logo 188 slot

Laksamana Gadis Siru

Jeff Bezos Bakal Serahkan Sebagian Besar Kekayaan untuk Amal******

Pendiri Amazon Jeff Bezos akan menyerahkan sebagian besar dari total kekayaannya yang sebesar US4 miliar untuk kegiatan amal.

Dalam wawancara eksklusif dengan CNN Business, Senin (14/11), orang terkaya keempat di dunia versi Forbes tersebut menuturkan ingin menyalurkan sebagian besar kekayaannya untuk melawan perubahan iklim dan menghadapi masalah perpecahan sosial dan politik.

Kendati janjinya tidak diungkap secara spesifik, namun pernyataannya itu menjawab kritikus yang mencaci Bezos karena dinilai enggan menandatangani Giving Pledge, sebuah janji oleh ratusan orang terkaya di dunia untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka demi amal.

Wawancara tersebut dilakukan dari rumah Bezos, bersama rekannya jurnalis yang menjadi filantropis, yakni Lauren Sanchez.

Bezos dan Sanchez setuju untuk diwawancara pertama kalinya sejak keduanya berkencan pada 2019 lalu. Mereka juga menyinggung Bezos Courage and Civility Award, yang tahun ini diberikan kepada Dolly Parton, penyanyi legendaris yang gemar dalam kegiatan amal.

Akhir pekan lalu, Bezos dan Sanchez mengumumkan hibah US0 juta kepada Parton. Ini adalah penghargaan ketiga, mengikuti hibah serupa untuk koki Jose Andres yang telah menghabiskan sebagian uangnya untuk menghasilkan makanan bagi orang Ukraina.

"Saat Anda memikirkan Dolly, lihat, semua orang tersenyum bukan? Dia berseri-seri dengan cahaya dan yang dia ingin lakukan hanya membawa cahaya ke dunia orang lain. Jadi, kami tidak bisa memikirkan seseorang yang lebih baik daripada Dolly dan kami tahu dia akan melakukan hal-hal luar biasa dengan itu (hibah)," terang Sanchez.

Garis besar yang menghubungkan penerima Courage and Civility Award, menurut Bezos, adalah kemampuan mereka untuk menyatukan banyak orang dalam memecahkan tantangan besar.

"Saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari apa yang mereka lakukan untuk dunia ini," kata Bezos.

[Gambas:Video CNN]

Bintang penari kupu-kupu

Bahlil Luncurkan Bali Kompendium 'Panduan' Investasi yang Adil******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meluncurkan Bali Kompendium di InterContinental, Jimbaran, Bali, pada Senin (14/11).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompendium adalah ikhtisar karangan ilmiah yang lengkap dan padat.

Dalam praktik negosiasi internasional, kompendium berarti kumpulan ringkasan praktik kebijakan yang dalam hal ini terkait kebijakan investasi berkelanjutan.

Bahlil menjelaskan pentingnya sikap saling menghargai antar negara G20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing negara berdasarkan keunggulan kompetitifnya, menjadi latar belakang penyusunan Bali Kompendium.

Ia mengungkapkan ada negara-negara yang merasa lebih berhak dan mengatur negara lainnya. Menurut Bahlil, hal ini tidak relevan dengan perkembangan global saat ini.

"Gak bisa Indonesia disamakan dengan Amerika atau negara Eropa lainnya. Kita merebut kemerdekaan dengan cara perjuangan. Kita punya adat ketimuran, kita punya budaya yang berbeda dengan mereka. Masa mereka harus samakan itu dengan pola investasi. Saya katakan tidak," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bahlil atas dukungan dan solidaritasnya terhadap negara berkembang lainnya.

Ia menyampaikan Bali Kompendium ini memuat berbagai pengalaman yang relevan terkait promosi investasi berkelanjutan dari seluruh negara G20 dan negara mitra lainnya.

Hal ini juga akan menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dari berbagai negara anggota G20 untuk menyusun strategi promosi investasi serta cara mempromosikan jenis investasi yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan.

"Kompendium ini hadir di waktu yang tepat saat dunia berada dalam krisis, ketimpangan yang parah, dan ketidakstabilan yang kronis. Kompendium ini menawarkan solusi cerdas untuk tantangan investasi yang kita hadapi" ungkap Rebeca.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Investasi/BKPM juga meluncurkan Sustainable Investment Guidelines (SIG) atau Panduan Investasi Lestari. Panduan ini menjadi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap ekonomi hijau.

Penyusunan Panduan Investasi Lestari ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Investasi/BKPM dengan Koalisi Ekonomi Membumi, KADIN, APINDO, perwakilan dari organisasi masyarakat, akademisi, investor, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******

Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.

Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja. 

Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.

"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.

latihan kecil

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Teknologi

Demi Sehatkan Keuangan Perusahaan, Jasindo PHK Karyawan******

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) selaku anggota holding BUMN asuransidan pembiayaan di bawah Indonesia Financial Group (IFG) dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya.

Kabar PHK Jasindo merebak di sejumlah grup WhatsApp (WA). Kabar tersebut tidak dibantah oleh Komisaris Independen IFG Fauzi Ichsan. Menurutnya, PHK atau rightsizing adalah hal lumrah dilakukan bagi perusahaan yang tengah melakukan program penyehatan keuangan.

"Ini merupakan rightsizing, sesuatu yang lazim, khususnya bagi perusahaan yang sedang melakukan program penyehatan. Namun yang harus dipastikan adalah penting prosesnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," jelas Fauzi, dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (11/11). 

Fauzi bahkan menyebut Twitter sebagai salah satu perusahaan yang juga melakukan PHK massal selepas diakuisisi Bos Tesla dan SpaceX Elon Musk.

Terlepas dari keputusan PHK tersebut, Jasindo tercatat mengalami risk based capital (RBC) yang berada dalam teritori negatif atau pada level -84,85 persen.

Catatan itu memburuk dibandingkan periode 2020 dimana RBC perusahaan -77,01 persen. RBC adalah indikator kemampuan perusahaan asuransi menerima risiko mendadak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan RBC minimal perusahaan asuransi positif 120 persen. Jika keadaan memburuk dan perusahaan asuransi harus ditutup seketika, perusahaan memiliki kemampuan 120 persen dari kewajiban yang ada dalam laporan keuangan perusahaan.

Lebih lanjut, langkah pengurangan operasional ini telah disetujui regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masuk dalam rencana penyehatan perusahaan yang diajukan kepada pemegang saham.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal pribadi dari dunia lain

Inflasi AS Turun, Harga Emas Menguat di Rp974 per Gram******

Harga jualemasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp974 ribu per gram pada Jumat (11/11). Harga emasnaik Rp15 ribu per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sebesar Rp959 ribu per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp15 ribu per gram menjadi Rp874 ribu per gram, dari sebelumnya tercatat sebesar Rp859 ribu per gram.

Berdasarkan data antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp537 ribu, 2 gram Rp1,888 juta, 3 gram Rp2,807 juta, 5 gram Rp4,645 juta, 10 gram Rp9,235 juta, 25 gram Rp22,962 juta, dan 50 gram Rp45,845 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 0,02 persen menjadi US.753 per troy ons. Mengikuti, harga emas di perdagangan spot juga turun 0,42 persen ke US.748 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas bakal melonjak pada perdagangan hari ini setelah inflasi AS yang dirilis turun dibandingkan sebelumnya.

"Emas melonjak setelah data inflasi AS yang menunjukkan kenaikan pada harga lebih rendah dari perkiraan, memicu penurunan besar pada imbal hasil obligasi AS dan dolar AS. Namun rally kuat pada emas belakangan ini rentan aksi profit taking," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.733 per troy ons dan resistance US.761 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]