pinjaman online cair lewat dana

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Ganti Rugi Sawah 2 Meter di Magelang dari Tol Jogja******

Warga Magelang menerima uang ganti rugi (UGR) Tol Jogja-Bawensenilai Rp2,2 juta atas sawah seluas 2 meter. Sawah atas nama Siti Rohimah Cs itu berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

"Itu ada 600 meter (luas tanah), yang kena (tol) 2 meter. Ini sawah dapat Rp2.220.300," ujar Ahli Waris Penerima UGR Sunawiyah (46) saat ditemui wartawan di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, seperti dikutip Detik Jatengdari Selasa (9/1).

Sunawiyah mengatakan UGR yang diterima hari ini sebenarnya merupakan yang ketiga kalinya.

"Ya sedih, senang. (UGR) Buat bangun rumah, terus dikasih sama anak-anak (dua putra). Ini (Rp 2,2 juta) buat kakak saya," sambung Sunawiyah.

Kepala BPN Magelang A Yani mengungkapkan luas keseluruhan lahan ganti rugi mencapai 2,8 ha dengan ganti rugi Rp40,5 miliar lebih.

"Kemudian, kalau keseluruhan yang sudah dibayar 1900-sekian, yang belum itu 215, tapi sudah diajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Sesi 2 yang belum ini mayoritas sudah diajukan," ujarnya.

Menurut Yani, masih ada warga yang belum menerima UGR karena berkaitan dengan kelengkapan berkas.

"Hari ini ada 9 desa, Desa Bligo (4 bidang), Karangtalun (2 bidang), Ngluwar (7 bidang), Plosogede (5 bidang), Blongkeng (5 bidang), Kecamatan Ngluwar. Kemudian Sriwedari (8 bidang), Ngawen (1 bidang), Keji (11 bidang), Kecamatan Muntilan dan Pabelan (6 bidang), Kecamatan Mungkid,"ujarnya.

"Yang disetujui sebenarnya ada 50 bidang, tapi ternyata pas mau pembayaran ada 1 orang meninggal, jadi hari ini 49 saja," imbuh dia.

Ia menerangkan penerima UGR yang meninggal dunia nanti yang satu retur. Untuk itu, pembayaran yang dilakukan hari ini ada 49 bidang. Untuk yang retur karena meninggal dunia atas nama Sugeng Suparjito, warga Bligo, Kecamatan Ngluwar.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Sejumlah KA Lintas Selatan Jawa Terlambat Imbas Anjlok KA Pandulungan******

Manajer Humas PT Kereta ApiIndonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto Feni Novida Saragih mengatakan perjalanan sejumlah KA lintas selatan Jawa mengalami keterlambatan akibat Kereta Api Pandalungan relasi Gambir-Surabaya-Jember anjlok di Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu (14/1) pagi.

"Sejumlah KA lintas selatan Jawa diprediksi mengalami keterlambatan saat tiba di stasiun tujuan termasuk stasiun-stasiun di wilayah KAI Purwokerto," kata Feni di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan beberapa kereta api yang diprediksi mengalami keterlambatan di antaranya KA 115 Ranggajati relasi Jember-Surabayagubeng-Purwokerto-Cirebon dan KA 211 Logawa relasi Jember-Surabayagubeng-Purwokerto.

"Jalur yang terganggu akibat kejadian ini adalah jalur dari Surabaya menuju Malang dan Surabaya menuju Jember," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, KAI melakukan perubahan pola operasi kereta api dari lintas Bangil memutar melalui Malang dan Kertosono maupun sebaliknya.

Menurut dia, KAI berupaya secepatnya mengevakuasi rangkaian kereta api dan segera melakukan perbaikan jalur rel di lokasi kejadian.

"Kami atas nama PT KAI (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan perjalanan kereta api akibat adanya kejadian KA 75A Pandalungan relasi Gambir-Surabaya-Jember yang anjlok di emplasemen Stasiun Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Minggu pukul 07.57 WIB," kata Feni.

[Gambas:Video CNN]

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

OIKN Curhat Butuh Waktu Bereskan Setumpuk Masalah IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta seluruh pihak bersabar dalam proses membereskan setumpuk masalah di IKN Nusantara.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan ada sejumlah kelemahan yang dimiliki lembaga anyar tersebut.

"Kami sangat menyadari apa yang tadi disebutkan ibu bapak adalah fakta. Harus diakui itu ada dan harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Itu kan yang menjadi tugas kami. Harus bertahap, karena memang OIKN sendiri adalah lembaga baru, kurang sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya," ucap Myrna dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN secara virtual, Rabu (27/12).

Ia pun meminta kesediaan sejumlah pihak untuk mengiringi kerja Otorita IKN. Khusus di bidang lingkungan hidup dan SDA, Myrna mengakui adanya kompleksitas persoalan di lapangan, termasuk keanekaragaman hayati (kehati).

"Kami tidak berpretensi bahwa kami mampu menyelesaikan semua itu. Kami punya banyak keterbatasan dari sisi pengetahuan, pengalaman, kekuatan, SDM, dan lain-lain. Terlalu banyak kalau dibuatkan daftarnya dari kelemahan-kelemahan yang kami miliki," aku Myrna.

Salah satu poin yang dikejar olehnya adalah penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan di IKN Nusantara. Ia mengatakan saat ini ada 37 norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat timnya dalam 6 bulan-7 bulan terakhir.

Myrna mengatakan untuk sementara OIKN membiarkan hal tersebut. Namun, ia berjanji bakal memangkas regulasi tersebut mulai 2024.

"Untuk sementara kami biarkan begitu, tapi tahun depan kami akan coba melakukan konsolidasi. Jadi, prinsipnya adalah kita kalau bisa tidak terlalu banyak regulasi, tapi itu bisa menjangkau banyak hal. Kami perlu bernapas sebentar ibu bapak untuk nanti bisa menata kembali dokumen-dokumen yang ada itu," tutur Myrna.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah tambang batu bara yang masih eksis di sekitar wilayah IKN.

Ia menegaskan OIKN sudah menetapkan bahwa tak ada penerbitan izin penambangan baru maupun perpanjangan. Myrna mengklaim unitnya bahkan sudah banyak melakukan penolakan permohonan izin di sektor pertambangan ini.

"Kami mengakui masih ada izin-izin aktif. Jadi, dalam konsolidasi data yang kami lakukan dalam 6 bulan terakhir mungkin ada sekitar 60-an izin tambang aktif yang ada di wilayah IKN dengan berbagai durasi waktu habisnya izin. Ini memang agak problematik juga karena di satu sisi ada hak-hak legal dari pemegang izin yang harus dihormati," ungkapnya.

"Kita juga tidak tahu yang lalu lalang itu masuk kategori mana (legal atau ilegal). Kami sudah bentuk satgas penanggulangan aktivitas ilegal ini, terdiri dari unsur-unsur aparat penegak hukum (APH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, dan dinas-dinas terkait di Kalimantan Timur. Saat ini kegiatan-kegiatan (tambang) ilegal itu sudah banyak juga dilakukan penertiban dan masuk proses hukum," tandas Myrna.

[Gambas:Video CNN]

Dahuanglu

Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup******

Ombudsman RI mengungkap penutupan tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat ekonomi warga sekitar sulit.

Adapun aktivitas tambang di blok tersebut dihentikan sementara buntut kasus korupsi sejak pertengahan 2023 lalu.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menuturkan pihaknya telah melakukan pantauan langsung di lapangan pada September 2023. Hasilnya, perwakilan tokoh masyarakat Desa Mandiodo menyebut penutupan tambang berdampak pada perekonomian warga.

Sementara, berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat Desa Tapuemea, jumlah pengangguran kian meningkat setelah tambang ditutup. Pasalnya, pekerjaan dan penghasilan masyarakat setempat bergantung kepada pertambangan.

Hery mengatakan masyarakat sekitar tambang pun tidak bisa lagi bertani karena semua lahan sudah tidak produktif. Hal itu disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan lingkungan buntut aktivitas tambang.

Ia juga menuturkan pertambangan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat setempat. Sebab, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Masyarakat setempat berharap operasional tambang di Blok Mandiodo Kembali berjalan lagi seperti semula," imbuh Hery.

Lihat Juga : Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua

Hery menuturkan keluhan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Tapunggaya. Ia menyebut kondisi ekonomi warga di desa itu cukup baik sebelum ada penutupan tambang.

"Bahwa setelah adanya penutupan operasional tambang di Blok Mandiodo lebih banyak negatifnya daripada positifnya," tutupnya.

Oleh karena itu, Ombudsman pun memberi sarana agar Kementerian ESDM dan Antam mengaktifkan kembali kegiatan operasional tambang Blok Mandiodo.

Namun, pengaktifan kembali itu harus dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Begitu juga terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo harus dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hery.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan dirjen mineral dan batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin (RJ) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tambang nikel ilegal.

Adapun tambang nikel ilegal itu berada di wilayah IUP Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Selain Ridwan, Kejagung juga menetapkan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha asal Brebes Windu Aji Sutanto (WAS) sebagai tersangka. Selain itu, ada juga pejabat Kementerian ESDM lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia adalah SM selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Sementara itu, beberapa tersangka lainnya merupakan HW selaku General Manager PT Antam UPBN Konawe Utara, GAS selaku pelaksana lapangan PT LAM, AA selaku Direktur PT Kabaena Kromit Pratama, dan OS selaku Direktur PT LAM.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pertarungan

Otorita Bentuk Satgas Kegiatan Tambang di IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membentuk satuan tugas (satgas) untuk memutus mata rantai kegiatan pertambangan di ibu kota baru yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kami bentuk satgas dari unsur yang komitmen memutus mata rantai kegiatan tambang," kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri di Penajam, seperti dikutip Antara,Jumat (29/12).

Kegiatan pertambangan sendiri dinilai tidak sejalan dengan konsep pembangunan ibu kota negara baru Indonesia yang berupaya membangun kota hutan di kawasan Kota Nusantara.

Ia mengungkapkan pemerintah pusat tidak akan menerbitkan izin baru dan memperpanjang atau meningkatkan izin status izin pertambangan yang ada di kawasan IKN.

Berdasarkan kebijakan tata ruang rencana pembangunan Kota Nusantara, OIKN membuat kebijakan untuk moratorium penerbitan izin pertambangan di kawasan ibu kota baru itu,

Adapun pertambangan legal (memiliki izin sah) yang masih aktif secara ketat diawasi dan dipastikan perusahaan harus bisa melaksanakan tanggung jawab setelah melakukan aktivitas pertambangan.

Selain itu, otoritas juga memperkuat struktur organisasi dan tugas pokok satgas, karena di kawasan Kota Nusantara masih ada kegiatan pertambangan dan satgas terus melakukan pendataan.

"Kami bagi kelompok kerja dan akan menambah personel, serta menyusun rencana kerja satgas," ujarnya.

Satgas bertugas mencegah dan menanggulangi kegiatan pertambangan yang tidak memiliki perizinan maupun yang memiliki perizinan.

Satgas tersebut terdiri dari unsur OIKN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Polda Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan dinas terkait Pemerintah Provinsi Kaltim.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal