bunga lazada paylater

perjalanan

Mayoritas Kripto Kebakaran, Polygon Paling Parah******

Mayoritas harga kripto memerah pada perdagangan Selasa (30/5). Pelemahan paling parah yaitu polygonyang anjlok 3,22 persen pagi ini.

Mengutip coinmarketcap.com, polygon berada di level USKKP Akui Pengambilan Pasir Laut di Masa Lalu Rusak Lingkungan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir lautpada masa lalu memang merusak lingkungan, sehingga dilarang untuk diekspor sejak 2003.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan berkaca pada masa itu, maka saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.

"Pengambilan pasir laut terdahulu terjadi kerusakan lingkungan antara lain karena pengambilannya tidak diatur dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, sehingga melalui PP ini tata cara atau tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan itu diatur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelasnya.

Namun, ia memastikan ekspor pasir laut bukan tujuan utama dibuatnya beleid tersebut. Selain itu, berbagai pertimbangan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian alam laut.

"Kami akan pastikan para pihak yang melakukan pembersihan sedimentasi di laut itu benar-benar mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut, sebab itu alat yang digunakan harus ramah lingkungan," pungkasnya.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Selain polygon, bitcoin juga turun 1,21 persen dalam 24 jam berada di level US.783 per keping. Namun harga bitcoin naik 2,37 persen dalam sepekan terakhir.

Ethereum turun 0,62 persen dalam 24 jam tapi naik 3,07 persen dalam seminggu terakhir, berada di level US.899 per keping. Cardano turun 0,58 persen dalam sehari tapi naik 3,08 persen dalam 7 hari terakhir, dibanderol di level USBantuan Pangan Stunting Cair 81,5 Persen per 25 Mei 2023******

Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency (NFA) mencatat realisasi penyaluran bantuan panganstunting mencapai 81,5 persen per 25 Mei 2023. Bantuan diberikan kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi di Indonesia.

"Daging ayam dan telur ayam merupakan sumber protein yang baik bagi pemenuhan gizi dan nutrisi. Dengan mendistribusikannya sebagai bantuan pangan, maka pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat khususnya keluarga berisiko stunting memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup untuk mencegah dan mengurangi stunting," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, di Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (26/5).

Apabila dirinci, penyaluran bantuan stunting tahap pertama mencapai 1,1 juta paket yang terdiri dari 57 ribu paket (89 persen) di Banten, Jawa Barat 405 ribu paket (99 persen), Jawa Tengah 322 ribu paket (99 persen), Jawa Timur 314 ribu paket (82 persen).

Menurut Arif, penyaluran bantuan pangan stuntingtersebut bukan hanya membawa dampak positif bagi penurunan angka stunting, tetapi juga bagi pengendalian inflasi dan penguatan ekosistem perunggasan nasional.

"Diakui para peternak hadirnya pemerintah melalui BUMN Pangan sebagai off takerturut berkontribusi menjaga stabilitas harga jual telur dan daging ayam di tingkat peternak, sehingga dampaknya sangat luas," ujarnya lagi.

Arif menambahkan Bapanas telah mengintegrasikan program penurunan stunting ini dalam gerakan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), melalui kerja sama pengelolaan Rumah B2SA bersama Tim Penggerak (TP) PKK Pusat.

Rumah Pangan B2SA merupakan pusat edukasi dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Saat ini sudah mulai berjalan di Binjai, Sumatera Utara dan akan diduplikasi lebih luas di kabupaten/kota lainnya.

Penyaluran bantuan pangan stunting dijalankan Bapanas bersama Holding BUMN Pangan ID FOOD dengan menyalurkan masing-masing ayam ukuran 1 ekor dalam bentuk karkas dengan ukuran sekitar 0,9-1,1 kg, dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir telur.

Bantuan disalurkan dalam tiga tahap selama tiga bulan yang sudah dimulai sejak April atau sebelum Lebaran, dan akan dilaksanakan hingga Juli 2023.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Solana dan XRP justru menghijau. Solana terkerek 0,8 persen dalam sehari dan terbang 5,44 persen dalam seminggu berada di level US,02 persen. XRP atau ripple melonjak 6,34 persen dalam sepekan dan naik 1,69 persen dalam 24 jam terakhir berada di level USWajib Ada Izin Mendag untuk Muluskan Restu Jokowi soal Ekspor Pasir RI******

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ekspor pasir lautRI harus mendapatkan izin menteri perdagangan (mendag).

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat (2).

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid yang diteken Jokowi 15 Mei 2023 tersebut.

Terlepas dari itu, sikap Jokowi yang merestui ekspor pasir laut ini bertentangan dengan pelarangan pada 20 tahun lalu. Kala itu, pasir laut dilarang diekspor di masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Selanjutnya, usd coin dan tether masih stabil di US per keping dengan pergerakan yang bervariasi.

Lihat Juga : ANALISISWaspada 'Udang' di Balik Izin Ekspor Pasir Laut Jokowi

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Kasdim

Badan Pangan Nasional Waspadai Kenaikan Harga Gula******

Badan Pangan Nasional/National Food Agency(NFA) menyiapkan sejumlah langkah strategis demi menjaga stabilitas harga guladi dalam negeri.

Hal ini tak lepas dari harga gula internasional yang melambung. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah merespon cepat perkembangan harga gula internasional.

Adapun mitigasi dan antisipasi yang dilakukan sejalan dengan upaya penguatan ekosistem gula nasional yang saat ini terus didorong.

"Kondisi ini mengakibatkan pasokan secara global turun dan harga gula dunia menjadi naik. Ini turut berdampak kepada harga berbagai aspek yang berkaitan dengan gula di dalam negeri," ujar Ketut melalui keterangan resmi, Kamis (25/5).

Dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut, kata dia, pemerintah melalui NFA memastikan perhitungan Neraca Gula Nasional sesuai dengan angka produksi dan kebutuhan/konsumsi di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui pertemuan secara rutin dengan kementerian/lembaga dan seluruh stakeholder pergulaan nasional.

Ketut mengatakan mitigasi selanjutnya adalah dengan percepatanreviewdan penyesuaian Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) gula konsumsi.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan BUMN, BUMD, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Gabungan Pengusaha Tebu Indonesia (Gapgindo), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI), Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), hingga Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia (APRINDO).

Menurutnya, penguatan koordinasi sangat penting guna mendapatkan big picture tentang kondisi dan perkembangan pergulaan nasional dari hulu hingga hilir. Ketut menyebut dengan gambaran yang utuh maka langkah dan kebijakan yang diterapkan bisa tepat sasaran.

"Setelah mendapatkan gambaran yang utuh, kita buat dan atur regulasinya dari mulai menata pola produksi serta menata ulang harga acuan yang kita tetapkan, sehingga harga itu wajar di tingkat petani, pedagang, dan konsumen sesuai harga keekonomian saat ini," ungkapnya.

Terkait HAP, NFA NFA telah menginisiasi pertemuan dengan seluruh stakeholder gula nasional guna membahas usulan dan masukan mengenai berapa besaran HAP yang wajar.

Ketut menuturkan selanjutnya usulan HAP tersebut akan masuk ke dalam pembahasan rapat koordinasi teknis dan rapat koordinasi terbatas bersama Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Setelah dibahas dan disetujui di Rakortas bersama Kemenko Perekonomian, selanjutnya HAP tersebut akan diundangkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional," imbuhnya.

Saat ini regulasi HAP gula konsumsi yang berlaku tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022. Dalam Perbadan tersebut ditetapkan HAP gula konsumsi di tingkat produsen Rp 11.500 per kg, di tingkat konsumen Rp 13.500 per kg untuk ritel modern, serta Rp 14.500 per kg di Indonesia Timur.

Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan harga gula nasional baik di tingkat petani, pelaku industri, pedagang, dan konsumen.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar harga komoditas pangan dipastikan stabilitas dan keseimbangannya, sehingga petani, pedagang, dan konsumen bisa mendapatkan benefit yang wajar.

Ia juga menekankan kondisi harga gula yang naik akibat pasokan yang melandai tersebut bisa menjadi peluang yang baik untuk Indonesia.

"Benar kita memang harus mengantisipasi kenaikan tersebut, namun ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk mulai meningkatkan produksinya secara bertahap, sehingga Indonesia bisa kembali menjadi salah satu produsen gula yang diperhitungkan," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar proses review dan penyesuaian HAP Gula Konsumsi bisa segera rampung dan diundangkan.

Arief menilai angka HAP yang lebih tinggi dari sebelumnya dapat menstimulasi para petani tebu semakin giat berproduksi, dengan begitu bisa mendongkrak produksi gula nasional kedepannya.

Di sisi lain, Arief juga mendorong pembenahan tata kelola industri gula nasional dari sisi on farm dan off farm. Beberapa tantangan yang tengah dibenahi diantaranya terkait harga dan ketersediaan pupuk serta perluasan lahan kebun tebu untuk memenuhi bahan baku tebu pabrik gula.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Ling Tian

Badan Pangan Nasional Waspadai Kenaikan Harga Gula******

Badan Pangan Nasional/National Food Agency(NFA) menyiapkan sejumlah langkah strategis demi menjaga stabilitas harga guladi dalam negeri.

Hal ini tak lepas dari harga gula internasional yang melambung. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah merespon cepat perkembangan harga gula internasional.

Adapun mitigasi dan antisipasi yang dilakukan sejalan dengan upaya penguatan ekosistem gula nasional yang saat ini terus didorong.

"Kondisi ini mengakibatkan pasokan secara global turun dan harga gula dunia menjadi naik. Ini turut berdampak kepada harga berbagai aspek yang berkaitan dengan gula di dalam negeri," ujar Ketut melalui keterangan resmi, Kamis (25/5).

Dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut, kata dia, pemerintah melalui NFA memastikan perhitungan Neraca Gula Nasional sesuai dengan angka produksi dan kebutuhan/konsumsi di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui pertemuan secara rutin dengan kementerian/lembaga dan seluruh stakeholder pergulaan nasional.

Ketut mengatakan mitigasi selanjutnya adalah dengan percepatanreviewdan penyesuaian Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) gula konsumsi.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan BUMN, BUMD, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Gabungan Pengusaha Tebu Indonesia (Gapgindo), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI), Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), hingga Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia (APRINDO).

Menurutnya, penguatan koordinasi sangat penting guna mendapatkan big picture tentang kondisi dan perkembangan pergulaan nasional dari hulu hingga hilir. Ketut menyebut dengan gambaran yang utuh maka langkah dan kebijakan yang diterapkan bisa tepat sasaran.

"Setelah mendapatkan gambaran yang utuh, kita buat dan atur regulasinya dari mulai menata pola produksi serta menata ulang harga acuan yang kita tetapkan, sehingga harga itu wajar di tingkat petani, pedagang, dan konsumen sesuai harga keekonomian saat ini," ungkapnya.

Terkait HAP, NFA NFA telah menginisiasi pertemuan dengan seluruh stakeholder gula nasional guna membahas usulan dan masukan mengenai berapa besaran HAP yang wajar.

Ketut menuturkan selanjutnya usulan HAP tersebut akan masuk ke dalam pembahasan rapat koordinasi teknis dan rapat koordinasi terbatas bersama Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Setelah dibahas dan disetujui di Rakortas bersama Kemenko Perekonomian, selanjutnya HAP tersebut akan diundangkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional," imbuhnya.

Saat ini regulasi HAP gula konsumsi yang berlaku tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022. Dalam Perbadan tersebut ditetapkan HAP gula konsumsi di tingkat produsen Rp 11.500 per kg, di tingkat konsumen Rp 13.500 per kg untuk ritel modern, serta Rp 14.500 per kg di Indonesia Timur.

Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan harga gula nasional baik di tingkat petani, pelaku industri, pedagang, dan konsumen.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar harga komoditas pangan dipastikan stabilitas dan keseimbangannya, sehingga petani, pedagang, dan konsumen bisa mendapatkan benefit yang wajar.

Ia juga menekankan kondisi harga gula yang naik akibat pasokan yang melandai tersebut bisa menjadi peluang yang baik untuk Indonesia.

"Benar kita memang harus mengantisipasi kenaikan tersebut, namun ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk mulai meningkatkan produksinya secara bertahap, sehingga Indonesia bisa kembali menjadi salah satu produsen gula yang diperhitungkan," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar proses review dan penyesuaian HAP Gula Konsumsi bisa segera rampung dan diundangkan.

Arief menilai angka HAP yang lebih tinggi dari sebelumnya dapat menstimulasi para petani tebu semakin giat berproduksi, dengan begitu bisa mendongkrak produksi gula nasional kedepannya.

Di sisi lain, Arief juga mendorong pembenahan tata kelola industri gula nasional dari sisi on farm dan off farm. Beberapa tantangan yang tengah dibenahi diantaranya terkait harga dan ketersediaan pupuk serta perluasan lahan kebun tebu untuk memenuhi bahan baku tebu pabrik gula.

[Gambas:Video CNN]

Qin Jianji

<句子>

Cahaya Suci Wilayah Bintang

<句子>

Strategi Nanchen

<句子>