daftar kredivo berapa lama

Penyihir Abadi

Bos Waskita Karya: Butuh 17 Tahun untuk Lunasi Utang Rp41,2 T******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatat utang mencapai Rp41,2 triliun per Desember 2023. Tumpukan utang berasal dari perbankan, penjaminan atas kredit modal kerja (KMK), hingga obligasi non penjaminan.

"Memang ada beberapa komposisi utang yaitu perbankan hampir mencapai Rp26,3 triliun, termasuk ada KMK penjaminan sebesar Rp5,2 triliun, termasuk obligasi non penjaminan sekitar Rp4,7 triliun," kata Direktur Utama Waskita Muhammad Hanagroho dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Dalam paparannya, Waskita Karya membutuhkan waktu 17 tahun hingga 2039 untuk melunasi utang tersebut.

Lihat Juga : Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang

Hanugroho juga menyampaikan pihaknya telah melakukan upaya untuk melunasi utang tersebut, di antaranya menegosiasi kepada perbankan maupun pemegang obligasi. Ia menyebut negosiasi kepada perbankan telah mengerucut pada kesepakatan.

"Perlu kami sampaikan target progres restrukturisasi untuk perbankan terutama untuk Master Restructuring Agreement, kita targetkan signingini kita lakukan April 2024," jelas dia.

Laksamana Gadis Siru

Bank Sulselbar Sabet Best Public Service Innovation 2024******

Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) meraih penghargaan pada kategori Best Public Service Innovationdi acara CNN Indonesia Awards2024.

Penghargaan tersebut diterima langsung Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi dari Direktur Keuangan TransCorp Warnedy Satmana di acara puncak penghargaan di Hotel Claro, Makassar, Kamis (21/3).

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsBank Sulselbar Raih Penghargaan Best Digital Innovation 2024

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai inovasi layanan publik, seperti penanganan transaksi keuangan terintegrasi, menjangkau layanan masyarakat dari kebutuhan sehari-hari, hingga pelayanan administrasi pemerintahan.

Inovasi dan pelayanan yang prima dari Bank Sulselbar dinilai mampu menjaga loyalitas para nasabah. Hal tersebut lantas mengantarkan mereka meraih penghargaan ajang Satisfaction, Loyalty, & Engagement (SLE) Awards 2023.

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsPLN Sulselrabar Raih Penghargaan Best Green Energy Initiative 2024

Bank Sulselbar didirikan di Makassar pada 1961 ini berkomitmen memberikan layanan prima kepada nasabah melalui layanan yang ramah dan berempati dengan tetap mengedepankan profesionalisme yaitu layanan yang akurat, responsif, memberikan solusi dan aman.

Layanan personal kepada nasabah diimbangi pula dengan penyediaan produk dan layanan berbasis teknologi terkini untuk memberikan pengalaman pelayanan yang terbaik bagi nasabah.

Super Kamudo

Menaker Angkat Suara soal THR Ojol Cuma Berupa Insentif******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah angkat bicara terkait tunjangan hari raya (THR) untuk ojol diberikan hanya berupa insentif oleh perusahaan aplikator.

Menurut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnnaker) sejak awal memang hanya memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR, tapi tidak wajib. Pasalnya, memang tidak ada dalam aturan resmi kewajiban memberikan tunjangan bagi driver ojol.

"Sebenarnya, itu adalah niat baik kami untuk dorong platform untuk memberikan THR, kalau dilihat ruang lingkupnya memang tidak masuk dalam surat edaran. Itu harus dipahami sebagai niat baik kami mendorong perusahaan aplikasi ini agar memberikan perhatian kepada drivernya," ujar Ida di Istana Negara, Senin (25/3).

"Karena ini kan hubungannya kemitraan, maka tidak masuk cakupan. Ini sebenarnya lebih ke niat baik kami," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pengusaha tidak melanggar aturan apapun walau hanya memberikan insentif dan bukan THR seperti yang diimbau.

"Ini kan kita pahaminya memang bukan hubungan tenaga kerja, hanya kemitraan terus kita dorong sih, semoga saja nanti ada aturannya. Sekali lagi dipahami, ini adalah niat baik kami agar mereka dapat perhatian," ungkap Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan akan membahas kebijakan mengenai pemberian THR untuk pegawai swasta, termasuk kepada driver ojol bersama Komisi IX DPR RI.

"Besok ya saya ada raker di komisi 9. Kami akan berikan penjelasan lebih rinci ke komisi 9," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pria sebelah suka menggoda orang

Profil Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi Tersangka Baru Korupsi Timah******

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsitata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan suami Sandra Dewi itu menjadi perpanjangan tangan dari PT RBT.

Sebagai perpanjangan tangan, Harvey tercatat pernah menghubungi Direktur Utama PT Timah yakni MRPT pada 2018 hingga 2019.

"Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya dicover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud," imbuhnya.

Dari kegiatan itu, kata Kuntadi, Harvey kemudian meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Lalu, keuntungan itu diserahkan kepada Harvey dengan dalih pembayaran dana CSR.

Lantas siapa Harvey Moeis?

Harvey Moeis diketahui merupakan pengusaha batu bara. Melansir situs Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Harvey merupakan presiden komisaris PT Multi Harapan Utama (MHU).

Perusahaan pertambangan batu bara itu beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Di pasar domestik, batu bara MHU banyak digunakan untuk pembangkit listrik, pabrik dan perusahaan manufaktur. Sebagian besar batu bara MHU juga diekspor ke sejumlah negara seperti Korea Selatan, India, China, Bangladesh, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Malaysia, dan Thailand.

Harvey menikah dengan Sandra Dewi pada November 2016 lalu di Jakarta setelah menjalin hubungan selama tiga tahun. Seminggu usai pemberkatan, keduanya melangsungkan resepsi pernikahan di Disneyland Tokyo, Jepang.

Kini, Harvey dan Sandra memiliki dua orang anak. Salah satu anak mereka, Raphael Moeis, sempat menjadi sorotan karena mendapat hadiah jet pribadi saat ulang tahun yang pertama.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Nexter KNDS dari Prancis Siap Kerja Sama Berkelanjutan dengan RI******

Perusahaan pembuat senjata asal Prancis Nexter KNDS berkomitmen untuk mengembangkan kerja sama berkelanjutan dengan pemerintahan RI.

Amaury De Poncins, Direktur Penjualan Ekspor Asia Nexter KNDS, mengatakan kepercayaan sangat diperlukan untuk bekerja sama antar kedua belah pihak yakni Prancis-RI, demikian pula terkait transfer teknologi . Salah satu yang menjadi fokus adalah soal rantai pasok pembuatan sistem senjata.

"Kami akan bekerja sama di sisi rantai pasok dan infrastruktur," kata De Poncins di Versailles, Prancis beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Prabowo Ingin Indonesia Mandiri Bisa Produksi Jip, Sedan hingga Pikap

Pindad dan Nexter KNDS sebelumnya sudah bekerja sama untuk konten lokal kendaraan taktis 4x4 Komodo Nexter berbagai tipe dan Caesar 155 mm Howitzer pada periode 2017-2020.

Dalam situs resmi Pindad disebutkan, tipe yang diproduksi antara lain: Battalion Command Vehicle (BnCV), Battery Command vehicle (BCV), Meteo Vehicle (MeV), Forward Observer Vehicle (FoV), Relay Vehicle (ReV) dan Logistic Vehicle (LoG).

"PT Pindad sudah memiliki kualifikasi super untuk mendesain kendaraan tempur dan amunisi kaliber kecil. Jadi kami percaya PT Pindad adalah mitra untuk proyek ini," kata De Poncins.

KNDS sendiri merupakan perusahaan hasil merger antara the German Krauss-Maffei Wegmann (KMW) dan Nexter pada 2015. Perusahaan raksasa itu menargetkan untuk menjadi pemimpin di bidang pertahanan darat untuk seluruh Eropa. Sebanyak 50 persen saham dimiliki Pemerintah Prancis, dan 50 persen lainnya digenggam oleh satu perusahaan di Jerman melalui German Family Fund.

Salah satu aktivitas karyawan di pabrik Nexter KNDS di Roanne, Prancis. (Foto: AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE)

Kerja sama disaksikan menhan

Sebelumnya, Nexter KNDS dan Pindad meneken Nota Kesepahaman di bidang pertahanan, khususnya terkait Munisi Kaliber Sedang dan Munisi Kaliber Besar pada Februari 2022.

Penandatangan kerja sama itu disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly.

Dalam situs resmi Pindad disebutkan, pertemuan bilateral antara kedua belah pihak itu membahas peningkatan kerja sama pertahanan antara kedua negara. Hal itu diharapkan dapat memperkuat hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan Prancis.

Sementara untuk lingkup kerja sama produk munisi sedang dan besar itu a.l. munisi kal. 120 mm Main Battle Tank (MBT); munisi kal. 105 mm medium tank Harimau; munisi kal. 20 mm Vector GI-2; munisi kal. 30 mm Rafale Gun; serta munisi kal. 30 mm 6 & 7 barrel.

Prabowo saat itu menuturkan hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis hingga kini sudah berada dalam status tertinggi. Sehingga, kata dia, butuh ratifikasi dari parlemen Indonesia untuk bisa diimplementasikan dengan baik.

"Kerja sama ini perlu kita tingkatkan dengan adanya pelatihan-pelatihan bersama dan kami juga menyambut baik rencana pengembangan mekanisme 2+2 antara kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri kedua negara guna mempererat kerjasama bilateral," ujar Prabowo.

Tauren tercela

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.