prediksi new zealand togel

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Menilik UU Rusun yang Disebut Ombudsman Dilanggar Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan pemasaran apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat telah melanggar Undang-undang No 20 tahun 2011 tentangRumah Susun.

Pasalnya, pemasaran itu dilakukan kala apartemen belum terbangun dan masih berbentuk lahan kosong. Jika mengacu pada UU Rusun, pengembang seharusnya memasarkan apartemen setelah ada pembangunan minimal 20 persen.

"Jelas regulasi 20 persen terbangun baru boleh memasarkan dilanggar. Meskipun dulu beralibi 20 persen secara bertahap, itu dari setiap unit tower yang dibangun, tapi nyatanya masih lahan kosong," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (15/2).

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," ucapnya.

Pasal 16 ayat 2 UU Rusun mengatur kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut.

Lihat Juga : Firma Akuntansi Global KPMG Umumkan PHK 700 Karyawan

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lebih lanjut, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat (2) huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Bahkan, jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, beberapa Pasal di UU Rusun digantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker, yang diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, Pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu menyatakan kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum.

Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Proyek Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya. Lantas, mereka menuntut refund alias pengembalian dana.

CNNIndonesia berupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi, pihak terkait belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

Pedagang Kritik Beli Minyakita Dibatasi 2 Liter: Pemerintah Belum Siap******

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengkritisi isi aturan Kementerian Perdagangan (Kemendag) soal pembatasan penjualanMinyakita dari pengecer kepada konsumenmaksimal 2 liter per orang per hari.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat, yang diteken Mendag Zulkifli Hasan pada 6 Februari 2023 lalu. Edaran ini juga memuat batasan penjualan minyak goreng curah maksimal 10 kg per orang per hari.

"Dari sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah belum siap menggelontorkan Minyakita di pasar tradisional," kata Sekjen IKAPPI Reynaldi Sarijowan dalam keterangan resmi, Kamis (16/2).

"Karena dalam Permendag sebelumnya minyak goreng curah atau Minyakita statusnya sama, harganya sam,a sehingga kami khawatir produsen lebih banyak menggelontorkan minyak goreng curah dibandingkan Minyakita," kata Reynaldi.

IKAPPI menilai sistem bundlingyang ada beberapa bulan terakhir ini membuktikan Minyakita tidak diharapkan oleh produsen karena dianggap akan menggerus produk unggulan mereka, yaitu minyak premium.

Lihat Juga : Jokowi Akhirnya Bersuara soal Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp18 T

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran.

Salah satu penyebabnya adalah program biodiesel B35. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Kemudian Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja.

Padahal jatah DMO minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Nama saya Ryan

Vlogger Israel Nas Daily Promosi Nikel RI yang Dibanggakan Jokowi******

Vlogger IsraelNas Daily mempromosikan nikelmilik Indonesia. Pria bernama asli Nuseir Yassin itu bercerita soal hilirisasi nikel yang merupakan salah satu program unggulan dan kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nas Daily mengatakan mobil listrik seperti Tesla bisa dibuat hanya dari satu negara. Kuncinya adalah baterai yang digunakan untuk mobil listrik, yakni menggunakan nikel. Meski sulit didapatkan, ia menyebut bahwa 25 persen cadangan nikel dunia dimiliki Indonesia.

"Dulu, perusahaan pembuat mobil listrik membeli nikel mentah dari Indonesia. Mereka membuat baterai kendaraan listrik di Eropa dan menjual mobil listrik untuk menghasilkan banyak uang. Sementara itu, negara penghasil nikel hanya mendapat sedikit uang (keuntungan). Perdagangan global yang rusak," katanya di dalam unggahan Instagram @nasdaily, dikutip Rabu (15/2).

"Dengan begitu, Tesla dan semua pabrikan mobil listrik akan membuat baterai di Indonesia. Sehingga setiap mobil listrik baru yang Anda beli akan membuat banyak negara kaya. Seperti itu seharusnya perdagangan global berlangsung," pungkasnya.

Nikel memang menjadi salah satu kebanggaan Jokowi dalam menggenjot ekonomi Indonesia. Agar ekonomi bisa digenjot, Jokowi melarang ekspor nikel dalam bentuk mentah dan melakukan hilirisasi di dalam negeri sejak Januari 2020.

Karena hilirisasi itu, Jokowi mengklaim ekspor produk nikel melompat dari hanya Rp15 triliun hingga Rp20 triliun menjadi Rp300 triliun per tahun.

Meski demikian kebijakan itu mendapatkan tentangan dari Uni Eropa. Mereka menggugat larangan ekspor ini ke World Trade Organization (WTO). Namun, gugatan itu tak membuat Jokowi gentar.

Ia bahkan terus menambah larangan ekspor bahan mentah lain, seperti bauksit hingga timah.

"Meskipun kita digugat, tidak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan hari ini digugat lagi, tidak apa-apa. Suruh gugat terus. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita setop lagi. Digugat, tidak apa-apa," kata Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Desember 2022.

Tak hanya menambah larangan ekspor, agar nikel bisa bermanfaat bagi ekonomi dalam negeri, Jokowi bahkan menjanjikan konsesi nikel ke Tesla milik Elon Musk jika mereka mau berinvestasi membangun industri kendaraan listrik di Indonesia. Jokowi percaya diri Tesla akan menyelesaikan kesepakatan untuk berinvestasi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kepercayaan diri itu ia ungkapkan setelah menawarkan insentif mulai dari keringanan pajak hingga konsesi menambang nikel di Indonesia kepada produsen mobil AS tersebut. Jokowi juga mengungkapkan terkait keunggulan yang dimiliki Indonesia, seperti memiliki cadangan nikel besar dan pasar atau konsumen yang menjanjikan.

"Saya bilang ke dia kalau bapak investasi di Indonesia, saya kasih konsesi nikel," kata Jokowi kepada Reuters pada awal Januari 2023, merujuk pada tawaran konsesi pertambangan Indonesia.

Jokowi mengatakan terserah kepada Tesla untuk menerima tawaran untuk menambang nikel atau tidak. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia terbuka untuk investasi dalam rantai pasokan baterai kendaraan dan mobil listrik.

"Kalau mereka mau mulai dari baterai EV, tidak apa-apa," imbuhnya.

Memasuki jalan iblis

<句子>

Kaisar adalah surga

<句子>

Munculnya rumput

<句子>