situs judi baru

Masuk ke filmnya

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Di bawah pisau iblis

Alasan Erick Thohir Angkat Tsamara Amany Jadi Staf Khusus******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir buka-bukaan soal alasannya mengangkat  Tsamara Amany menjadi staf khusus menteri di bidang kebijakan publik atau public policy.

Ia mengatakan itu semua dilakukan karena Kementerian BUMN memerlukan suara anak muda sebagai jembatan untuk menyambung aspirasi dan menjembatani apa yang diperlukan oleh anak muda.

"Salah satu diskusi dengan Tsamara adalah mental health, bahwa 70 persen generasi muda itu ada indikasi mental health. Dengan inspirasi itu, saya diskusi dengan Pak Tedi (Tedi Bharata Deputi SDM BUMN) akhirnya kami terapkan," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Elang Arad

PUPR Respons soal Palang Timpa Mobil di Uji Coba Bayar Tol Tanpa Setop******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal banyaknya mobil tertimpa palang gardu tol selama uji coba bayar tol tanpa setopatau Multi Lane Free Flow (MLFF) di ruas Tol Bali Mandara.

Palang tersebut menimpa mobil karena sistem buka tutup otomatis yang diuji coba masih kurang sinkron.

Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Ali Rachmadi menjelaskan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap uji internal.

"Uji coba sistem transaksi MLFF telah dimulai pada 12 Desember 2023 lalu pada Jalan Tol Bali Mandara. Saat ini masih dalam fase uji coba internal, di mana segala kondisi yang terjadi atas skenario yang diujicobakan dicatat sebagai bahan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menuju penyempurnaan implementasi nantinya," ujar Ali dilansir dari detikfinance, Rabu (20/12).

Dia menjelaskan Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola sistem layanan jalan tol melalui penerapan sistem transaksi tol nontunai nir sentuh MLFF.

Menurutnya, implementasi teknologi untuk masa transisi akan dimulai jika uji coba yang dilakukan berhasil memenuhi kriteria yang telah disepakati.

"Dengan mempertimbangkan kesiapan kelengkapan infrastruktur, penegakan hukum dan kesiapan masyarakat, implementasi pada masa transisi masih akan menggunakan barrier," lanjut Ali.

Terkait perluasan MLFF ke ruas jalan tol lainnya, Ali mengatakan itu akan dilakukan setelah implementasi masa transisi pada Jalan Tol Bali Mandara berhasil memenuhi parameter yang ditentukan.

Dia menjelaskan perluasan layanan direncanakan diterapkan pada jalan tol terpilih lainnya secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan pengguna jalan pada daerah tersebut.

"Terkait evaluasi selama pelaksanaan uji coba, masih terdapat beberapa hal teknis yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk penyempurnaan implementasi nantinya agar memastikan tidak ada kehilangan pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan pengguna jalan tol tidak mendapatkan kesulitan dalam bertransaksi," jelas dia lebih lanjut.

Secara umum tahapan menuju implementasi sistem MLFF terbagi menjadi dua tahap, yakni masa transisi pada 2024-2027 dan implementasi sistem full MLFF yang diperkirakan pada 2027-2028. Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi Cantas di smartphone.

Lihat Juga : Respons Kemenkeu Soal 'Celengan Rahasia' Rp104 T Temuan Kubu Prabowo

Selanjutnya, GPS akan menentukan lokasi yang ditetapkan oleh satelit dan proses map-matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif.

PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) sistem MLFF ini juga sebelumnya telah mengkonfirmasi insiden mobil yang tertimpa palang tol saat uji coba MLFF di Tol Bali-Mandara. Disebutkan, sistem tersebut masih perlu mendapatkan banyak evaluasi.

"Dari lima gerbang di tol, baru satu gerbang saja di salah satu pintu gerbang Ngurah Rai. Uji coba sudah dilakukan beberapa saat yang lalu, mungkin dua minggu lalu," ujar Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Renaldi Utomo.

Sementara pihak Jasa Marga juga sempat buka suara terkait kejadian ini. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyebut Jasa Marga dan badan usaha jalan tol lainnya berfokus agar sistem operasional MLFF tetap mengedepankan kualitas pelayanan bagi pengguna tol.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan evaluasi berkala antara Jasa Marga, operator tol, Kementerian PUPR dan BPJT.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Luhut Ungkap Indonesia Punya 'Harta Karun' Baru******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia telah menemukan sumber 'harta karun' langka, yakni lithium.

Bahkan, ia menyebut temuan cadangan lithium yang menjadi salah satu bahan baku utama baterai kendaraan listrik itu cukup melimpah di Indonesia.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Rencana Pertama Jokowi Jika Presiden Baru Telah Terpilih

Sebab, Indonesia berambisi menjadi pemasok utama baterai kendaraan listrik dunia. Selain Lithium, Indonesia juga memiliki bahan baku dasar baterai kendaraan listrik lainnya. 

Dengan temuan yang menguntungkan ini, Luhut mengatakan pemerintah harus bisa segera mengelolanya.

"Tadinya lithium ini kita takut, sekarang kita punya dan sumbernya besar sekali. Jadi ayo bangsa ini kompak jangan sedikit-sedikit terus mengeluh," tutur Luhut.

Lihat Juga : Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan

Temuan lithium sendiri sebelumnya diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka menemukan lithium dan boron di wilayah Bledug Kuwu, Grobogan, Jawa Tengah.

Koordinator Mineral Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan panas Bumi Badan Geologi Kementerian ESDM Moehammad Awaluddin mengatakan ada potensi lithium yang besar di Wilayah Bledug Kuwu, Jawa Tengah. Saat ini pihaknya sedang memfokuskan kajian temuan sumber lithium baru di wilayah tersebut.

"Menurut kita yang lebih menarik itu justru di Bledug Kuwu itu di Grobogan, Jawa tengah. Makanya kita fokus di sana," ujar Awaluddin saat ditemui di sela acara Badan Geologi di Hotel Jayakarta, Jakarta Barat, Kamis (7/12) seperti dikutip dari CNBCIndonesia.

Ia menyebutkan sumber daya lithium yang ditemukan di wilayah tersebut berasal dari brine system atau lumpur dan air. Sampel air dan lumpur tersebut dikaji dengan dikeringkan yang akan menghasilkan kadar lithium hingga 10 kali lipat.

"Jadi ini jadi menarik dan cukup luas cekungannya. Ke depan kita akan studi lebih jauh geokimia, geofisika, atau hidrogeologinya," tambah dia.

Adapun, potensi jumlah besar lithium yang ditemukan di wilayah tersebut mencapai 1.000 PPM lithium.

"Jadi kita ke depan prioritas di Bledug Kuwu, karena itu sampai 1.000 PPM lebih. Dan itu kan dalam satu cekungan besar yang artinya medan berburunya masih luas," pungkasnya.

Sistem transformasi dimensi

Zulhas Sebut Pembangunan Pasar Rakyat Bukti Cinta Jokowi ke Kalimantan******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meresmikan beberapa pasar rakyat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada Senin (18/12). Ia menyebutkan, peresmian pasar rakyat tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pembangunan di daerah perbatasan.

"Sambas ini mendapat perhatian lebih dari Bapak Presiden juga dari saya sebagai Menteri Perdagangan. Karena Sambas ini perbatasan jadi ada instruksi khusus dari Pak Presiden agar pembangunan dipercepat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/12).

Saat peresmian Pasar Rakyat Galing, Senin (18/12), Ketua Umum PAN ini menyampaikan bila cinta Jokowi kepada Kalimantan sangatlah luar biasa. Buktinya adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang saat ini tengah dikerjakan.

Ia pun melanjutkan, peresmian Pasar Rakyat Galing di Sambas merupakan upaya konkret pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Menurut Zulhas, Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan, sehingga jangan sampai tertinggal jauh dengan tetangga. Maka dari itu, segala daya yang ada di pusat fokus untuk membantu daerah ini.

"Oleh karena itu, di sini pasar saja sudah 5. Nanti tahun depan akan saya kasih bangun pasar di kecamatan mana lagi, agar ada percepatan pembangunan di Sambas karena ini perbatasan," tuturnya.

Sebagai informasi, selain Pasar Rakyat Galing, Zulhas juga meresmikan Pasar Rakyat Sejangkung, Pasar Rakyat Temajuk dan Pasar Rakyat Matang Suri dan Gudang Non Sistem Resi Gudang Kawasan Industri di Kabupaten Sambas. Selain itu diresmikan juga Pasar Rakyat Lawang Kuari di Kabupaten Sekadau.