situs slot mudah jp

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

pinjol langsung transfer

KPK tahan seorang penyuap gubernur Maluku Utara******

Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KW

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan seorang dari pihak swasta selaku kontraktor penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), yakni Kristian Wuisan (KW).

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KW untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024 di Rutan KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Tersangka KW ditangkap oleh tim penyidik KPK di Desa Gosoma, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, pada Sabtu (23/12).

Penangkapan Kristian Wuisan tersebut merupakan pengembangan kasus terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Gani Kasuba.

KPK juga telah menetapkan dan mengumumkan tujuh tersangka, termasuk Abdul Gani dan Kristian.

Baca juga: KPK bawa tiga pejabat dan satu staf Pemprov Maluku Utara ke Jakarta

Lima tersangka lainnya adalah Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), dan pihak swasta Stevi Thomas (ST).

Ali menjelaskan konstruksi perkara berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

Abdul Gani Kasuba selaku gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH, DI, dan RA untuk melapor terkait berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Ranga Ranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Salah satu kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW. Selain itu, ST juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Baca juga: KPK tahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya, KW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023

Menantikan kedatangan Anda kembali

bonus new member 25 25 to kecil

Kapolda Jatim: Ledakan di Bangkalan diduga karena mortir******

Surabaya (ANTARA) - Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto menduga ledakan dahsyat yang mengguncang Desa Banyu Ajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jumat, berasal dari mortir atau peluru kendali sehingga menyebabkan seorang tewas.

"Ledakan mortir. Bengkel itu tempat pengumpul besi bekas. Pemilik bengkelnya itu pada saat menggergaji mortirnya mungkin di dalam besi, kemudian digergaji, mungkin mau dipotong-potong. Tiba-tiba muncul percikan ada asap disiram asapnya masih mengepul tiba-tiba pemilihnya lari, begitu lari meledak," kata Kapolda di Surabaya, Jumat.

Peristiwa ledakan tersebut terjadi pada Jumat sekitar pukul 08.30 WIB,  Akibat ledakan ini seorang tewas atas nama Gugus (55) warga Kampung Bedak timur Desa Banyu Ajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

Mortir tersebut diduga dari zaman perang yang berbentuk seperti mentimun.

"Makanya saya mengimbau masyarakat kalau ada temuan mortir, itu kan mortir bahan peledak yg masih aktif, kita tidak tahu apakah sudah diledakkan atau belum," katanya.

Baca juga: Polres Bangkalan tangkap tujuh orang terkait ledakan di Kamal
Baca juga: Polda Jatim terjunkan personel ke lokasi ledakan

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Dirmanto mengatakan ledakan menyerupai bunyi bom ini bersumber dari tempat penampungan barang rongsokan milik Hori, warga Dusun Dumarah, Desa Banyu Ajih, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

Ledakan juga memicu kebakaran tempat tersebut dan membuat sejumlah rumah warga rusak. Lokasi titik ledakan berjarak sekitar 300 meter dari Pelabuhan Kamal.

Selain menyebabkan seorang tewas, insiden tersebut juga mengakibatkan lima orang luka-luka serta sesak nafas. Berikut Identitas korban;

1. Suryanto (46), warga Desa Banyu Ajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

2. Riska (17) warga Perumahan Cendana, Kabupaten Bangkalan.

3. Ika (35), warga Dusun Baru, Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan.

4. Endang, warga Perumahan Cendana, Kabupaten Bangkalan.

5. Siti Hamamah, (36) warga Dusun Kampung Baru, Kabupaten Bangkalan.
 

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023

Kaisar Dewa Monster

slot gacor terbaru 2023

Kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Aiman naik ke penyidikan******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

"Yang jelas naik sidik," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ade Safri menambahkan, pihaknya telah melakukan gelar perkara sebelum menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.
"Melakukan gelar perkara untuk perkara terlapor AW (Aiman Witjaksono) naik sidik," katanya.

Ketika ditanya soal jadwal pemanggilan Aiman, Ade Safri mengaku pihaknya bakal segera menyampaikannya ke publik.

Baca juga: Aiman Witjaksono penuhi panggilan Polda Metro Jaya
Baca juga: IPW desak Polda Metro Jaya tunda proses hukum kasus Aiman

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah memeriksa dan menyampaikan sekitar 60 pertanyaan kepada Aiman Witjaksono terkait  pernyataan dugaan aparat Kepolisian tak netral pada Pemilu 2024.

"Tadi sebagian bukti sudah diserahkan ke penyelidik. Jadi, berita acara klarifikasi sudah saya jawab, ada sekitar 60 pertanyaan, sekitar 5,5 jam," kata Aiman saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/12) malam.

Namun Aiman tidak menjelaskan pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh penyidik.

Dia menjelaskan, pihak Kepolisian ingin mengklarifikasi pernyataannya terkait oknum aparat Kepolisian tak netral di Pemilu 2024.

"Ya materi-materinya tentu penyidik yang kemudian nanti bisa menjelaskan. Tapi intinya bahwa seputar apa yang telah saya sampaikan di 11 November 2023 pada saat konpers di Media Center TPN Jalan Cemara," katanya.
Baca juga: Polda Metro: Pengiriman surat panggilan kepada Aiman sesuai prosedur

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023

Bai Yeyi

game slot yang gacor hari ini

Mulai surut, BPBD Sukabumi imbau warga tetap waspada banjir susulan******

Awalnya air yang merendam rumah warga di RT 06/02, Desa Bencoy, Kecamatan Cireunghas, pada Sabtu, (30/12) malam mencapai satu meter, tetapi Minggu ini air sudah surut

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebutkan banjir yang merendam tujuh rumah di Kampung Gadog akibat meluapnya Sungai Cimandiri sudah berangsur surut pada Minggu (31/12).

"Awalnya air yang merendam rumah warga di RT 06/02, Desa Bencoy, Kecamatan Cireunghas, pada Sabtu, (30/12) malam mencapai satu meter, tetapi Minggu ini air sudah surut," kata Humas BPBD Kabupaten Sukabumi Sandra Fitria di Sukabumi, Minggu.

Laporan dari Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Cireunghas, lanjutnya, banjir ini dipicu oleh hujan deras yang turun hampir sepanjang hari sehingga debit air Sungai Cimandiri meningkat dan meluap hingga membanjiri rumah warga.

Baca juga: Sejumlah kecamatan di Sukabumi dilanda bencana hidrometeorologi

Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai sempat panik, karena air dengan cepat masuk ke dalam dan merendam rumah warga dengan ketinggian air sekitar 50 sentimeter sampai satu meter.

Pada bencana ini, kata dia, tidak ada korban jiwa meskipun sempat dikabarkan ada warga yang terbawa arus banjir, tetapi berhasil diselamatkan.

Selain itu ia mengatakan banjir akibat meluapnya Sungai Cimandiri juga merendam lahan pertanian (sawah) yang ada di sekitar aliran sungai. Adapun luas lahan yang terdampak mencapai dua hektare.

Baca juga: Kabupaten/kota di Jabar diminta mitigasi hadapi musim hujan

"Hingga saat ini anggota P2BK Cireunghas bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cireunghas masih berada di lokasi untuk membantu warga membersihkan sisa lumpur yang menggenangi rumah warga," ucapnya.

Sandra mengatakan warga yang terdampak bencana banjir tidak ada yang mengungsi, namun untuk nilai kerugian masih dalam perhitungan. Selain itu BPBD berencana menurunkan alat penyedot air untuk menanggulangi genangan air di beberapa titik.

Pihaknya juga mengimbau kepada warga yang tinggal di daerah aliran sungai untuk selalu waspada dan antisipasi terjadi banjir susulan. Apalagi sesuai prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hujan berpotensi turun di beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi.

Baca juga: Waspada hujan lebat & angin kencang pada malam Tahun Baru di Jabar
Baca juga: BPBD: Waspada cuaca ekstrem di Cianjur & Jabar dalam 3 hari ke depan


 

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023

Ning Zhanyan Qiao Cang

slot hari ini yang lagi gacor

KPU: Pemilih yang pindah TPS lintas daerah tidak bisa pilih caleg******

Jadi, pada dasarnya pemilih itu memilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa masyarakat yang pindah tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak suaranya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan kehilangan hak memilih untuk pemilu legislatif.

"Di Undang-Undang Pemilu ditentukan, kalau orang pindah memilih lintas daerah pemilihan (dapil), maka dia tidak berhak atau kehilangan haknya untuk memilih wakilnya di dapil di mana dia terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT)," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Dia mencontohkan bila ada pemilih yang terdaftar di Kota Depok, mama orang tersebut masuk ke dalam DPT Kota Depok. Sebab, Depok memiliki dapil bagi DPRD Kota Depok.

Apabila pemilih itu pindah kecamatan atau pindah dapil di mana dia terdaftar, maka dia kehilangan hak suara untuk pemilihan DPRD Kota Depok.

Kemudian, bila pemilih tersebut pindah ke Jakarta atau lintas provinsi, maka dia kehilangan hak suara untuk memilih DPRD Kota Depok, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPD Jabar hingga DPR RI yang mewakili Kota Depok.

Adapun hak pemilih di TPS telah disesuaikan dengan DPT. Hasyim menyebutkan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan DPT pada 20 hingga 1 Juni 2023 dan rekap nasional pada 2 Juli 2023.

"Jadi, pada dasarnya pemilih itu memilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT," katanya.

Selain itu, Hasyim memastikan masyarakat pemilih yang tinggal di tempat tidak sesuai dengan alamat di KTP elektronik tetap dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2024.

Dia menjelaskan pemilih dapat mengajukan pindah memilih dengan membawa dokumen kelengkapan pendukung sesuai dengan alasan pindah memilih, selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 15 Januari 2024.

Kendati demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019, terdapat pengecualian dimana beberapa kategori pemilih diberi tenggat waktu mengurus pindah memilih selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 7 Februari 2024.

"Ketentuan ini pernah di-judicial review di MK, yang kemudian MK putuskan bahwa proses pindah memilih masih bisa dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara," ungkap Hasyim.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, seseorang yang akan melakukan pindah memilih dapat mengurus langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau KPU kabupaten dan kota.

Hasyim menyebutkan dalam saluran cekdptonline.kpu.go.id juga disediakan fitur untuk mengurus pindah memilih.

Terkait Pilpres 2024,KPU telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: KPU: Pemilih dapat ajukan pindah TPS H-7 pencoblosan
Baca juga: KPU RI rekrut 5,7 juta KPPS untuk Pemilu 2024
Baca juga: KPU RI: Pindah memilih harus diurus secara langsung
Baca juga: KPU RI sebut publik dapat lapor pindah memilih lewat laman cek DPT

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023

Legenda Senja

judi bola 88

Pejabat Kemendagri dilantik jadi Penjabat Wali Kota Tangerang******

Tangerang (ANTARA) - Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama pada Direktorat Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nurdin, dilantik sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang menggantikan Arief R Wismansyah yang habis masa jabatannya pada 26 Desember 2023

“Hari ini Selasa 26 Desember 2023 saya melantik saudara Nurdin sebagai Pj Wali Kota Tangerang berdasarkan Keputusan Mendagri. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang diberikan,” kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar di di Aula Pendopo Gubernur Banten, Selasa.

Ia berharap Nurdin bertugas dengan penuh integritas, transparansi, dan berkelanjutan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang.

"Saya juga sampaikan terima kasih kepada Arief R Wismansyah sebagai Wali Kota Tangerang dan Sachrudin sebagai Wakil Wali Kota atas dedikasinya,” ucap Al Muktabar.

Nurdin pun menyatakan siap melanjutkan program-program yang telah dan sedang berjalan selama kepemimpinan Arief-Sachrudin. Untuk itu ia segera berkoordinasi dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Baca juga: Kepala Biro Kemendagri jadi Penjabat Bupati Tangerang

"Dengan izin Allah, dukungan Bapak Pj Gubernur Banten dan seluruh masyarakat Kota Tangerang, tentu kami akan melanjutkan program-program yang ada, karena prinsip pemerintahan tidak boleh kembali ke titik nol. Semua harus berlanjut, berkelanjutan, dan terus ditingkatkan," katanya.

Ia berharap mendapatkan dukungan penuh dari seluruh stakeholderbaik pemerintah, birokrasi, akademisi, dan masyarakat untuk membangun Kota Tangerang. 

Wali Kota Tangerang periode 2018-2023 Arief R Wismansyah berterima kasih atas dukungan  masyarakat yang telah berkontribusi selama satu dekade pembangunan Kota Tangerang dan menyatakan siap membantu program Pj Wali Kota Tangerang.

"Alhamdulillah, sekarang sudah ada pemimpin yang siap mengisi posisi Wali Kota Tangerang dan kami siap membantu dan mendukung penuh," katanya.

Baca juga: 59 penjabat kepala daerah raih rapor merah evaluasi netralitas ASN
Baca juga: Mendagri tunjuk 4 pejabat Kemendagri sebagai pejabat gubernur
 

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023