akbtoto

Sistem pelatihan pakaian wanita

situs slot terbaik indonesia

Ketua MPR dukung pembangunan cyber park di Indonesia******

“Bank Dunia mencatat jumlah penduduk kelas menengah Indonesia saat ini mencapai 52 juta jiwa (20 persen dari total penduduk), ditambah potensi 115 juta penduduk yang bisa naik menjadi kelas menengah. Semakin meningkatnya jumlah kelas menengah, semaki

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pembangunan cyber parkdi Indonesia yang didanai di antaranya oleh beberapa investor dari China, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Cyber parkmerupakan kawasan yang difungsikan untuk industri teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan cloud computingyang peruntukannya tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk pendidikan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), bahkan pariwisata.

Dalam pertemuan antara Bamsoet — panggilan populer Bambang Soesatyo — dan para investor asing di Jakarta, Sabtu, Bamsoet menyampaikan potensi pemanfaatan cyber park di Indonesia pun cukup besar.

“Bank Dunia mencatat jumlah penduduk kelas menengah Indonesia saat ini mencapai 52 juta jiwa (20 persen dari total penduduk), ditambah potensi 115 juta penduduk yang bisa naik menjadi kelas menengah. Semakin meningkatnya jumlah kelas menengah, semakin membuka potensi konsumen bagi industri pariwisata,” kata Bamsoet dalam pertemuan itu sebagaimana dikutip dari siaran resminya di Jakarta, Sabtu.

Dari hasil paparan para investor, cyber parkyang akan dibangun di Indonesia itu direncanakan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Nilai investasinya diperkirakan mencapai triliunan rupiah dan proyek itu ditargetkan membuka ratusan ribu pekerjaan baru sekaligus dapat mendatangkan wisatawan dalam negeri dan luar negeri.

“Pemerintah menargetkan perputaran uang pada sektor wisata mencapai Rp3.000 triliun pada 2024 dengan target perjalanan wisata mencapai 1,25–1,5 miliar orang. Itu menunjukkan potensi wisata Indonesia sangat besar,” kata Bamsoet.

Oleh karena itu, dia meyakinkan para investor asing itu tidak khawatir usahanya di Indonesia gagal.

“Investor dari dalam maupun luar negeri tidak perlu khawatir membangun berbagai tempat wisata dengan beragam atraksinya, karena pasti akan laku,” kata Bamsoet.

Dalam rencana para investor, cyber parkitu juga akan dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Rencana itu pun didukung oleh Ketua MPR RI yang juga sepakat pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainability) dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Bamsoet juga menyampaikan hasil riset dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperkirakan sektor wisata ke depan akan didominasi tren yang terkait erat dengan wisata berkelanjutan (sustainable tourism), misalnya wisata yang menawarkan pengalaman hidup dan kebudayaan masyarakat di tujuan wisata, wisata kebugaran (wellness tourism).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Legenda tangan dan mata

cara kredit tokopedia

Bappebti evaluasi pajak kripto untuk kurangi biaya investor******

Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berencana untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto agar para investor hanya menanggung setengah dari total pajak yang dikenakan saat ini sehingga semakin banyak investor yang tertarik terhadap pasar kripto Indonesia.

“Memang perlu diadakan evaluasi dan pertimbangan kembali atas pengenaan pajak ini. Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja,” kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, upaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, mengingat regulasi pajak yang kini berlaku meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh investor.

Tirta pun menyatakan bahwa pengenaan pajak terhadap sektor kripto perlu dievaluasi dan dipertimbangkan kembali oleh semua pemangku kepentingan, termasuk Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, asosiasi, serta para pelaku pasar, agar nominal pajak yang diterapkan sesuai dengan harapan semua pihak.

Ia menuturkan bahwa pajak yang diperoleh dari transaksi kripto telah mampu menambah pendapatan negara sekitar Rp259 miliar dan berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pendapatan industri fintech.

Direktur Eksekutif Asparkrindo Asih Kerniangsih mengatakan banyaknya pajak yang dikenakan terhadap pelaku pasar kripto di Indonesia membuat mereka memilih untuk beralih bertransaksi di pasar luar negeri.

“Oleh karena itu, perlu penyesuaian untuk mencegah hal tersebut karena dapat berdampak pada daya saing exchange cryptodalam negeri. Terlebih aset kripto akan menjadi salah satu bagian dari sektor keuangan,” katanya.

CEO Indodax Oscar Darmawan menuturkan bahwa kini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang diterapkan di Indonesia, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0.10 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0.11 persen, serta tambahan 0.02 persen untuk biaya bursa, deposito, dan kliring.

“Terlebih lagi, jika bertransaksi menggunakan stablecoin seperti USDT, akan dikenakan penggandaan pajak. Banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi dapat mematikan industri kripto di Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai bahwa untuk meningkatkan daya saing pasar kripto dalam negeri, pengenaan PPN perlu dihapuskan sehingga aset kripto hanya dikenai PPh.

“Karena dalam waktu dekat industri kripto dari Bappebti akan dialihkan ke OJK, artinya kripto akan menjadi bagian dari industri keuangan. Maka dari itu, tidak tepat jika masih dikenakan PPN dan diharapkan pajaknya bisa menjadi 0,1 persen,” katanya.


Baca juga: Bappebti nilai harga kripto masih dipengaruhi sentimen global
Baca juga: Kemenkeu sebut realisasi pajak kripto capai Rp39,13 miliar
Baca juga: OJK susun aturan jelang transisi pengawasan kripto dari Bappebti

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi pengasuh tingkat dewa

game slot penghasil saldo dana 2023 tanpa deposit

Pemkab Natuna buka pelatihan kerja berbasis kompetensi secara gratis******

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi para pencari kerja yang ingin menambah keterampilan secara gratis. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna Raja Antoni saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Batam, Sabtu, mengatakan para pencari kerja yang ingin menambah keterampilan bisa mendaftarkan diri ke link https://siapkerja.kemnaker.go.id. "Batas pendaftaran sampai dengan 14 April, seleksi wawancara 16 April, pengumuman hasil 18 April," ucap dia.

Baca juga: Pemkab Kudus sediakan 26 jenis pelatihan kerja secara gratis Adapun pelatihan kerja yang dibuka yakni teknik otomotif dan fashion technology. Menurut dia, untuk pelatihan tersebut pihaknya mengutamakan masyarakat yang belum pernah mengikuti pelatihan baik di Disnakertrans Natuna maupun di UPTD BLK Natuna, tidak sedang bekerja, memiliki minat dan kemauan, pria dan wanita usia produktif atau minimal 17 tahun. "Pelaksanaan pelatihan dimulai 22 April, untuk teknik otomotif dilaksanakan selama 280 jam pelajaran atau 35 hari, dan untuk fashion technology 180 jam pelajaran atau 23 hari," ujar dia.

Baca juga: Disnaker Kepri prioritaskan warga terdata DTKS ikut pelatihan kerja Pelatihan akan dilakukan di UPTD BLK dan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan akan diberikan uang saku dan pakaian pelatihan. "Uang saku, makan siang, pakaian kerja, sepatusafety(untuk kejuruan teknik), BPJS Ketenagakerjaan, dan perlengkapan pelatihan lainnya," kata dia. Ia menyebut pelatihan kerja diberikan secara gratis atau tanpa dipungut biaya apapun. Masyarakat diimbau untuk segera mendaftarkan diri karena kuota peserta terbatas.

Baca juga: Disnaker Mataram alokasikan Rp300 juta untuk pelatihan kerja "Peserta sebanyak 16 orang per kelas," ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

cebanqq

Kawasan PLBN Aruk terdampak banjir bandang******

Dua desa terdampak banjir

Pontianak (ANTARA) - Kawasan perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan sekitarnya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat saat ini terdampak banjir bandang dengan ketinggian capai lutut orang dewasa.

"Iya benar terjadi banjir di Kecamatan Sajingan Besar termasuk di Kawasan PLBN Aruk," ujar Camat Aruk Obertus di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan dari kondisi di lapangan,sementara ada dua desa terdampak banjir bandang akibat hujan deras kemarin yakni Desa Sebunga dan Kaliau.

"Dua desa terdampak banjir dan untuk saat ini ada yang mulai surut. Tentu kita berharap tidak berdampak luas dalam berbagai hal atas banjir ini. Semoga cepat surut sehingga aktivitas masyarakat dan lainnya bisa normal," kata dia.

Baca juga: Bupati Sambas salurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di dua desa
Baca juga: Banjir berdampak pada 63.519 orang di Kabupaten Sambas

Sementara itu, Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Daniel mengatakan bahwa saat ini memang pihaknya telah menerima laporan dari BPBD Sambas atas terjadinya banjir.

"Tim BPBD Kabupaten Sambas sudah menginformasikan kejadian banjir dan sudah berada di lapangan," kata dia.

Untuk informasi detail jumlah warga terdampak dan fasilitas umum, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan di lapangan.

"Sejauh ini tim masih fokus melakukan penanganan terdampak banjir dan potensinya. Untuk data lengkap kami tengah melakukan pengecekan di lapangan dan koordinasi. Kemudian upaya-upaya untuk penanganan dari para pihak terus dilakukan di lapangan. Informasi lengkap nanti kami sampaikan lagi," ucap dia.

Baca juga: BNPB: Banjir di Jakarta bisa cepat teratasi
Baca juga: Sebanyak 450 korban banjir Cilacap sudah kembali ke rumah
Baca juga: PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta

 

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi seorang putri

judi online terpercaya

Kemenkes Gaza: Korban tewas meningkat jadi 30.320 orang******

Ankara (ANTARA) - Setidaknya 92 warga Palestina tewas dan 156 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir, saat Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza, kata Kementerian Kesehatan wilayah tersebut pada Sabtu.

“Pendudukan Israel melakukan 10 pembantaian terhadap sejumlah keluarga di Jalur Gaza, menyebabkan 92 orang mati syahid dan 156 orang terluka selama 24 jam terakhir,” kata kementerian itu dalam pernyataannya.

“Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan, karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka,” demikian dalam pernyataan itu.

Israel mengabaikan keputusan sementara Mahkamah Internasional, dengan melanjutkan serangan gencarnya di Jalur Gaza, di mana sedikitnya 30.320 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan 71.533 orang terluka sejak 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Baca juga: Lebih dari 100 warga Gaza tewas diserang Israel saat tunggu bantuan

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituntut karena melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Namun, permusuhan terus berlanjut dan pengiriman bantuan masih belum cukup untuk mengatasi bencana kemanusiaan tersebut.

Baca juga: OKI serukan gencatan senjata di Jalur Gaza demi cegah korban jiwa

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

masa depan yang sempurna

slot online terbaru dan terpercaya

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024