kumpulan bonus new member 100 to 7x

Ketuhanan Otak Ringan

Pakar Sebut Keruk dan Ekspor Pasir Laut Untungkan Kapitalis******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menyebut izin keruk dan ekspor pasir lautdalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut menguntungkan kelompok oligarki dan kapitalis.

"Dulu ada yang menentang cantrang, sekarang mendukung pasir laut ditambang. Kita berpihak kepada nelayan atau kelompok kapitalis? Yang hanya sekadar memuaskan sisi-sisi ekonomi saja," katanya dalam diskusi publik yang disiarkan di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

Zulhamsyah lantas mempertanyakan apakah landasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut ini karena Indonesia kekurangan sumber daya perikanan. Namun, menurutnya pengerukan hingga ekspor pasir laut malah bakal merusak ekosistem habitat alami perikanan.

"Pendekatannya stakeholder yang kuat di-backup dengan kapitalis kuat di belakangnya akan memenangkan eksploitasi pasir laut. Pilihan-pilihan ada di eksekutif, pusat dan daerah," tegas Zulhamsyah.

Menurutnya, perumusan PP Nomor 26 Tahun 2023 seharusnya melalui proses yang sangat panjang. Namun, ia mempertanyakan apakah aspirasi rakyat diikutsertakan dalam perumusan beleid tersebut.

Ia pun mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut beleid ini prematur. Zulhamsyah lantas menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kritik Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," tutupnya.

Munculnya beleid yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu kelam Indonesia. Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Jokowi, baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Restu Jokowi dalam beleid tersebut turut mematahkan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelumnya, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Perampok Ruang dan Waktu

Kemenhub Buka Suara soal Kabar Operasi Kereta Cepat Bakal Mundur******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya buka suara soal kabar yang menyebut jadwal operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bakal mundur. Dalam laporan yang beredar, Kemenhub dan tiga konsultan menolak jadwal operasi komersial kereta cepat dilakukan pada Agustus mendatang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan kereta cepat tetap beroperasi sesuai rencana, yakni Agustus 2023.

"Enggak, Agustus tetap, uji coba KA Cepat," katanya seperti dikutip detikcom, Minggu (11/6) kemarin.

Jumat (9/6) kemarin, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah jadwal operasi kereta cepat mundur ke tahun depan. Menurutnya, kereta cepat tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 18 Agustus mendatang.

Luhut bahkan mempertanyakan siapa dan dari mana isu operasional KCJB mundur tersebut muncul.

"Siapa bilang (mundur). Nggak pernah, nggak ada itu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jumat (9/6).

Lihat Juga : 8 Perusahaan RI Masuk Forbes Global 2.000, Ada Garuda Indonesia

Luhut memastikan uji coba akan tetap dilakukan pada 14-16 Juni 2023 ini, sedangkan operasional akan berlangsung pada 18 Agustus 2023. Hanya saja, pada saat operasional ini akan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang ada di sekitar stasiun. Sedangkan, operasional secara komersial belum ditetapkan.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dikabarkan menolak menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi komersial penuh proyek KCJB pada 18 Agustus mendatang.

Dilaporkan Reuters, Kamis (8/6), Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak proyek bernilai US,3 miliar itu beroperasi sesuai target KCIC. Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

KKP Patok Harga Pasir Laut 2 Tahun Sebelum Izin Ekspor Jokowi Terbit******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mematok tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasir laut dua tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor komoditas itu dibuka lagi.

Acuan harga itu diatur dalam Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diteken pada 18 September 2021.

Sementara itu, izin Jokowi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 atau dua tahun setelah Kepmen KKP diundangkan.

"Harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut," bunyi diktum kedua Kepmen tersebut dikutip Kamis (8/7).

Melalui Kepmen itu, Sakti juga membuka peluang harga pasir laut bisa berubah berdasarkan evaluasi paling lambat 12 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila pertimbangan tertentu.

Lihat Juga : Sejak Kapan Pemerintah Utang Rp800 M ke Jusuf Hamka?

Adapun pertimbangannya antara lain yang dimuat dalam diktum ketiga sebagai berikut:

a. harga pasar;
b. harga pasir laut di lokasi pengambilan;
c. harga pengiriman pasir laut.

CNNIndonesia.comberupaya mengonfirmasi Kepmen KKP yang terbit sebelum PP Jokowi terbit kepada Sakti Wahyu dan Staf Khusus Menteri KKP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi. Hingga berita ini tayang, keduanya belum memberikan tanggapan.

Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi melalui PP Nomor 2 Tahun 2023. Dalam Pasal 6 beleid tersebut, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia. Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Sementara di Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Qianlong

Netizen Ngeluh Layanan Error dan Tak Bisa Jajan, Gopay Minta Maaf******

Sejumlah warganet mengeluhkan errorpada layanan dompet elektronik Gopay. Karena gangguan itu, pengguna tidak bisa melakukan transaksi pembayaran.

"Gabisa mamam, gopay error," cuit akun Twitter @zv** seperti dikutip Detik, Senin (12/6).

Cuitan tersebut mendapatkan banyak balasan yang mengeluhkan kendala serupa.

Tak hanya di platform Twitter, sejumlah pengguna di Instagram juga mengeluhkan soal gangguan layanan pembayaran di akun resmi @gopayindonesia.

Terkait keluhan itu, admin Gopay meminta maaf dan menjelaskan aplikasi sedang mengalami optimalisasi sistem.

"Dapat kami informasikan bahwa saat ini aplikasi kami sedang dalam optimalisasi sistem yang menyebabkan Kakak tidak dapat menggunakan aplikasi gojek dengan metode pembayaran GoPay," tulis balasan resmi akun Instagram @gopayindonesia kepada salah satu pengguna.

Perusahaan masih menindaklanjuti gangguan tersebut dan sedang dalam proses penyelesaian sesegera mungkin.

"Kami sarankan Kakak untuk mencoba kembali secara berkala," tulis admin @gopayindonesia.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

Profil Jusuf Hamka yang Tagih Utang Rp800 M ke Pemerintah******

Bos Jalan tolJusuf Hamka alias Babah Alun tengah menjadi sorotan karena menagihutangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah.

Jusuf bukan orang sembarangan. Namanya sudah malang melintang di dunia usaha, khususnya jalan tol. Ia merupakan pendiri PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Dilansir dari berbagai sumber, ia juga dipercaya memegang sejumlah jabatan penting antara lain komisaris utama PT Mandara Permai, komisaris independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, komisaris PT Citra Margatama Surabaya, dan komisaris PT Mitra Kaltim Resources Indonesia.

"Saya diangkat anak oleh Buya Hamka, disandangkan nama Hamka sebagai anak ideologisnya. Ya, alhamdulillahsampai hari ini. Langsung oleh Buya Hamka, semuanya beliau yang ajarin saya (agama Islam)," kata Jusuf kepada CNNIndonesia.comdi Vihara Dharma Bhakti, Jakarta Barat, Selasa (11/4).

Pria kelahiran 5 Desember 1957 itu merupakan pendiri Warung Nasi Kuning untuk kaum duafa. Jusuf dikenal sebagai pribadi yang sederhana meski hartanya banyak.

Ia mendirikan Masjid Babah Alun di bawah jalan tol Ir. Wiyoto-Wiyono, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Maklum, Jusuf juga dikenal dengan impiannya membangun 1.000 masjid di Indonesia.

Jusuf juga aktif di dunia politik. Ia pernah menjadi bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Politikus Partai Golongan Karya ini juga tengah menjabat sebagai staf khusus di Kementerian Koordinator Perekonomian.

[Gambas:Video CNN]

Panggil pahlawan dari dunia lain

KPPU dan Mahfud Singgung Orang Kaya RI Makin Kaya******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan bahwa orang kayadi Indonesia semakin kaya dan meninggalkan para kelompok miskin. Ini menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin tinggi.

Ketua KPPU M. Afif Hasbullah menyebut sudah 23 tahun KPPU berdiri, tetapi masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak mendukung persaingan usaha secara adil. Afif menyebut lebih banyak ruang bagi pelaku usaha besar dan dominan ketimbang para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Prinsip persaingan usaha belum menjadi alat utama di dalam penyusunan kebijakan di negeri ini. Padahal, kebijakan ini merupakan kunci dan basis utama suatu lingkungan bisnis yang kompetitif dan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Afif menyebut kesenjangan ekonomi yang semakin lebar tercipta sejak masa pandemi Covid-19. Selain itu, ia mengatakan Indonesia dihantui ancaman krisis pangan global, oligarki, hingga aksi merger dan akuisisi lintas negara.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung soal tingkat kemiskinan di Indonesia yang pada September 2022 lalu menyentuh angka 9,57 persen. Mahfud menyebut angka tersebut naik tipis dari Maret 2022 sebesar 9,54 persen.

Lalu, ia mengutip data indeks gini ratio Indonesia. Mahfud mengatakan indeks gini ratio digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia.

"Indeks gini ratio 0,381 pada semester II 2022 (September), kesenjangan antara jumlah orang kaya dan miskin. Teorinya semakin kecil indeks kita semakin bagus. Teorinya kalau gini ratio bisa mencapai 0,500, tidak ada negara yang bisa bertahan. Oleh sebab itu, Libya, Tunisia, Mesir yang pemerintah jatuh itu, rakyatnya tidak tahan," ungkapnya.

Mahfud mengklaim pemerintah saat ini sedang berupaya terus menurunkan indeks gini ratio tersebut. Ia juga mengharapkan peran KPPU untuk mendukung upaya tersebut.