dewa slot 303

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

AP II Prediksi Jumlah Penumpang Tembus 3,6 Juta Saat Libur Iduladha******

PTAngkasa PuraII (AP II) memperkirakan jumlah penumpang pesawat mencapai 3,62 juta orang pada libur panjang Iduladha dan musim liburan sekolah.

Momen padat penumpang ini ditetapkan AP II pada 22 Juni hingga 6 Juli 2023 atau H-7 hingga H+7 Hari Raya Iduladha.

"Jumlah penumpang di bandara AP II sepanjang periode libur H-7 hingga H+7 Hari Raya Iduladha ini kami perkirakan meningkat 7-10 persen dibandingkan dengan hari-hari normal," ujar Presiden Direktur AP II Muhammad Awaluddin.

Awaluddin menyebut puncak keberangkatan akan terjadi dua hari, yakni pada 27-28 Juni 2023.

"Pada puncak keberangkatan 27 Juni diperkirakan jumlah penumpang mencapai sekitar 255 ribu orang dan pada 28 Juni sekitar 256 ribu orang. AP II bersama stakeholder di 20 bandara berkolaborasi erat untuk memastikan kelancaran keberangkatan dan kedatangan penumpang pada peak season libur panjang akhir pekan ini," ujarnya.

Ia menambahkan peningkatan jumlah penumpang ini juga sejalan dengan dicabutnya status pandemi covid-19 menjadi endemi per 21 Juni 2023.

AP II pun berharap dicabutnya status pandemi akan memberikan dampak positif terhadap lalu lintas penerbangan. Karena itu, target jumlah penumpang pada tahun ini dinaikkan.

"Pada awal tahun, kami menargetkan jumlah penumpang di 20 bandara AP II secara kumulatif dapat mencapai 73 juta orang pada 2023," katanya.

"Dengan adanya pencabutan status pandemi ini kami menaikkan target tersebut. Kami optimistis jumlah penumpang pada 2023 dapat lebih banyak 5 persen dari target awal yakni menjadi 76,6 juta orang," ungkap Bos AP II tersebut.

Adapun komposisi penumpang sepanjang 2023 adalah sebesar 70 persen penumpang rute domestik dan 30 persen penumpang rute internasional. AP II bersama maskapai akan mendorong pengaktifan kembali rute-rute penerbangan domestik yang sempat ditutup saat pandemi, serta pembukaan rute-rute baru domestik.

"Wisatawan domestik sangat berperan dalam mendukung kebangkitan pariwisata nasional. Karena itu AP II bersama stakeholder khususnya maskapai akan memperkuat konektivitas di rute-rute domestik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Semua langit dan dunia

Norma 100: Inovasi Kemnaker untuk Tingkatkan Kepatuhan Ketenagakerjaan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berinovasi untuk memberikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peluncuran fitur pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis website, Norma 100, oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa, (27/6).

Dalam sambutannya, Ida menekankan pentingnya reformasi pengawasan ketenagakerjaan serta perencanaan strategis yang tepat dalam bidang ini. Menurutnya, diperlukan inovasi dan pengembangan metode layanan pengawasan ketenagakerjaan yang mudah, murah dan menjangkau lebih banyak perusahaan.

"Pada prinsipnya metode Norma 100 ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menilai tingkat kepatuhan dirinya sendiri terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mewujudkan tempat kerja yang layak dan berkeadilan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6).

Hasil pengisian Norma 100 ini akan dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV), sehingga dapat menunjukkan skor tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan yang mudah dipahami. Jika perusahaan memperoleh skor antara 91 hingga 100, maka perusahaan tersebut akan diklasifikasikan sebagai Tingkat Kepatuhan Tinggi (Hijau).

Di sisi lain, perusahaan yang memperoleh skor antara 71 hingga 90 akan masuk dalam kategori Tingkat Kepatuhan Sedang (Kuning). Sementara, jika perusahaan memperoleh skor kurang dari 70, maka perusahaan tersebut akan dikategorikan sebagai Tingkat Kepatuhan Rendah (Merah).

Ida menekankan pentingnya memberikan reward atau insentif kepada perusahaan yang mematuhi norma-norma ketenagakerjaan, terutama yang berada dalam kategori Hijau.

"Sementara perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan dengan kategori Merah nantinya dapat dijadikan prioritas utama dalam pembinaan melalui sosialisasi, pendampingan maupun konsultasi sampai pada penyusunan program kepatuhan norma ketenagakerjaan dan K3 secara mandiri," jelas Ida.

Sementara itu dalam laporannya, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang, memaparkan pengembangan Norma 100 sejak 2022 merupakan upaya konkret untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Kemnaker Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021.

"Norma 100 sendiri telah diujicobakan di 6 perusahaan smelterterkemuka di Indonesia, dalam beberapa kali FGD tahun 2022 dengan diikuti lebih dari 50.000 perusahaan dan terakhir ujicoba Kerjasama dengan KADIN Indonesia," tutup Haiyani.

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Luhut soal Peluang Impor KRL Baru Jepang Tiba Tahun Ini: Enggak Bisa!******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan impor tiga trainset kereta commuter line (KRL) baru dari Jepang tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

Menurut Luhut, proses impor itu masih dalam progres. Ia pun berjanji bakal melakukan sesegera mungkin, tetapi rangkaian kereta tidak bisa tiba tahun ini.

"Ya enggak bisa! (impor tahun ini)," kata Luhut di Kantor Kemenko Marves, Jumat (23/6).

Untuk menyiasatinya kekurangan KRL, kata Luhut, pemerintah akan memindahkan beberapa rangkaian dari rute yang tak terlalu padat ke rute yang membutuhkan.

Ia juga menyebut pemerintah bakal mengucurkan Rp9,3 triliun kepada PT Industri Kereta Api (INKA) untuk memproduksi KRL.

"Jadi yang kami lakukan membangun sendiri dalam negeri, Jadi kira-kira ada Rp9,3 triliun," kata Luhut.

Luhut sebelumnya mengatakan pemerintah bakal mengimpor tigatrainsetKRL untuk mengganti armada yang telah tua.

Hal itu dilakukan supaya penumpang KRL bisa tetap terlayani meski sejumlah rangkaian KRL dipensiunkan.

"Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," kata dia.

Luhut mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan; peraturan presiden (perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Rencana impor KRL bekas Jepang mengemuka belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menilai ketidakpastian pengadaan KRL itu membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip Detik, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus berhenti beroperasi. Hingga 2024, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Yusuf Mansur Selamat dari Gugatan Rp98 Triliun******

Yusuf Mansur selamat dari gugatan membayar Rp98,7 triliun kepada Zaini Mustofa. Hal ini terjadi setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hanya mengabulkan gugatan Zaini Mustofa terhadap Yusuf Mansur sebagian.

Dengan vonis itu, pengadilan hanya menghukum Yusuf Mansur membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp1,26 miliar secara tanggung renteng bersama tiga tergugat lainnya.

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar kerugian atau modal dan keuntungan yang seharusnya diperoleh kepada Penggugat sejumlah Rp1.264.240.000," bunyi putusan PN Jaksel, yang diketok hakim pada 13 Juni lalu.

Zaini Mustofa menggugat Yusuf Mansur sebesar Rp98,7 triliun ke PN Jaksel beberapa waktu lalu atas tuduhan ingkar janji atau wanprestasi. Gugatan didaftarkan oleh perorangan atas nama Zaini Mustofa dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.

Selain Yusuf Mansur, dalam gugatan yang didaftarkan pada 11 Januari 2022 tersebut, Zaini turut menuntut PT Adi Partner Perkasa (tergugat 1), Adiansyah (tergugat 2), BMT Darussalam Madani (tergugat 4), dan Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al Qur'an Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an (turut tergugat).

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat I, II, III dan IV, ingkar janji (wanprestasi)," jelas petitum yang dilayangkan penggugat.

Zaini juga meminta agar pengadilan menyita jaminan berupa tanah milik Yusuf Mansur, beserta rumah di daerah Ketapang, Cipondoh, Banten.

"Tanah di atasnya berdiri bangunan ruko yang digunakan sebagai kantor Baitul Mal Wattamwil Darussalam Madai alasi BMT," imbuhnya.

Zaini dalam petitum gugatannya merinci gugatan berasal dari klaim kerugian material sebesar Rp98,61 triliun ditambah kerugian immaterial sebesar Rp100 miliar.

Sengketa perdata ini bermula saat Zaini Mustofa dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata mendengarkan ceramah Yusuf Mansur pada 2009. Selain berceramah, sang ustaz juga mempromosikan bisnis batu bara PT Partner Adiperkasa. Lokasi tambangnya ada di Kalimantan Selatan.

Di perusahaan itu, Yusuf Mansur menjabat komisaris utama. Dalam presentasinya, Yusuf Mansur sesumbar bahwa bisnis batu bara ini dapat mendulang cuan besar.

Merasa tergiur dan mempertimbangkan pribadi Yusuf Mansur sebagai tokoh agama yang dianggap tidak bakal culas, banyak jemaah yang tertarik berinvestasi. Salah satunya, Zaini Mustofa.

Ternyata, bisnisnya mandek. Uang investor pun menguap. Zaini pun melayangkan gugatan ke PN Jaksel.

[Gambas:Video CNN]

mekanik naga

Siapkan Lahan 1.000 Ha, Bali Ditarget Setop Impor Bawang 3 Tahun Lagi******

Gubernur Bali Wayan Koster berencana menghentikan masuknya bawang putih impor ke Pulau Dewata dengan menyiapkan 1.000 hektare lahandi Bangli dan Buleleng lahan buat penanaman komoditas tersebut.

Mulanya, ia menyampaikan sembilan komoditas strategis pangan di Pulau Bali, yaitu, padi, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe rawit, cabe besar, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras.

Dari sembilan komoditas itu, ia menyebut hanya bawang putih yang defisit.

Kemudian, saat ditelusuri kenapa defisit bawang putih karena petani enggan menanam bawang putih karena masyarakat lebih memilih bawang putih impor yang jauh lebih murah.

"Usut punya usut, kenapa defisit? Saya memanggil Kepala Dinas Pertanian, apakah alat kita ini tidak cocok [untuk] bawang putih? Cocok."

"Kenapa jadi defisit? Karena petani kita tidak mau nanam bawang putih. Karena harganya lebih tinggi dari bawang putih impor. Masyarakat lebih memilih beli bawang putih impor daripada bawang putih produk lokal petani Bali, gila enggak?" cetus dia.

Pihaknya pun meminta Kepala Dinas Pertanian Bali untuk menanam bawang putih lokal Bali agar tidak defisit dan menyiapkan 1.000 hektare lahan di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng, Bali.

"Maka saya minta Kepala Dinas Pertanian tanam bawang putih. Berapa perlunya sampai kita tidak defisit, 1000 hektare," ungkap Koster.

"Di mana tempatnya? Di Bangli, di Buleleng. Saya waktu kecil nanam bawang putih. Jadi saya tahu iklimnya cocok. Bangli apalagi itu, di Kintamani luar biasa, bawang putih bawang merah," tutur dia.

"Jadi, kita akan menanam bawang putih dan panennya dalam waktu tiga bulan. Begitu ini bisa memenuhi syarat, jumlahnya memenuhi kebutuhan domestik, maka saya tidak akan lagi mengizinkan masuknya bawang putih ke Bali. Ngapain kita punya alat sendiri kok, kita beli bawang putih dari luar," jelasnya.

Ia mengakui potensi harga bawang putih lokal lebih tinggi. Namun, Koster menilai petani Bali bisa sejahtera dan ekonomi bisa berputar dengan baik.

"Meskipun harganya lebih tinggi tapi yang sejahtera petani kita. Ekonominya mutardi Bali. Kalau kita beli bawang putih dari impor, siapa yang kita sejahterakan. Kalau petani kita sejahtera kan ekonomi mutar di sini, kalau impor kan yang sono yang sejahtera, ngapain," katanya.

"Bahwa Provinsi Bali sangat siap untuk menjadi pulau yang berdaulat di bidang pangan. Produksi bawang putih akan kita tingkatkan terus ke depan supaya kita tidak lagi defisit bawang putih dan produk lainnya," ujarnya.

Dengan program ini, kader PDIP yang pernah menolak kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 tersebut menargatkan Bali menyetop impor bawang putih tiga tahun lagi.

"Sudah mulai di Karangasem. Sekarang sudah menanam kemarin 100 hektare (tanam bawang putih) sekarang 100 hektar lagi. Paling lama tiga tahun lagi bisa (bebas impor bawang putih)," tandas dia.