slot merah gacor

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Ini Proyek Bandara yang Ditolak Megawati Sampai Ngamuk******

Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri menolak keras proyek pembangunan BandaraInternasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. Bahkan, Mega sampai ngamuk dan marah-marah mengetahui rencana tersebut.

Presiden ke-5 RI itu menyebut pembangunan bandara tersebut tidak strategis. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana mau) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana. Mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang, hanya untuk menghubungkan pariwisata, enggak gitu," kata Megawati dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1).

Ia mempertanyakan apa yang salah dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga harus dibangun bandara baru di Bali. Mega menilai sebaiknya dibuat runway alias landasan pacu tambahan di Ngurah Rai ketimbang membuat bandara baru di Pulau Dewata.

"Coba, pertanyaannya sekarang kalau ada di Buleleng, dengan pandemi kemarin sampai sekarang ini ndak mabuk itu. Siapa yang mau naik dari sana. Coba pikirin," tanya Mega.

Megawati menilai keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah cukup. Terlebih sudah ada Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Internasional Banyuwangi.

Bahkan, Mega mengklaim amukannya sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega lantas menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Akhirnya Bapak Jokowi itu dengar, enggak tahu (dengar) dari mana. Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

Pemerintah sejatinya telah menghapus proyek Bandara Internasional Bali Utara dari Program Strategis Nasional (PSN) pada pertengahan 2022.

Meski begitu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah rencana pembatalan proyek. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujar Koster usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali pada (27/7) tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang ini

Pengusaha Logistik Tak Keberatan Pembelian Solar Dibatasi******

Ketua Umum Asosiasi LogistikIndonesia (ALI) Mahendra Rianto tak mempermasalahkan rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenissolar.

Namun hal itu dengan syarat; aturan yang dikeluarkan pemerintah soal pembatasan itu jelas.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan pengisian BBM bersubsidi akan dibatasi kuotanya per hari. Jika kuota harian ini habis, pengendara tidak bisa lagi mengisi BBM di SPBU manapun.

Mahendra mengatakan batas kuota 200 liter untuk kendaraan logistik roda enam sudah cukup. Ia menjelaskan truk roda enam biasanya bisa mengangkut logistik seberat 5 hingga 15 ton.

Adapun truk tersebut memiliki range konsumsi bahan bakar sebanyak 1 liter per 4-5 kilometer (km). Artinya, kuota 200 liter per hari cukup untuk bepergian sejauh 1.000 km dengan asumsi 5 km per liter.

"Kalau sehari 200 liter cukup, untuk kendaraan logistik dengan kapasitas 4 ton sampai 15 ton, itu cukup," ungkap Mahendra kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah membuat aturan ini dengan jelas. Mahendra pun mempertanyakan hitungan per hari itu apakah 1x24 jam atau perbedaan tanggal saja.

Selain itu, pengawasan dan pengontrolannya di lapangan juga harus jelas. Jika nanti implementasinya diterapkan melalui aplikasi MyPertamina dari PT Pertamina (persero), maka pemerintah juga perlu menjamin infrastruktur telekomunikasi di setiap SPBU.

[Gambas:Video CNN]

"Artinya seluruh SPBU itu harus jaringannya bagus, di mana MyPertamina itu bisa diakses. Jadi jangan sampai ada alasan bahwa di sini tidak ada sinyal, sehingga Pertamina atau SPBU seluruh Indonesia harus disediakan wifi gratis," kata Mahendra.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pemerintah perlu menjamin ketersediaan solar di setiap SPBU. Jangan sampai aturan itu sudah berjalan tapi ketika pelanggan ingin mengisi, BBM nya malah tak tersedia.

Mahendra juga mewanti-wanti agar aturan pembatasan beli solar itu tak mengganggu alur logistik. Sebab, itu bisa mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang.

Menurutnya, saat terjadi keterlambatan pengiriman, maka akan terjadi disparitas harga.

"Kalau terlambat hadir, sementara barang itu umpamanya bahan sembilan barang pokok, akan terjadi kekurangan stok di daerah tujuan distribusi, sehingga terjadi disparitas harga kalau satu hari telat. Ini bebannya akan ke masyarakat juga," tandasnya.

Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan aturan pembatasan BBM subsidi jenis solar ini terdiri dari tiga elemen. Pertama,kuotanya ditentukan oleh DPR dan pemerintah.

Kedua,harganya sudah dipatok oleh pemerintah. Ketiga,konsumennya juga sudah ditentukan.

"Karena kuotanya terbatas, konsumennya diatur, maka kita harus memikirkan agar subsidinya solar ini betul-betul diterima oleh penerima yang berhak," ungkapnya.

Ia menjelaskan sebetulnya aturan pembatasan BBM subsidi untuk solar sudah ada. Namun, masih ditemukan penyalahgunaan di lapangan karena konsumen bisa mengisi BBM berkali-kali tanpa pengawasan.

Oleh karena itu, BPH Migas menekankan pembelian BBM subsidi ke depan akan terintegrasi sistem IT.

Seperti dijelaskan tadi, saat ini pembatasan Solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, yakni kendaraan pribadi pelat hitam maksimal 60 liter per hari. Sedangkan angkutan umum orang atau barang roda 4 dijatah 80 liter per hari dan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari.

Dengan begitu, jika satu kendaraan sudah mencapai pembelian kuota maksimal harian, maka secara otomatis sistem IT akan mendeteksi kendaraan tersebut tidak bisa lagi mengisi Solar di SPBU yang sama maupun SPBU lain.

Bepergian dengan Dewa Kematian

KSPI Ungkap Pemicu Bentrokan Maut di PT GNI yang Tewaskan Dua Pekerja******

Presiden Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan bentrokan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) dipicu kemarahan pekerja karena sikap arogan pihak perusahaan saat berunding kenaikan upah, yang hanya Rp75 ribu.

Perundingan itu berujung bentrok di area smelterPT GNI di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, serta menyebabkan dua pekerja meninggal dunia.

Berdasarkan informasi yang ia terima, bentrokan itu terjadi setelah karyawan melakukan mogok kerja. Selain arogan, pihak perusahaan juga sempat mengancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, bentrokan juga tak lepas dari rasa kekecewaan pekerja terkait sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT GNI yang buruk sehingga sempat menewaskan dua pekerja saat smelter meledak beberapa waktu lalu.

Pada 22 Desember 2022 lalu, terjadi ledakan di smelter GNI dan menewaskan dua orang karyawan. Salah satu korbannya bernama Nirwana Selle, yang dikenal sebagai seleb TikTok. Korban lainnya adalah teman kerja Nirwana, yang bernama I Made Defri Hari Jonathan.

"Ada latar belakang terjadinya (kerusuhan itu), seperti kecelakan kerja, K3 buruk, upah murah, dan kecongkakan head officeyang mengancam akan PHK," tegas Said.

Lihat Juga : Pertamina Buka Suara soal Warung Tak Bisa Jual LPG 3 Kg

Ia juga mengecam Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Morowali Utara dan meminta agar Bupati Morowali Utara diperiksa. Dari laporan yang ia terima, pihak Disnaker dan Bupati Morowali Utara cenderung melindungi kepentingan pengusaha.

Said lalu mengimbau para buruh di wilayah tersebut untuk berdamai dan berhenti melakukan kekerasan agar kejadian serupa terulang kembali.

"Jangan terulang kembali, sebagai anak bangsa, suku apapun kamu yang bekerja di Morowali Utara maupun Morowali adalah Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Serikat Pekerja Morowali dan Morowali Utara Katsain mengatakan pihaknya mengecam Pemerintah Daerah Morowali Utara dan Disnaker setempat yang terkesan melindungi kepentingan pengusaha saja.

"Mengecam keras terkait hal-hal yg dilakukan oleh Disnaker dan pemerintah daerah, di mana mereka selalu melindungi pihak pengusaha, tapi kepentingan buruh tidak dipedulikan pemerintah setempat," katanya.

Katsain juga mengimbau para pekerja di Morowali Utara tidak terprovokasi dan kembali melakukan tindak kekerasan.

"Saya mengimbau saudara-saudara saya yang ada di Morowali, khususnya Morowali Utara agar tidak melakukan tindak kekerasan, anarkis, apalagi terhadap sesama yang ada di Kabupaten Morowali," tandasnya.

Bentrokan di PT GNI terjadi pada Sabtu (14/1) malam. bentrokan itu menyebabkan dua orang pekerja meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan korban adalah satu orang tenaga kerja Indonesia dan satu orang lainnya tenaga kerja asing (TKA). Namun ia mengklaim belum tahu asal negara TKA yang tewas usai bentrokan.

"Saya belum dapat identitasnya. Namun, korban hanya dua orang saja dari TKA dan pekerja lokal saja," jelasnya.

Berdasarkan keterangannya, bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan.

Karena dihalangi masuk sehingga ratusan pekerja itu melempari dan merusak kantorsecurity.Kemudian mereka menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mess karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

Menteri Basuki Lelang Proyek IKN Rp23 T Tahun Ini******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melelang sekitar 30 paket proyekpembangunanIKN Nusantara dengan nilai mencapai Rp23,7 triliun di tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lelang ini dilakukan untuk mencari siapa yang nantinya memang pantas dan mau menggarap infrastruktur dasar. Sedangkan anggarannya bakal berasal dari APBN.

"Semua nilainya ada Rp23,7 triliun. Itu untuk 30-an paket. Itu hanya untuk dasar yang dikerjakan oleh APBN melalui PUPR," ujarnya usai rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).

"Belum. KPBU belum tahun ini," kata dia.

Sementara, pada 2022 lalu pemerintah telah merealisasikan kontrak pembangunan IKN sebanyak 40 paket dengan nilai mencapai Rp25,98 triliun.

"Telah memulai kegiatan infrastruktur di IKN Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR di 2022," jelasnya.

Basuki menjelaskan awalnya kontrak yang disepakati hingga minggu ketiga Desember hanya sebanyak 24 paket dengan nilai Rp15,8 triliun. Lalu, pada akhir Desember bertambah lagi 16 kontrak kegiatan pembangunan dengan nilai Rp8,89 triliun.

"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulang atau harus melakukan lelang ulang di 2023 ini," kata dia.

Adapun kontrak yang gagal saat dilelang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kekurangan dokumen perusahaan yang mendaftar.

"Jadi ya biasa kan barang lelang pasti nggak semua mulus, ada yang dokumen yang tidak lengkap juga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

Alfamart Klarifikasi Viral Calon Karyawan Nangis Dimarahi Atasan******

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk alias Alfamart mengklarifikasi video viral di media sosial yang memperlihatkan calon karyawannya menangis saat dimarahi atasan karena tak menyapa konsumen.

"Alfamart telah memanggil dan menegur keras serta memberikan sanksi atas karyawan yang melakukan pengambilan video tersebut. Sedangkan calon karyawan melanjutkan masa pelatihan kerja dengan menerapkan standar prosedur kerja dan komitmen untuk melayani konsumen dengan baik," jelas keterangan resmi di Instagram @alfamart, Senin (16/1).

Alfamart juga menegaskan tidak ada prosedur pengambilan video dalam masa pelatihan kerja karyawan, seperti yang viral dilakukan oleh salah satu karyawannya.

Alfamart juga berterima kasih atas kritik dan saran yang diberikan warganet dalam merespons video tersebut.

Video calon karyawan Alfamart menangis tersebut viral di media sosial, seperti TikTok hingga Twitter pada Minggu (15/1). Terlihat seorang calon karyawan perempuan menangis sesenggukan dalam video yang direkam oleh atasannya tersebut.

[Gambas:Instagram]

"Kamu belum mampu kok. Daripada nanti membebani kamu, mendingan nanti kalau sudah siap kamu masuk lagi di Alfamart," ujar karyawan Alfamart kepada calon karyawannya, dikutip dari video viral yang beredar di media sosial, Selasa (17/1).

"Diajarin (salam) gak? Diajarin, tapi gak salam? Berarti belum mampu kan. Kalau sudah mampu, nanti melamar lagi ya," lanjut oknum tersebut memarahi calon karyawan Alfamart.

[Gambas:Twitter]

Sementara itu, sang calon karyawan Alfamart mengatakan bahwa ia diajarkan untuk menyapa dan memberikan salam kepada setiap konsumen. Namun, ia mengaku belum terbiasa.

Ia lantas meminta untuk diberi kesempatan agar bisa melanjutkan proses masa pelatihan kerja dan berjanji akan lebih maksimal. Calon karyawan Alfamart tersebut memohon sembari menangis.

[Gambas:Video CNN]

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.