home credit bisa pinjam uang

Lin Han Lin Yao

Menaker Izinkan Eksportir Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi eksporalias eksportir untuk memotong gajiburuh mereka sampai dengan 25 persen. 

Izin tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Dalam beleid yang diterbitkan Ida pada 7 Maret lalu, izin untuk memotong gaji buruh itu tertuang dalam Pasal 8 ayat 1.

Namun, Ida membatasi pemotongan upah itu hanya boleh dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak beleid ini diterbitkan. Nah, untuk bisa memotong gaji buruh, dalam beleid itu Ida memberlakukan beberapa syarat.

Pertama, eksportir itu harus berasal dari industri padat karya yang memiliki pekerja paling sedikit 200 orang. Selain itu, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi dalam industri padat karya itu paling sedikit harus mencapai 15 persen.

Sementara itu berkaitan dengan industri eksportir padat karya yang diberi peluang memotong gaji buruh, Ida mengatur ada 5, yaitu;

a. Industri tekstil dan pakaian jadi
b. Industri alas kaki
c. Industri kulit dan barang kulit
d. Industri furnitur
e. Industri mainan anak

Dalam pertimbangan beleid itu, Ida mengatakan izin kepada eksportir untuk mengurangi gaji karyawan diberikan demi menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor akibat imbas perubahan ekonomi global. 

"Bahwa untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan khusus mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Kemenhub Antisipasi Lonjakan Kendaraan Mudik Lebaran******

Menteri Perhubungan(Menhub) Budi Karya Sumadi menggelar rapat koordinasi di Kantor Jasa Marga KM 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Minggu (19/3).

Rapat tersebut membahas langkah antisipasi lonjakan pergerakan kendaraan roda empat pada masa mudik Lebaran2023 di jalur tol Jakarta ke arah Cikampek, Cipali, sampai ke Semarang. Pergerakan kendaraan diprediksi akan meningkat dibanding masa mudik Lebaran tahun lalu.

"Persiapan kita lakukan sejak dini, sehingga kita bisa lebih siap dan masih punya waktu untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Jasa Marga memprediksi, jumlah kendaraan yang akan melintas di empat gerbang tol utama yaitu Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama, dan Kalihurip utama, akan lebih tinggi dibanding masa mudik lebaran tahun 2022.

"Diprediksi jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek mencapai 2,2 juta kendaraan atau naik 2,8 persen dan yang masuk Jabodetabek mencapai 2,3 juta kendaraan atau naik 1,4 persen dibandingkan masa mudik Lebaran tahun 2022 tahun lalu," kata Budi.

Budi pun menyatakan akan berkoordinasi intensif dengan Korlantas Polri, Kementeritan PUPR, Badan Pengelolaan Jalan Tol, Jasa Marga, dan unsur lainnya untuk menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas seperti, contra flow, one way,dan pembatasan angkutan barang.

Upaya lain yang dilakukan yaitu, menambah dan meningkatkan fasilitas prasarana jalan seperti, perbaikan dan pelebaran jalan, penambahan rest area,penambahan marka jalan, dan fasilitas jalan lainnya.

Lihat Juga : Bawaslu Waspada 'Sedekah Terselubung' Selama Bulan Ramadan

"Kami bekerja kompak sebagai tim dan tengah menyiapkan berbagai hal, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menentukan waktu pelaksanaan rekayasa lalu lintas, yang penerapannya di lapangan akan dilakukan oleh Korlantas Polri," ujar dia.

Budi mengimbau masyarakat pengguna kendaraan pribadi roda empat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik.

Berdasarkan prediksi, peningkatan arus mudik aian terjadi sejak H-3 atau Rabu 19 April 2023 dan akan mencapai puncaknya pada H-1 atau Jumat 21 April 2023.

Sementara untuk arus balik, puncaknya terjadi pada H+2 atau Selasa 25 April 2023 dan masih akan cukup tinggi hingga H+3 atau Rabu 26 April 2023.

"Pilih waktu mudik lebih awal, dan hindari waktu puncak arus mudik dan balik. Sehingga diharapkan, penyebaran pergerakan kendaraan lebih merata dan tidak terjadi suatu puncak lonjakan di satu hari tertentu yang sangat tinggi," katanya.

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Kemenkeu: PUPR Minta Tambahan Anggaran IKN hingga Rp8 T******

Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal membengkak tahun ini. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran untuk mega proyek itu.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran IKN pada pagu 2023 sebenarnya ditetapkan sebesar Rp23 triliun. 

"Tambahannya ya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun," ujar Isa dalam media gathering, Selasa (21/3).

Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan bagi pengembang.

"Kan pak presiden minta tanah untuk disiapkan untuk para investor disiapin. Nah itu nanti perlu (dana)land development," imbuhnya.

Namun, ia menekankan tambahan anggaran tersebut belum final. Kemenkeu masih melihat apakah anggaran tersebut mencukupi atau perlu ditambah lagi.

"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa nggak, belum final," pungkas Isa.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Zulhas Cemas dan Khawatir Harga Bahan Pokok Naik Jelang Ramadan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya berapa harga bahan pokok masih tinggi.

"Saya terus terang menjelang Lebaran ini agak khawatir juga, terus terang. Biasanya perasaan itu enggak ada, tapi kali ini ada," kata Zulhas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Zulhas mengatakan salah satu bahan pokok yang harganya masih tinggi adalah beras. Padahal data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

Zulhas mengatakan pemerintah telah rapat mengenai ketersediaan dan harga pangan menjelang Ramadhan. Pemerintah disebut memiliki instrumen untuk mengendalikan harga bahan pangan agar tidak melonjak terlalu tinggi. Salah satunya mewajibkan pemerintah daerah menyalurkan 2 persen dari DTU yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk menekan inflasi.

Sementara khusus untuk beras, Zulhas mengatakan pemerintah membuka opsi untuk kembali mengimpor 500 ribu ton. Namun, rencana tersebut masih belum ditentukan kapan akan dilakukan.

"Kemarin dipimpin bapak presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulhas.

Pada Desember 2022 lalu, Kemendag telah memberikan izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Harga Kripto Kompak Berkilau, Bitcoin Paling Cerah******

Mayoritas harga kripto kompak naik dalam 24 jam terakhir maupun sepekan terakhir. Harga bitcoin terpantau paling moncer, tembus US ribuan di awal pekan ini.

Mengutip coinmarketcap.com, Senin (20/3), bitcoin naik 1,98 persen dalam 24 jam terakhir dan 23,08 persen dalam 7 hari terakhir.

Ethereum naik 10,57 persen dalam sepekan namun tergelincir 0,02 persen dalam 24 jam di angka US,784 per keping.

XRP menguat 4,8 persen dalam seminggu dan 3,76 persen dalam sehari di level US<句子>,392 per keping.

Cardano naik 4,8 persen dalam sepekan dan 3,71 persen dalam 24 jam terakhir di level US<句子>,345 per keping.

Polygon naik tipis 1,08 persen dalam 7 hari terakhir namun turun 2,35 persen dalam 24 jam berada di level US,17 per keping. Dogecoin berada di level US<句子>,075 per keping naik 1,36 persen dalam sehari dan 5,81 persen dalam sepekan.

Solana ada di level US,52 per keping, bangkit 12,09 persen dalam sepekan dan naik 3,8 persen dalam sehari. Adapun tether pergerakannya variatif namun harga stabil di US per keping.

Kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]