slot modal 5000 dana 856Jutaan kata 124175Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gacor emas36 36》
IHSG Terperosok ke 6.681 Buntut 344 Saham Anjlok******
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.681 pada Senin (29/5). Indeks saham melemah 5,89 poin atau minus 0,09 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,49 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,01 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 197 saham menguat, 344 terkoreksi, dan 207 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor transportasi yang lesu 1,54 persen.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 1,03 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong merosot 1,04 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan tumbuh 0,16 persen.
Tak jauh beda, bursa saham Eropa kompak menghijau. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,74 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,14 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,25 persen.
Serupa, bursa Amerika serempak semringah. Indeks S&P 500 melesat 1,30 persen, indeks NYSE plus 0,69 persen, dan indeks NASDAQ Composite meroket 2,19 persen.
[Gambas:Video CNN]
Daftar 3 Menteri di Pusaran Izin Keruk dan Ekspor Pasir Laut******
Izin tiga menteri diperlukan untuk memuluskan izin pengerukan dan ekspor pasir laut.
Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penambangan hingga ekspor pasir laut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.
Dalam pasal 1 ayat 7 beleid tersebut dijelaskan bahwa izin pemanfaatan pasir laut adalah izin yang diterbitkan oleh menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Menteri terkait yang berhak memberi izin dicantumkan dalam pasal 1 ayat 9.
Hal itu dipertegas di pasal 1 ayat 10 yang menyebut kementerian adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
Dengan kata lain, izin pemanfaatan pasir laut harus diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.
Lalu, pasal 10 mengatur soal pelaku usaha yang boleh terlibat dalam urusan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Di pasal 10 ayat 2 dijelaskan pelaku usaha boleh melakukan pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut.
Lihat Juga :KKP Akui Pengambilan Pasir Laut di Masa Lalu Rusak Lingkungan |
Namun, penjualan pasir laut baru boleh dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Dengan begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berperan untuk memuluskan hal ini.
"Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 10 ayat 4.
Sementara itu, izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam pasal 15 ayat 3. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di pasal 9 ayat 2.
"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut.
Kemudian, pada pasal 15 ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri.
Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) yang diterbitkan Mendag Zulkifli Hasan untuk memuluskan izin ekspor tersebut.
Terlepas dari keterlibatan 3 menteri untuk memuluskan penambangan hingga ekspor pasir laut, sikap Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya.
Lihat Juga :IHSG Diprediksi Muram Gegara Sentimen Pekan Pendek |
Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.
Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.
Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil.
Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.
[Gambas:Video CNN]
Pengamat Was******
Pengamat transportasi MTI sekaligus Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno khawatir pemberian insentif kendaraan listrikakan menambah kemacetan lalu lintas.
Ia khawatir jika mobil dan motor listrik nantinya justru berjejalan di jalanan dan menambah kemacetan.
"Insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya serta memicu kemacetan di perkotaan," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/5).
Menurutnya, harapan program ini bisa mengurangi konsumsi BBM dan menekan emisi karbon berpotensi jauh panggang dari api.
Djoko menyebut yang terjadi nantinya adalah penambahan konsumsi energi dan makin bertambahnya kendaraan pribadi yang berjejal di jalan.
"Pihak yang akan diuntungkan dari program ini hanya kalangan produsen kendaraan listrik," ujarnya.
Secara tidak langsung, program ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga investasi kendaraan listrik di Indonesia dan mencoba menarik investor baru.
Djoko mengusulkan, jika pemerintah ingin menawarkan win-win solution, maka distribusi kendaraan listrik jangan banyak di kota yang sudah padat dan macet.
Terlebih, kata Djoko, sekitar 80 persen kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor. Pemerintah harus mampu mengurangi penggunaan sepeda motor yang berlebihan.
"Jika tidak, dampaknya sudah seperti sekarang," ucap dia.
Lihat Juga :![]() |
Menurutnya, program tersebut juga harus tepat sasaran. Dia menyebut warga yang bisa beli motor dan mobil ada kelompok orang mampu tidak perlu diberikan subsidi atau insentif.
"Maka dari itu, insentif sepeda motor listrik diprioritaskan untuk daerah terluar, tertinggal, terdepan dan pedalaman (3TP) yang kebanyakan berada di luar Jawa," tuturnya.
Pemerintah menggulirkan program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada Maret tahun ini.
Program tersebut diklaim untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan menarik investor kendaraan listrik masuk ke Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Label:mpgoal、asik138、slot gacor terupdate
Terkait:buku mimpi 57、situs terlama slot、cara pinjam di pegadaian、slot 2022、daftar pasang togel lewat hp、seribu mimpi sepatu、slot gacor malam ini 2023、pusat slot gacor、100 buku tafsir mimpi、pinjam uang jaminan atm
bab terbaru:cash 88 slot(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan butuh Rp5,5 triliun untuk memperbaiki seluruhjalan rusak di wilayahnya, di mana Rp800 miliar sudah didapat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Edy merinci 340 km jalan rusak dari total 3.005 km jalan provinsi di Sumut. Selain itu, ada 13 ribu km jalan kabupaten/kota yang rusak dari keseluruhan 33 ribu km.
"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun. Presiden Jokowi membantu Rp800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar-benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," katanya, Senin (22/5).
Ia lantas mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut. Edy berharap bisa mendapatkan motivasi hingga doa terbaik untuk kesejahteraan wilayahnya.
"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun, itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 km jalan yang begitu (rusak), yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3.000-an km tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," jelasnya.
Sementara itu, Edy mengatakan Pemda Sumut menggelontorkan anggaran Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km. Proyek yang digarap mulai 2022 tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini.
Eks Pangkostrad itu juga menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut, termasuk soal kerusakan jalan. Namun, Edy mengaku tak ambil pusing.
"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," tegasnya.
Di lain sisi, Presiden Jokowi sempat turun langsung mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5). Ia mengatakan jalan rusak di Sumut bakal diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang.
[Gambas:Video CNN]
PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) menutup agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk tahun buku 2022 dengan kabar baik bagi para pemegang saham.
"RUPS menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2022 sebesar Rp255 milyar, dengan rasio pembayaran dividen (DPR) sebesar 36 persen dari Laba Bersih tahun 2022. Dividen per lembar saham tercatat sebesar Rp19,67 per lembar," tulis keterangan resmi, Kamis (25/5).
Lebih lanjut keterangan tersebut memaparkan keputusan ini diambil setelah mendapatkan dukungan penuh dari para pemegang saham, yang mengapresiasi kinerja Siloam selama tahun lalu. Namun, rapat tersebut juga menjadi momen penting dalam perjalanan bisnis perseroan.
Dalam RUPS, para pemegang saham memberikan pembebasan tugas kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas berakhirnya masa jabatan mereka pada 2023.
"Seluruh manajemen Perseroan berterima kasih atas bimbingan dan kebijaksanaan dari Jajaran Direksi dan Jajaran Dewan Komisaris Perseroan yang telah membawa Siloam melewati masa pandemi dan terus mencapai pertumbuhan yang signifikan selama masa jabatannya," imbuh keterangan tertulis.
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan, Siloam akan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris baru untuk masa jabatan selama tiga tahun. Keputusan ini diambil dengan semangat profesionalisme dan memprioritaskan keberhasilan program-program perusahaan di masa depan.
Salah satu pengangkatan yang menjadi sorotan adalah Benny Haryanto Djie sebagai Presiden Direktur baru Siloam Hospitals. Benny, yang memiliki pengalaman luas di berbagai industri keuangan selama lebih dari tiga dekade, diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi perusahaan.
Dia terkenal atas kontribusinya dalam melakukan proses digitalisasi infrastruktur di Pasar Modal Indonesia, termasuk mengimplementasikan book-entry settlement systemuntuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Pengalaman dan kepemimpinannya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan Siloam di masa depan.
Selain itu, dalam RUPSLB juga disetujui rencana pembelian kembali saham (Buyback) sebagai bagian dari program Management and Employee Shares Ownership Program(MESOP) untuk periode 2024-2027. Tujuan dari program ini adalah untuk menyamakan Indikator Performa Kerja (KPI) manajemen dan karyawan dengan pemegang saham.
Dalam rangka ini, manajemen dan karyawan senior akan diberikan sejumlah saham sebagai bagian dari remunerasi yang didasarkan pada KPI yang dicapai dan harga saham.
"Jangka waktu pembelian kembali saham tersebut akan dimulai pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024, atau tanggal lainnya yang dapat ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tunduk pada batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 8 POJK 30/2017," sebut keterangan resmi.
Biaya yang akan dikeluarkan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya Rp50 miliar, tidak termasuk biaya-biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham. Jumlah saham Perseroan yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 0,30 persen dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan, termasuk saham treasuri.
Dengan pembagian dividen dan pengangkatan direksi baru, Siloam berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin industri kesehatan di Indonesia.
(rir/rir)Presiden Joko Widodo kembali membuka keran pengolahan hingga ekspor sedimentasi pasir lautyang sempat dilarang pada era Presiden Megawati.
Kendati, dalam prosesnya, pengusaha yang ingin mengolah dan mengekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin dari tiga menteri, yaitu menteri kelautan dan perikanan, menteri ESDM dan menteri perdagangan.
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam hal perencanaan, Pasal 5 ayat 5 menyatakan dokumen perencanaan dan tim kajian akan ditetapkan oleh menteri. Adapun yang dimaksud dengan menteri dalam aturan ini adalah menteri di bidang kelautan dan perikanan (pasal 1 ayat 9).
Sementara itu terkait pertambahan sedimentasi pasir laut, Pasal 10 ayat 4 menyebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun soal izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat 2.
Lihat Juga :![]() |
"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (29/5).
Lalu, pada Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri. Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) untuk memuluskan izin ekspor tersebut.
Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat. Jokowi menegaskan ekspor pasir laut diperkenankan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[Gambas:Video CNN]
Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ekspor pasir lautRI harus mendapatkan izin menteri perdagangan (mendag).
Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat (2).
"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid yang diteken Jokowi 15 Mei 2023 tersebut.
Terlepas dari itu, sikap Jokowi yang merestui ekspor pasir laut ini bertentangan dengan pelarangan pada 20 tahun lalu. Kala itu, pasir laut dilarang diekspor di masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.
Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.
Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Alibaba Group Holding akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 7 persen pegawainya.
Mengutip Reuters, Rabu (24/5), Alibaba bakal memberhentikan pegawai yang ada pada unit Cloud. Di mana, bagian ini menang telah mengumumkan akan melakukan IPO.
Unit Cloud Alibaba bahkan dikabarkan sudah mulai menawarkan pesangon kepada karyawan yang akan di PHK. Kendati, besarannya belum diketahui.
Sebelumnya, Alibaba mengumumkan pendapatannya memang melambat secara signifikan selama beberapa kuartal terakhir. Pendapatannya turun 2 persen year-on-year di kuartal pertama 2023.
Sementara, untuk bagian Cloud Alibaba melaporkan pendapatan US,69 miliar atau Rp40,35 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) pada kuartal terakhir. Realisasi ini turun 2 persen secara tahunan.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian merespons pernyataan bakal calon presidenAnies Baswedan yang menyebut pembangunan jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi.
Hedy menilai Anies salah dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip Detik, Rabu (24/5).
Maka dari itu, apabila ada penambahan jalan nasional di era SBY bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi. Oleh sebab itu, Hedy menyebut tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.
Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi saat ini.
Dari data yang dimiliki, Anies membeberkan Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km.
Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.
"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)《slot gacor emas36 36》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pusatjudionlineHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor emas36 36》bab terbaru。