spg slot77

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Erick Thohir Buat Kajian Agar Mobil Listrik Bisa Dapat Tarif Tol Murah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji penerapan tarif tol lebih murah bagi mobil listrik. Menurutnya, kajian dilakukan karena penggunaan kendaraan listrikbisa menurunkan tingkat polusi udara.

"Apakah bisa jalan tol juga misalnya lebih murah mobil listrik. Ini juga sedang kita kaji," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/8).

Selain tarif jalan tol yang lebih murah, Erick juga mengkaji untuk menerapkan tarif parkir lebih murah bagi mobil listrik di fasilitas publik milik BUMN.

Erick mengatakan perbaikan kualitas udara Jakarta perlu didorong sama seperti Beijing, China, dan Sao Paolo, Brasil. Kedua kota itu telah berupaya memperbaiki kualitas udaranya sejak 10 tahun lalu.

Namun, Erick menyebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak supaya itu bisa terwujud.

"BUMN tidak mungkin berdiri sendiri karena konteksnya lebar terkait kehidupan masyarakat itu sendiri dan juga kebijakan berbagai kementerian," kata Erick.

Kualitas udara Jabodetabek dan sekitarnya disebut memburuk beberapa waktu belakangan ini. Sejumlah wilayah terlacak jadi langganan zona merah polusi, termasuk Jakarta dan Tangerang Selatan.

Penyebab polusi udara pun telah diungkap oleh sejumlah ahli dan pemerintah. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai penyebab polusi udara, di antaranya PLTU, kebakaran hutan, dan transportasi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Zulhas Restui Ekspor Tanaman Herbal Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merestui ekspor tanaman herbal Kratom. Hal itu diungkapkan Zulhas setelah adanya permintaan ekspor Kratom dari Amerika Serikat (AS).

"Kemarin ada produk tumbuhan Katom. Orang AS datang, kami mau beli ini (Kratom), (mereka tanya) bisa nggak? bisa saja. Kan belum dilarang," kata Zulhasdi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (31/8) seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Situs tersebut menjelaskan BNN RI telah menetapkan Kratom sebagai New Psychoactive Substances (NPS) di Indonesia dan merekomendasikan Kratom untuk dimasukkan ke dalam narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggolongan ini didasarkan pada efek Kratom yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan sangat berbahaya bagi kesehatan, 13 kali lebih berbahaya dari morfin.

BNN menyatakan sampai dengan saat ini Kratom masih belum diatur dalam Undang-undang Narkotika, sehingga regulasi pemerintah daerah pun belum bisa membatasi penggunaan Kratom tersebut.

Zulhas mengatakan tidak peduli apabila penggunaan dari tanaman Kratom itu nantinya disalahgunakan. Yang terpenting, menurutnya, petani Indonesia bisa diuntungkan dari adanya ekspor Kratom ke AS.

"Kalau penggunaannya salah kan bukan kita yang salah, yang sana, yang penting petani dapat dollar, senang, makmur enggak apa-apa," ujarnya.

Zulhas mengatakan, kalaupun nantinya ada permintaan tumbuhan Kratom dari negara lain, Indonesia siap memasok. Sebab, aturan ataupun pelarangannya belum ditetapkan.

"Saya setuju saja kalau ada yang mau ekspor, capitalnya kan bisa panen dollar kan. Nanti terima kasih sama Mendag. Kalau nanti ada yang sakit bukan urusan kita. Katanya buat obat kenapa dimakan," tukasnya.

Alam Dewa Kegelapan

Pengusaha Ungkap El Nino Bisa Tekan Produksi Sawit******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) mengungkapkan kekeringanyang tengah terjadi saat ini bisa memicu keterlambatan kematangan buah sawit. Jika terus terjadi produksi sawit bisa turun pada beberapa tahun mendatang.

"Dampak kekeringan terhadap produksi kelapa sawit memang tidak langsung terjadi di tahun terjadinya kekeringan, kecuali terjadi kebakaran di kebun. Dampak pada tahun tersebut hanya keterlambatan kematangan buah," ujar Ketua Gapki Edi Martono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).

Kendati, kematangan buah yang terlambat membuat produksi hasil kelapa sawit sedikit menurun. Mengingat di beberapa wilayah anggota Gapki masih terjadi hujan, dampaknya belum terlalu mengkhawatirkan.

Menurutnya, jika El Nino betul-betul terjadi di Indonesia, maka bisa dipastikan produksi sawit akan turun pesat di tahun berikutnya. Bahkan bisa lebih dari 10 persen seperti saat ini.

"Tetapi apabila terjadi El Nino benar-benar terjadi, maka dampaknya tahun berikutnya bahkan sampai dengan dua tahun, produksi akan turun," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap El Nino tidak terjadi. Dengan demikian, pada periode September produksi akan meningkat lagi karena mulai memasuki musim hujan.

"Memang tren nya demikian, baru akan mulai naik (produksi) nanti biasanya di September dan nanti puncaknya di Februari sampai dengan April," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran pencuri

Pemerintah Tambah Ayam dan Telur dalam Bansos September******

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa daging dan telur ayam kepada 1,4 juta keluarga rentan stunting (KRS). Bansos akan disalurkan pada September hingga November mendatang.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos pangan itu telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lihat Juga : Alasan Jokowi Guyur 21 Juta Rakyat Miskin 10 Kg Beras September

Di lain sisi, bansos ini diharapkan juga bisa menyerap daging dan telur ayam dari peternak. Pasalnya peternak selama ini langsung memotong ayam jika terjadi kelebihan stok.

"Biasanya kalau supplydan demandenggak seimbang, ayamnya di-cutting. Hari ini kita mau bilang enggak usah di-cutting, kita pakai saja, diserap untuk program pemerintah," katanya.

Bansos pangan daging dan telur ayam ini akan melengkapi bansos beras yang akan dibagikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp8 triliun.

Setiap KPM masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg beras selama September hingga November 2023.

Lihat Juga : Harga Beras Diramal Turun Saat Bansos Mulai Disalurkan pada September

penyihir penuh waktu

Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator******

Pengusaha merespons rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air menggunakan mist generatoruntuk menekan tingkat polusi udara.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pengusaha akan diberatkan jika Pemprov DKI tidak memberikan bantuan melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya pelaku usaha Indonesia saat ini didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

"Ya iya lah (memberatkan). Ini kita kalau ngomong perusahaan, perusahaan yang mana. Kalau perusahaan besar enggak apa-apa. Kalau kita kan Indonesia ekonomi kita 97 persen UMKM. Beli semua (mist generator) kan enggak mungkin," kata Shinta di sela-sela acara ASEAN Women CEO Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (2/9).

Shinta mengatakan pengusaha bukan tidak mau mendukung upaya menekan polusi Jakarta. Namun, setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Karenanya, kata Shinta, kewajiban membeli mist generator menggunakan biaya sendiri hanya bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar.

"Kita enggak bisa menyamaratakan (semua perusahaan) dan kita enggak bisa mengatakan ini keharusan," kata Shinta.

Pemilik gedung tinggi di Jakarta

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov DKI berencana meminta pemilik gedung tinggi untuk menyemprotkan uap air dari atas gedung. Menurut KLHK, alat tersebut efektif untuk mengatasi polusi udara Jakarta. 

Alat diimbau untuk dipasang di empat sisi agar efektif.

Pemprov DKI sendiri hingga saat ini belum menentukan gedung-gedung yang wajib memasang alat, dari total 1300 gedung yang memiliki delapan lantai atau lebih.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan mist generatordi gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8).

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid sempat merespons rencana Pemrov DKI Jakarta tersebut. Ia mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

Arjsad mengatakan pengusaha adalah bagian dari masyarakat yang harus peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu pengusaha mendukung upaya menekan tingkat polusi, tetapi harus dengan cara yang terbaik.

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arsjad.

Ular yang melahap dunia

Dapat 3 Gugatan PKPU Baru, Waskita Siap Ikuti Proses Hukum******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk kembali menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setidaknya, ada tiga gugatan yang mereka hadapi.

Gugatan PKPU pertama datang dari PT Mata Langit Nusantara dan CV Anugerah Pertiwi. Kedua, PKPU dimohonkan oleh PT Asri Kemasindo. Ketiga, PT Wahyu Graha Persada dan CV Ferry Pratama Tunggal memohonkan gugatan serupa.

Waskita menegaskan tiga gugatan PKPU itu tidak berdampak signifikan kepada kegiatan usaha perseroan, baik secara operasional dan keuangan. Mereka juga siap menghadapi gugatan itu.

Emiten berkode WSKT itu mengaku mendapat panggilan sidang pada 28 Agustus 2023 atas 3 gugatan PKPU. Nantinya, sidang bakal digelar pada 5 September 2023.

Waskita mengungkapkan pihaknya masih dalam proses restrukturisasi utang kepada kreditur perbankan dan obligasi.

Mereka mengusulkan penundaan pembayaran kewajiban kepada kreditur perbankan dan obligasi atau standstill sebagai bagian dari proses restrukturisasi utang. Usul ini ditempuh demi menjaga likuiditas perseroan.

"Meskipun per 30 Juni 2023 Waskita Karya masih memiliki kas Rp4,6 triliun, untuk dapat menggunakan sebagian besar dari kas tersebut perseroan memerlukan persetujuan kreditur. Saat ini perseroan berfokus mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur perbankan dan obligasi atas usulan restrukturisasi," tandas Waskita.

PN Jakarta Pusat sebelumnya menolak permohonan PKPU terhadap Waskita Karya yang diajukan Donny Hartarto Lasmana selaku salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. Donny kecewa hakim menolak permohonannya imbas masalah wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan di PN Jakpus, Kamis (24/8).

"Sementara, selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]