game slot promo

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Peritel Akan Gugat Pemerintah Bila Utang Rp344 M Tak Lunas 3 Bulan******

Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) mengancam akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tidak membayar utang sebesar Rp344 miliar dalam tiga bulan ke depan. Langkah itu merupakan pilihan terakhir dari tiga opsi yang disiapkan Aprindo terkait sengketa utang tersebut.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Kendati demikian, Roy mengatakan pihaknya masih akan berupaya untuk mengindari upaya itu karena bisa membebani peritel yang fokus berjualan menjadi sibuk memikirkan hukum.

Roy mengatakan sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo akan melakukan dua opsi lainnya sambil melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama, mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua, memotong tagihan ke produsen. Artinya Aprindo akan mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

Setelah dua opsi itu, Aprindo baru akan menempuh jalur hukum.

"Kita berharap baik kita disuruh PTUN, gugat, dan sebagainya, itu paling paling paling akhir," kata Roy.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

[Gambas:Video CNN]

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi refaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Cara Buat SKCK untuk Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2023******

Rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibuka pada hari ini, Jumat (5/5).

Salah satu persyaratan yang harus dipersiapkan calon peserta rekrutmen BUMNyaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Berikut cara buat SKCK online dan offline 2023.

Lihat Juga : Jadwal Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Dibuka 5 Mei

Masa berlaku SKCK yaitu 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika melewati masa berlaku dan dirasa masih perlu, maka SKCK dapat diperpanjang ke Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat.

Cara Buat SKCK Rekrutmen Bersama BUMN

Dirangkum dari laman SKCK Polri, berikut cara buat SKCK secara online atau offline khusus Warga Negara Indonesia (WNI) untuk keperluan rekrutmen bersama BUMN 2023

Syarat Membuat SKCK

Di bawah ini ada beberapa persyaratan umum untuk membuat SKCK. Anda dapat mengcek persyaratan lebih detail ke laman https://skck.polri.go.id/.

Selain itu, Anda dapat memilih layanan pembuatan SKCK sesuai keinginan. Yaitu di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, karena setiap tempat memiliki syarat yang berbeda-beda.

• Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli.
• Fotokopi akta lahir, atau surat kenal lahir, atau ijazah, atau surat nikah.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Dokumen sidik jari.
• Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah, foto tidak menggunakan aksesoris wajah, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh.

Cara Buat SKCK Online

Cara buat SKCK online hanya bisa dilakukan melalui Super Apps Presisi Polri yang di unduh gratis lewat Google Play Store atau App Store.

1. Buka aplikasi Presisi Polri di perangkat Android atau iOS.
2. Di halaman awal aplikasi akan muncul beberapa penjelasan, Anda bisa pilih opsi Lanjutkan atau Lewati.
3. Lalu akan muncul keterangan 'Izinkan POLRI mengakses perangkat ini?' dan klik opsi 'Saat aplikasi digunakan.'
4. Pilih menu Profil dan klik Daftar Baru.
5. Masukkan nomor hp yang aktif saat ini dan klik Selanjutnya.
6. Masukkan 5 digit kode OTP dari Polri ke nomor hp yang terdaftar.
7. Lengkapi menu Profil dengan mengisi keterangan Nama Asli dan Password, klik Selanjutnya.
8. Setelah muncul keterangan Registrasi Berhasil, klik opsi Kembali ke Beranda.
9. Pilih menu Profil dan klik ikon Profil di kanan atas untuk verifikasi email terdaftar.
10. Masukkan alamat email aktif dan klik Verifikasi.
11. Salin 6 digit kode OTP yang dikirim Polri ke alamat email terdaftar, dan tempel ke kolom aplikasi.
12. Kembali ke menu Beranda.
13. Pilih menu SKCK dan cek persyaratannya.
14. Klik menu Ajukan SKCK di bagian atas berwarna oranye.
15. Akan muncul keterangan biaya, persyarata, waktu proses, dan pengambilan, klik Mulai.
16. Lengkapi kolom Data Identitas, seperti nama dan nomor sesuai KTP, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, NPWP, foto KTP, foto selfie, klik Selanjutnya, isi alamat lengkap, dan Simpan.
17. Pada keterangan 'Kirim data untuk di VERIFIKASI' klik opsi Kirim Sekarang.
18. Nantinya data Anda akan diverifikasi sistem selama 1x24 jam.
19. Setelah itu akan muncul kode dan invoiceke alamat email terdaftar untuk menyelesaikan pembayaran.
20. Selanjutnya bukti pembayaran dapat di-print.
21. Lalu bawa bukti pembayaran sah dan persyaratan seperti di atas saat akan mengambil SKCK di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, sesuai jadwal pengambilan yang dikirim ke email.

Lihat Juga : 5 Tips Lolos Rekrutmen Bersama BUMN, Dibuka Besok 5 Mei 2023

Cara Buat SKCK Offline

Cara buat SKCK offline ini bisa langsung mendatangi Kantor Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat. Proses pembuatannya yaitu satu hari jadi, dan bisa ditunggu di tempat.

1. Bawa seluruh persyaratan membuat SKCK sesuai layanan yang ingin dituju. Ada Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.
2. Setelah sampai di Kantor Kepolisian, isi formulir pembuatan SKCK di loket pendaftaran.
3. Lanjut membuat dokumen sidik jari di loket tersebut.
4. Serahkan seluruh persyaratan ke petugas administrasi di loket.
5. Nantinya petugas akan mengecek kembali kelengkapan persyaratan, dan pastikan tidak ada yang terlewat.
6. Menyiapkan uang tunai sebesar Rp30 ribu atau bisa cashlesssesuai metode pembayaran yang tersedia di loket.
7. Setelah itu tunggu di ruang antrean sampai nama Anda dipanggil petugas, dan SKCK sudah diterbitkan Kepolisian.

Itulah cara buat SKCK rekrutmen bersama BUMN 2023. Pastikan Anda datang di jam operasional yaitu pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

Senjata pamungkas sihir dan sains

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Kemenhub Berencana Tambah Tujuan Mudik Gratis ke Sumatera Tahun Depan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana meningkatkan kuota dan tujuan mudik gratiske arah Sumatera pada Lebaran tahun depan.

"Mudik gratis tahun depan kami tingkatkan, kami tingkatkan terutama untuk ke Sumatera. Ke Sumatera kemarin masih kurang," ucap Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (2/5).

Ia pun menyebut tahun depan mudik gratis untuk pemudik yang membawa motor akan diadakan ke Sumatera.

"Akhirnya tahun depan kami adakan mudik gratis sepeda motor ke Sumatera," ujarnya.

Pada tahun ini, Kemenhub mengadakan program mudik gratis menggunakan bus dengan kuota 24.072 pemudik.

Terdapat 28 kota tujuan mudik yang tersedia, mulai dari Pulau Jawa hingga Sumatera. Namun, untuk tujuan Sumatera hanya terdapat dua destinasi, yakni Lampung dan Palembang saja.

Mudik gratis ini merupakan salah satu program tahunan Kemenhub yang memfasilitasi masyarakat supaya bisa mudik atau pulang kampung pada momen Idulfitri.

Di sisi lain, Kemenhub mencatat 1.600 data ganda milik warga yang iseng mendaftar mudik gratis. Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan temuan tersebut merupakan hasil verifikasi kementeriannya.

"Kami saat ini sudah melaksanakan verifikasi karena semua terintegrasi, ada kurang lebih 1.600 data yang mendaftar di beberapa lokasi. Sehingga dengan adanyacashlessini, kami sudah langsung mengetahui siapa saja yang coba-coba untuk, ya mendaftar iseng-iseng, bukan serius," kata Suharto dalam acara bincang santai 'Mudik Aman dan Nyaman dengan Cashless'yang ditayangkan di youtube UrbanCity beberapa waktu lalu.

Suharto menyebut calon pemudik gratis tersebut ditanya apakah serius ingin ikut mudik gratis Kemenhub atau tidak. Terlebih, Kemenhub berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Jasa Raharja yang juga menyelenggarakan program mudik gratis.

"Dari data itu ada feedback yang ingin ke Kemenhub ada 350-an (pemudik). Kemudian yang lain-lain ada di Dinas DKI Jakarta, Jasa Raharja. Selebihnya yang tidak mendaftar kami anggap dia tidak serius, kami hapus data itu dan kami buka lagi sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Suharto menegaskan program mudik gratis yang diadakan Kemenhub diutamakan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, Suharto menyebut ada proses verifikasi ketat kepada para pendaftar.

[Gambas:Video CNN]

Xingwutongshen

PLN Cetak Laba Rp14,4 T di 2022, Melesat Jauh di Atas Target Jokowi******

PT PLN (Persero) membukukan lababersih sebesar Rp14,4 triliun sepanjang 2022. Nilai tersebut lebih tinggi 124 persen dari target yang ditetapkan pemerintah Presiden Jokowi yang sebesar Rp6,4 triliun.

Laba tersebut tercatat dalam hasil laporan keuangan PLN sepanjang 2022 yang telah diaudit.

"Capaian ini bukan sekadar angka. Di balik itu semua, ada kerja keras, dedikasi, dan loyalitas seluruh insan PLN yang melakukan transformasi dengan fondasi digitalisasi," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi, Rabu (3/5).

"Mengubah sistem pelayanan pelanggan yang sebelumnya lambat, tidak responsif menjadi cepat dan sangat memuaskan," jelasnya.

Secara rinci, sepanjang 2022 PLN berhasil meningkatkan penjualan listrik sebesar 6,3 persen dari 257,6 Terrawatt hour (TWh) pada 2021, menjadi 273,8 TWh. Hal ini berdampak pada meningkatnya pendapatan penjualan tenaga listrik 7,7 persen dari Rp288,9 triliun pada 2021, menjadi Rp311,1 triliun di tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Permainan online Raja Fajar

BPKP Siap Audit Ulang Rencana Impor KRL Bekas Jika Diminta Erick******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencanaimpor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Meski siap melakukan audit ulang, Azwad tidak menegaskan hasilnya belum tentu merekomendasikan impor KRL bekas. Ia mengatakan hasil audit bakal dipengaruhi beberapa faktor di lapangan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan belum bisa memutuskan impor KRL bekas dari Jepang. Ia tak segan meminta audit ulang BPKP jika ditemukan mark updata.

Erick mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]