ibola99

Sistem lotere penuh waktu

bisa slot

Mengintip Anggaran Pendidikan DKI di Tengah Polemik Data Beasiswa KJMU******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tengah menjadi sorotan karena kabar pembatalan penerimaan secara sepihak oleh Pj Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono.

KJMU merupakan beasiswa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ditujukan bagi siswa SMA/MA/SMK sederajat kelas 12 untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Bantuan ini diberikan kepada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana atau jenjang D3, D4, dan S1 sampai selesai dan tepat waktu.

Sementara terkait kabar penerima diputus sepihak, Heru mengatakan ada proses sinkronisasi data penerima KJMU dan KJP.

Menurutnya, data yang digunakan untuk pemberian KJMU dan KJP merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Heru menyebut data tersebut telah disinergikan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Kemensos, sehingga ada penyesuaian. Selain itu, pemberian bantuan juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta.

"Data itu juga sudah disinergikan dengan Regsosek sehingga DKI menggunakan data dasarnya, data utamanya adalah data DTKS. Bisa desil satu, dua, tiga, empat dan tentunya melihat kemampuan keuangan DKI," katanya.

Lantas berapa anggaran pendidikan DKI?

Berdasarkan situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 ditetapkan sebesar Rp81,71 triliun. Postur APBD 2024 DKI Jakarta terbagi seimbang antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Untuk pendidikan, anggaran ditetapkan sekitar Rp6,2 triliun. Rinciannya, Rp2 triliun untuk dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Rp143 miliar untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Lalu, Rp40 miliar dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan dan Rp82 miliar untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD (BOSP).

Selanjutnya, Rp1,12 triliun berupa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri (BOSP) dan Rp24 miliar untuk Sertifikat SMK.

Kemudian Rp1 triliun untuk program rehab sekolah dan fasilitas pendidikan serta Rp1,18 triliun untuk APBD SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PAUD, dan kesetaraan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Bajingan Hiburan China

info link gacor

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Tuhan tanpa Batas

slot gacor 25%2B25

Daftar Tunjangan PNS Pindah ke IKN, Ini 3 Rinciannya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan PNSyang akan ditugaskan dan dipindahkan ke IKN akan mendapatkan beberapa tunjangan.

Tunjangan akan berbentuk paket bernama 'Tunjangan Pionir'.

 Anas mengatakan dalam paket tunjangan itu akan berisi tunjangan kepindahan.

Anas mengatakan pembahasan tunjangan itu sudah selesai.

Meski demikian, Anas enggan merinci besaran anggaran dan insentif yang akan diberikan. Pemerintah akan memindahtugaskan 2.500 ASN ke IKN mulai Juli.

Pemerintah telah menetapkan skala prioritas untuk kepindahan ASN ke IKN. Adapun beberapa yang termasuk ke dalam prioritas pertama ialah ASN Pertahanan dan Keamanan (Hankam), ASN muda, serta yang memiliki kemampuan digital.

Lebih lanjut Anas menjelaskan skema pemindahan ASN dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, keberangkatan para pegawai ASN ke IKN tidak langsung dilakukan oleh ribuan orang secara bersamaan.

"Dapat tunjangan naik pesawat, yang jauh naik pesawat. Kecuali yang dekat mungkin (bisa naik kapal laut), bawa lemari, bawa apa," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(agt)

Setan cinta tidak terkalahkan

slot paling maxwin

Luhut Kejar Potensi Dana Rp172 T dari Inefisiensi Tata Kelola Sawit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitanmengejar potensi dana Rp172 triliun berasal inefisiensi dalam tata kelola kelapasawit untuk ditarik masuk ke kas negara.

"Saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu, kita bicara data dari Pak Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP), itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).

"Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisien di sana-sini yang kita masih bisa menarik Rp172 triliun potensi untuk ditarik di sana. Sekarang kita mau kejar itu," sambungnya.

"Untuk mengundang kementerian yang terlibat. Kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu? Itu selalu kelemahan kita," tutur Luhut.

"Saya lapor Bapak Presiden (Jokowi), kemarin, misalnya, ada satu kementerian. Peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan," tegasnya.

Ia berharap agar regulasi tersebut diharmonisasi supaya tidak ada aturan yang tumpang tindih dan tidak saling menghambat pembangunan khususnya di sektor kelapa awit.

Selain harmonisasi regulasi, sesuai arahan Jokowi, Luhut mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien. Ia meyakini ketidakefisienan itu juga terjadi di sejumlah instansi yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh BPKP.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Berperahu mengelilingi surga

situs terpercaya togel

Stanford University Akan Bangun Kampus di IKN Mulai Mei 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Stanford Universitydari Amerika Serikat mulai membangunkampusdi Ibu Kota Nusantara atau IKNpada Mei 2024.

"Kita juga bekerja sama dengan sekolah internasional ternama yakni Stanford University, mudah-mudahan nanti pada Mei mereka mulai membangun kampus," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (8/3), seperti dikutip dari Antara.

Bambang menambahkan bahwa Stanford University mulai membangun kampus untuk riset terlebih dahulu di IKN.

Sementara itu Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi mencatat selain Stanford terdapat 7-8 kampus internasional yang akan berinvestasi di IKN.

Mereka antara lain;  Universitas Leiden, Delft, Rotterdam dari Belanda. Namun belum jelas kapan mereka akan masuk ke IKN.

[Gambas:Video CNN]

(agt)

Dewa Super Raja segala Raja

airbet88 login

Tiga korban banjir******

Jakarta (ANTARA) - Tiga warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor ditemukan meninggal dunia oleh petugas gabungan, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  

“Korban meninggal dunia itu ditemukan kemarin,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, satu korban meninggal setelah tubuhnya terseret arus deras banjir, dan dua lainnya ditemukan meninggal dalam timbunan material tanah longsor.

Namun, ia belum dapat memastikan identitas dan lokasi tempat korban itu ditemukan. Hal demikian dikarenakan Pusdalops BNPB masih menunggu laporan secara rinci dari tim di lapangan yang hingga saat ini masih harus bertugas mengevakuasi warga.

Melihat proses evakuasi yang masih berlanjut maka diakui tidak menutup kemungkinan jumlah korban dapat bertambah.

Untuk itu pula, BNPB mengimbau bagi warga yang merasa ada kerabat dan anggota keluarga yang hilang untuk segera melapor kepada petugas gabungan yang telah disiagakan di lokasi demi kelancaran proses pencarian.

Berdasarkan laporan dari tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman, 800 unit rumah warga tersebar di 13 kecamatan dan 10 hektare sawah masih tergenang banjir dengan ketinggian muka air 30 centimeter - mencapai 3 meter.

Ketinggian muka air tersebut diperparah akibat besarnya volume luapan sungai setempat yang tak mampu membendung hujan deras yang masih mengguyur daerah itu sejak Jumat (8/3) sore.

Sebanyak 2.958 warga terpaksa dievakuasi ke tenda darurat, atau fasilitas umum, dan beberapa lainnya mengungsi ke tempat sanak-saudara yang aman dari banjir – tanah longsor.

Rusaknya tiga jembatan dan satu jalan penghubung akibat derasnya arus banjir dilaporkan cukup menjadi hambatan bagi petugas tim gabungan BPBD, TNI/Polri, Basarnas untuk melakukan evakuasi.

Terlepas dari situ, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pokok para korban, dengan telah mendirikan dapur umum dan posko kesehatan di beberapa lokasi bencana itu.

Baca juga: BNPB gelar rakor tangani bencana banjir hingga tanah longsor di Sumbar

Baca juga: Cuaca ekstrem, 29 nagari di Padang Pariaman dilanda banjir dan longsor

Baca juga: Banjir dan longsor dilaporkan menewaskan dua orang di Padang Pariaman

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024