnya, "Harmony: All in".

Baca juga: P1Harmony buka konser di Jakarta dengan lagu "Look At Me Now"

Kesuksesan luar biasa album tersebut melampaui berbagai pencapaian penjualan di Korea dan mendapatkan tempat yang didambakan di Billboard 200 di Amerika Serikat.

Mengenang waktu itu, Intak mengatakan: "Saya terkejut. Rasanya sangat nyata, karena itu adalah impian yang telah saya genggam sejak lama, bertanya-tanya apakah kami bisa sampai di sana. Itu adalah momen di mana saya bertekad untuk terus maju”.

Ketika ditanya tentang kekuatan tim, Jiung menyoroti "penampilan panggung" mereka.

"Kami telah memiliki banyak pertemuan bahkan sebelum debut kami, dan hal yang ingin kami lakukan dengan semangat masing-masing adalah penampilan," katanya. "Saya banyak belajar selama tur kami ke 39 kota di seluruh dunia tahun lalu”.

Anggota band menggambarkan diri mereka sebagai "pahlawan di atas panggung" sebagai respons terhadap pertanyaan tentang identitas mereka.

"Melalui 'Killin' It' kami ingin menunjukkan bahwa P1Harmony tidak memiliki batasan dalam musik yang bisa kami nikmati. Kami ingin mengukir identitas 'pahlawan di atas panggung' sedikit lebih dalam," kata Jongseob.

Album ini dirilis pada pukul 6 sore waktu Korea Selatan, dengan edisi fisik dan akan tersedia di toko-toko pada hari Rabu di Korea Selatan dan Jumat di Amerika Serikat.

Baca juga: P1Harmony menutup konser perdana di Jakarta dengan lagu "AYAYA"

Penerjemah: Putri Hanifa
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bet77、slotmania89、indo jp 888

Terkait：situs bo togel terpercaya、slot gacor terbaru terpercaya、kartupoker、lagi gacor、macam paylater、dewa138、situs yang gacor、pendaftaran kredivo、kredit hp lewat akulaku、qq1221 slot

---

---

bab terbaru：pgsoft（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01