rrqslot188

Sekilas tentang melampaui

MA Tolak Kasasi Greyleg Entities terkait PKPU Garuda Indonesia******

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dari dua kreditur, yakni Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia Tbk.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (27/1), kuasa hukum Garuda Indonesia telah menerima surat pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo.6/Pdt.Sus-pembatalan perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

"Adapun amar putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company tersebut," tulis Direktur Utara Irfan Setiaputra.

Sementara untuk penolakan kasasi yang diajukan oleh Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity, Garuda belum secara resmi belum menerima surat pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan. Kendati, informasi penolakan putusan sudah dirilis di website MA.

"Dengan adanya informasi putusan kasasi tersebut pada situs web MA, maka putusan penolakan pembatalan perdamaian telah berkekuatan hukum tetap," kata Irfan.

Ia mengatakan penolakan kasasi oleh MA itu tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Irfan memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal.

Garuda Indonesia pada September 2023 lalu juga telah memenangkan gugatan kasasi dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company.

Putusan penolakan itu dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan terbuka pada tanggal 31 Agustus 2023 lalu.

Menurut Irfan, putusan tersebut semakin memperkuat ketetapan hukum Garuda Indonesia terhadap berbagai tahapan restrukturisasi yang telah dirampungkan, khususnya melalui proses PKPU.

Pembatalan Perdamaian tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya hukum yang telah ditempuh Greylag Entities di Indonesia terhadap perjanjian perdamaian PKPU yang telah mendapatkan persetujuan mayoritas kreditur Garuda Indonesia.

Sebelumnya, langkah hukum yang ditempuh Greylag Entities terhadap hasil PKPU turut dilakukan melalui permohonan Peninjauan Kembali yang sebelumnya diajukan kasasi kepada MA.

Pengadilan juga telah menyatakan bahwa PK tersebut tidak memenuhi syarat formil (TMS) berdasarkan peraturan perundangan.

"Ditetapkannya putusan tersebut sekaligus memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia terhadap ketetapan hukum yang telah diperoleh PKPU, di mana dalam prosesnya perusahaan telah mendapatkan persetujuan mayoritas kreditur atas usulan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan melalui putusan homologasi pada pertengahan tahun 2022 lalu," papar Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Tiran paling hebat dalam sejarah

Telkom Buka Suara soal Dugaan Korupsi Anak Perusahaan******

PT TelkomIndonesia (Persero) Tbk buka suara terkait kasus dugaan korupsidi PT Sigma Cipta Caraka (SCC), yang merupakan anak perusahaan Telkom Group.

AVP External Communication Telkom Sabri Rasyid mengatakan perusahaannya akan patuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

"Kita pasti akan mendukung penuh langkah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menuntaskan kasus tersebut," tutur dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi PT Sigma Cipta Caraka (SCC) tahun 2017-2022. Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus tersebut.

"KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC (Telkom Group) 2017 sampai dengan 2022," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2).

Ali menyatakan pengadaan tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai makelar. Kata dia, pengadaan kerja sama diduga fiktif dengan modus penyediaan financinguntuk proyek data center.

"Dari perhitungan sementara Tim Auditor BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan] diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah," ucap Ali.

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini masih enggan menyampaikan konstruksi lengkap perkara berikut identitas tersangka yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut akan diumumkan KPK bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka.

[Gambas:Video CNN]

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Meja dan Kursi Makan Mulai Rp1 Jutaan di Transmart Full Day Sale******

Lagi cari meja dan kursi makan yang harganya bikin hemat tapi berkualitas? Beli aja diTransmart Full Day Sale, soalnya produk dining set lagi diskon sampai satu jutaan.

Transmart Full Day Sale berlangsung hari ini, pada Minggu (28/1) dan diskonnya mulai berlaku sejak toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Belanja Hemat di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Auto Diskon

Salah satu produknya ada Flint dining set 1+4 harga normal Rp2.899.000, harga diskon menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah jadi Rp2.079.200 (harga khusus Luar Pulau Jawa)

Sementara Flint dining set 1+4 harga normal Rp2.799.000, harga diskon jadi Rp1.999.200 menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah hanya berlaku khusus harga di Pulau Jawa.

Harga diskonnya bikin hemat banget bukan? Yuk, tunggu apalagi segera merapat ke Transmart terdekat sebelum diskonnya terlewat.

Dewa Perang bertanda Naga

Daftar Perusahaan AS PHK pada Januari 2024: Ada Microsoft hingga eBay******

Sejumlah perusahaan teknologi hingga media besar di Amerika Serikat (AS) memulai tahun 2024 dengan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Hal ini menandakan serentetan PHK yang terjadi pada 2023 silam kemungkinan besar akan terus berlanjut. Pasalnya, perusahaan-perusahaan ini menghadapi ketidakpastian ekonomi berkepanjangan.

Dilansir dari Reuters, berikut daftar perusahaan yang lakukan PHK pada Januari 2024.

Lalu pada 11 Januari 2024, memo dari kepala divisi menyebut divisi buku audio dan podcast Audible milik Amazon memberhentikan 5 persen pegawainya. Kemudian pada 18 Januari, unit Buy with Prime pun ikut memberhentikan kurang dari 5 persen pegawainya.

2. Alphabet

Para 11 Januari 2024, Google, anak perusahaan dari Alphabet, memberhentikan ratusan pegawai di seluruh timnya, termasuk tim perangkat keras yang bertanggung jawab atas Pixel, Nest dan Fitbit. Google juga melakukan PHK sebagian besar dari pegawai yang berada di tim augmented reality.

Kemudian pada 16 Januari, Google kembali memberhentikan ratusan karyawan di tim penjualan iklan.

Pada 22 Januari, X Lab, divisi Alphabet untuk mengembangkan teknologi baru, memberhentikan puluhan pegawai dan beralih ke investor luar untuk mendapatkan pendanaan.

3. Salesforce

Pada 26 Januari silam, perusahaan software berbasis cloud, Salesforce, memberhentikan sekitar 700 pegawainya. Angka itu merupakan sekitar 1 persen dari tenaga kerjanya di seluruh dunia.

4. Microsoft

Pada 25 Januari silam, perusahaan teknologi Microsoft dikabarkan bakal memberhentikan 1.900 pegawai di Activision Blizzard dan Xbox.

Lihat Juga : Sri Mulyani Bakal 'Korbankan' Program Lain Demi Bansos Baru Jokowi

5. Paramount Global

Pada 25 Januari 2024, perusahaan besar di industri perfilman Paramount Global merencanakan PHK dengan jumlah yang tidak disebutkan. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menjadikan organisasi yang lebih ramping.

6. Business Insider

Pada 25 Januari, CEO Business Insider Barbara Peng mengumumkan rencana pemangkasan hubungan kerja sekitar 8 persen dari pegawainya.

7. IBM Corp

Pada 24 Januari, produsen komputer terkemuka IBM Corp berencana untuk memberhentikan sejumlah karyawannya pada 2024. Namun pihaknya menyebut bakal mempekerjakan lebih banyak orang untuk peran yang berpusat pada AI.

8. Aurora Innovation

Pada 24 Januari, perusahaan teknologi kendaraan otonom Aurora Innovation mengungkap bahwa mereka telah memangkas 3 persen tenaga kerjanya sebagai bagian dari reorganisasi.

9. eBay

Pada 23 Januari 2024, platform jual beli eBay berencana untuk melakukan PHK sekitar 1.000 pegawainya, atau sekitar 9 persen dari jumlah tenaga kerjanya saat ini.

10. Los Angeles Times

Pada 23 Januari, media Los Angeles Times mengungkap rencana untuk memberhentikan 94 jurnalis yang menjadi anggota serikat pekerja surat kabar tersebut.

11. Walt Disney

Pada 11 Januari silam, Pixar Animation Studios, bagian dari Walt Disney, dikabarkan bakal melakukan PHK sejumlah karyawannya usai menyelesaikan produksi beberapa acara dan memiliki lebih banyak staf daripada yang dibutuhkan.

12. Unity Software

Pada 8 Januari 2024, penyedia perangkat lunak gim video Unity Software berencana untuk memberhentikan sekitar 25 persen dari jumlah pegawainya, yakni sekitar 1.800 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Kaisar Qianyuan

Erick Angkat Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komut Hutama Karya******

Menteri BUMNErick Thohir mengangkat mantan Panglima TNI Yudho Margono menjadi Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero).

Informasi pengangkatan terungkap dari keterbukaan informasi yang disampaikan Hutama Karya ke Bursa.

Selain menunjuk Yudho menjadi komut, Erick Thohir juga mengangkatnya menjadi komisaris independen BUMN tersebut.

Dengan pengangkatan Yudho tersebut, berikut susunan lengkap dewan komisaris Hutama Karya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Yudho Margono

Wakil Komisaris Utama: Muhamad Lukman Edy

Komisaris: Chairiah

Komisaris Independen: Wahyu Muryadi

Komisaris: Susdiyarto Agus Praptono

Komisaris Independen: Agung Sabar Santoso

Komisaris: Iwan Suprijanto

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Abadi

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]