harga voucher tri 1 5 gb 7 hari

aseptogel 551Jutaan kata 14922Orang-orang telah membaca serialisasi

《harga voucher tri 1 5 gb 7 hari》

Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi******

Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Polisi buka tutup jalan trans Flores dampak erupsi Gunung Lewotobi******

Kupang (ANTARA) - Kepolisian Resor Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur memberlakukan sistem buka tutup di jalan Trans Flores yang menghubungkan Maumere Kabupaten Sikka dengan Larantuka Flores Timur dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang kini berstatus awas.

"Iya benar sejak kemarin sistem buka tutup sudah kami terapkan akibat erupsi Gunung Lewotobi demi keselamatan para pengendara bermotor," kata Kapolres Flores Timur AKBP I Nyoman Putra Sandita dari Larantuka, Flores Timur, Kamis.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan apa saja upaya dari kepolisian setempat untuk memastikan tak ada korban jiwa selama masih berlangsungnya erupsi gunung Lewotobi laki-laki.

Dia mengatakan pihaknya sudah menyiapkan jalur alternatif bagi pengendara bermotor baik roda empat dan dua jika kondisi tidak memungkinkan.

Nyoman Putra juga menjelaskan bahwa sistem buka tutup jalan Trans Flores itu juga dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait erupsi itu.

Berdasarkan rekomendasi usai mengalami kenaikan status dari siaga menjadi awas tidak boleh ada aktivitas di dalam radius empat kilometer dari pusat erupsi.

Sementara itu jalan Trans Flores yang menghubungkan Maumere dan Larantuka harus melewati zona merah yang masuk dalam radius empat kilometer dari gunung Lewotobi.

"Desa Dulipali di Kecamatan Ile Bura yang menjadi jalan Trans Flores merupakan jalur zona merah, sehingga jalur tersebut diberlakukan sistem buka tutup," ujar dia.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada Rabu (10/1) kemarin terlalu mengimbau warga untuk meninggalkan atau mengosongkan Desa Dulipali di Kecamatan Ile Bura, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) pascakenaikan status Gunung Lewotobi Laki-laki dari level III atau Siaga menjadi level IV atau Awas.

"Untuk saat ini satu desa sektoral barat laut-utara itu harus dikosongkan. Dari peta KRB itu Desa Dulipali," kata Ketua Pos Pengamatan Gunung api Lewotobi Laki-laki, Herman Yosep.

PVMBG menyatakan kenaikan status gunung sejak Selasa pukul 23.00 WITA.Secara visual selama 1-9 Januari 2024 adanya aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki yang menunjukkan peningkatan tinggi kolom erupsi maksimum 1.500 meter dari pusat erupsi yang berada pada area sebelah barat laut-utara kawah.

Selain itu teramati sinar api dan lontaran material pijar di bagian puncak dan aliran lava di bagian rekahan berarah barat laut-utara dari puncak.

Kemudian tremor menerus mengalami peningkatan amplitudo yang menunjukkan terjadinya peningkatan energi erupsi.

Baca juga: PVMBG ingatkan masyarakat waspada aktivitas gunung api Lewotobi

Baca juga: Pj Gubernur NTT minta penyaluran bantuan secara baik

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Muhammadiyah nilai vonis bebas Haris Azhar******

Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menilai vonis tak bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti menjadi sinyal dari keadilan hukum, perlindungan kebenaran, demokrasi, dan kebebasan riset.

"Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi," ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1), Majelis Hakim menyatakan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidayanti tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Komnas apresiasi vonis bebas Fatia-Haris, angin segar demokrasi

Trisno mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, aspirasi dan kritik setiap warganegara kepada pejabat publik dijamin haknya.

"Namun demikian kritikan disampaikan harus mengedepankan nilai-nilai etika serta dilengkapi dengan data-data valid yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Trisno.

Pihaknya berharap pejabat publik selalu berlapang dada, menerima masukan, dan kritikan, yang disampaikan oleh anggota masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, cukup melakukan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tanpa memproses hukum atas apa yang disampaikan anggota masyarakat tersebut," katanya. 

Baca juga: Vonis bebas Fatia-Haris jadi acuan cegah kriminalisasi pembela HAM

Muhammadiyah juga berharap penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, agar lebih arif dalam menyikapi laporan yang dilakukan pejabat publik. Utamanya, terkait kritik masyarakat perihal terhadap sikap dan perilaku pejabat publik. Apalagi terhadap kritik yang bersandarkan data hasil kajian yang dilakukan dengan baik.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, kata dia, melihat keputusan itu sebagai momentum penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat terkait pejabat publik.

Ia pun berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan pandangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur agar lebih arif dalam menyikapi putusan dalam perkara ini agar tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Sehingga memastikan kepastian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar," katanya.

Baca juga: JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：inbaslot、mangga2bet、aktif4d

Terkait：info situs gacor、cara mencairkan maucash paylater、lionbet777、slot367、mikigaming、rtp bayar4d、agen judi bonus 100rb tanpa deposit 2022、pokervqq、kumpulan slot gacor hari ini、kaki seribu 2d bergambar

---

---

bab terbaru：kredivo vs shopee paylater（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08