2d tafsir mimpi

gilaslot1 slot terbaru 756Jutaan kata 494826Orang-orang telah membaca serialisasi

《2d tafsir mimpi》

KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) membuat penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) diketahui masyarakat luas.

"Patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu (kesalahan konversi Formulir Model C1-Plano) dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, keberadaan Sirekap membuat data penghitungan suara lebih transparansi. Data yang dipublikasikan dalam Sirekap pun apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

"Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya," katanya.

Hasyim mengatakan bila Sirekap tidak bekerja, tidak mungkin masyarakat bisa tahu ada kesalahan data dan melaporkannya. Inilah keuntungan adanya Sirekap pada Pemilu 2024.

Selain itu, dia menjelaskan salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 alan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Formulir D itu, sambung Hasyim, akan diunggah dalam Sirekap, sehingga masyarakat dapat mengeceknya kembali apakah sudah ada kesamaan antara hasil perolehan suara di TPS dan hasil di Sirekap.

Ia menegaskan KPU akan terus mengunggah Formulir Model C1-Plano agar masyarakat terus mengetahui sampai batas akhir.

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 mendatang untuk menciptakan Pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Ketua KPU ajak masyarakat dokumentasikan proses pemilu
Baca juga: KPU minta jajaran penyelenggara pemilu untuk jaga integritas
Baca juga: KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap
Baca juga: Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Anggota DPR minta sekolah tindak tegas pelaku perundungan******

Sekolah harus tegas

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta sekolah-sekolah menindak tegas para pelaku perundungan yang terbukti bersalah. "Sekolah harus tegas," kata Dede menanggapi pemberitaan mengenai dugaan perundungan terhadap seorang anak di salah satu sekolah di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, sebagaimana dikutip dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa. Menurut dia, para pelaku perundungan sudah sepatutnya ditindak tegas karena perundungan termasuk dalam kekerasan itu yang dilarang dilakukan di sekolah. "Di sekolah tidak diperbolehkan kekerasan atau bullyingsesuai Permendikbud yang sudah ada," kata Dede Yusuf. Ia juga minta pihak sekolah membubarkan geng atau kelompok yang diduga menjadi pelaku perundungan itu. "Sekolah harus tegas, bubarkan geng itu. Kalau perlu dibawa ke ranah hukum," ujarnya.

Baca juga: Kementerian PPPA minta polisi usut dugaan perundungan di SMA Tangsel Dede mengatakan siswa-siswi di Tanah Air sepatutnya mengikuti kegiatan yang bermanfaat dibandingkan memilih bergabung dalam suatu geng. Ia mencontohkan kegiatan bermanfaat yang dapat diikuti oleh para pelajar adalah kegiatan ekstrakurikuler. "Masih banyak kok ekskullain yang keren-keren. Malah bisa ikut beladiri lebih baik dan sportif," ucapnya. Sebelumnya beredar tulisan di media sosial X (Twitter) dari akun @BosPurwa pada Minggu (18/2) yang membagikan soal kasus perundingan tersebut. "Gw dapat info, ada perundungan di SMA Binus Intl BSD, seorang anak dipukulinsama belasan seniornya hingga masuk rumah sakit, mereka anak-anak pesohor dan ngerinya lagi sampai disundut rokok!" tulis akun itu.

Baca juga: Ada memar dan luka bakar pada korban kasus perundungan di Tangsel Kepolisian Resor Metro Tangerang Selatan Kota pun segera mengusut informasi itu. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alvino Cahyadi, berdasarkan penelusuran dari pihaknya, korban diketahui mengalami dua kali kasus perundungan yang terjadi di sekolah internasional di kawasan Serpong itu. "Kasus kekerasan ini terjadi dua kali dengan rincian tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari 2024," kata Alvino. Dia menyampaikan pula saat ini saksi dalam kasus ini masih diperiksa. "Kemudian untuk kondisi korban saat ini menurut informasi yang diterima, sudah keluar rumah sakit, kondisi rawat jalan, " katanya.
Alvino juga menyebutkan pihaknya berencana melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Baca juga: Polisi sebut kasus perundungan di Tangsel telah terjadi dua kali

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Label：pinjol legal tidak usah dibayar、situs slot 128、emas88

Terkait：buku mimpi naik motor、dgslot77、togelsdy、maxwin princess 1000、apelslot、komopoker、dapat uang dari neo+ bank、pro taiwan situs slot、wede89、freebet slot gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs judi slot online resmi（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

cicilan akulaku hanya 3 bulan

mpo99bet

qqqle

sejarahBacaan TerkaitMore+

dewa dan setan

bet 168 slot

Presiden lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu besok******

Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

"Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Presiden untuk mengisi dua posisi itu, Ari meminta wartawan menunggu dan menyaksikan langsung Rabu besok. “Kita tunggu besok ya," ujar Ari.

Adapun selain pelantikan dua menteri, menurut Ari, juga akan ada pengucapan sumpah/janji anggota Komisi Kejaksaan di hadapan Presiden yang juga diselenggarakan di Istana Negara.

Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa Menteri Agraria dan tata Ruang Hadi Tjahjanto akan dilantik Presiden sebagai Menko Polhukam definitif. Isu itu juga diketahui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Baca juga: Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam

Seiring dengan munculnya isu itu, beredar pula kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Dimintai tanggapannya soal isu itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata Herzaky, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan Korea Band Kecilku

erek erek ikan patin

Kemendikbudristek telah buka pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka 2024 yang berlangsung mulai 12 Februari hingga 31 Oktober mendatang.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Abdul Kahar di Jakarta, Selasa, mengatakan KIP Kuliah Merdeka merupakan program bantuan sosial sekaligus langkah investasi pemerintah untuk meningkatkan akses bagi mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin.

“Dengan KIP Kuliah Merdeka mahasiswa bisa melaksanakan kuliah dengan baik, lulus tepat waktu, dan mendapat prestasi sehingga dapat bekerja dan berkarya untuk meningkatkan ekonomi keluarga,” katanya.

Baca juga: Lewat KIP Kuliah, pemerintah ingin tingkatkan akses pendidikan tinggi

Bagi siswa yang ingin mendaftar KIP Kuliah Merdeka di laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ meliputi syarat utama dan syarat ekonomi.

Syarat utama, yakni lulusan SMA/sederajat tahun 2024, 2023, 2022 dan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada program studi (prodi) terakreditasi melalui semua jalur masuk perguruan tinggi baik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Teks (SNBT), atau mandiri.

Syarat ekonomi, yakni prioritas pertama berupa pemegang KIP SMA/sederajat atau Program Indonesia Pintar (PIP), prioritas kedua yaitu terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau terdata maksimal desil tiga Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)/Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),
prioritas ketiga yaitu anak panti asuhan atau panti sosial, prioritas keempat yaitu dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pendapatan gabungan orang tua atau wali Rp4.000.000 setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000 per orang dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Tahapan penerimaan KIP Kuliah Merdeka, yakni mendaftar akun pendaftaran KIP Kuliah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang valid serta email yang aktif, melengkapi seluruh berkas dengan benar dan jujur disertai bukti yang diminta, memilih jalur masuk perguruan tinggi dan mengikuti seleksi sampai dinyatakan lulus, mengikuti proses seleksi prioritas penerima dan dilakukan verifikasi kelayakan oleh perguruan tinggi, diusulkan sebagai calon penerima oleh perguruan tinggi dan ditetapkan oleh Puslapdik sebagai penerima KIP Kuliah, dan kuliah dengan prestasi terbaik serta lulus tepat waktu.

Tahapan penerimaan KIP Kuliah Merdeka 2024, yakni registrasi/pendaftaran akun KIP Kuliah Merdeka pada 12 Februari-31 Oktober 2024,
seleksi KIP Kuliah di perguruan tinggi pada 1 Juli-31 Oktober 2024, dan penempatan baru pada 1 Juli-31 Oktober 2024.

Baca juga: Kemendikbudristek: KIP Kuliah investasi bangsa bentuk SDM unggul
Baca juga: Kemendikbudristek tetapkan ketentuan calon penerima KIP Kuliah
Baca juga: Kemendikbudristek tingkatkan kualitas sasaran program KIP Kuliah

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Versi lengkap novel Jueji

pola mahjong hari ini

Empat petugas penyelenggara Pemilu 2024 di Sulsel meninggal dunia******

Makassar (ANTARA) - Sebanyak empat orang petugas ad hoc penyelenggara Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan meninggal dunia selama masa tahapan, pemungutan hingga selesainya penghitungan suara.

Dari data yang dihimpun di Makassar, Sabtu, empat orang petugas ad hoc tersebut masing-masing dua orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) asal Kota Makassar bernama Wiliam Tandi Paelongan (24 tahun) yang bertugas di TPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, dan Daliyah Salsabila (24 tahun) yang bertugas di TPS 45 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini.

Kedua petugas KPPS itu sempat dirawat di rumah sakit berbeda karena diduga kelelahan usai membagikan undangan pemberitahuan memilih kepada warga. Keduanya tidak sempat melanjutkan tugas di TPS masing-masing hingga akhirnya meninggal dunia pada Kamis, 15 Februari 2024.

Selang sehari kemudian (Jumat, 16/2), seorang petugas KPPS di TPS 001 Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, bernama Aziz Dzulfiansyah (23 tahun) dilaporkan meninggal dunia di rumahnya, diduga juga karena mengalami kelelahan.

Baca juga: KPU DKI catat empat petugas KPPS Pemilu 2024 meninggal dunia

Kemudian pada Sabtu ini, 17 Februari 2024, seorang petugas panwaslu bernama Firman (56 tahun) yang bertugas di Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dilaporkan meninggal dunia di RSUD Tenriwaru, Bone.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Alwi mengatakan petugas panawaslu desa yang meninggal dalam menjalankan tugasnya patut mendapat perhatian dari Bawaslu RI atau pemerintah.

"Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Firman. Bawaslu sebagai representasi negara harus hadir,” kata Alwin saat dikonfirmasi wartawan sedang berada di RSUD setempat.

Baca juga: Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal

Alwi menegaskan seluruh biaya perawatan petugas panwaslu ditanggung Bawaslu dan nantinya akan memberikan santunan kepada ahli waris keluarga almarhum.

Sejumlah keluarga Firman, petugas Panwaslu Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, bersiap membawa jenazah almarhum menggunakan ambulans dari RSUD Tenriwaru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/2/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Bawaslu Bone.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Luwu Abdullah Sappe Ampin Maja menceritakan kronologi kejadian sebelum meninggal Aziz Dzulfiansyah. Almarhum sempat membantu anggota KPPS lainnya mendirikan TPS pada 13 Februari 2024.

Baca juga: Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024

Aziz saat itu kondisinya masih sehat dan menjalankan tugasnya di TPS pada hari pemungutan suara 14 Februari sampai penghitungan suara berakhir larut malam. Ia hanya tidur sekitar dua jam dan selanjutnya pada Kamis (15/2), kembali melanjutkan tugasnya merampungkan penghitungan suara.

"Setelah itu, almarhum kembali ke rumah, dia sudah merasakan kelelahan dan merasa demam lalu muntah-muntah. Keluarga ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi almarhum menolak dengan alasan hanya ingin istirahat di rumah," tuturnya.

Pada hari yang sama, kata Abdullah, almarhum masih menyempatkan diri berkunjung ke rumah tetangganya, kemudian pulang dan sempat baring-baring bersama ibunya sekitar pukul 19.00 Wita. Namun, sekitar pukul 19.15 Wita, Aziz ditemukan ibunya sudah meninggal dunia.

"Pasti ada (santunan). Sudah laporkan itu ke BPJS Ketenagakerjaan, sementara kronologisnya dibuatkan teman PPK beserta lampiran administrasi sedang dipersiapkan. Mudah-mudahan selesai hari ini langsung disampaikan semua dokumen pendukungnya di BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga sudah sampaikan ke pimpinan KPU provinsi dan KPU RI secara berjenjang," katanya menambahkan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas
Baca juga: KPU Palu pastikan berikan santunan bagi petugas KPPS meninggal dunia

Benua Soochow

daftar akun judi slot online

Dewan Pers dorong perlindungan kemerdekaan pers menjadi Perkap******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers mendorong agar perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum penyalahgunaan profesi wartawan bisa naik menjadi Peraturan Kapolri (Perkap).

Adapun ketentuan itu sudah ada sejak 2017, melalui nota kesepahaman (Mou) yang ditandatangani Tito Karnavian selaku Kapolri pada saat itu. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pun ingin ketentuan itu menjadi Perkap agar tak perlu diperbarui setiap tahunnya.

"MoU ini kita tindaklanjuti menjadi PKS, lalu sekarang sedang diinisiasi mudah-mudahan bisa menjadi Perkap," kata Ninik saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin.

Menurutnya Dewan Pers menjunjung tinggi kebebasan pers karena menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi di sisi lain, kebebasan berpendapat juga menjadi ancaman terhadap keamanan nasional jika tidak memperhatikan kode etik.

Dia juga menegaskan bahwa kerja sama antara Dewan Pers dengan Polri bukan untuk memproteksi jurnalis dan perusahaan pers, melainkan memproteksi kebebasan pers.

Karena menurutnya, Dewan Pers tidak ingin Indonesia dipenuhi dengan informasi-informasi yang keliru. Maka dari itu, yang diproteksi oleh Dewan Pers adalah karya jurnalistik yang telah menempuh metode-metode jurnalistik.

"Jangan sampai kebebasan sipil dihadapkan dengan keamanan nasional," kata dia.

Terkadang, kata dia, ada beberapa media yang mengambil sumber informasi dari media sosial untuk dibuat menjadi sebuah berita, tanpa mengonfirmasi kepada narasumber. Tentu, kata dia, hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan di era Reformasi ini pers sangat bebas dan terbuka dibandingkan era Orde Baru. Menurutnya hal itu merupakan nilai dari demokrasi, karena publik bisa turut terlibat dalam mengawasi kebijakan.

Maka dari itu saat menjabat sebagai Kapolri, dia pun turut menandatangani nota kesepahaman terkait kemerdekaan pers agar permasalahan pers tidak langsung dibawa ke ranah hukum.

"Kalau Dewan Pers menyatakan ada unsur pidana, baru diserahkan ke Polri," kata Tito yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Walaupun begitu, dia mengatakan kebebasan pers harus berada dalam koridor yang tidak mengganggu keamanan nasional. Menurutnya perusahaan pers harus melakukan kontrol di internalnya sendiri agar produk jurnalistik yang dihasilkan berkualitas.

"Karena kontrol internal yang kuat, akan memberi kepercayaan pada pihak eksternal," katanya.

Adapun pada tahun 2022, Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan. Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan utama PKS tersebut untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.
Baca juga: Dewan Pers ingatkan Polri bijak melihat perkembangan media
Baca juga: Polri-Dewan Pers Kerja Sama Tangani Sengketa

Naruto: Aktor Terbaik

cara mengatasi terjerat pinjol

Jokowi terima surat kepercayaan sembilan duta besar negara sahabat******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menerima surat kepercayaan sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah para duta besar tiba di Istana Merdeka.

Sejumlah pasukan turut membawa bendera negara sahabat bersama negara Republik Indonesia ke depan Istana Merdeka.

Baca juga: Dubes negara sahabat bertekad perkuat hubungan bilateral dengan RI

Baca juga: Presiden Jokowi terima surat kepercayaan sepuluh dubes negara sahabat

Adapun kesembilan duta besar negara sahabat yang diterima Presiden yaitu:

1.Duta Besar Belarus, Raman Ramanouski
2.Duta Besar Bosnia dan Herzegovina, Armin Limo
3.Duta Besar Mauritania, Wedaddy Ould Sidi Haiba
4.Duta Besar Jepang, Masaki Yasushi
5.Duta Besar Mesir, Yasser Hassan Farag Elshemy
6.Duta Besar Bangladesh, Tarikul Islam
7.Duta Besar Aljazair, Hassane Rabehi
8.Duta Besar Uruguay, Cristina Gonzalez
9.Duta Besar Portugal, Miguel De Mascarinhas De Calheiros Velozo

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo, para duta besar berpamitan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Penguasa Misteri

game slot terbaik

Kapolda Papua: Gangguan keamanan terjadi dampak pileg******

Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui, gangguan keamanan yang saat ini terjadi di beberapa daerah di wilayah hukumnya diduga dampak dari pemilihan legislatif .

"Gangguan keamanan yang terjadi kami yakini masih berkaitan dengan pileg," .kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Baca juga: TNI-Polri terus pulihkan keamanan di Sugapa dari gangguan KKB

Apalagi ada beberapa saudara-saudara warga di sini yang keluarganya mungkin memiliki senjata, berusaha untuk mengganggu, ujarnya.

Dikatakan, penembakan itu bertujuan mengganggu jalannya proses perolehan suara itu sendiri.

Gangguan keamanan itu sudah diprediksi, sehingga pihaknya telah meminta para Kapolres agar bila telah selesai penghitungan di tingkat distrik (kecamatan), personelnya segera digeser ke kabupaten.

"Dengan demikian, tidak perlu menunggu lama lagi dan Polri akan menjaga KPU-nya," kata Irjen Pol Fakhiri secara tegas.

Baca juga: Pangdam XVII/Cenderawasih: lima kabupaten rawa gangguan keamanan

Kapolda Papua mengajak semua warga yang masuk dalam calon anggota legislatif menerima hasil pemungutan suara dengan legowo dan tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu keamanan.

Bila tidak menerima perolehan suara, silakan menggugat atau melaporkannya ke Panwas, DKPP, dan juga Mahkamah Konstitusi.

"Silakan menggunakan jalur sesuai dengan mekanisme yang ada supaya kita tetap menjaga situasi di Tanah Papua agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, " harap Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Baca juga: Panglima TNI bantah gangguan keamanan halangi penyaluran bantuan

Ditambahkan, dari laporan yang diterima masih 545 TPS di Tanah Papua yang belum melakukan pemungutan suara.

Ke 545 TPS itu tersebar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah dan berharap jumlah tersebut terus berkurang karena masih ada yang melaksanakan pemungutan suara susulan.

Jumlah TPS di empat provinsi yang menjadi wilayah hukum Polda Papua yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan tercatat 15.213 TPS, kata Irjen Pol Fakhiri.

Baca juga: Meredam gangguan KKB pada penerbangan sipil di Papua
Baca juga: Mengedepankan pemda atasi gangguan keamanan di Papua
Baca juga: Anggota DPR minta Kemenkopolhukam antisipasi gangguan keamanan Papua

《2d tafsir mimpi》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slot topHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《2d tafsir mimpi》bab terbaru。