web slot gacor hari ini

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

Mentan Lapor Jokowi 1 Juta Ha Lahan Padi Mulai Panen Raya Februari Ini******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa panen rayasudah berlangsung di semua daerah.

Dalam laporan itu, ia mengklaim produktivitas beras yang tidak meleset dari analisa pemerintah.

"Kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa mulai Februari sampai Maret 2023 ini proses-proses panen raya sudah berlangsung di semua daerah," kata Syahrul seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/2).

Ia mengatakan jumlah panen itu akan meningkat pada puncaknya pada Maret hingga April 2023. Menurut Syahrul, produksi beras pada puncak panen setidaknya mencapai 5,9 juta ton.

"Rata-rata 5,9 (juta ton) dari data yang ada ya, yang selama ini kami jadikan rujukan. Walaupun dengan berbagai varietas yang kami pakai sekarang sudah lebih dari itu. Tetapi kami pakai yang terendah 5,9 (juta ton) data BPS," ujar dia.

Produksi beras pada masa puncak panen, kata Syahrul, sesuai dengan analisa pemerintah. Produksi beras dalam negeri ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dia berharap panen tersebut membuat harga beras terkontrol dan tidak terlalu turun karena berkaitan dengan kepentingan petani.

"Ini lah yang perlu kami normalisasi atau normatifkan semua pihak untuk semua bisa melakukan (pengendalian harga beras)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]

Xingwutongshen

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Harga Tertinggi Gabah******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama para pelaku usaha penggilingan padi sepakat harga gabah dan beras naik sekitar 8-9 persen menjelang panen raya Maret 2023.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kesepakatan diperoleh dalam bentuk ceiling priceatau harga pembelian atas. Arief mengatakan langkah ini sesuai dengan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ceiling priceyang disepakati lebih tinggi sekitar 8 sampai 9 persen dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 24 Tahun 2020. Kenaikan tersebut tentunya mempertimbangkan naiknya harga pokok produksi saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/2).

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama pelaku usaha. Selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk saling bersinergi dan bangkit dari krisis," tegas Arief.

Arief juga menyinggung titah Jokowi untuk menjaga keseimbangan penggilingan padi kelas kecil dan menengah. Menurutnya, kesepakatan harga ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk menjaga harga beras tetap stabil di tingkat petani dan konsumen.

Pasalnya, lonjakan harga beras saat ini diakibatkan oleh minimnya ketersediaan gabah. Arief mengatakan rata-rata pelaku usaha penggilingan padi hanya memiliki sekitar 10-20 persen dari kondisi normal.

Sementara itu, muncul kekhawatiran bakal terjadi perebutan gabah di masa panen raya yang dapat melambungkan harga beras dan minimnya penyerapan Bulog. Hal tersebut perlu diantisipasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

"Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta secara langsung kepada Bapanas untuk menjaga penggiling padi kecil dan menengah, supaya dalam keseimbangan mendapatkan gabah dengan harga wajar dan mempersiapkan Bulog sebagai offtakerjelang panen raya ini," tandasnya.

Berikut rincian harga baru batas atas dan bawah gabah serta beras yang ditetapkan Bapanas:

- Harga pembelian atas:
1. Gabah Kering Panen (GKP) Tingkat Petani Rp4.550 per kg
2. GKP Tingkat Penggilingan Rp4.650 per kg
3. Gabah Kering Giling (GKG) Tingkat Penggilingan Rp5.700 per kg
4. Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp9.000 per kg

- Harga pembelian bawah (tetap mengacu HPP di Permendag No 24 Tahun 2020)
1. GKP Tingkat Petani Rp4.200 per kg
2. GKP Tingkat Penggilingan Rp4.250 per kg
3. GKG Tingkat Penggilingan Rp5.250 per kg
4. Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp8.300 per kg

[Gambas:Video CNN]

Penjahat Generasi Biksu Bunga

Jokowi Soal Impor Beras: Mau Tidak Mau Harus******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia tetap harus melakukan impor beras. Hal itu demi memenuhi kebutuhan beras nasional yang disebutnya tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh Bulog.

Hal itu dikatakan Jokowi saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2).

"Secara nasional kita butuh, karena stoknya dari Bulog tipis. Stoknya minimal 1,2 juta ton, kemarin pada level 600 [ribu] ton, jadi mau tidak mau harus [impor]," kata Jokowi.

"Melihat kebutuhan, kalau stoknya di sebuah provinsi kurang ya mau tidak mau ditambah, kalau tidak harga akan naik. Pilih naik atau pilih turun," ucap Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi menyebut, di akhir Bulan Februari dan disusul Bulan Maret mendatang, Indonesia akan mengalami panen padi nasional. Saat itulah stok beras diperkirakan akan melimpah, hingga 1,9 juta ton.

"Sehingga kalau produksi panen petani ada artinya apa? stoknya melimpah. Kalau stoknya melimpah permintaan tetap maka harganya akan turun," ucapnya.

Sementara saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo Surabaya. Jokowi menyebut ketersediaan masih aman dan harganya stabil.

"Saya mengecek barang yang sangat penting yang namanya beras. Maka, operasi dari Bulog sudah sampai ke warung, pasar-pasar, saya lihat sudah dan harganya baik tadi, Rp44.000 untuk lima kilogram. Artinya, harga di bawah Rp9.000," pungkasnya.

Di awal masa jabatan, Jokowi mengaku jengkel melihat kondisi pangan Indonesia yang banyak melulu impor.

"Saya terus terang sangat geregetan. Negara yang sangat kaya, sangat luas sawahnya, tapi masih impor," kata dia, saat memberi penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Subang, Jumat (26/12/2014).

Ia menyebut, pada ASEAN Summit November 2014, Presiden Vietnam Truong Tan Sang bertanya kepadanya kapan Indonesia akan membeli beras hasil produksi Vietnam lagi.

Usai mendengar itu, Jokowi setibanya di tanah air langsung memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan memerintahkannya untuk tidak mengimpor beras lagi.

Jokowi pun menegaskan Indonesia harus swasembada beras dalam tiga tahun ke depan. "Tidak boleh ditawar!" cetus Jokowi.

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

16.936 Tiket Kereta Lebaran di Sumut Dijual Mulai 26 Februari******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) membuka penjualan tiket kereta apipada masa angkutan lebaran1444 H mulai Minggu (26/2).

Di Sumut, mereka akan menyediakan 16.936 tempat duduk (TD) per harinya yang terbagi, 5.700 TD untuk KA Jarak Jauh dan 11.236 untuk KA Lokal.

"Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access, web kai.id, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya," kata Manager Humas PT KAI Divre I Sumut Anwar Solikhin, Jumat (17/2).

"Pada kondisi normal selain di luar masa angkutan lebaran, KAI menerapkan kebijakan untuk penjualan tiket KA Jarak Jauh mulai H-30 sebelum keberangkatan," jelas Anwar.

Menurut Anwar, perubahan ini dilakukan untuk semakin meningkatkan pelayanan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada masa angkutan lebaran.

"KAI mengingatkan kepada calon pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, rute, serta data diri pada saat melakukan pemesanan," ucapnya.

Anwar meminta masyarakat untuk merencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu menuju stasiun. Jangan sampai keliru dan akhirnya tidak bisa mudik lebaran.

"Dalam rangka menghadapi angkutan lebaran ini, KAI akan melakukan berbagai kesiapan baik pada sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia," urainya.

KAI bersama seluruh stakeholders akan melaksanakan kegiatan ramp check atau inspeksi keselamatan standar pelayanan minimum di seluruh wilayah operasi kereta api. Para petugas KAI juga terus dipersiapkan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api.

"KAI mengajak masyarakat agar menggunakan kereta api sebagai transportasi di masa angkutan lebaran yang aman, nyaman, dan tepat waktu," bebernya.

[Gambas:Video CNN]