toto sdy

Jiehou tidak untuk dijual

Menhub Mulai Pembangunan LRT Rute Velodrome******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai, Senin (30/10) pagi.

Ia mengatakan sesuai amanat Presiden Jokowi bahwa tujuan pembangunan angkutan massal, termasuk LRT Fase 1 B Velodrome-Manggarai bermanfaat besar.

Ini bisa digunakan untuk menurunkan kemacetan. Ini juga digunakan memudahkan mobilitas masyarakat terutama yang terintegrasi dengan MRT, KRL hingga kereta cepat.

Ia mengatakan pembangunan angkutan massal memang dilakukan tahap demi tahap. Namun, ia juga menekankan bahwa harus ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk mendukung adanya angkutan massal.

Hal tersebut, kata dia, sudah dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, meski jabatannya hanya satu tahu tahun.

"Kami lakukan bertahap tetapi Pak Gubernur tidak akan menyia-nyiakan jabatan satu tahun harus menyelesaikan satu tahap, kita harus tepuk tangan untuk Pak Gubernur karena berapa tahun pun kalau tidak ada niatan itu tidak akan terjadi. Kita ingat pada saat MRT sudah belasan tahun tidak pernah dimulai saat Presiden Jokowi itu dimulai," tuturnya.

Oleh karena itu, Budi pun meminta masyarakat dapat berpindah ke angkutan massal. Selain untuk mengurangi kemacetan, juga untuk menurunkan polusi udara.

"Saya sekali lagi mengapresiasi dan mengimbau masyarakat untuk pindah ke angkutan massal karena dengan itu tentu lingkungan baik dan juga kemacetan bahkan kerugian secara finansial itu akan hilang," katanya.

LRT Jakarta trase Velodrome-Manggarai akan memiliki lima stasiun baru, yakni Stasiun Pemuda, Stasiun BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman dan Stasiun Manggarai. Panjang trasenya 6,4 kilometer.

Sedangkan LRT Jakarta trase Pegangsaan Dua-Velodrome memiliki enam stasiun dengan panjang 5,2 kilometer. Jika fase 1B (Velodrome-Manggarai) telah dibangun, LRT Jakarta akan memiliki 11 stasiun di sepanjang rute 12,2 kilometer.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (RAPBD-P) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 PT Jakarta Propertindo (JakPro) mendapatkan anggaran untuk pengerjaan proyek LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai sekitar Rp2,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

Viral J&T Express Diduga PHK Ratusan Karyawan Imbas TikTok Shop Tutup******

Viral narasi ratusan karyawan PT Global Jet Express alias J&T Express diduga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas pelarangan TikTok Shop di media sosial.

"Sekitar 100 pegawai ekspedisi di-PHK. Mereka biasa kerja di (gudang) Malatex, Cimanggis, Depok (Jawa Barat)," tulis narasi dalam unggahan video akun Instagram @depok24jam, dikutip Kamis (2/11).

"Mereka di-PHK karena paket mulai sepi. Salah satunya disebabkan karena TikTok Shop ditutup," sambung keterangan video tersebut.

Ada juga satu truk paket dengan logo perusahaan ekspedisi itu yang terparkir di dalam gudang ekspedisi tersebut.

Dalam video juga diperlihatkan sepucuk surat dengan kop logo J&T. Sedangkan sisa unggahan tersebut menampilkan salam perpisahan antarpekerja, baik itu karyawan pria dan wanita.

"Semoga keadilan dan kesejahteraan tetap mereka terima. Anak dan istri di rumah akan tetap mendoakan," tandas caption video tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Public Relations J&T Express Diego Prayoga untuk meminta keterangan soal kabar PHK tersebut, namun yang bersangkutan enggan memberikan penjelasan soal video viral tersebut. Sementara itu, Head of Legal PT Global Jet Express Teddy Antono belum memberikan tanggapan.

Di lain sisi, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) mengatakan belum mendapatkan laporan resmi dari pihak J&T terkait kabar PHK massal di Depok, Jawa Barat.

"Saya belum dapat informasi (PHK massal J&T Express Depok) tersebut," kata Wakil Ketua Asperindo Budiyanto Darmastono saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Menantu paling kaya, Lu Feng

Cerita Zulhas Dampingi Jokowi Bertemu Xi Jinping******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.

Zulkifli mengatakan saat itu Xi Jinping bertanya apa yang diinginkan oleh Indonesia.

"Presiden Tiongkok (Xi Jinping) dia mengatakan 'Indonesia mau apa saja? Kan kita senang. Indonesia mau apa saja tidak ada yang kami tolak dan kami setuju'. Kita disambut luar biasa, Tiongkok," katanya dalam acara WhatsApp Business Summit, Rabu (1/11).

"Tiongkok itu sifatnya produksi terus, laku enggak laku soal lain, tapi produksinya terus menerus. Artinya mereka punya produksi luar biasa banyak," katanya.

Jokowi mengunjungi China pada pertengahan Oktober lalu. Kunjungannya menghasilkan kerja sama baru bernilai US,6 miliar atau Rp197,48 triliun (kurs Rp15.673 per dolar AS).
Informasi itu disampaikan Menko Marves Ad Interim dan Menteri BUMN Erick Thohir melalui akun Instagram @erickthohir, Senin (16/10) malam.

Erick mengatakan 'oleh-oleh' itu berasal dari kesepakatan 11 kerja sama yang dijalin Indonesia dan China.

Kerja sama antara lain dilakukan dalam pengembangan industri baterai listrik, energi hijau dan teknologi kesehatan.

"Kerja sama senilai US,6 miliar ini terjalin antara perusahaan swasta-swasta, BUMN-swasta, maupun BUMN-BUMN. Ini untuk memperkuat pengembangan industri baterai listrik, energi hijau, dan teknologi kesehatan di tanah air, agar bisa meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan," katanya seperti dikutip dari akun tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Orang Asing

Pedagang Online Wajib Lapor Data Transaksi ke BPS******

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau pedagang onlinediwajibkan melaporkan data dan informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan informasi yang dilaporkan termasuk jenis, waktu penyampaian, dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi PMSE.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaporan data oleh PPMSE nantinya dapat dilakukan melalui platform Indonesia Data Hub atau Indah. Platform ini menawarkan empat pilihan moda; electronic form, unggah berkas, kunjungan, dan machine to machine.

"BPS menjamin kerahasiaan data yang diterima dari penyelenggara PMSE dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB atau UN Fundamental Principles of Official Statistics," lanjut Amalia.

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan dengan mempertimbangkan potensi besar transaksi digital sebagai akselerator perekonomian Indonesia.

BPS mencatat penetrasi akses internet Indonesia pada 2022 telah mencakup sekitar 183 juta penduduk. Dari jumlah itu,  16,51 persen di antaranya mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa.

Menimbang hal tersebut, ia mengatakan  pemerintah perlu memiliki data transaksi elektronik yang akurat dan komprehensif agar dapat dirumuskan berbagai kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Dengan begitu, ia berharap seluruh aktor dalam ekonomi digital dapat memperoleh manfaat, terutama konsumen dan UMKM dalam negeri yang mencakup lebih dari 99 persen usaha di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Kubu Pontjo: Menteri ATR Tak Berhak Tolak Pembaruan HGB Hotel Sultan******

KubuPontjo Sutowo mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tak berhak menolak pembaruan hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda menyebut perusahaan Pontjo Sutowo sudah mengajukan pembaruan HGB kepada Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta sejak 2 tahun lalu. Namun, ia mengungkap belum ada respons.

"PT Indobuildco mengajukan pembaruan hak 30 tahun, bukan perpanjangan hak, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri ATR/Kepala BPN (Hadi Tjahjanto) tidak berhak menolak pembaruan hak yang diminta oleh pemegang hak sesuai uu, kecuali persyaratan pemohonnya tidak terpenuhi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/10).

Yosef bahkan menaruh curiga bahwa pengajuan pembaruan dari kliennya sengaja tidak diproses oleh pemerintah. Di lain sisi, ia menganggap pemerintah tak punya alasan menolak pengajuan tersebut.

Ia menegaskan berkas yang diajukan lengkap. Oleh karena itu, Yosef mempertanyakan apa alasan pemerintah jika memang menolak pembaruan HGB Hotel Sultan.

"Bisa saja (sengaja tidak diproses). (Mereka) mau nolak alasannya apa?" tutupnya.

Terpisah, kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva mengatakan belum ada surat resmi penolakan pembaruan HGB hotel tersebut.

Bahkan, Hamdan mengklaim kubu Pontjo Sutowo tak segan untuk kembali menggugat Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto jika benar pemerintah menolaknya.

"Kalau suratnya ada, klien kami (Pontjo Sutowo) pasti akan mengajukan gugatan. Iya betul (gugat lagi Hadi Tjahjanto). BPN sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Segalanya kita serahkan ke pengadilan yang memutuskan," jelasnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Menteri Hadi tegas menyebut menolak perpanjangan HGB PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Artinya, kepemilikan hotel tersebut resmi kembali ke negara.

"Oh begitu (digugat Rp28 triliun)? Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (PT Indobuildco di Hotel Sultan). Sudah selesai. Itu sudah ranahnya aparat penegak hukum," tegas Hadi hari ini usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

Nilai Transaksi Kripto di RI Anjlok dari Rp859 T Jadi Tinggal Rp94 T******

Nilai transaksi kripto di Indonesia anjlok tajam dalam tiga tahun terakhir. 

Mengutip data Bappebti yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi anjlok terjadi cukup tajam.

Pada 2021 misalnya, nilai transaksi kripto di Indonesia masih bisa tembus Rp859 triliun.

Sementara itu pada 2023, sampai September nilai transaksi baru mencapai Rp94,4 triliun. Penurunan itu justru bertolak belakang dengan jumlah investor aset kripto yang justru selalu naik pada periode tersebut.

Tercatat pada 2021, jumlah investor kripto mencapai 11,2 juta orang. Pada 2022, 16,7 juta jiwa.

Sementara itu pada 2023, sampai dengan September kemarin jumlah investor kripto di Indonesia naik lagi menjadi 17,9 juta.

Nilai transaksi itu juga berbanding terbalik dengan aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Data yang sama, jumlah aset kripto yang diperdagangkan naik dari 383 pada 2022 menjadi 501. Hasan mengatakan penurunan itu kemungkinan dipicu oleh beberapa faktor.

Salah satunya, pandemi covid yang sudah berlalu.

"Faktor puncaknya (pandemi) sudah terlewati. Saat pandemi, banyak orang memanfaatkan dana nganggur yang tak terpakai karena aktivitas sektor riil yang belum bergulir ke aset kripto, itu sekarang tak ada lagi," katanya kepada wartawan di Bogor Jumat (3/11) kemarin. 

Faktor lain; pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

"Pengaturan pajak yang berlaku efektif 2022 kemarin yang mengenakan pajak atas setiap transaksi kripto yang terjadi ternyata mendapatkan respons negatif meski komponen pajak yang dikenakan sebenarnya tidak besar," katanya.

Masalah lain terkait penipuan kripto di luar negeri. Ia mengatakan kombinasi faktor-faktor tersebut berdampak besar ke penurunan transaksi kripto belakangan ini. 

[Gambas:Video CNN]