rtp epicwin138

Anda dan saya berbeda

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Setop Dimulai Desember Besok******

Uji coba bayar tol tanpa setop dilakukan pada pertengahan Desember mendatang di Tol Bali Mandara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan uji coba transaksi tol tanpa setop ataumultilane free flow(MLFF) akan berlangsung pada minggu kedua Desember 2023.

"Minggu kedua Desember," kata Basuki dikutip dariDetik Finance, Selasa (14/11).

"Jadi setelah itu dicoba, akhir Desember kita evaluasi. Kalau itu bagus, berhasil, kita expand. Kalau ada yang kekurangan, kita improve dulu baru coba lagi, baru expand," ungkapnya.

Ia menjelaskan jika uji coba di Bali berhasil, maka akan dilanjutkan ke enam ruas tol di Jakarta.

"Kalau berhasil baru ke Jakarta, di perkotaan dulu," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

96 Ribu Tiket Kereta Libur Natal dan Tahun Baru Ludes Terjual******

PT KAI menyebut 96 ribu tiket keretalibur Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk keberangkatan dari Jakarta ludes terjual per hari ini (15/11).

Masa angkutan Nataru 2023/2024 dimulai 21 Desember 2023 (H-5) hingga 7 Januari 2024 (H+6) Tahun Baru 2024.

Tiket tersebut untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta. Adapun sejumlah kota tujuan yang menjadi pilihan favorit di antaranya Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo dan Bandung.

Adapun volume penumpang berangkat tertinggi tercatat pada 21 Desember 2023 di mana tingkat okupansi mencapai 63 persen dari tempat duduk yang tersedia setiap harinya, yaitu rata-rata 35.720 tempat duduk.

Untuk masa angkutan Nataru 2023-2024, KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 680 ribu tiket Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ), dengan 1.134 perjalanan KA untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

Khusus penjualan tiket Nataru, KAI (Persero) Daop 1 Jakarta menerapkan kebijakan pembelian tiket mulai 45 hari sebelum jadwal keberangkatan KA (H-45)

"Melalui kebijakan tersebut maka hari ini, 15 November 2023, pelanggan sudah dapat membeli tiket KA keberangkatan awal dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen untuk jadwal berangkat 21-30 Desember 2023," ujar Ixfan.

Menurutnya, dengan kebijakan pemesanan H-45 tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih leluasa merencanakan perjalanan pada momen perayaan Natal. Ia menyarankan pemesanan dilakukan melalui aplikasi Access by KAI untuk mempermudah pemesanan tiket.

[Gambas:Video CNN]

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Impor 20 Ribu Ton Jagung Pakan Ternak Tiba 15 November Besok******

Pemerintah bakal mengimpor 20 ribu ton jagunguntuk memenuhi pasokan pakan ternak. Imporini dilakukan sebagai bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor jagung tersebut bakal tiba di tanah air pada 15 November mendatang.

"Tahap pertama 20 ribu ton masuk di tanggal 15 November, nanti masuk di (pelabuhan) Tanjung Perak," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian dan Komisi IV DPR RI, Rabu (8/11).

Rinciannya, 20 ribu ton jagung akan kembali tiba di Indonesia pada 3 Desember 2023, lalu 30 ribu ton tiba pada 8 Desember 2023.

Kemudian, datang lagi 45 ribu ton pada 20 Desember 2023. Selanjutnya 45 ribu ton pada 25 Desember 2023.

Arief menjelaskan impor jagung ini sudah mendapat izin dan rekomendasi dari Kementan. Atas rekomendasi itu, pihaknya pun lantas menugaskan Bulog untuk mengimpor.

Ia juga mengaku sudah mengantongi daftar peternak yang akan mendapat jagung tersebut. Ia pun optimis dengan impor tersebut harga jagung pakan bisa turun di bawah Rp5.000 per kilogram (kg).

"Harganya kurang lebih (bisa menjadi) sekitar Rp5.000," ucap Arief.

Sebelumnya, Arief menyebut harga rata-rata nasional jagung tingkat peternak tembus Rp7.000 per kg.

Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan karena harga jagung di tingkat produsen dan konsumen yang terus meningkat dan melampaui harga acuan penjualan (HAP).

Adapun HAP di tingkat konsumen untuk pengguna jagung sebagai pakan ternak di industri pakan ternak dan/atau peternak di harga Rp5.000 per kg.

Acuan itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

Daftar 3 Pengusaha Muda yang Baru Masuk Tim Sukses Ganjar Mahfud******

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD,Arsjad Rasjid mengumumkan sejumlah nama baru di jajaran organisasinya. Nama-nama tersebut didominasi pengusahamuda.

"Kami ingin memperkenalkan beberapa wakil ketua, tambahan," kata Arsjad di kantor TPN Ganjar, Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Arsjad menyebut mereka akan menduduki sejumlah posisi di TPN mulai dari wakil ketua dan posisi di tim pemenangan muda.

1. Bagas Adhadirga

Bagas Adhadirga adalah seorang pengusaha di bidang aviasi atau penerbangan. Ia adalah pendiri dan CEO PT Asia Aero Technology yang bergerak di bidang pengembangan dan pelayanan bandara udara. Bagas akan menduduki posisi sebagai Wakil Ketua TPN.

2. Regi Wahyu

Regi Wahyu adalah seorang co-foundersekaligus CEO HARA Token, co-founder dan CEO Dattabot (2015-sekarang), dan juga Asia Pacific Regional Director DUPONT (2007-2010). Sejumlah perusahaan itu bergerak di bidang teknologi. Regi akan menduduki posisi Kepala Staf Pimpinan TPN.

"Regi juga tercatat sebagai pemenang Bloomberg New Economy 2021," ucap Arsjad.

3. Dharmaji Suradika

Dharmaji Suradika, yang biasa disapa Aji, bakal menjadi Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud. Menurut Arsjad, Aji memiliki latar belakang sebagai profesional muda, pengusaha, konsultan, dan juga aktivis.

Dharmaji saat ini menjabat sebagai co-founder sekaligus CEO dari start-up nonprofit Pemimpin.id. Ia mendirikan start-up tersebut pada Juli 2019. Usaha tersebut bertujuan untuk memberdayakan para pemuda Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

jalan misterius

Zulhas Apresiasi Buku Putih Ekonomi Digital 2030, Tekankan Kolaborasi******

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan sambutan positif terhadap peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030.

Menurutnya, inisiatif strategis dalam buku yang diperkenalkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian RI memuat langkah-langkah konkret untuk mempercepat transformasi digital guna mencapai keterpaduan layanan digital nasional, terutama dalam sektor perdagangan.

Dalam kegiatan Diseminasi Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2023 di St Regis Jakarta, Rabu (6/12), Ketua Umum PAN ini menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci untuk mengatasi tantangan perdagangan dalam era digital.

Sebelumnya, dalam Leader's Insight bertajuk 'Infrastruktur Digital: Kunci Utama Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia', Zulhas menjabarkan pihaknya turut menjawab tantangan digital dengan menata ekosistem perdagangan elektronik/e-commerce.

"Kemendag terus menata ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat. Untuk itu, Kemendag telah menerbitkan Permendag No. 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik," paparnya.

Zulhas menegaskan Permendag No. 31 Tahun 2023 ini juga mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha e-commerce dalam negeri serta meningkatkan perlindungan konsumen.

Melalui Permendag No.31 Tahun 2023 ini, pihaknya menata perdagangan di e-commerce agar tidak mengganggu ekosistem perdagangan offline. Serta mendorong UMKM agar bisa memanfaatkan sistem perdagangan online ini untuk kepentingan dan kemajuan Ekonomi Indonesia.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, bisa menjadi pendukung UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Sebagai informasi, kegiatan peluncuran ini turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menaker yang diwakili Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, serta Gubernur BI diwakili Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung.

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.