dolantogel

istri yang penyayang

PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies******

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Tubuh dharma saya yang keren

Induk Shopee, Sea PHK 7.000 Karyawan dalam 6 Bulan Terakhir******

Sea Ltd, induk Shopee, dikabarkan melakukan PHK terhadap 7.000 karyawan atau sekitar 10 persen dalam jumlah tenaga kerjanya dalam enam bulan terakhir. Tahun lalu, perusahaan tercatat mempekerjakan 67 ribu karyawan

DilansirBloomberg, Selasa (15/11), sumber anonim yang mengetahui masalah itu mengungkapkan pemangkasan karyawan dilakukan lantaran perusahaan tengah berupaya untuk menahan kerugian yang membengkak dan menarik kembali perhatian investor.

Dari ribuan karyawan yang dipecat, sekitar 100 di antaranya berasal dari lini usaha e-commerce, Shopee. Mereka yang terdampak disebut menerima pemberitahuan tentang hal itu sejak awal pekan ini.

Staf yang terkena dampak termasuk mereka yang mendukung perekrutan dan pelatihan di Shopee dan cabang layanan keuangan digital SeaMoney, yang mengawasi produk pembayaran ShopeePay.

Manajer juga diminta untuk merekrut dengan lebih hati-hati karena perusahaan bersiap menghadapi penurunan ekonomi.

Perusahaan telah kehilangan hampir 90 persen nilainya sejak puncaknya tahun lalu.

Investor mempertanyakan tentang prospek penghasilan di era kenaikan suku bunga dan semakin ketatnya persaingan.

Untuk mengatasinya, perusahaan telah memangkas jumlah karyawan, menutup operasi e-commerce di beberapa pasar Eropa dan Amerika Latin dan mengurangi biaya operasional.

Gelombang PHK menerpa raksasa game dan ritel online ini sejak Juni lalu. Shopee dikabarkan melakukan PHK secara besar-besaran di berbagai wilayah operasionalnya, khususnya untuk lini usaha ShoppePay dan ShoppeFood.

Di Thailand, Shopee dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen dari total karyawan di negara tersebut.

Dilansir dari The Thaiger,Kamis (29/9), jumlah orang yang terkena PHK sebanyak 100 orang.Shopee melakukan PHK untuk restrukturisasi perusahaan.

Manajemen perusahaan teknologi multinasional Singapura itu mengatakan restrukturisasi dilakukan guna meningkatkan efisiensi operasional untuk membuat perusahaan lebih gesit dan mampu mengembangkan pertumbuhan jangka panjang.

Badai PHK sebelumnya telah menerjang raksasa teknologi lainnya. Baru-baru ini Facebook dilaporkan akan melakukan PHK terhadap lebih dari 11 ribu karyawan. Amazon juga mengambil langkah serupa terhadap 10 ribu karyawannya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

Airlangga Temui Chairman WEF: Perlindungan Ekosistem Tak Bisa Ditawar******

Pemerintah Indonesia mengampanyekan sejumlah upaya dan solusi yang terbaik bagi dunia, khususnya di sektor kehidupan ramah lingkungan.

Komitmen tersebut salah satunya digagas melalui langkah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bersama Executive Chairman World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab di sela-sela penyelenggaraan B20.

"Komitmen Indonesia untuk membangun perekonomian masa depan yang rendah karbon seraya melindungi ekosistem darat dan laut merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi," ujar Airlangga, Selasa (15/11).

"Tentunya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Klaus Schwab.

WEF turut menekankan pentingnya menjaga lautan karena selain perannya sebagai stabilitator suhu permukaan bumi, kekayaan laut yang terkandung di dalamnya juga merupakan salah satu sumber pangan umat manusia.

Pertemua keduanya bukan barang baru. Keduanya pernah bertemu saat Airlangga mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada12 November 2022.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral ini yaitu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar RI Singapura Suryopratomo, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Indonesia Shinta Kamdani, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian Fajar Wirawan Harijo.

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Harga Emas Bisa Tembus Rp1 juta per Gram Akhir Tahun******

Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emasbisa tembus di atas Rp1 juta per gram pada akhir tahun ini.

Hari ini, Kamis (17/11), harga jual emas Antam sudah mencapai Rp981 ribu per gram.

"Sangat memungkinkan harga emas di atas Rp1 juta (di akhir tahun). Range-nya saya perkirakan di Rp1 juta - Rp1,030 juta per gram," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hal itu berdampak pada pelemahan nilai tukar dolar AS, sehingga investor bakal kembali beralih membeli emas.

"Emas sendiri diperkirakan masih akan melanjutkan kenaikan oleh ekspektasi berakhirnya kenaikan suku bunga agresif dari The Fed," jelasnya.

Selain itu, harga emas bisa terus melonjak karena data perekonomian yang diperkirakan melambat pada akhir tahun ini.

"Rupiah yang diperkirakan masih akan melemah, tertekan oleh ekspektasi pertumbuhan yang melamban dan meningkatnya kasus covid-19 akan membantu harga emas," imbuhnya.

Senada, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi juga melihat sangat besar kemungkinan harga emas tinggi di akhir tahun. Hal ini dikarenakan rupiah diperkirakan lanjut melemah.

"Logam mulia bisa menyentuh Rp1 juta kalau rupiah bisa tembus di atas Rp15.800 per dolar AS," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

RK usai Uji Coba Kereta Cepat: Tak Ada Guncangan, JKT******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil membagikan pengalamannya ikut uji coba Kereta CepatJakarta Bandung (KCJB) pada Rabu (16/11).

Adapun uji coba KCJB dilaksanakan pada Rabu (16/11) sore yang disaksikan langsung secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping dari Nusa Dua, Bali.

"Tidak ada guncangan sama sekali, karena kereta berjalan dengan lembut," tulis Ridwan dalam unggahan instagram resminya @ridwankamil yang dikutip, Kamis (17/11).

Menurutnya, jika nantinya menggunakan kecepatan normal, maka jarak tempuh dari Jakarta ke Bandung sangat cepat, yakni cukup 40 menit saja. Padahal biasanya sekitar 3 jam 20 menit atau 200 menit.

"Tinggal di Bandung dan kerja di Sudirman-Thamrin Jakarta, sekarang menjadi mungkin. Karena konsep jarak bukan lagi 'berapa jauh' tapi 'berapa lama'," imbuhnya.

Emil juga berharap KCJB bisa meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. "Semoga Juni 2023 sudah bisa dipergunakan bagi publik dan meningkatkan ekonomi Jawa Barat dan DKI berlipat-lipat," kata dia.

Tak lupa, Emil mengatakan jika nantinya proses KCJB berhasil, maka pemerintah bakal merancang pergerakan kereta sampai Surabaya.

"Doakan jika lancar, tahap berikutnya adalah rute Bandung-Kertajati-Purwokerto-Yogya-Madiun-Surabaya. Diharapkan investasi lebih murah karena rutenya melipir jalan tol sehingga tidak banyak pembebasan lahan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]