cara cepat dapat duit tanpa kerja

Pria sebelah suka menggoda orang

Staf Zulhas Sebut Uni Eropa Tuduh Indonesia Dapat Subsidi dari China******

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan Uni Eropatelah menuduh Indonesia mendapatkan subsididari China.

Tuduhan itu terkait pabrik baja. Atas tuduhan itulah, Uni Eropa kemudian mengenakan bea masuk penyeimbang (BMP) atau countervailing duty tinggi atas produk lempeng baja canai dingin nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF).

BMP itu mencapai 21 persen. BMP itu lebih tinggi dari produk India yang hanya 7,5 persen

"Bagi UE itu unfair practices, jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China," katanya Minggu (3/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan Indonesia tak tinggal diam atas tuduhan Uni Eropa tersebut. 

Indonesia secara resmi telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan BMAD baja nirkarat tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Kita sudah ajukan secara resmi," kata Bara.

Bara menambahkan gugatan dilayangkan karena perlakuan Uni Eropa tersebut merugikan Indonesia. Pasalnya, belakangan ini permintaan ekspor baja ke Eropa sedang meningkat.

Ia mengatakan dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Menara Kekacauan

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

Mantan Istri Jeff Bezos Sumbang Rp33,38 T ke Ratusan Badan Amal******

Filantropis MacKenzie Scott menyumbangkan US,15 miliar atau setara Rp33,38 triliun (asumsi kurs Rp15.529 per dolar AS) ke ratusan badan amal dalam setahun terakhir.

Berdasarkan CNN Business, Jumat (8/12), mantan istri Jeff Bezos menyebutkan donasi tersebut dilakukan melalui situs webnya, Yield Giving. Di mana, sebanyak 360 badan amal yang menerima uangnya.

Beberapa badan amal yang menerima sumbangannya adalah Asian American Journalists Association (jumlahnya tidak diungkapkan) dan sebanyak US juta ke Howard University College of Medicine.

Yield Giving memang salah satu website yang memfasilitasi penyaluran donasi dari para filantropis. Di mana jumlah sumbangannya mencapai jutaan dolar AS.

Salah satu sumbangan yang diungkapkan dalam website bahkan mencapai US juta.

Pada 2022, Scott mengatakan timnya telah menyumbangkan lebih dari US,8 miliar kepada 465 organisasi selama sembilan bulan. Ia menyumbangkan US6 juta kepada Habitat for Humanity dan US,5 juta kepada Girl Scouts of the USA, yang merupakan sumbangan terbesar dari satu individu.

Scott terkenal karena perilaku filantropi nya dan sumbangan kejutannya ke organisasi. Scott membantu membangun raksasa teknologi Amazon bersama suaminya, Jeff Bezos. Scott saat ini memiliki kekayaan bersih US,7 miliar, menurut Bloomberg Billionaires Index.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

Bangkit dari 'Kubur, Harga Bitcoin Tembus US Ribu******

Harga Bitcoin melesat US.842 per keping pada perdagangan Selasa (5/12) siang. Kenaikan harga ini merupakan yang tertinggi sejak 18 bulan terakhir.

Dilansir dari CoinMarketCap, harga aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar itu naik 1,42 persen dalam 24 jam terakhir.

Co-founder CryptoLender NexoAntoni Trenchevmengatakan kenaikan harga Bitcoin merupakan hal yang luar biasa. Maklum, aset kripto tersebut sempat mati suri beberapa bulan belakangan. Tahun lalu, Bitcoin bahkan sempat jatuh ke level US.500 per keping.

Bitcoin kembali berdenyut setelah investor berspekulasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat(The Fed) bakal menurunkan suku bunga acuan.

Selain itu, investor juga tengah menantikan persetujuan Exchange-traded Fund (ETF) Bitcoin spot oleh Securities and Exchange Commission (SEC).

ETF Bitcoin spot akan memungkinkan para investor untuk secara langsung memegang Raja Koin tersebut sebagai aset dasarnya.

Di sisi lain, bangkitnya harga Bitcoin juga menandakan investor mulai mengabaikan skandal kripto belakangan ini.

Bulan lalu, miliarder sekaligus pendiri Binance Changpeng Zhao mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang federal dan mengundurkan diri dari perannya sebagai CEO.

Hal ini terjadi hanya beberapa pekan setelah hakim memvonis salah satu pendiri FTX, Sam Bankman-Fried, karena mengatur penipuan bernilai miliaran dolar.

Bitcoin naik 150 persen untuk tahun ini. Meski begitu, harganya masih jauh dari rekor tertinggi dalam sejarah sebesar US ribu pada November 2021.

[Gambas:Video CNN]

Hatiku beracun

Erick Thohir Angkat Wamendag Era SBY Jadi Bos Bulog Gantikan Buwas******

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkatBayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Perum BULOG, menggantikanBudi Waseso per 1 Desember 2023.

Pengangkatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum BULOG.

Usai ditunjuk mengemban amanah baru, Bayu Krisnamurthi mengatakan kepercayaan negara harus dijaga dengan baik, terlebih posisi BULOG dalam menjaga kedaulatan pangan.

Setelah serah terima jabatan, selaku Direktur Utama baru BULOG bayu menggelar rapat terbatas dengan direksi lama dan baru, membahas strategi ke depan menghadapi Nataru dan ketidakpastian global.

Sementara itu usai menyerahkan kursi petinggi BULOG kepada Bayu, Budi Waseso kini diangkat sebagai Komisaris Utama Semen Indonesia Group (SIG) lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Budi Waseso menyebut menerima semua kebijakan dari pemerintah dan bersyukur sudah memimpin BULOG selama lebih dari lima tahun.

"Dan saya percaya pengganti Bulog lebih baik dan meneruskan transformasi yang sudah berjalan", kata Budi Waseso.

Pada penggantian susunan direksi Perum BULOG ini, Erick Thohir juga mengangkat Arief Prasetyo Adi sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG, menggantikan Bayu Krisnamurthi,

Lihat Juga : 9,49 Turis Asing Masuk ke RI Sepanjang Januari-Oktober 2023

Berikut susunan baru direksi Perum BULOG

Direktur Utama : Bayu Krisnamurthi
Direktur Keuangan : Bagya Mulyanto
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik : Mokhamad Suyamto
Direktur Bisnis : Febby Novita
Direktur Human Capital : Purnomo Sinar Hadi
Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan : Sonya Mamoriska

Susunan Dewan Pengawas Perum BULOG

Ketua : Arief Prasetyo Adi
Anggota Independen : Dian Safitri
Anggota Independen : Donny Gahral Adian
Anggota : Musdhalifah Machmud
Anggota Independen : Zainut Tauhid
Anggota : Fadjry Djufry

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]