liga138

Bintang penari kupu-kupu

Cara Melihat dan Membaca Tanda Tempat Kerja Kita Akan Melakukan PHK******

Gelombang pemutusan hubungan kerja(PHK) marak terjadi pada tahun ini.

Survei Challenger, Gray & Christmas menunjukkan perusahaan dunia telah memangkas 417.500 hingga akhir Mei 2023. Angka ini meningkat 3.015 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Nama-nama besar seperti Disney, Google, Lyft, dan Meta termasuk di antara mereka yang mengumumkan PHK tersebut.

Melansir CNBC, Rabu (21/6), Menasihat Karir dan Kontributor CNBC Suzy Welch mengatakan mencari tahu apakah perusahaan akan melakukan PHK memang tidak gampang. Namun, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan.

"Ada tanda-tanda yang akan membuat Anda merinding," katanya.

Berikut petunjuk yang ia sebut;

1. Analisis industri dan prospek bisnis

Anda bisa mengenali tanda-tanda perusahaan akan melakukan PHK dengan mencari tahu keadaan industri dan prospek perusahaan tempat Anda bekerja.

Hal itu bisa diketahui dengan cara berlangganan buletin, blog, dan outlet yang meliput industri Anda untuk melihat lebih dekat tren di sektor Anda.

2. Perhatikan kesehatan keuangan perusahaan

Pekerja dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan secara finansial dengan memperhatikan laporan pendapatan dan panduan serta pergerakan harga sahamnya.

"Kamu harus memiliki disiplin untuk melihat apa yang dikatakan pasar tentang perusahaan Anda dan ke arah mana harga saham bergerak," kata Welch.

3. Perhatikan atasan Anda untuk mencari petunjuk

Menjalin hubungan baik dengan atasan bisa berdampak positif pada kehidupan kerja Anda. Salah satunya, mengetahui informasi tentang perusahaan, termasuk isu PHK.

Anda bisa mengetahui kabar PHK lebih dulu dibanding karyawan lain.

"Bos Anda adalah manusia. Seorang bos akan membagikan informasi tersebut kepada anggota tim yang benar-benar mereka percayai," kata Welch.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak mau menuruti rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Bahlil membantah keterangan IMF yang menyebut hilirisasi dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain.

"Sampai langit runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin," ucap Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6).

Bahlil merinci larangan ekspor berdampak pada meningkatnya realisasi investasi di sektor industri logam dasar. Pada 2019 investasi di industri tersebut hanya mencapai Rp61,6 triliun.

Setelah pemerintah menggalakkan hilirisasi, investasi di industri logam dasar meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022. Lalu, hilirisasi juga berdampak pada membaiknya neraca perdagangan RI.

Ia mencatat, neraca dagang Indonesia defisit US,6 miliar pada 2019 atau sebelum ada larangan ekspor dan hilirisasi. Setelah itu, neraca dagang pun terus surplus. Pada 2022, neraca dagang RI surplus US,5 miliar.

"Dengan hasil hilirisasi ini surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi ini akibat apa? Hilirisasi," ucap Bahlil.

Lihat Juga : Bank Dunia Beri Pinjaman Rp22,5 T ke Ukraina untuk Hadapi Rusia

Tak hanya itu, ia juga menuturkan hilirisasi mendorong pertumbuhan penciptaan tenaga kerja pada sektor pertambangan dan industri logam dasar.

Menurut Bahlil, sejak berlakunya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor tersebut mencapai 26,9 persen dalam empat tahun terakhir.

"Jadi sangatlah tidak rasional bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, IMF meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Lihat Juga : IMF Minta Jokowi Longgarkan Pembatasan Ekspor Nikel Cs

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Jokowi sudah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.

Selain nikel, Jokowi juga melarang ekspor bauksit mulai Juni ini. Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama,Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga,meningkatkan penerimaan devisa.

Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Naga perang datang ke pintu

Mahfud: Utang ke Jusuf Hamka Akan Diselesaikan, Tak Usah Buru******

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap utang negara senilai Rp800 miliar kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka akan diselesaikan walau target waktunya masih dalam tinjauan.

"Kita sudah berbicara dan akan menyelesaikannya, karena ini masalah negara yang jg harus diselesaikan. Tidak boleh negara memburu-buru orang yang punya utang kepada negara, tapi kewajiban negara utang negara terhadap rakyat diambangkan terus," cetus dia, usai Salat Iduladha di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, Kamis (29/6).

Sebelumnya, Jusuf Hamka sempat bertemu dengan Mahfud MD membahas utang negara kepada sang pengusaha pada Selasa (13/6). Pertemuan itu pun diklaim berlangsung kondusif meski belum ada kepastian soal waktu pembayarannya.

"Kenapa? Karena begitu [Jusuf] laporan, terus Bu Sri Mulyani ke luar negeri, ke London, ke Paris, dan sebagainya. Sementara saya kunjungan kerja ke berbagai daerah," sindirnya.

Namun demikian, Mahfud mengaku pihaknya masih cari waktu yang pas untuk membahas masalah pembayaran utang ini secara jernih. 

"Karena ini hubungan keperdataan utang piutang nanti diselesaikannya tidak usah buru-buru, dalam arti kita cari waktu yang tepat untuk berbicara secara jernih," urainya.

"Beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana harus segera ditindak, penegakan hukum pidana tidak boleh dihalang-halangi oleh aparat, siapa pun," tukas Mahfud.

Selain dengan Mahfud, Jusuf juga sempat bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pada Minggu (18/6) usai makin panasnya isu sengketa utang Rp800 miliar itu.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status Jusuf pada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Utang pemerintah kepada Jusuf Hamka itu bermula dari deposito PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998 kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah beralasan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkan gugatan. Meski begitu, Jusuf belum juga dapat kejelasan pembayaran utang meski sudah berkeliling ke berbagai kementerian/lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kian membengkak itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailout dari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Ani, beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Kemendag Temukan Pedagang Akali Penjualan Minyakita di TikTok******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menemukan pedagang yang berupaya mencari keuntungan dari program Minyakita dengan menjualnya di TikTok dan e-commerce. Mereka bertekad bakal bertindak tegas terhadap pedagang nakal itu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan ketegasan akan dilakukan dengan langsung menurunkan atau men-take down dagangan mereka dari TikTok dan e-commerce.

Ia mengatakan masih banyak pelapak yang mencoba mengakali agar bisa menjual Minyakita di TikTok dan e-commerce. Hal itu biasanya mereka lakukan dengan mengotak atik kata kunci pencarian agar tak terdeteksi.

Isy menegaskan pihaknya akan mengkomunikasikannya dengan manajemen TikTok agar produk-produk tersebut segera diturunkan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEa).

"Tapi akan kita patroli terus kok. Kalau ada langsung kita take down nanti. Kita juga komunikasikan dengan iDea untuk take down. Patuh mereka," ujarnya dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com,Minyakita masih dijual di TikTok Shop dengan harga Rp125 ribu per karton. Lalu, di Lazada dijual seharga Rp16.100 per liter. Angka ini jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita, yakni Rp14 ribu per liter.

Sementara, di Tokopedia produk Minyakita bisa ditemukan dengan kata kunci 'Minyak Kitta'. Harganya pun dibanderol Rp168 ribu untuk 12 kemasan ukuran satu liter.

Masih di Tokopedia, pedagang mengakali penjualan dengan menggunakan kata kunci 'Minyak Kemasan Kitta'. Produk tersebut dijual seharga Rp15 ribu per liter.

Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat.

Selain itu, Kemendag juga mulai menghentikan penjualan minyak goreng rakyat secara online. Penjualan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan Minyakita difokuskan ke pasar rakyat.

[Gambas:Video CNN]

Pelancong Tanpa Batas

Harga Pangan Mulai Landai Tapi Cabai Tetap Mahal******

Harga cabai-cabaian masih terpantau tinggi setelah Iduladha. Di awal Juli ini, cabai merah keritingtembus Rp50 ribu per kg.

Mayoritas bahan pokok terpantau stagnan, bahkan beberapa turun harga.

Mengutip situs Harga Pangan yang dirilis Bank Indonesia (BI), rata-rata harga cabai merah keriting di pasar tradisional melonjak dari Rp49.750 per kg menjadi Rp50.600 per kg pekan ini.

Namun, cabai rawit merah justru turun dari Rp51.050 per kg menjadi Rp49.500 per kg.

Kelompok daging-dagingan yang saat Iduladha sempat naik juga ikut kini turun. Daging ayam ras segar yang minggu lalu dijual Rp40.500 per kg, turun tipis ke Rp40.050 per kg.

Lihat Juga : Pernyataan Keras Bahlil ke IMF Usai Minta Longgarkan Ekspor Nikel Cs

Daging sapi kualitas 1 turun dari Rp139.750 per kg menjadi Rp138.600 per kg, lalu daging sapi kualitas 2 dari Rp130 ribu per kg menjadi Rp129.200 per kg.

Minyak goreng curah sedikit naik dari Rp15.550 per kg menjadi Rp15.600 per kg.

Namun, minyak goreng kemasan bermerek 1 dari malah turun dari Rp21.500 per kg menjadi Rp21.450 per kg, begitu pula minyak goreng kemasan bermerk 2 dari Rp19.950 ke Rp19.900 per kg.

Adapun harga beras bervariasi. Beras kualitas bawah 1 dihargai Rp12.500 per kg, naik dari sebelumnya Rp12.450 per kg. Beras kualitas medium 1 stabil di Rp13.550 per kg, sedangkan beras kualitas super 1 turun dari Rp14.900 per kg menjadi Rp14.850 per kg.

Harga pangan pokok lainnya relatif stabil dari pekan lalu. Telur ayam dijual Rp31.700 per kg, gula pasir lokal Rp14.750 per kg, serta gula pasir kualitas premium Rp16.050 per kg.

Bawang merah tetap di harga Rp41.350 per kg, sedangkan bawang putih melejit dari Rp39.650 per kg menjadi Rp40.700 per kg.

[Gambas:Video CNN]